Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPengadaan infrastruktur di Indonesia saat ini telah menggunakan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha KPBU di mana di sini Pemerintah bekerjasama dengan Badan Usaha dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Dalam skema KPBU di kenal suatu pengajuan proyek dengan prakarsa Badan Usaha di mana proyek tersebut tidak termasuk kedalam Rencana Induk Pemerintah, yang disebut sebagai Unsolicited Project. Dalam Unsolicited Project, dikenal suatu pemberian kompensasi terhadap Badan Usaha pemrakarsa yang salah satunya adalah pemberian Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik Right to Match . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik Right to Match saat ini dan bagaimana pengaturan hukum di Indonesia berkaitan dengan Right to Match dalam skema KPBU, serta permasalahan-permasalahan apa yang umum terjadi berkaitan dengan Right to Match didalam skema KPBU dan bagaimana cara mengatasinya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan deskriptif. Hasil penelitian ini menyarankan agar pembagian tanggung jawab risiko dalam skema KPBU diberikan kepada pihak yang dianggap paling bisa mengelolanya, dan Pemerintah dalam memberikan kompensasi Right to Match lebih melakukan pengawasan agar Badan Usaha tidak menerima keuntungan yang dapat merugikan masyarakat sebagai calon pengguna infrastruktur.

---

ABSTRACTInfrastructure provision in Indonesia right now has adopted the Public Private Partnership PPP scheme where Government is in cooperation with private sector to build an infrastructure for public interest. In PPP scheme there is a project called Unsolicited Project in which the projects are not requested by Government or not in the Government rsquo s Master Plan and usually originate from the private sector. In an Unsolicited Project, the private sector as proponent can receive an advantages, one of which is The Right to Bid by The Initiating Business Entity In Relation With The Best Bidder Right to Match . This research aims to determine the current practice of Right to Match, how the legal arrangement in Indonesia relating to the Right to Match in PPP scheme, and the problems relating to the Right to Match in PPP scheme and how to handle it. This research is normative with descriptive. The result of this research suggest to allocate the risk in PPP scheme to those deemed most able to manage it, and Government in providing the Right to Match compensation to do more supervision to the private sector so they don rsquo t receive benefits that can do harm to the communities as users of infrastructure."

"Tesis ini membahas mengenai risiko terhadap Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang diprakarsai oleh Badan Usaha (unsolicited), khususnya dalam Proyek unsolicited SPAM Kota Dumai yang tidak memperoleh dukungan pemerintah berupa dukungan kelayakan (viability gap fund) dan ketersediaan layanan (availibility payment), serta tidak memperoleh jaminan pemerintah. Melalui Tesis ini akan menjelaskan penyusunan kajian risiko yang memuat strategi mitigasi risiko dan alokasi risiko yang tepat, sehingga dapat mengetahui risiko hukum terhadap Investasi dalam suatu proyek karena kajian risiko merupakan kunci dalam rangka menjamin tingkat pengembalian investasi khususnya dalam Proyek KPBU SPAM Kota Dumai. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa metode penelitian yuridis-normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat eksplanatoris yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam suatu gejala. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Seperti dokumen-dokumen resmi, literatur, dan buku-buku yang relevan mengenai hukum penanaman modal khususnya mengenai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

---

This thesis discusses the risks to the Public Private Partnership initiated by Business Entities or unsolicited, especially in the unsolicited Project of SPAM in Dumai City Project which does not receive government support in the form of viability gap funds and availability payment, as well as did not get government guarantees. Through this thesis, it will explain the preparation of risk studies that contain risk mitigation strategies and appropriate risk allocation, so that they can find out the legal risks to investment in a project because risk assessment is the key in order to guarantee investment returns, especially in the PPP Project of SPAM in Dumai City. The research method that will be used in this research is a juridical-normative research method which is a legal research conducted by examining library materials or secondary data as a basic material to be investigated by conducting a search of the regulations and literature relating to the problem researched. This research is an explanatory research that describes or explains more deeply a symptom. The type of data needed in this research is secondary data, that is data obtained through literature study. Such as official documents, literature, and relevant books on investment law, especially regarding Public Private Partnership."

"ABSTRAKLaporan magang ini menjelaskan mengenai penggunaan sistem costing dalam proyek pembangkit listrik Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) PT ABC. PT ABC adalah sebuah perusahaan yang mendanai proyek ? proyek KPBU dan memberikan keyakinan atas kelayakan proyek ? proyek yang akan didanai. Kesimpulan dari laporan magang ini, bahwa penggunaan metode Activity ? Based Costing dan cost driver yang digunakan dalam studi kelayakan proyek pembangkit listrik adalah sesuai.

---

ABSTRACT

This report is arranged to explain the costing system used within a public - private partnership power plant project by PT ABC. PT ABC is a business entity that finances public - private partnership projects and provides feasibility study on projects that they will finance. The conclusion of this report would be that the use of Activity - Based Costing and the cost driver used within the feasibility study of the project is deemed appropriate."

" ABSTRAK Penunjukan langsung sebagai metode pengadaan badan usaha pelaksana KPBU baru diperkenalkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2015 setelah selama ini hanya terdapat satu metode yakni pelelangan umum. Sebagai metode baru, maka perlu dikaji hal-hal terkait bagaimana hukum Indonesia mengatur mengenai hal tersebut, implementasi dan pengaruhnya terhadap regulasi sektoral serta mengkaji mekanisme penunjukan langsung tersebut jika ditinjau dari sudut praktik terbaik dari pengadaan infrastruktur. Penelitian ini bersifat yuridis normatif. Berdasarkan peninjauan hukum yang telah dilakukan terhadap peraturan-peraturan tersebut, hukum Indonesia telah mengatur mengenai pengadaan badan usaha pelaksana sejak di Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2005 dan perubahannya. Kemudian implementasi metode penunjukan langsung pengadaan badan usaha pelaksana belum dapat dilihat hasilnya sebab sampai saat ini belum ada proyek KPBU yang menggunakan metode penunjukan langsung ini. Sejauh ini syarat kondisi tertentu dalam penunjukan langsung di Indonesia sudah cukup baik. jika dibandingkan dengan syarat kondisi tertentu yang dimiliki oleh Negara lain. Pelaksanaan pengadaan badan usaha pelaksana dengan metode lelang maupun penunjukan langsung harus diawasai agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip pengadaan dan dapat mencapai nilai manfaat uang terbaik.

---

ABSTRACT Direct appointment as public private partnership PPP procurement of the implementing business entity method newly introduced in Presidential Regulation number 38 year 2015 after all this time, public tender is the only method. As a new method, it is necessary to examines how Indonesian law regulated related matters, the implementation and the effect on sectoral regulations and assess the direct appointment method in best practices on the provision of infrastructure. This research uses a normative juridicial study. Based on the review of the law that have been committed against these regulations, the law of Indonesia has been regulating about procurement of implementing business entity since at Presidential Regulation number 67 year 2005 and its amendments. Then, the implementation of procurement of the implementing business entity through direct appointment cannot be seen the results yet because thus far, there is no PPP project that uses direct appointment method. The certain conditions in terms of direct appointment in Indonesia has been quite good when it compared to the terms of certain conditions that are owned by other States. Procurement of the implementing business entity through public tender or direct appointment should be supervised to ensure the implementation in accordance with the principles of procurement and to achieve best value for money."