Ditemukan 160601 dokumen yang sesuai dengan query
Siti Desfira Utami
"
ABSTRAK Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah Korea dalam mendorong pembangunan industri budaya seperti film, drama dan musik di Korea. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menganalisa tentang peran pemerintah Kim Young-sam 1993-1998 dan Kim Dae-jung 1998-2003 . Untuk menganalisa, penulis menggunakan teori governed interdependence dari Linda Weiss. Temuan penulis menunjukan bahwa kedua pemerintah berperan menyesuaikan hubungan koordinatif dengan sektor swasta bisnis dan praktisi budaya untuk mendorong pembangunan industri budaya termasuk film, drama dan musik. Berdasarkan bentuk-bentuk dalam teori governed interdependence, hubungan koordinatif pemerintah-swasta terjadi secara berkelanjutan dari periode pemerintah Kim Young-sam ke pemerintah Kim Dae-jung.
ABSTRACT This undergraduate thesis discusses the roles of two Republic of Korean presidential administrations in developing national cultural industries such as film, drama and music. This research employs a qualitative method which analyzes the roles of the Kim Young sam 1993 1998 and Kim Dae jung 1998 2003 administrations, applying Linda Weiss rsquo governed interdependence theory. The findings of this research show that both administrations adjusted coordinative relations with the private sector consisting of business and cultural practitioners in order to foster cultural industries development. Based on the forms of governed interdependence, public private coordinative relations were consistently implemented during the Kim Young sam and Kim Dae jung administrations."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016
S66166
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Johan Rio Pamungkas
"Proyek akhir ini membahas tentang pengaruh Undang-Undang Diplomasi Publik Korea Selatan ditinjau dari peran industrialisasi budayanya. Undang-Undang Diplomasi Publik mempunyai tujuan untuk meningkatkan citra negara Korea Selatan. Citra negara bagi Korea Selatan sangat penting untuk menguatkan posisi mereka sebagai negara dengan kekuatan menengah serta untuk mengurangi persepsi negatif akibat konflik dengan Korea Utara. Dengan menggunakan konsep diplomasi publik serta metode sejarah, penelitian ini menganalisis alasan Korea Selatan memerlukan Undang-Undang Diplomasi Publik kemudian pelaksanaan diplomasi publik setelah pengesahan undang-undang tersebut dan manfaat dari undang-undang itu terhadap peningkatan citra negara Korea Selatan yang ditinjau secara kritis dari peran industrialisasi budaya Korea Selatan. Industrialisasi budaya Korea Selatan mencakup musik, festival film dan pariwisata. Industrialisasi budaya ini kemudian dimanfaatkan oleh Korea Selatan dalam diplomasi publiknya yang sejalan dengan penerapan Undang-Undang Diplomasi Publik. Hasil dari penelitian kemudian, memperlihatkan benar-benar ada peningkatan citra negara Korea Selatan setelah adanya Undang-Undang Diplomasi Publik yang dipengaruhi oleh industrialisasi budaya Korea Selatan.
This final project discusses the influence of South Korea's Public Diplomacy Law in terms of its cultural industrialization role. The Public Diplomacy Law has the objective of enhancing the image of the country of South Korea. The country's image for South Korea is very important to strengthen their position as a middle power country and to reduce negative perceptions due to conflict with North Korea. By using the concept of public diplomacy and historical methods, this study analyzes the reasons South Korea needs a Public Diplomacy Law then the implementation of public diplomacy after the ratification of the law and the benefits of the law on improving the image of the country of South Korea which is critically reviewed from its role South Korean cultural industrialization. South Korea's cultural industrialization includes music, film festivals and tourism. This cultural industrialization is then used by South Korea in its public diplomacy which is in line with the implementation of the Public Diplomacy Law. The results of later research show that there is actually an increase in the image of the country of South Korea after the Public Diplomacy Act was influenced by the industrialization of South Korean culture."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Corry Angelica
"
ABSTRAKPenelitian ini membahas intervensi pemerintah Korea Selatan dalam mengatasi krisis finansial yang melanda pada tahun 1997. Pemerintah Korea Selatan memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Korea Selatan dapat dengan cepat terlepas dari krisis. Oleh sebab itu, pertanyaan utama dari penelitian ini adalah bagaimana cara pemerintah dalam menangani krisis finansial di Korea Selatan. Isu ini menarik untuk diteliti karena pada saat itu, Korea Selatan menerapkan sistem ekonomi market oriented, dengan adanya intervensi dari pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor kompleks pada isu tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teori developmental state dan konsep intervention policy. Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian dapat memberikan dampak positif bagi Korea Selatan. Karena pada pemerintahan sebelumnya, adanya intervensi tersebutlah yang menimbulkan krisis finansial.
ABSTRAKThis study discusses the South Korean government 39 s intervention in overcoming the financial crisis that struck in 1997. The South Korean government has its own way of solving the problem so that South Korea can quickly escape the crisis. Therefore, the main question of this study is how the government handles the financial crisis in South Korea. This issue is interesting to examine because at that time, South Korea implemented a market oriented market economy, with the intervention of the government. This study uses qualitative methods to explore the complex factors on the issue. This research use developmental state theory and concept of intervention policy. The purpose of this study is to prove that government intervention in the economy can have a positive impact on the country. Because in the previous era, the existence of government intervention is the cause of the financial crisis."
2017
S68788
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Kim, Jung-Gun
Seoul: Yonsei University Press, 2005
KOR 951.9 KIM k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kim, Dae-jung, 1925-2009
Seoul: Gimyeongsa, 1994
KOR 923.151 9 KIM s
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Siska Aprilia Prasetyanti
"Penelitian ini membahas mengenai strategi militer Korea Selatan di masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung yang diljelaskan melalui analisis geopolitik dan geostrategi dengan studi kasus insiden Laut Barat pada tahun 1999. Penelitian ini memakai metode penelitian Kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan strategi militer Korea Selatan dalam studi kasus yang diambil. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi militer Korea Selatan dipengaruhi oleh geopolitik dan geostragi yang memperhitungkan pentingnya wilayah perbatasan (Laut Barat) dan penentuan garis batas (Northern Limit Line/NLL). Dalam hal ini meskipun Korea Selatan di masa pemerintahan Kim Dae Jung sedang dalam usaha berdamai dengan Korea Utara, namun pelanggaran perbatasan oleh Korea Utara akan tetap mendapatkan perlawanan dari militer Korea Selatan.
This study discusses the strategy of the South Korean military in the government of President Kim Dae Jung described through geopolitical and geostrategic analysis with case studies of the West Sea incident in 1999. This study used qualitative research methods in order to describe South Korea's military strategy in the case studies which taken. Results of this study showed that the South Korean military strategy was influenced by geopolitical and geostrategic which takes into account the importance of the border region (West Sea) and the determination of the boundary line (Northern Limit Line/NLL). In this case even though South Korea in the Kim Dae Jung government was attempting peace with North Korea, but the border violations by North Korea would still get resistance from the South Korean military."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S47341
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Seoul Korea: Overseas Information Service, 1994
327.519 SEC
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Seoul, Korea: The Institute for Far Eastern Studies, Kyungnam University, 1979
320.951 9 POL (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Jakarta : Departemen Perindustrian, 2005
338.47 KEB
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003
320.959 KOR
Buku Teks Universitas Indonesia Library