Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang adanya potensi White Collar Crime dalam proses pemberian sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia MUI . Penelitiandilakukan dengan melihat aspek legal formal, bentuk lembaga MUI, sikapindividu dalam lembaga MUI dan LPPOM sebagai lembaga pengkajian Lab, danrespon lembaga pemerintahan dalam proses sertifikasi halal. Subjek daripenelitian ini yaitu Sertifikasi Halal oleh MUI. Dengan melihat proses sertifikasisecara detail dan menjabarkan proses pembuatan kebijakannya maka dapat terlihatpada bagian mana kejahatan kerah putih dapat berpotensi. Penelitian inimenggunakan teknik wawancara mendalam tidak terstruktur dengan beberapalembaga yaitu MUI, LPPOM, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Tempo Media.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif karena diharapkan dapatmengambarkan potensi kejahatan dari berbagai sisi.

---

ABSTRACTThis thesis talk about the potential for white collar crime in the process of givingkosher certification by the indonesian ulemas council .The research was done bylooking at formal legal aspects , MUI the form of institution , attitudes ofindividuals with institutions and lppom MUI as an institution for the assessmentthe lab, and response government institutions in the certification process halal.The subject of research is that is kosher certification by MUI .By looking at thecertification process in detail and outline the process of making its policies it canbe seen in the which white collar criminal could potentially .This study used atechnique of in depth interviews lack of structure with several institutions namelyMUI, LPPOM, Government , tempo media. This research approach used thatqualitative and hoped it could show the potential crimes of different thing."

"Kejahatan finansial di Indonesia sejak tahun 2014-2018 tergolong dinamis dengan total 241.367 kasus. Pada tahun 2018 wilayah satuan hukum Polda Metro Jaya memiliki jumlah kasus tertinggi sebesar 5.526 kasus kejahatan finansial. Kejahatan Finansial termasuk Kejahatan Kerah Putih, meliputi berbagai bentuk kejahatan dengan pelaku yang memiliki status sosial dan kehormatan tinggi terkait dengan pekerjaannya. Bentuk kejahatan kerah putih memiliki unsur status yang melekat pada pelaku dan tindakan yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Destruksi kejahatan kerah putih meliputi runtuhnya kepercayaan terhadap institusi ekonomi dan sosial, moral masyarakat, serta kredibilitas pemerintahan dan sektor swasta. Penelitian ini mengkaji aspek determinan dalam kejahatan finansial di Indonesia. Peneliti menggunakan ilustrasi kasus First Travel dan Koperasi Simpan Pinjam Pandawa yang mendatangkan total kerugian mencapai Rp 1 Triliun bagi para korbannya. Pembahasan menggunakan sudut pandang kejahatan kerah putih dengan menggunakan metode grounded theory melalui wawancara mendalam para pelaku kejahatan. Hasil penelitian ini adalah dinamika aspek criminaloid dan organizational criminogenic dalam kejahatan korporasi. Dalam aspek criminaloid, didapati pelaku memiliki kecenderungan untuk mudah memberikan pengakuan, memiliki status sosial dan budaya tertentu, memiliki sensitivitas moral dan kecerdasan, serta memiliki keterampilan, namun ragu dalam bertindak. Sedangkan, pada aspek organizational criminogenic didapati pelaku berada pada lingkungan dengan ambisi berorientasi profit, memiliki persepsi bisnis tertentu, memiliki sikap loyal terhadap kelompoknya dan sumber daya manusia yang dimiliki cenderung homogen. Kebaruan penelitian ini adalah temuan bahwa dibutuhkan situasi yang mendukung  kejahatan finansial berdasarkan ilustrasi kasus yang digunakan. Aspek situational criminogenic dalam penelitian ini adalah bentuk bisnis yang memanfaatkan sentimen religi, menggunakan sistem koperasi dan pengelolaan dana dengan skema Ponzi. Peneliti telah menemukan triangulasi dari dinamika criminogenic baru dalam kasus yang melibatkan aspek criminaloid dan organizational criminogenic, yaitu situational criminogenic. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi dasar pengambilan kebijakan guna mencegah serta melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan finansial dan juga pihak korporasi agar mampu menjalankan usaha mereka dengan baik dan taat aturan hukum.

---

Financial crime in Indonesia since 2014-2018 has a total of 241,367 cases. In 2018 the area of the Polda Metro Jaya unit, had the highest number of cases of 5,526 cases of financial crimes. Financial Crimes including White Collar Crimes, include various forms of crime has an element of status attached to the perpetrator and the action is different from other conventional crimes. The destruction of white-collar crime includes the collapse of trust in economic and social institutions, public morals, and the credibility of government and the private sector.

This study examined the determinant aspects of financial crime in Indonesia from the First Travel and Pandawa cases, which brought a total loss of Rp. 1 trillion for the victim. Researcher used the grounded theory method through in-depth interviews of the perpetrators of the crime.

The results of this study are the dynamics of criminaloid and organizational criminogenic aspects of corporate crime. In the criminaloid aspect, it is found that the perpetrators have a tendency to easily give recognition,  a certain social and cultural status, moral sensitivity and intelligence, and skills, but are hesitant to act. Meanwhile, in the organizational criminogenic aspect, it was found that the perpetrators were in an environment with profit-oriented ambitions, had a certain business perception, a loyal attitude towards their group and the human resources tended to be homogeneous. The novelty of this research is the situational aspect, that  utilizes religious sentiments, uses a cooperative system and manages funds with a Ponzi scheme.

Researcher have found triangulation of new criminogenic dynamics in cases involving criminaloid and organizational criminogenic aspects, namely situational criminogenic. The result of this study, is expected to be the basis for making policies to prevent and protect the public from all forms of financial crime and also the corporations, so that they are able to run their business properly and obey the law."

"Penelitian tentang pelaksanaan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintah masih terdapat penyimpangan, sehingga menimbulkan kerugian negara. Terjadinya penyimpangan tersebut sulit dihindari, karena faktor sistem penatausahaan yang kurang baik dan penggunaan barang inventaris milik negara banyak disalahgunakan.Metodologi Penelitian dalam penulisan ini dilakukan secara deskriptif. Hal ini mengingat obyek yang diteliti telah terdapat informasi mengenai suatu penyimpangan dalam hal pengelolaan barang inventaris milik negara berdasarkan dokumen hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan sebagai data sekunder. Oleh karena itu penelitian ini selanjutnya disebut penelitian dokumen Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan.Mengacu kepada dimensi teori dari Clinard dan Quinney tentang Tipologi Sistem Perilaku Kriminal dan Teori Asosiasi yang berbeda ( Differencial Association) oleh Edwin H. Sutherland and Donall R. Cressey , praktik-praktik penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara dalam suatu unit kerja birokrasi pemerintahan dapat dikategorikan sebagai bentuk White Collar Crime.Dalam hal penyimpangan yang terjadi di Departemen X pada tahun anggaran 2001 untuk alokasi anggaran pengadaan barang baik yang di biayai dari anggaran rutin maupun proyek pembangunan dinyatakan bahwa di Departemen X telah terbukti adanya penyimpangan dalam pengelolaan barang inventaris milik negara.Untuk mencegah agar praktik penyimpangan yang terjadi dapat dikurangi, atau bahkan di hindari pemerintah perlu membuat kebijakan dalam hal sistim penyusunan anggaran keuangan negara, memberikan sanksi hukum yang tegas kepada perilaku penyimpangan, meningkatkan penghasilan pegawai negeri. Hal ini diperlukan mengingat apabila praktik penyimpangan yang terjadi di unit kerja birokrasi pemerintah tidak ada tindakan berupa sanksi hukum dapat dimungkinkan terjadi reaksi sosial di masyarakat. Bentuk reaksi sosial tersebut dapat berupa demonstrasi, pemberitaan di surat kabar maupun sanksi moral kepada si pelaku penyimpangan."

"Fenomena kolusi, korupsi dan nepotisme dalam bisnis buku pelajaran telah lama menjadi keprihatinan kalangan pemerhati dan praktisi pendidikan. Pada pertengahan tahun 1998, fenomena ini kembali menguak ke muka ketika sejumlah penerbit mengadukan bahwa dalam Proyek Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), yang didanai oleh pinjaman Bank Dunia, sarat dengan perilaku kolusi dan korupsi. Kesimpangsiuran fakta tentang perilaku penyimpangan yang terjadi, serta tidak adanya proses hukum yang tegas atas penyimpangan tersebut, mendorong dilaksanakannya penelitian ini. Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran tentang perilaku penyimpangan dalam proyek, menelaah dan menganalisa mengenai karakteristik pelaku dan pola interaksi di antara mereka, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi perilaku tersebut, sebagai salah satu bentuk perilaku white-collar crime. Karena kolusi merupakan suatu topik penelitian yang sangat sensitif dan tersembunyi sehingga tidak mudah diketahui oleh orang luar, maka digunakan metode observasi partisipasi dan wawancara tidak berstruktur untuk memperoleh data dari para pelaku proyek. Selain itu, observasi lapangan dan studi dokumen juga dilakukan, untuk mendukung kevalidan data yang telah diperoleh. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam proses seleksi proyek itu, telah teijadi keterpaduan kolusi yang terencana. Karakter khas para pelaku adalah rasionalisasi dan toleransi atas perilaku kolusi itu. Pola hubungan simbiosis mutualisme yang terjalin di antara mereka dan dukungan dari pihak-pihak yang dilibatkan dailam penyimpangan tersebut, turut andil dalam melanggengkan kolusi itu dan menyembunyikannya dari sorotan publik. Perilaku semacam ini telah lama tumbuh dan berkembang karena adanya budaya birokrasi yang patrimonial dalam jajaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional), budaya bisnis patron-client serta suburnya praktik bisnis curang dalam dunia penerbitan di Indonesia."