Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKInternet adalah salah satu hasil pengembangan teknologi yang penggunanyaberasal dari semua Negara dan dari berbagai kalangan usia. Melihatperkembangan internet yang begitu pesat, banyak pelaku usaha yangmemperdagangkan dagangannya secara online, termasuk memperdagangkansediaan farmasi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metodepengumpulan data studi dokumen dan wawancara. Meskipun di Indonesia belumterdapat peraturan yang secara eksplisit mengatur mengenai perdagangan sediaanfarmasi secara online, pada penelitian ini penulis menggunakan peraturanperaturanterkait sediaan farmasi seperti Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. Dari penelitianyang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perdagangan sediaan farmasisecara online melawan ketentuan-ketentuan terkait produksi, penyaluran danpelayanan sediaan farmasi. Skripsi ini membahas pula bagaimana peran apotekersebagai pekerja kefarmasian terhadap peredaran sediaan farmasi secara online.

---

ABSTRACTInternet is one of the many results of technology development throughout the yearthat is used by everyone across the world from all ages. The rapid development ofthe internet itself encourages entrepreneurs to expand their business through theinternet, and the pharmacy trading is not an exception. This research uses themethod of qualitative research that includes collecting literatures and doinginterviews. Although there is no explicit law regarding the regulations of onlinepharmacy trading in Indonesia, in this research, a couple laws that are related topharmacy are used such as government regulation number 72 year 1998 aboutpharmacy and medical device?s safekeeping. Based on this research, it assumedthat online pharmacy trading has violated the laws related to the production,distribution, and the service of medicine. The role of pharmacist as pharmacyworkers towards online pharmacy trading will also be discussed."

"Kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi membuat dunia mengalami pergeseran. Saat ini, teknologi telah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam sektor transaksi. Perkembangan teknologi melahirkan online marketplace sebagai media bagi manusia melakukan transaksi secara online. Keberadaan dari online marketplace memberikan kemudahan karena manusia dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan pada online marketplace adalah transaksi obat. Namun, perlu diketahui bahwasanya transaksi obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur regulasi untuk peredaran obat keras. Online marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi obat keras perlu berperan untuk mengatur transaksi obat keras tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran online marketplace dalam penjualan obat keras tanpa izin edar, karena hingga saat ini masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjual obat keras tanpa izin edar di platformonline marketplace, dengan menggunakan Tokopedia sebagai bahan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya online marketplace berperan terhadap produk yang dipasarkannya dengan membuat peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk yang diperbolehkan dan tidak dijual di platformnya dan melakukan pengecekan terhadap produk yang dipasarkan pada platformnya. Selain itu, penulis menemukan bahwa Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengatur izin edar obat keras, bahwa obat keras dapat dibeli jika menggunakan resep dokter saja dan hanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Penulis juga menemukan bahwasanya online marketplace tidak berperan secara langsung dalam penjualan obat, sehingga online marketplace hanya akan menerima aduan dari pembeli dan meneruskan aduan tersebut kepada penjual atau kepada pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan online marketplace. 

---

Rapid advances in technology make the world experience a shift. Currently, technology has played a very large role in human life by providing convenience for humans in various ways, one of which is in the transaction sector. Technological developments gave birth to online marketplaces as a medium for humans to make transactions online. The existence of an online marketplace provides convenience because humans can make transactions anywhere and anytime. One of the transactions that can be made on the online marketplace is a drug transaction. However, it should be noted that drug transactions cannot be carried out haphazardly because Indonesia as a legal state has regulated regulations for the distribution of hard drugs. The online marketplace as a third party in hard drug transactions needs to play a role in regulating hard drug transactions without a distribution permit. This study aims to understand the role of the online marketplace in selling hard drugs without a distribution permit, because until now there are still irresponsible individuals who deliberately sell hard drugs without a distribution permit on the online marketplace platform, using Tokopedia as material for analysis. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. After analysis, it can be concluded that the online marketplace plays a role in the products it markets by making regulations regarding terms and conditions that apply to products that are allowed and not sold on its platform and checking products marketed on its platform. In addition, the authors found that Indonesia has established regulations to regulate distribution permits for hard drugs, that hard drugs can only be purchased using a doctor's prescription, and only pharmaceutical service facilities that have a Pharmacy License (SIA). The author also finds that the online marketplace does not play a direct role in drug sales, so the online marketplace will only accept complaints from buyers and forward these complaints to sellers or to expedition parties who work closely with the online marketplace. "

"ABSTRAKPerdagangan senjata ilegal bukan merupakan suatu permasalahan yang baru, namun yang menjadi perhatian saat ini adalah aktivitas tersebut yang terfasilitasi karena adanya ruang cyber. Keberadaan ruang cyber telah membantu berjalannya aktivitas perdagangan senjata ilegal dan memberikan keuntungan bagi pelaku. Tugas Karya Akhir ini membahas perpindahan aktivitas perdagangan senjata ilegal dari ruang fisik menuju ruang cyber. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui penyebab perpindahan yang dilakukan oleh para pelaku dengan melihatnya dari konsep agent pada model for relationships in crime, teori crime triangle, dan dilengkapi dengan space transition theory. Pada tulisan ini, ditemukan bahwa perpindahan ini dipicu karena ruang cyber memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melarikan diri dari tindakan yang dilakukan melalui anonimitas yang ditawarkan oleh ruang cyber, lemahnya pengawasan baik melalui regulasi maupun aparat penegak hukum, dan sifat spasio temporal ruang cyber yang dinamis menjadikan aktivitas yang dilakukan dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun sehingga membantu pelaku memperluas dan mengembangkan aktivitas perdagangan senjata ilegal yang dilakukan.

---

ABSTRACTIllegal weapons trading is not a new issue, but the concern now is that the activity is facilitated by the existence of cyberspace. The existence of cyberspace has helped to drive illegal weapons trade activities and provide benefits for the offenders. This final project task discusses the shifting activity of illegal arms trade from physical space to cyberspace. The purpose of this final project is to find out the causes of displacement by the offender by looking at the concept of agent on models for relationships in crime, crime triangle theory, and equipped with space transition theory. In this paper, it is found that this movement is triggered because the cyberspace provides an opportunity for the offender to escape from the their criminal act through the anonymity offered by the cyberspace, the weakness of oversight both through regulation and law enforcement officers, and the dynamic spatio temporal nature of cyberspace activities can be accessed by anyone and anytime so as to help the offenders expand and develop illegal weapons trading activities undertaken. "

"Skripsi ini membahas adanya asuransi bagi dokter dalam hal malpraktik medis di Indonesia. Dokter sebagai salah satu tenaga kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dimana dalam menjalankan tugasnya mempunyai risiko akan profesinya sebagai seorang dokter. Adanya asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, melindungi dokter akan adanya gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh pasien akibat malpraktik medis. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis-normatif dengan menggunakan studi pustaka serta peraturan yang berlaku.Hasil penelitian ini akan menjelaskan mengenai polis asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter, serta penerapan asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter di salah satu rumah sakit di Indonesia serta perlunya pengaturan kewajiban asuransi tanggung jawab hukum profesi dokter pada peraturan perundang-undangan di Indonesia.

---

This thesis describe the existence of an insurance for doctors in medical malpractice case in Indonesia. Doctor as one of the health professionals who perform the functions of health care, which in the perform of his duties at risk will be his profession as a physician. The existence of professional liability insurance, protecting the medical profession doctor for claim or lawsuit damages filed by patients due to medical malpractice. Research method used are the juridicalnormative based on studies of literature and regulations.

Results of this research will explain about legal liability insurance medical profession policy, as well as the implementation of legal liability insurance medical profession in one of the hospitals in Indonesia as well as necessity of setting liability insurance legal responsibility on medical profession and regulations in Indonesia."

"Kesehatan merupakan dasar yang penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Setiap manusia memiliki hak untuk memperoleh akses pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Namun, pelayanan kesehatan di Indonesia masih memiliki beberapa hambatan, misalnya pada minimnya penanganan kesehatan untuk daerah terpencil yang terhalang faktor jarak dan waktu. Terlebih pada masa pandemi Corona Virus Disease 2019, diperlukan solusi untuk melayani kesehatan masyarakat tanpa menyalahi peraturan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan “berteman” atau memanfaatkan teknologi informasi, dalam bentuk Telemedicine. Telemedicine merupakan pelayanan kedokteran jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, yang mempermudah akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Dalam penerapannya, terdapat permasalahan mengenai pengaturan dari pelayanan Telemedicine, serta pertanggungjawaban hukum bagi para dokter, tenaga kesehatan, dan penyedia layanan Telemedicine. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan penerapan Telemedicine pada Era New Normal, dan pertanggungjawaban hukumnya, khususnya pada Program Telemedicine Indonesia (TEMENIN) di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dilengkapi dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penerapan Telemedicine lebih banyak mengacu kepada peraturan atau kebijakan dari Kementerian Kesehatan, dan didukung berbagai aplikasi Telemedicine. Namun, belum memiliki platform resmi dari Pemerintah yang dapat menjamin penyimpanan dan kerahasiaan data. Penulis berkesimpulan bahwa Telemedicine memiliki banyak manfaat, tetapi masih memiliki beberapa kendala di dalamnya. Selanjutnya, Penulis memberi saran agar Pemerintah segera membuat suatu platform khusus untuk pelayanan Telemedicine, disertai dengan regulasi khusus, yang didukung dengan badan atau otoritas Pemerintah yang dapat mengawasi pelaksanaannya untuk mencegah malpraktik.

---

Health is an important basis for the continuity of human life. Every human being has the right to have access to safe, quality, and affordable health services. However, health services in Indonesia still have several obstacles, for example the lack of health care for remote areas which is hindered by distance and time factors. Especially during the Corona Virus Disease 2019 pandemic, a solution is needed to serve public health without violating the regulations that enforce Large-Scale Social Restrictions (PSBB). One of the efforts that can be implemented is by “making friends” or utilizing information technology, in the form of Telemedicine. Telemedicine is a long-distance medical service using information and communication technology, which facilitates access to health services for the public. In its application, there are problems regarding the regulation of Telemedicine services, as well as legal accountability for doctors, health workers, and Telemedicine service providers. For this reason, the purpose of this study is to analyze the implementation of Telemedicine services in the New Normal Era, and its legal accountability, especially in the Indonesian Telemedicine Program (TEMENIN) at Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital. The research method used is normative juridical. The research method used is juridical normative, equipped with a descriptive type of research. The results of the study stated that the implementation of Telemedicine during the New Normal Era mostly refers to the regulations or policies from the Ministry of Health, and is supported by various Telemedicine applications. However, it does not yet have an official platform from the Government that can guarantee storage and data confidentiality. The author concludes that Telemedicine has many benefits, but still has some obstacles in it. Furthermore, the author suggests that the Government immediately create a special platform for Telemedicine services, accompanied by special regulations, which are supported by government agencies or authorities that can oversee its implementation and prevent malpractice."

"Masih mudahnya ditemukan karya sinematografi berupa film dengan durasi penuh dan pengumuman (pengunggahan) ulang karya orang lain di kanal YouTube merupakan contoh pelanggaran hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC). YouTube menyediakan fitur monetisasi dimana melalui fitur ini pemilik saluran bisa memperoleh penghasilan dari karya yang diunggahnya. Pasal 10 UUHC menyatakan “pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya”. Penelitian ini mengkaitkan fitur monetisasi YouTube dengan Pasal 10 UUHC untuk mencari tahu apakah YouTube dapat dikategorikan sebagai pengelola tempat perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulan tesis ini yaitu berdasarkan penafsiran arti kata atau istilah dan penafsiran historis dapat disimpulkan bahwa penyelenggara tempat perdagangan yang dimaksud dalam UUHC merupakan orang atau pihak yang menyediakan ruang/media/wadah tertentu (dalam bentuk apapun) yang digunakan untuk melakukan transaksi barang dan/jasa dengan tujuan mendapatkan timbal balik berupa uang atau hal lain sesuai kesepakatan sebagai imbalan atau kompensasi; kegiatan pengunggahan karya sinematografi berupa video di kanal YouTube bagi pemilik saluran yang tergabung dalam YouTube Partnership Program dan menjalankan fitur monetisasi merupakan suatu tindakan perdagangan, sedangkan bagi pemilik saluran yang tidak tergabung dalam Youtube Partnership Program dan tidak menjalankan fitur monetisasi tidak termasuk dalam kategori perdagangan; YouTube dapat dikategorikan sebagai penyelenggara tempat perdagangan karena telah menyediakan ruang/media/wadah tertentu (dalam bentuk daring) yang digunakan untuk melakukan transaksi jasa hiburan berupa video, jasa komunikasi langsung dengan kreator dan konten pesan yang ditampilkan secara jelas serta emoji antara kreator dengan penonton dengan tujuan mendapatkan timbal balik berupa uang sebagai imbalan atau kompensasi melalui fitur monetisasi.

---

It's uncomplicated to come across cinematographic works in the form of full-length movies and announcements (uploads) of other people's works on YouTube channels which is an examples of copyright infringement as regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC). YouTube issued a monetization feature to ensure channel owners receive monetary benefits (i.e. income) from the work they uploaded. Article 10 of UUHC states "Managers of business premises are prohibited from allowing the sale and/or reproduction of goods resulted from Copyrights and/or Related Rights infringements in the location under their management." This study links YouTube's monetization features with Article 10 of UUHC to rule out whether YouTube can be categorized as the manager of a business premises. This study is conducted through a normative juridical method. This thesis concluded based on the interpretation of the meaning of words or terms and historical interpretations, it can be concluded that the managers of business premises referred to in UUHC are people or parties who provide certain spaces/media/platform (in any forms) used to transact goods and/services with the purpose of getting monetary returns or other form of rewards or compensation that are agreed upon; uploading cinematographic works in the form of videos on YouTube channels for channel owners who are members of the YouTube Partnership Program (YPP) and running the monetization feature is an act of trade, while channel owners who are not members of the Youtube Partnership Program and do not run the monetization feature are not included in the commercial category; YouTube can be categorized as a place of commerce because it has provided certain spaces/media/platforms (online) to transact entertainment services in the form of videos, direct communication services with creators its messaging and emojis between creators and viewers with the purpose of getting monetary returns as a reward or compensation through the monetization feature."

"Kesehatan adalah keadaan kesejahteraan secara fisik, mental dan sosial, sehingga aspek kesehatan jiwa juga merupakan aspek yang penting. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa menyatakan 20% dari populasi di Indonesia memiliki potensi gangguan jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan akan kesehatan jiwa merupakan persoalan yang penting, terlebih di era pandemi Corona Virus Diseease (COVID-19) di mana terjadi peningkatan akan permasalahan jiwa yang disebabkan oleh pengalaman atau melihat peristiwa tidak menyenangkan terkait COVID-19. Untuk menekan angka penyebaran virus, dilakukan pembatasan pelayanan kesehatan secara langsung sehingga pemberian layanan kesehatan mulai dilakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi informasi termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan jiwa. Rumah Sakit Jiwa juga mulai mengambil langkah untuk memberikan layanan secara daring yaitu dalam bentuk konsultasi jiwa secara daring. Dalam penerapannya, terdapat beberapa permasalahan di mana belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur mengenai pelaksanaan pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring. Untuk itu, tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis akan penerapan pelayanan konsultasi jiwa secara daring di era pandemi yang dilakukan oleh Rumah Sakit di Indonesia. Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif. Hasil penelitian menemukan bahwa pelayanan kesehatan jiwa secara daring yang diberikan rumah sakit masih terbatas pada konsultasi awal saja. Pemberian layanan ini dilaksanakan berdasarkan pada peraturan atau kebijakan dari Kementrian Kesehatan. Pemberian layanan kesehatan jiwa secara daring juga sangat membantu dalam peningkatan akses kesehatan. Diperlukan adanya regulasi khusus yang mengatur mengenai layanan kesehatan jiwa secara daring serta pelaksanannya agar terdapat keseragaman akan pelaksanaanya.

---

Health is a state of complete physical, mental and social well-being, so mental health is also an important aspect. The Directorate of Prevention and Control of Mental Health Problems states that 20% population in Indonesia has the potential for mental disorders. This shows that the issue of mental health is important, especially during the era of Corona Virus Disease (COVID-19) pandemic where there is an increase in mental problems caused by experiences or seeing unpleasant events related to COVID-19. To reduce the spread of the virus, direct health services were limited so that the provision of health services began to be carried out online. Hospitals also take steps to provide online mental health consultations. In its implementation, there are several problems where there is no regulation that specifically regulates the implementation of online mental health services. For that, the purpose of this research is to analyze the application of online mental consultation services by hospitals in the pandemic. The research method used is juridical normative with a descriptive type of research. The result from this research stated that online mental health services provided by hospitals were still limited to just early consultations. The provision of this service is carried out in accordance with regulations or policies from the Ministry of Health. Mental health services online is very helpful in increasing access to health. There is a need for special regulations that regulate about online mental health services and how the implementation work so that there is uniformity in their implementation."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dari online forex trading yang menggunakan Broker luar negeri. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini adalah penerapan PPh OP atas personal trader (Wajib Pajak) dilakukan secara self assessment system dengan mengharapkan voluntary compliance di mana Wajib Pajak tersebut harus melaporkan sendiri pajak terutangnya pada akhir tahun. Oleh karena kurangnya pengawasan atas penerapan self assessment system tersebut, dan online forex trading yang dilakukan menggunakan Broker luar negeri, maka Wajib Pajak memiliki peluang yang sangat besar untuk melakukan penghindaran pajak yang bersifat aggressive. Dalam penerapan PPh OP tersebut, terdapat juga beberapa hambatan yang terjadi baik dari sisi Wajib Pajak itu sendiri maupun dari sisi pemerintah.

---

This thesis discusses the application of Personal Income Tax from online forex trading that using foreign Broker. This research approach is qualitative descriptive research. The result of this research is the application of Personal Income Tax on personal trader (the taxpayer) are performed in self assessment system to expect voluntary compliance where taxpayers must report their own taxes payable at the end of the year. The lack of supervision on the implementation of self assessment system, and because of online forex trading are performed using foreign Broker, the taxpayer has a tremendous opportunity to do aggressive tax avoidance. In the application of the Personal Income Tax, there are also some barriers that may occur both in terms of taxpayer itself and in terms of government. "

"Pangan olahan beku merupakan pangan risiko tinggi yang memerlukan penanganan khusus pada seluruh rantai pangannya, baik pada produksi, pengolahan, distribusi, sampai produk berada di tangan konsumen. Penjualan yang tinggi selama pandemi COVID-19, khususnya secara online, tentunya menjadikan risiko konsumen akan produk pangan olahan beku yang tidak terjamin keamanannya semakin terbuka. Padahal dengan adanya pandemi COVID-19 penerapan persyaratan sanitasi dan higiene serta protokol kesehatan dalam rantai pangan harus diperketat. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-yuridis, skripsi ini akan meninjau ketentuan hukum produksi dan penjualan pangan olahan beku secara online pada masa pandemi COVID-19, pengawasannya, serta pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Tidak dipenuhinya persyaratan sanitasi dan higiene oleh pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk pangan olahan beku menjadi pintu bagi pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya. Produk yang belum terjamin keamanannya seharusnya tidak dapat beredar di masyarakat, termasuk beredar secara online. Oleh karenanya perlu upaya tegas BPOM selaku unsur pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha termasuk penyedia platform online dalam bersama-sama menghasilkan produk yang aman dan berkualitas demi melindungi kepentingan konsumen.

---

Frozen food is a high-risk food that requires special handling throughout the food chain, whether in production, processing, distribution, until the product is in the hands of consumers. High sales during the COVID-19 pandemic, especially online, exposed consumers to the greater risk of unsafe frozen food. In fact, with the COVID-19 pandemic, the implementation of sanitation and hygiene requirements also health protocols in the food chain must be stricter. With the normative-juridical research method, this thesis will review the legal provisions for producing and distributing online frozen food products during the COVID-19 pandemic, the supervision, and the legal responsibilities of business actors. The non-fulfillment of sanitation and hygiene requirements by business actors in producing and distributing frozen food is a door for other violations of law. Products that have not been guaranteed safety should not be distributed in the community, including distributing online. Therefore, there is a need for assertive efforts by BPOM as the government and the compliance of business actors, including online platform providers, jointly in producing safe and quality products to protect the consumers’ interests."