Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bekasi. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kota Bekasi dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa dimensi/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat dimensi yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan/Sikap dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat dimensi Edwards III belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi. Artinya, empat elemen Edwards III belum dapat dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Dari sisi komunikasi masih harus ditingkatkan, sumber daya masih kurang memadai begitu pula disposisi masih harus dirubah untuk mendukung kebijakan, sedangkan dari sisi birokrasi juga harus ada perbaikan.

---

This research examines the implementation/application of free education in Junior High School (SMP) in Bekasi. As a public policy, the policy of free education taken by Bekasi City Government carried out with attention to some dimension/specific elements. According to George C. Edwards III, there are four dimensions that affect the implementation of public policy. That four elements is Communication, Resources, Dispositions and Bureaucratic Structure. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

Research shows that in general the four dimensions theory by Edwards III has not been implemented by Bekasi City Government. That is, the four elements theory by Edwards III have not been fully fulfilled by both central and regional governments. That in terms of the communication needs to be improved, resources are still inadequate, as well as the disposition remains to be revamped to support the policy, while from the bureaucracy is also needs to be improved."

"Tidak adanya pemerataan mutu pendidikan di Indonesia menyebabkan tidak meratanya kualitas pendidikan yang diterima masyarakat di setiap daerah. Dengan kondisi yang demikian maka pemerintah membuat kebijakan Standar Nasional Pendidikan yang merupakan kriteria minimal dalam hal penyelenggaraan pendidikan dan berfungsi sebagai penjamin dari pemerataan mutu pendidikan. DKI Jakarta sebagai ibu kota Negara seharusnya dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain dalam pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan Standar Nasional Pendidikan di DKI Jakarta dengan mengambil kasus pada Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kotamadya Jakarta Barat. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan juga studi dokumen. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan Standar Nasional Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri di Jakarta Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya kesulitan-kesulitan teknis yang dihadapi sekolah, rendahnya pengawasan, dan juga kurang optimalnya pengalokasian dana.

---

The lack of equity of educational quality in Indonesia cause differences in quality of education that Indonesian society receive. With that condition, the government makes a policy about National Education Standard which is the minimum criteria of education and as assurance of equity in education quality. DKI Jakarta as a capital city of Indonesia should be an example for other province for the implementation of National Education Standard.

Therefore, the goals of this research is to analyze how the implementation of the National Education Standard policy by taking case in Public Junior High School in West Jakarta. The methods of data collection in this research is using qualitative methods by deep interview and document study.

The conclusion of this research prove that the implementation of National Education Standard policy in Public Junior High School in West Jakarta hasn’t been going quite well viewed by many technical difficulties that school faces, lack of supervision, and the lack of optimality in budget allocation."

"Minimnya satuan pendidikan sekolah menengah pertama negeri (SMPN) penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Depok serta ditemuinya berbagai problematika yang kontradiktif dari amanat kebijakan memberi keterbatasan akses pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam mendapatkan hak pendidikan. Hal tersebut medorong diadakannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pendidikan inklusif pada SMPN Kota Depok yang menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif. Penelitian ini menggunakan teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) yang membagi kepada 4 (empat) dimensi, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivist dan desain deskriptif. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara mendalam, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di SMPN 8, SMPN 18 dan SMPN 19 Kota Depok masih belum terimplementasi dengan baik karena terdapat berbagai kendala pada empat dimensi, yakni kurangnya komunikasi, inkonsistensi implementasi, kekosongan isi kebijakan, informasi yang tidak lengkap, terbatasanya kuantitas dan kualitas sumber daya, belum diterapkannya sanksi, dan belum terdapat koordinasi. Komitmen untuk melaksanakan pendidikan inklusif juga hanya terfokus pada SMPN 8 dan belum terwujud pada SMPN 18 dan SMPN 19. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan saran untuk membentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membentuk perencanaan kebijakan yang komperenshif, melakukan pemberdayaan LSM, memberikan alokasi anggaran khusus, memperkuat pelaksanaan dengan membentuk komitmen dan aturan khusus agar implementasi kebijakan dapat mencapai tujuan yang ditetapkan.

---

The minimum amount of Public Junior High School as implementors of Inclusive Education in Depok City alongside with various problems met are seen to be contradictive from the obligation to held education among the Children with Disabilities. Those are the reasons underlying this research that was conducted to focusing on analyzing the factors that are significant to Inclusive Educational Policy delivered by Edward III (1980) consisting dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Post positivist worldview and descriptive design was used to conduct the research. The datas used are mainly provided from the field research and in-depth interviews, while the secondary ones are provided from literature reviews.

The result shows that the implementation of inclusive education program in SMPN 8, SMPN 8, and SMPN 19, Depok City are considered as not good enough. Barriers on communication, vacuum of policy, inconsistency, incomplate information, limited resources, low punishment enforcement and inexistence of coordination are the main reasons. The commitment of implementing inclusive educational policy was only found at SMPN 8, but neither on SMPN 18 nor SMPN 19. The suggestions emerged from this research are to build synergy among governmental bodies on comprehensive planning, NGO empowernment, budgetary allocation, and building commitment alongside with law enforcement to fulfill the preciously planned goals."

"ABSTRAKAngka putus sekolah termasuk tinggi di Kota Padang Panjang, sehingga Pemda merumuskan Kebijakan Publik yang populis sejak tahun 2003 dan diimplementasikan sejak Juni 2009 melalui Perda No. 6 Tahun 2009. Tesis ini membahas langkah Pemda mengimplementasikan kebijakan tersebut; serta hasil evaluasi kebijakan pendidikan gratis tersebut. Hasil penelitian yang menggunakan pendekatankualitatifini menunjukan bahwa Pemda telah melakukan langkah implementasi kebijakan pendidikan gratis berupa membebaskan biaya pendidikan untuk sekolah negeri, memberi stimulus berupa uang kepada siswa sekolah swasta; terkait dengan Evaluasi, kebijakan ini ternyata dinikmati oleh kelas menengah ke atas, selain itusekolah-sekolah belum menghasilkan lulusan 100 dari total siswa, serta kualitas pembelajaran berada pada 30,8 diuji melalui Kriteria Ketuntasan Minimal.

---

ABSTRACTThe dropout rate in the Kota Padang Panjang is high, so the local government formulate a populist Public Policy since 2003 and implemented since June 2009 through Regulation No. 6 Year 2009. This thesis discusses local government measures implementing those policies and the evaluation results of the policy of free education. Results of studies using qualitativeapproach shows that the local government has taken the implementation of free education policy in the form of free education for public schools, giving stimulus money to private school students related to the evaluation, this policy turned out to be enjoyed by the upper middle class, in addition to the schools has not resulted in 100 of the total graduate students, as well as the quality of teaching is at 30.8 tested by Criteria Complete Minimal."

"Upaya pemerintah meningkatkan derajat pendidikan dengan berbagai hal, termasuk peningkatan anggaran pendidikan 20% sebagai amanat Undang-Undang Dasar, adanya undang-undang Otonomi Daerah Nomar 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, secara eksplisit pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tentang kebijakan pendidikan gratis yang tertuang dalam Instruksi Bupati Nomor I tahun 2005 tentang Penghentian Pungutan Dana Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Orang tua/wali murid SD, SMP dan SMAISMK Negeri di Kabupaten Banyuwangi; manual pro dan kontra, termasuk sikap penolakan sebagian masyarakat dengan melakukan aksi protes. DPRD membentuk Panitia Khusus Interpelasi yang menilai kebijakan pendidikan gratis untuk SD, SMP dan SMA/SMK Negeri diskriminatif, hanya memenuhi ambisi politik pemerintah kabupaten semata, sehingga berujung pada usulan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji lebih dalam tentang °Efektifitas kebijakan pendidikan gratis di kabupaten Banyuwangi meliputi : Penyelenggaraan kebijakan pendidikan gratis Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam tahapan formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan gratis. Dunn memberikan 5 (lima) tahapan baku dalam keseluruhan proses pembuatan dan pelaksanaan sebuah kebijakan publik. Proses ini dimulai dari kegiatan (1) mengidentifikasi dan menemukan masalah publik (policy issues), (2) memformulasikan berbagai altematif kebijakan (Policy Formulation) yang rasional, (3) memutuskan kebijakan (Policy adoption) yang akan dilaksanakan, (4) melaksanakan kebijakan (Policy implementation) yang telah dipilih dan (5) mengukur dan menilai hasil kebijakan (PolicyAssesmenf) yang telah dilaksanakan. Efektifitas dalam kebijakan pendidikan, dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauhmana sasaran kebijakan telah dicapai. Kebijakan pendidikan dapat dikatakan efektif bila kebijakan tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan karakteristik tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif naturalistik, karena, peneliti menghendaki kejadian-kejadian yang berkaitan dengan fokus yang alamiah. Dengan menggunakan metode kualitatif, maka informasi yang didapat lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan :Pertama, dilihat dad efektifitas kebijakan publik, maka pada tahapan formulasi kebijakan, pengambil keputusan berorientasi pada policy initiation dimana pemecahan masalah publik menekankan pada interest aktor pengambil kebijakan yang jangkauannya Iebih pendek. Sehingga memunculkan fragmentasi antar lembaga eksekutif dan legislatif. Kedua, Kemampuan aparatur pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas pendidikan sebagai pelaksana kebijakan, belum efektif karena Iemahnya SDM dan struktur organisasi penyelenggara kebijakan yang sempit sehingga komunikasi antar pelaksana program terdistorsi. Pelaksana program mengalami problem koordinasi karena pengambilan kebijakan dilakukan secara simultan dengan persiapan yang sedikit. Ketiga, Kecenderungan pelaksana kebijakan lebih terfokus pada capaian program secara prosedural sehingga mengutamakan pencapaian program secara formal, menegasikan capaian tujuan substansial dalam tujuan kebijakannya. Keempat, Evaluasi kebijakan dan monitoring tidak dilakukan secara holistik oleh badan penyelenggara sehingga kebijakan yang dilakukan dievaluasi berdasarkan laporan stakeholder kebijakan. Sangat mungkin akurasi data menjadi tidak efektif dalam pengembangan program dan optimalisasi pengawasan program yang sedang berjalan. Kelima, Dampak kebijakan yang diharapkan belum mampu memperlihatkan senyatanya fakta akan keberhasilan program, dimana stakeholder tidak bersikap proaktif karena sosialisasi program belum berjalan secara maksimal. Hasil Penelitian juga memberikan beberapa saran sebagai berikut :1. Pengambilan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam merumuskan kebijakan harus dilakukan secara tepat dengan melibatkan lembaga mitra dalam merumuskan kebijakan secara holistik.2. Kebijakan publik harus mampu mendorong terlibatnya stakeholder dalam maksimalisasi tujuan kebijakan dengan program sosialisasi yang memadahi.3. Kebijakan publik sedapat mungkin mampu diukur tingkat keberhasilannya oleh badan pelaksana dan lembaga lainnya dalam upaya keberlangsungan dan pengembangan kebijakan mendatang.4. Kebijakan publik sebagai program prioritas mampu dilaksanakan pelaksana dengan cermat dan meminimalisir fragmentasi dalam pelaksanaannya sehingga kebijakan mencapai sasaran kebijakan secara tepat.5. Dampak sebuah kebijakan publik dapat mendorong partisipasi aktif stakeholder kebijakan dalam rangka pengembangan kebijakan lanjutan.

---

Government made a effort to upgrade level of education with some policy, including escalation of education's budget to 20 % as instruction in Undang-Undang Dasar, the existence of Local autonomy canon number 32 year 2004 about local government, explicitly that education is not only centre government's responsibility but also local government.

Policy of Banyuwangi County Government about free of charge education policy is stated in regent's instruction number 1 year 2005 about cancellation of gleanings education implementation fee to parents of student SD, SMP, and SMAISMK public school in Banyuwangi County; get pro and contra, include refusal from some people with commit to protest action. Local Representative Council (DPRD) form interpellation exclusive committee that calculating free of charge education policy for SD, SMP and SMAISMK public school is discriminative, that only fulfil local government's political ambition so at the end, it make a idea to lay off of regent and co-regent of Banyuwangi county.

This research aim to assess more intensive about "Effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County" embrace: implementation of effectiveness of free of charge education policy in Banyuwangi County in formulation stages, implementation and evaluation of free of charge education policy.

Dunn make 5 (five) standard of stages in process of making and implementation a public policy. This process is started from (1) identify and founding public problem 9 Policy issues); (2) formulate various policy alternative rationally (Policy Formulation), (3) decide to choose policy that will be implemented ( policy adoption), (4) implement the policy which has been chosen ( policy implementation) and (5) measure and assess result of policy that has been implemented ( Policy assessment).

Effectiveness of education policy can be defined as representative level of a target is achieved. Education policy can be said as success if that policy can accomplish a target that has been appointed.

Based on characteristic of this research's objective, approach of this research use qualitative /naturalistic research, cause researcher needs situations that related to focus as natural. Using qualitative method, gathered information is more complete, profound, and reliable.

This research produce some finding:

First, from side of effectiveness of education policy, in formulation policy stage, decision maker's orientation is to policy initiation which solving of public problem emphasize to interest of policy making actor who the reach of their hand is closer. So that causing fragmentation between executive and legislative.

Second, capability of county government employee, especially in Dinas Pendidikan as Policy implementer, has not been effective yet because there is weakness in human resource and organization structure of policy implementer that too narrow so communications between program implementers get distortion. Program implementer get coordination problem because policy making is undergone simultaneously with minimum preparation.

Third, policy implementer tend to more focus to accomplishment of program procedurally so that giving priority to program accomplishment formally, diminishing substantial objective in its objective (policy).

Fourth, evaluation of policy and monitoring aren't undergone holistic way by executants council so that implemented policy is evaluated based on policy stockholder's report. It's possible that accurate of data become ineffective in program development and maximize control of undergoing program.

Fifth, expected policy impact has not been able to show the real of fact of program success. Those stakeholders aren't proactive attitude because program socialization hasn't been maximal.

Results of Research also give some ideas. There are:

1. Policy making by county government in define policy must be right with involving partner institution for define program in holistic way.

2. Public policy must be able to push stakeholder involving for maximize policy objective with program socialization adequately.

3. Public policy must be able to be measured its success level by executants council and other institution regarding sustainable effort and policy development in the future,

4. Public policy as priority program can be able to executed by implementer acutely. And minimalist fragmentation in its implementation so that policy accomplishes policy's objective rightly.

5. Impact of a public policy can push active participation of policy stakeholders regarding the next policy development."

"Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor pada tahun 2020 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan ppdb dengan menggunakan jalur zonasi ini bertujuan untuk pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan penilaian masyarakat terhadap sekolah favorit dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Implementasi kebijakan PPDB melalui jalur zonasi sudah mulai dilaksanakan oleh daerah sejak tahun 2018. Dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Kota Bogor memiliki konsep dan pola jalur zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 dikarenakan Kota Bogor dalam mengimplementasikan kebijakan ini mengacu pada Keputusan Walikota Bogor Nomor 421.45-399 Tahun 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Nomor 800/172 Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk desentralisasi dibidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi di Kota Bogor didasarkan dengan pembagian wilayah administratif kecamatan dikarenakan keterbatasan jumlah SMP Negeri dan menggunakan nilai rata-rata rapot. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru melalui jalur zonasi pada SMP negeri di Kota Bogor dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh George Edwards III (1989). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah post-positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB melalui jalur zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dibuat oleh Kota Bogor sudah sudah berlangsung dengan baik dikarenakan terpenuhinya seluruh dimensi implementasi kebijakan dimana pada pelaksanaan kebijakan PPDB melalui jalur zonasi terjadi pandemi COVID-19 sehingga panitia PPDB dilengkapi dengan APD dan dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Kota Bogor dengan terpenuhinya 10 subdimensi dari 12 dimensi pada faktor-faktor yang memengaruhi implementasi kebijakan. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah pihak Kemendikbud dapat meningkatkan upaya koordinasi dengan pemerintah daerah supaya pola yang ditetapkan di daerah sesuai dengan permendikbud yang berlaku.

---

Implementation of the new student admission policies at Bogor City in 2020 has used zoning policies aimed for equitable access to services and quality of education, eliminate public stigma of favorite schools and students can go to closer schools from home. The implementation of the PPDB policy through the zoning route has been implemented by the regions since 2018. The implementation of the PPDB policy carried out by the City of Bogor has a different concept and pattern of zoning pathways from the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 44 of 2019. This is because in implementing this policy, Bogor City refers to the Decree of the Mayor of Bogor Number 421.45-399 of 2020 and the Decree of the Head of the Bogor City Education Office Number 800/172 of 2020 as a form of decentralization in the education sector. The implementation of PPDB policy through zoning in Bogor City is based on the division of sub-district administrative areas due to the limited number of state junior high schools and using the average grade of report cards. Therefore, this study aims to analyze the implementation of the new student admission with zoning policies in public junior high schools in Bogor City according to the implementation theory by George Edwards III (1989). The research approach used in this study is post-positivist with data collection techniques through in-depth interviews with various stakeholders as primary data and literature studies as secondary data and the analysis technique used is qualitative. The results of this study indicate that implementation of new students admission policy by zoning policies implemented in a pattern created by Bogor City has been well implemented due to all dimensions of policy implementation has been fulfilled and also during the implementation of the new student admission policies due to COVID-19 the PPDB committee was equipped with PPE and the implementation also has been able to achieve the goal which is examining access to quality service and education for citizen in Bogor City because of it’s success to fulfill 10 of the 12 indicator measured. Recommendations that can be given is the Ministry of Education and Culture can improve the coordination efforts and process wirh local government so the new student admission pattern that implemented in several areas prescribed by the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture"

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi/penerapan kebijakan pendidikan gratis pada sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Tangerang. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan pendidikan gratis yang diambil Pemerintah Kabupaten Tangerang dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa faktor/elemen tertentu. Menurut George C. Edwards III, terdapat empat elemen yang mempengaruhi penerapan kebijakan publik. Keempat element tersebut adalah Communication, Resources, Dispositions dan Bureaucratic Structure. Fakta-fakta dilapangan dikumpulkan menggunakan metode kualitatif.Penelitian menunjukkan bahwa secara umum empat elemen Edwards III telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang meskipun belum cukup sempurna. Artinya, empat elemen Edward III belum sepenuhnya dipenuhi oleh Pemerintah baik Pusat maupun Daerah. Kebijakan gagal mencapai hasil karena didesain tanpa panduan pendidikan gratis yang jelas dan dukungan dana yang memadai. Tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah pendidikan gratis adalah perlu dibuat Peraturan Pemerintah lebih lanjut yang mengatur tentang pengertian mengenai pendidikan.

---

ABSTRACT

This study researches the implementation of free education on primary High School at Tangerang District. As a public policy, the implementation of free education taken by Tangerang District was carried out under consideration of certain factors/elements. According to Geaorge Edward III, there are four elements effecting the implentation of public policy. Those four elements are communication, resources, dispotition, and bureaucratic. Facts were gathered using qualitative method.

The research indicated that the four elements of Edward III, had been implemented by the Tangerang District Government, although it as still imperfect. The failure of implementing this policy because there is no guidance in implementing this policy and also lack of financial factor. Therefore Government as policy maker should publish Government Regulation that more considered abaout education."

"Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan metode dekriptif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap 10 informan yang sengaja dipilih secara purposive oleh peneliti berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian didapatkan pokok-pokok hasil kesimpulan bahwa keberhasilan kebijakan sekolah gratis di Kabupaten Musi Banyuasin dikarenakan dalam proses implementasi kebijakan itu dilakukan mulai dari aktifitas organisasi, interpretasi dan penerapan sesuai dengan prosedur dan maksud dari kebijakan serta didukung oleh faktor-faktor komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi.

---

This research using quaiitativc approach with deseriptive method. Data collectcd by using interview, observation and literature study. Interview was done to 10 informan whose being chosen purposive by researcher bccause of the needs of the research.

According to analysis, some principal can be take as conclusion of the research is the successed of the free school policy at Musi Banyuasin District happened because of the process it self that begin since the organization activity, the interpretation and aplication that fit with procedur and the purpose of the policy and also being support by communication faetor, the resources, executor attitude and birocrat structure."

"Disertasi menguraikan tentang implementasi kebijakan pendidikan agama di Sekolah Katolik Kota Blitar ditinjau dari aspek Content of Policy, Context of Implementation, aspek kegagalan, dan dampak kegagalan implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme, dengan metode kualitatif dan tipe deskriptif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, aspek content of policy menunjukkan bahwa rumusan kebijakan pendidikan agama dinilai tidak mewakili agregasi kepentingan kelompok sasaran, sehingga mengalami kegagalan dalam implementasi. Kedua, aspek context of implementation menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan agama tidak semata proses administrasi, namun dipengaruhi oleh 'interpenetrasi’ faktor politik dan nilai ideologi keagamaan. Ketiga, kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama disebabkan oleh adanya penolakan halus secara sistemik (sistemic subtle rejection), pendiaman pemegang kebijakan terhadap kendala implementasi (government silent on implementation gap), dan tidak adanya evaluasi terhadap kendala implementasi. Keempat, dampak kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama meliputi dampak pembelajaran, dampak psikologis dan dampak substansi nilai keagamaan. Implikasi teoritik penelitian ini adalah bahwa nilai ideologi keagamaan (ideological values) merupakan faktor determinan dalam keseluruhan proses kebijakan publik semenjak formulasi, implementasi dan evaluasi. Konteks Indonesia, pada kasus dalam penelitian, ketaatan kepada agama lebih besar daripada ketaatan terhadap kebijakan negara. Nilai ideologi dalam hal implementasi kebijakan selama ini lebih menekankan pada dimensi ideologi politik. Sehingga ideologi dalam konteks keagamaan menjadi ruang koreksi bagi teori implementasi kebijakan. Berkaitan dengan temuan penelitian, maka sebuah proses implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah. Pertama, optimalisasi sosialisasi isi kebijakan dengan harapan terjadi peningkatan respon masyarakat (citizens partisipation), baik dalam pemahaman rumusan kebijakan maupun partisipasi dalam implementasi sehingga agregasi kepentingan masyarakat maupun nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terakomodir dalam sebuah proses kebijakan; Kedua, Implementasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan pola hubungan struktural antar instansi (the structure of intergovermental relation) agar tidak terjadi konflik kewenangan. Ketiga, Implementasi kebijakan perlu merumuskan strategi pencapaian tujuan sesuai dengan karakteristik lingkungan implementasi dengan pola sintesis yaitu gabungan pendekatan top-down dan bottom up dan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan kebijakan.

---

The dissertation describes the implementation of religious education policy in Catholic schools Blitar review of aspects: Content of Policy, Context of Implementation, aspect failure, and the impact of the failure of policy implementation. This research using postpositivisme paradigm, the qualitative and descriptive methods.

The research produce some finding: First, aspects of the content of the policy indicates that the religious education policy formulation is not considered to represent the interests of the target group aggregation, so that a failure in implementation. Second, aspects of the context of implementation indicate that the implementation of the policy of religious education is not only the administrative process, but were influenced by the 'interpenetration' political factors and the value of religious ideology. Third, religious education policy implementation failure caused by subtle rejection systemically (systemic subtle rejection), the standing of the constraints of implementation of the policy holder (government silent on implementation gap), and the absence of an evaluation of the implementation constraints. Fourth, the impact of policy implementation failure religious education includes learning impact, psychological impact and effects of the substance of religious values.

Theoretical implication of this study is that the value of religious ideology (ideological values) is a determinant factor in the whole process of public policy since the formulation, implementation and evaluation. The case study of Indonesian context, adherence to religion is greater than adherence to state policy. Value of ideology in terms of policy implementation has been more emphasis on the dimension of political ideology. So the ideology in religious context become a space correction to the theory of policy implementation.

In connection with the research findings, a process of policy implementation requires some steps. First, the optimization of content dissemination policy in the hope of an increase in the response community (citizens partisipation), both in understanding participation in policy formulation and implementation so that the aggregation of the interests of society and the values that flourish in a society accommodated in the policy process; Third, policy implementation need to formulate strategies to achieve goals in accordance with the implementation of the environmental characteristics of the pattern of synthesis of a combined top-down and bottom-up evaluation in all stages of policy."

"ABSTRAKMinimnya Jumlah sekolah dan fasilitas pengelola sekolah yang tidak samaPendidikan inklusif di Kabupaten Bogor menghambat peluang bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas dan layak seperti itu diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009. Kondisi tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untukmenjelaskan proses penerapan kebijakan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dengan menggunakan konsep implementasi kebijakan dari Stewart, Hedge dan Lester (2007) dan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan di tingkat Sekolah Dasar di Kabupaten Bogor dengan mengacu pada teori EdwardsIII (1980). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah teknik pasca positivis Pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam, sekaligus observasi langsung studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas di tingkat SD di Kabupaten Bogor belum berjalan lancar karena sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Bogor belum melaksanakan kebijakan pendidikan inklusi secara sistematis karena tidak ada rencana kerja pengembangan pendidikan inklusif yang dapat menjadi arahan pelaksanaan dan pencapaian yang terukur. Berdasarkan analisis faktormempengaruhi implementasi kebijakan dapat dinyatakan belum dilaksanakan Nah karena ada berbagai kendala dari faktor yang diteliti yaitu belum pemahaman yang seragam dari para pelaku pelaksana tentang kebijakan yang dikelola; masih adanya labeling dalam implementasi kebijakan; kurangnya ketersediaan sumber sumber daya manusia, sumber daya informasi, fasilitas dan keuangan; dan komitmen rendah aktor pelaksana dalam melaksanakan kebijakan pendidikan inklusif.ABSTRACTThe minimum number of schools and school management facilities is not the same nclusive education in Bogor Regency hinders the opportunities for Children with Special Needs (ABK) to obtain quality and proper education as mandated in the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia Number 70 of 2009. These conditions encourage research aimed at describes the process of implementing an inclusive education policy for persons with disabilities using the concept of policy implementation from Stewart, Hedge and Lester (2007) and explains the factors that influence policy implementation at the primary school level in Bogor Regency by referring to Edwards' theory. III (1980). The research approach used is a post-positivist technique. Collecting qualitative data through in-depth interviews, and direct observation of literature studies. The results showed that the implementation of inclusive education policies for persons with disabilities at the primary school level in Bogor Regency has not been going well because until now the Bogor Regency Government has not implemented policies on inclusive education systematically because there is no work plan to develop inclusive education which can be the direction of implementation. and achievements. measurable. Based on factor analysis influencing policy implementation can be said to have not been implemented. Well, because there are various obstacles from the factors studied, namely the lack of a uniform understanding of the implementing actors regarding the policies to be managed; there is still labeling in policy implementation; lack of availability of human resources, information sources, facilities and finance; and the low commitment of implementing actors in implementing inclusive education policies."