Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan kebijakan Paku Alam VII selama memimpin Praja Pakualaman dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat Pakualaman. Metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, kritik sumber, tahap interpretasi data, dan tahap terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber arsip, koran dan majalah sejaman, jurnal ilmiah, serta buku sebagai sumber pendukung. Permasalah yang muncul akibat dari pengaruh kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda serta proses modernisasi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di wilayah vorstenlanden, telah mendorong para pemimpin swapraja untuk melakukan berbagai upaya guna mengatasinya. Meskipun disatu sisi mereka tunduk kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda, tetapi di lain sisi mereka juga berupaya untuk mengadaptasi kebijakan tersebut agar sejalan dengan kepentingan rakyat. Sebagai pemimpin Praja Pakualaman, Paku Alam VII berupaya membangun Praja Pakualaman melalui berbagai kebijakan selama masa pemerintahannya (1906-1937), meliputi tatanan birokrasi, pendidikan, agraria, dan pembangunan berbagai infrastruktur. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dampak dari kebijakan Paku Alam telah dirasakan oleh masyarakat, seperti halnya penurunan angka buta huruf, pemberian hak kepemilikan tanah kepada rakyat yang berakibat pada penghapusan beban kerja wajib, dan modernisasi pendidikan yang mendorong lahirnya kaum pergerakan dari keluarga Pakualaman. Meskipun Praja Pakualaman hanya sebuah praja kecil, tetapi keberadaannya cukup diperhitungkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal tersebut terbukti dari eksistensi yang telah dibangun oleh para trah Pakualaman dengan turut menjadi pelopor bagi perjuangan pergerakan ketika bangsa Indonesia berusaha mencapai kemerdekaan.

---

The purpose of this research is to review the policies issued by Paku Alam VII over Praja Pakualaman and the impact to its people. The methods and sources used in this research is the historical approach, namely: through the stages of heuristic, criticism of sources to obtain historical facts are really close to the reality of events written. Furthermore, the data interpretation stage, and the last stage is historiography. Sources used by the author in this study are archival sources, newspapers and magazines contemporary, scientific journals, and books as a supportive source.

Problems occurred as the result of the Dutch East Indies Colonial government policy as well as the processes of modernization in the late 19th and early 20th century in the vorstenlanden region, has encouraged the leaders of the swapraja to make efforts to overcome them. Although, in one hand they were subject to the Dutch East Indies Colonial Government, but they were also trying to transform the policy into line with the interest of its people. As the leader of Praja Pakualaman, Paku Alam VII tried to build Praja Pakualaman through various policies issued during his reign (1906-1937), including bureaucracy, education, agriculture, and infrastructure development.

The result indicate that the impact of Paku Alam‟s policies had been precieved by the public, for examples, drecrease illiteracy, the granting land ownership rights to the people that resulted to the abolition of compulsory work load, and the modernization of education that led to the birth of movements of Pakualaman‟s family. Eventhough Pakualaman is only a small Praja, but its existence was considered by the Dutch East Indies Colonial Government. It was proven from the existence of which has been built by trah Pakualaman to also become one of the pioneers in the struggle movement when Indonesia people was trying to achieve independence."

"Disertasi ini menunjukkan dinamika politik lokal di Kawasan Flores Timur, Kepulauan Solor dan Timor Barat sebagai akibat dari kebijakan politik kolonial Belanda antara 1851-1915. Fokus kajian disertasi ini adalah menganalisis sikap Kerajaan Larantuka terhadap kebijakan politik kolonial Belanda, Misi Katolik Belanda, penduduk negeri pegunungan, dan kerajaan lokal sekitarnya.Kerajaan Larantuka yang dipimpin oleh raja-rajanya melakukan strategi politik sekutu dan seteru dalam mempertahankan kedaulatannya menghadapi kekuatan-kekuatan yang mengancamnya. Selama Abad ke-17 hingga abad ke-18, Kerajaan Larantuka bersekutu dengan Portugis dan para Kapiten Mayor dari keluarga Portugis Hitam, keluarga da Hornay dan da Costa untuk menghadapi kekuatan Belanda VOC dan Kerajaan Muslim Lima Pantai Solor Watan Lema. Pada abad ke-19, Kerajaan Larantuka dipaksa menerima hasil perjanjian Portugal dan Belanda yang dimulai sejak 1851 dan disetujui pada 20 April 1859. Perjanjian tersebut berisi penyerahan wilayah Flores dan Kepulauan Solor-Alor kepada Belanda. Sejak saat itu, Kerajaan Larantuka menjadi kerajaan bawahan Pemerintah Hindia Belanda. Belanda kemudian mengikat kontrak dengan Kerajaan Larantuka pada 28 Juni 1861, namun Korte Verklaring tersebut masih memberikan keleluasaan Kerajaan Larantuka untuk menjalankan pemerintahan secara otonom/zelfbesturende.Raja-raja Larantuka sejak 1851 melakukan perubahan strategi politik sekutu dan seterunya sebagai upaya tetap mempertahankan kedaulatannya. Perubahan kebijakan politik sekutu dan seteru yang dilakukan oleh Kerajaan Larantuka itu berbeda dengan periode pada abad ke-17 hingga abad ke-18. Kerajaan Larantuka pada periode 1851-1915, menjalankan politik sekutu dan seterunya dengan tidak menetap. Kerajaan Larantuka bersekutu dengan penguasa lokal Belanda, dengan meminta bantuan Residen Timor dan daerah Taklukannya untuk menghadapi seterunya, yaitu Kerajaan Lima Pantai. Kebijakan bersekutu dengan Belanda juga dilakukan oleh Kerajaan Larantuka ketika menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya di pegunungan yang mengancam wilayah inti kerajaan di sekitar Larantuka. Dalam beberapa kasus yang lain Kerajaan Larantuka justru bersekutu dengan Kerajaan Muslim Lima Pantai untuk menghadapi pemberontakan negeri-negeri bawahannya sendiri, di Solor dan Adonara. Dalam menghadapi kebijakan politik kolonial Belanda yang menjadi seteru karena masalah intervensi Residen dan pejabat sipil Belanda di Larantuka, Raja Larantuka bersekutu dan bekerjasama dengan pihak misi Katolik Belanda di Larantuka, meskipun dalam kasus lain Raja dan pihak misi Katolik berseteru terutama tentang masalah poligami raja dan perilaku raja yang masih menjalankan kepercayaan-kepercayaan nenek moyang yang dianggap lsquo;kafir rsquo; oleh misi Katolik Larantuka. Secara umum persekutuan antara raja Larantuka dan para pastor Katolik Belanda pada akhirnya menunjukkan persekutuan yang lsquo;abadi rsquo; sampai diasingkannya Raja Don Lorenzo II DVG pada tahun 1904, yang dianggap membangkang terhadap kebijakan kolonial Belanda. Strategi sekutu dan seteru juga dipengaruhi oleh mitos konflik Demon-Paji, konflik dua bersaudara di jaman dahulu akibat bermacam sebab, tetapi terutama karena konflik memperebutkan istri, sehingga muncul istilah ldquo;Perang Tikar Bantal rdquo;. Demon menurunkan penduduk Kerajaan Larantuka yang beragama Katolik sedangkan Paji menurunkan penduduk Kerajaan Lima Pantai yang beragama Islam. Kedaulatan kerajaan-kerajaan di kawasan Flores dan Kepulauan Solor berakhir dengan adanya penataan wilayah yang dilakukan Belanda dengan mengintegrasikannya ke dalam Keresidenan Timor dan daerah Taklukannya pada tahun 1915.

---

The dissertation discusses the dynamic of local politics in East Flores region, Solor Islands and West Timor as a result of Dutch Colonial political policies between 1851 1915. The focus of dissertation is to analyze the response of Larantuka Kingdom about the policy of Dutch colonial politics, Dutch Catholic Mission, the people of Mountain country and surrounding local kingdom.The Kingdom of Larantuka that led by several kings conducted allied and enemy political strategy to defense the kingdom in fighting againts other powers that threatened their sovereignty. During the 17th until 18th century, the Kingdom of Larantuka allied with Portuguese and a couple of local commanders from black Portuguese family, da Hornay and da Costa to fight againts the VOC and Kingdom of Lima Pantai Solor Watan Lema. In 19th century, Kingdom of Larantuka was forced to accept the result of Portuguese and Dutch agreement which was started since 1851 and was ratified on April 20, 1859. The agreement was about the transfer of Flores region and Solor Alor Islands from Portuguese to the Dutch. Since the ratification of the agreement, the Kingdom of Larantuka became one of Dutch colonial government conquered areas. Subsequently, the colonial government binded a political contract with the Kingdom of Larantuka on June 28, 1861, however, the contract or Korte Verklaring still provided discretion to the kingdom to run autonomous administration or zelfbesturende. Since 1851, the Kings of Larantuka Kingdom conducted some changes of their allied and enemy political strategy as efforts to maintain the kingdom sovereignty. The change of the strategy was different with the policies which were taken by the kingdom in 17th and 18th centuries. During 1851 1915, the Kingdom of Larantuka applied temporary allied and enemy political strategy. The Kingdom of Larantuka allied with local Dutch rulers and asked for Resident of Timor and with their conqured areas to fight againts their enemies, Kingdoms of Lima Pantai. The allied policy with the Dutch was also conducted with the Kingdom of Larantuka when they overcame the rebellion of their vassals in mountain that threatened the center of the kingdom area around Larantuka. However, later in some cases, precisely the Kingdom of Larantuka allied with Kingdoms of Lima Pantai to fight against the rebellion of their vassals in Solor and Adonara. To response the Dutch colonial political policies that became the enemy because of Resident and Dutch civil officers intervention in Larantuka, the King of Larantuka allied and cooperated with Dutch Catholic Mission party in Larantuka although in other case the king and Catholic Mission had different opinion especially about the king poligamy and the king behavior who still practised their achestor beliefs that were considered lsquo heathen rsquo by Larantuka Catholic Mission. In general, the ally between the King of Larantuka and Dutch Catholic priests finally showed forever ally until the excile of the King Don Lorenzo II DVG in 1904 who was considered to resist to Dutch colonial policy. The strategy of allied and enemy was also influenced by myth of Demon Paji conflict. The conflict was about the two brothers in ancient time because of various causes, especially the rivalry to get wife that rose the term of lsquo the war of sleeping met and pillow rsquo. Demon desecended Catholic people of Larantuka Kingdom and Paji descended Islamic people of the Lima Pantai Kingdoms. The sovereignty of kingdoms in Flores region and Solor Islands came to end with the existence of the region structuring that was conducted by the Dutch colonial government by integrating the areas into the Residency of Timor and its conqured areas in 1915. "

"Bangsa Eropa, khususnya Belanda dengan durasi tinggal yang lebih lama, merupakan bangsa yang membawa agama Kristen ke Indonesia, khususnya Jakarta. Pendirian gereja-gereja di Jakarta pun berawal dari pembangunan gereja yang mereka laksanakan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan dan penggunaan pola susunan ruang pada gereja kolonial. Metode penelitian diawali dengan penelitian sejarah tentang gereja di Jakarta, dilanjutkan dengan penelitian terhadap dua gereja kolonial yaitu Gereja Immanuel dan Gereja Paulus dan diakhiri dengan penyimpulan yang menjawab tujuan penulisan tersebut. Kedua gereja ini dapat menjawab kebutuhan umat Kristen Protestan dengan inti ibadahnya yang berupa persekutuan jemaat dan khotbah.

---

The European, especially The Dutch with longer duration of dwell, are nation who bring Christianity to Indonesia, especially Jakarta. The development of churches in Jakarta is also started by their development of churches. This script is purposed to find the formation and the use of the Dutch colonial churches’ lay outs.

The research method begun with the research of history of churches in Jakarta, continued by the research of two Dutch colonial churches specifically Gereja Immanuel and Gereja Paulus and ended with a conclusion which answered the purpose of this script. These two churches can provide needs of the Protestants with the gathering and the preach as the core of the worship."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh politik etis dan feminisme Belanda terhadap Kartini, selaku seorang perempuan di negara koloni pada zaman kolonialisme Belanda. Pembahasan dalam tulisan ini mencakup relasi negara Belanda dan Hindia Belanda, aktor-aktor politik etis dan feminis, dan media-media Belanda yang mempengaruhi tumbuhnya kesadaran emansipasi Kartini. Untuk mempertajam pembahasan, penulis menggunakan teori feminisme pascakolonial dalam Hubungan Internasional, serta melakukan analisis mendalam pada surat-surat yang ditulis oleh Kartini kepada korespondensi surat-suratnya, hubungan Kartini dengan para pejabat kolonial, literatur Belanda, dan media Belanda pada 1899-1904 . Hasil analisis pada tulisan ini dapat membuktikan bahwa kebijakan politik etis dan feminisme Belanda telah mempengaruhi kesadaran emansipasi Kartini. Dalam pembahasan ini, dipergunakan kritik feminisme pascakolonial dan Hubungan Internasional guna menunjukkan adanya relasi kuasa Belanda kepada negara koloninya. Namun, dalam relasi kuasa kolonial itu ditemukan aktor-aktor penggerak politik etis dan feminis dari Negeri Belanda yang menularkan kesadaran emansipasi kepada Kartini di Hindia Belanda. Dalam penelitian penulis, ditemukan hal baru yang tidak dilihat oleh kritik feminisme pascakolonial dalam HI, bahwa meskipun dalam relasi kuasa kolonial, tetapi gagasan politik etis dan feminisme justru membuka kesadaran baru bagi Kartini mengenai emansipasi perempuan.

---

This thesis aims to analyze the influence of ethical politics and Dutch feminism on the Indonesian heroine; Kartini -as a woman in a colonial country during the Dutch colonial era. The discussion of this paper covers the relationship between the Netherlands and Dutch East Indies, Dutchfeminist actors, and the Dutch media that influenced the emergence of Kartini's ideas. To sharpen the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations theory, and conducts an in-depth analysis of letters written by Kartini to her correspondence, her relationship with colonial officials, Dutch literature, and the Dutch media in 1899-1904 (i.e. feminist newspapers and magazines). The results of the analysis prove that ethical political policies and Dutch feminism certainly influenced Kartini's mindset and encouraged her to fight for the education of Javanese and Indonesian women up until now. In the discussion, the author uses postcolonial feminism in International Relations critics because there is obvious evidence that in Kartini’s case, there is also power relations between two state, which is the Netherland and Dutch East Indies as its colony. However, in the relations of colonial power between those two states, the authors also found that the actors who run ethical politics and Dutch feminist are the ones that influenced Kartini, and awaken her strugglein Dutch East Indies. Other than that, in discussing Kartini’s case, there is also prove that critics of post-colonial feminism in IR fails to see, that even though she is in colonial power relations, ethical political ideas and feminism actually open a new awareness for Kartini regarding Javanese women's emancipation."

"ABSTRAKRevolusi telah berkontribusi dalam pembentukan masyarakat di dunia. Fenomena tersebut mengubah nilai-nilai fundamental dan memberikan suatu pandangan baru di dalam masyarakat. Dengan berubahnya nilai fundamental, masyarakat pun berubah, dan hal hal yang sebelumnya diterima sebelum revolusi, menjadi kurang menarik ataupun tidak lagi diterima di dalam masyarakat. Pandangan baru ini membentuk sebuah selera dan kebutuhan baru, seperti halnya sebuah tren. Hal ini tampak pada perubahan di dalam dunia seni dan arsitektur. Arsitektur dan Revolusi: Perkembangan Arsitektur di Hindia Belanda dan Perubahan dalam Masyarakat Kolonial tidak membahas revolusi kemerdekaan Indonesia, melainkan membahas bagaimana konteks dan isu sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di Hindia Belanda membentuk sebuah revolusi dalam masyarakat kolonial pada periode akhir kolonial Belanda. Dimulai dengan analisis mengenai revolusi yang terjadi di Eropa, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis korelasi antara revolusi tersebut dan perubahan di dalam gaya arsitektur di Eropa dan Rusia setelah revolusi. Akan tetapi, keadaan masyarakat kolonial di Hindia Belanda memiliki konteks yang berbeda dengan masyarakat Eropa. Oleh karena itu, saya menganalisis konteks tersebut dan bagaimana sebuah revolusi terbentuk. Pembahasan kemudian saya akhiri dengan menganalisis perubahan Arsitektur di Hindia Belanda untuk menekankan adanya sebuah upaya dalam merepresentasikan ide baru yang terbentuk pasca revolusi melalui sebuah bentuk yang konkrit, yaitu arsitektur.

---

ABSTRACT

Revolution changes the fundamental values in the society. As the fundamental values change, the society also changes, and things that were used to be agreeable before the revolution may become less appealing, or no longer accepted. This new value formed a new taste and necessity in the society. As a result, the process of designing will be influenced by this newfound value. This writing does not discuss the revolution of Indonesian Independence. It discusses how the social, economy and political context and issues in the Dutch East Indies formed a revolution within the colonial society during the late colonial era. It starts with the analysis of revolutions throughout Europe & Russia, then continues to analyze changes in the Architectural Styles in Europe after the revolutions. However, the European and Russian society were essentially different than the Dutch East Indies society, which was, a colonial society. Therefore, I analyze the context of the Dutch East Indies society and how the revolution was formed. The discussion subsequently analyzes the changes in the Indies Architecture to further emphasize an effort to represent the new ideas that formed after the revolution into a concrete form, which is architecture.

"

"Disertasi ini membahas perkembangan politik pergerakan nasional Indonesia dan kaitannya dengan perkembangan politik kewargaan di kota kolonial Surabaya sepanjang periode 1906 sampai berakhirnya kekuasaan kolonialisme Belanda pada Maret 1942. Kiprah politik kaum pergerakan antikolonial di Indonesia tidak dapat disangkal telah menjadi tema besar dalam kajian sejarah Indonesia modern. Namun, bagaimana pandangan politik dan kiprah mereka terkait lingkungan kota tempat mereka tinggal sampai sekarang tetap menjadi pembahasan yang relatif terabaikan dalam kajian sejarah Indonesia. Disertasi ini dengan demikian memberi sumbangan dengan menunjukkan peran aktif kaum pergerakan dalam dinamika politik kota dan visi mereka tentang hak-hak kewargaan orang Indonesia di dalamnya.

---

This disertation is an effort to describe the engagement of Indonesian nationalist with the idea and practices of modern citizenships in the colonial city of Surabaya during the periods of 1906 until the end of Dutch colonialism. Although the study on Indonesian nationalist movement has already been an extensive study in the literature of anticolonial movement in the early twentieth century, however the nature of political engagement of nationalist activists with modern ideas and citizenships in the urban politics is still a relatively underdeveloped. By showing the nature of engagement and participation of nationalist politics in the colonial city of Surabaya, this dissertation is therefore has become an effort to fulfill this gap in the existing literatur."

"Artikel ini mengkaji tentang usaha-usaha Pemerintah Kolonial Hindia Belanda dalam memberantas wabah malaria di Batavia pada tahun 1928-1938. Batavia merupakan salah satu daerah endemi malaria di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan kondisi geografis kota Batavia yang lembab sehingga menjadi potensi berkembangnya nyamuk dan parasit yang menjadi penyebab penyakit malaria tersebut. Penelitian-penelitian dilakukan pada awal abad ke-20 yang menyebutkan bahwa pembangunan tambak di Batavia ternyata menjadi pemicu munculnya wabah malaria sebagai tempat bersarangnya nyamuk Anopheles. Kajian ini berbeda dengan kajian sebelumnya yang membahas secara rinci perkembangan penyakit malaria sejak masa VOC sampai kehancurannya di Batavia, kajian ini berfokus pada usaha pemerintah kolonial dalam memberantas penyakit malaria, kendala yg dihadapi dan dampaknya. Kajian ini menggunakan metode sejarah, yang terdiri dari heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan adalah sumber primer dan sumber sekunder yang meliputi arsip, buku-buku, jurnal kesehatan dan koran sezaman. Kajian ini membuktikan bahwa pemerintah kolonial melakukan upaya pengobatan maupun pencegahan untuk mengatasi wabah malaria yang berdampak pada menurunnya angka malaria di Batavia.

---

This article examines the efforts of the Dutch East Indies Colonial Government in eradicating the malaria outbreak in Batavia in 1928-1938. Batavia is one of the malaria endemic areas on the island of Java. This is because the geographical conditions of the city of Batavia are humid so that it becomes a potential for the development of mosquitoes and parasites that cause malaria. Research conducted at the beginning of the 20th century stated that the construction of ponds in Batavia turned out to be the trigger for the emergence of malaria outbreaks as a nesting place for Anopheles mosquitoes. This study is different from previous studies, which discussed in detail the development of malaria from the time of the VOC until its demise in Batavia. This study focuses on the efforts of the colonial government to eradicate malaria, the obstacles it faced and its impact. This study uses historical methods, which consist of heuristics, verification, interpretation, and historiography. The sources used are primary and secondary sources which include archives, books, contemporary medical journals and newspapers. This study proves that the colonial government carried out treatment and prevention efforts to overcome malaria outbreaks which had an impact on reducing the number of malaria in Batavia."