Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mendeskripsikan tentang pengamanan yang diterapkan oleh PT. Garuda Indonesia dalam mencegah terjadinya pencurian kargo. Penelitian menggunakan konsepsi enam belas teknik situational crime prevention dan juga mengkaitkan dengan tiga elemen kejahatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Pada penelitian ini ditemukan bahwa PT. Garuda Indonesia telah menerapkan pengamanan berupa GASP Garuda Aviation Security Program untuk mencegah pencurian kargo, dan pengamanan tersebut telah sesuai dengan konsepsi enam belas teknik situational crime prevention dari Clarke.

---

The focus of this study is describes about the security that are applied by PT. Garuda Indonesia in the case of cargo theft. This study using sixteen situational crime prevention technique as a conception and also linked with the three element of crime. This research is qualitative descriptive interpretive. This Study found that PT. Garuda Indonesia has applied security named GASP Garuda Aviation Security Program to prevent cargo theft, and this security procedures is suitable with Clarke rsquo s sixteen situational crime prevention concept."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses konstruksi sosial dan konstruksi kriminalisasi yang dialami nelayan tradisional Palabuhan Ratu yang memberikan jasa transportasi bagi migran penyelundup, yang transit di Indonesia menuju ke Australia pada kurun waktu 2010-2013 di Teluk Palabuhan Ratu. Juga, untuk menjelaskan dinamika hubungan antar dimensi dan berdampak pada posisi nelayan tradisional yang mengalami viktimisasi struktural dan hegemoni kultural. Untuk mencapai tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang didukung yang kuantitatif secara bersamaan di tingkat masyarakat. Secara umum, hasil penelitian ini menunjukkan pergeseran dari pelaku kepada korban kejahatan, yang gejala perilaku kriminal dibangun oleh situasi internal dan eksternal nelayan masih tradisional. Ada tiga dimensi (negara - supra negara; jaringan kejahatan transnasional dan komunitas nelayan) yang mempengaruhi peristiwa kejahatan memancing, dan dinamika setiap dimensi yang beragam. Intra dan antar dimensi terbangun interrelasi konstitutif, yang pada ujungnya menunjukkan suatu kejahatan sebagai hasil hubungan resiprokal antar dimensi, pelaku dan korban yang bersifat saling membangun, yang terjadi tidak hanya pada tataran tataran global, tetapi juga di tingkat lokal. Ketika mereka melakukan tindak pidana, mereka melakukannya lebih untuk bertahan hidup dan sebagai bagian dari crime of accomodation. Pada akhirnya, perbedaan tingkat dimensi lainnya telah menviktimisasi secara sistemik nelayan tradisional.

---

The objective of this research is to analyse the social construction and criminalization construction process experienced by Palabuhan Ratu’s traditional fishermen, who provide transportation services for migrant smuggling, which transit through Indonesia to Australia during 2010-2013. It is also to explain the dynamics of the interrelation between the dimensions and the fishing position in the constellation of interrelation among the various dimensions. They are essentially experiencing victimization of structural and cultural hegemony. In order to achieve the objectives, this research uses qualitative methods, which supported quantitative ones concurrently at the level of society. In general, the result of this research shows a shift of offenders to victims of crime, which symptoms of criminal behavior was constructed by internal and external situation of tradisional fishermen. There are three dimensions (state - supra state; transnational crime networking; and fishermen community) affecting fishing crime events, and the dynamic of every dimension is diverse. Intra and interdimension build up the constitutive interrelation, which in turn suggests that a crime occurred basically as a result of the reciprocal relationship between dimensions, the perpetrators and victims., which occurs not only globally, but also at the local level. When they conduct criminal act, they do it more to survive and as being part of a crime of accommodation. In the end, the difference in levels of the other dimensions sistematically victimizes the the traditional fishermen."

"ABSTRAKPenelitian ini mendeskripsikan tentang mekanisme pencegahan kejahatan yang diterapkan oleh Bea Cukai Tanjung Priok dalam mencegah terjadinya penyelundupan barang. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Selain itu, pada penelitian ini juga dimasukkan bahasan mengenai adanya kemungkinan suatu celah yang dapat melemahkan sistem pencegahan yang telah diterapkan tersebut, yang diduga berasal dari praktek penyuapan yang dilakukan oleh importir dan juga birokrat atau petugas Bea Cukai itu sendiri. Maka, selain mengaitkan dengan konsep pencegahan kejahatan situasional, penelitian ini juga mengaitkan dengan konsep pilihan rasional dan kejahatan okupasional.

---

ABSTRACTThe focus of this study is describes about the mechanisms of crime prevention that are applied by Tanjung Priok Customs in the case of smuggling of goods. This research is qualitative descriptive interpretive. In addition, in this study also included a discussion about a possibility of a gap that could undermine the preventing system that has been applied, are thought to have originated from the bribery practical that committed by importers and Customs officers or the bureaucrats themselves. Thus, in addition to hooking up with the concept of situational crime prevention, this research has also linked with the concept of rational choice and occupational crime."

"ABSTRAK<>br>Tulisan ini membahas keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan dan upaya pencegahan konflik sebagai bentuk pencegahan kejahatan terpadu di Indonesia. Pelanggaran daerah penangkapan ikan, sebagai salah satu bentuk illegal fishing, terjadi karena tingginya permintaan ikan yang tidak disertai dengan pengawasan yang memadai akibat keterbatasan sumber daya berbagai instansi negara dan penindakan pelanggaran yang masih terdapat praktik korupsi dan kolusi. Konflik antar nelayan muncul sebagai akibat dari kekurangan tersebut. Penelitian dalam studi kriminologi di Indonesia sebelumnya sudah ada yang membahas keterlibatan masyarakat dalam pencegahan destructive fishing. Sedangkan tulisan ini membahasnya dalam konteks pelanggaran daerah peangkapan ikan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kegiatan perikanan Indonesia diterapkan melalui pembentukan Sistem Pengawasan Masyarakat yang sudah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. Tujuannya untuk mengatasi kekurangan instansi resmi dalam melakukan pengawasan di lapangan. Tulisan ini berusaha untuk menjelaskan motivasi keterlibatan masyarakat menggunakan teori pertukaran sosial. Pemberian rekomendasi terhadap berjalannya keterlibatan masyarakat dalam pencegahan pelanggaran daerah penangkapan ikan juga akan dibahas dalam tulisan ini.

---

ABSTRACT<>br>This article discusses about the community involvement in the efforts to prevent fishing ground violations and conflict prevention efforts as a form of integrated crime prevention in Indonesia. Fishing ground violation, as an act of illegal fishing, occurs due to high fish demand that is accompanied by limited resources of state institutions rsquo to oversight and the presence of corrupt officers in prosecution stage. Conflicts among fishermen emerged as the consequences. There is a research in criminology studies in Indonesia previously discussed about community involvement in the prevention of destrucive fishing. While this paper discusses it in the context of fishing ground violation. Community involvement in the surveillance of Indonesian fishery activities is implemented through the establishment of a Public Oversight System that has been regulated in the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries. The goal is to overcome the lack of official agencies in conducting surveillance in the field. This paper seeks to explain the motivation of community involvement using the theory of social exchange. Providing recommendations on the passage of community involvement in the prevention of violations of fishing grounds will also be discussed in this paper."

"ABSTRAK<>br>Tindakan Melawan Hukum merupakan suatu permasalahan yang mengganggu dalam dunia penerbangan, salah satu bentuknya adalah Ancaman Bom. Hal tersebut pada dasarnya memperbesar kemungkinan terjadinya Pengeboman, yang berpotensi merusak infrastruktur dan memakan korban jiwa. Selain itu, Pengeboman juga bisa terjadi tanpa adanya Ancaman Bom terlebih dahulu. Mengacu pada buku Aviation Security International, dalam tiga tahun terakhir, Ancaman Bom terjadi secara rutin dengan jumlah rata-rata 6 kali perbulannya, dan hampir 1 kemungkinan dari kasus tersebut adalah Pengeboman. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji fenomena tersebut dengan teknik Pencegahan Kejahatan Situasional guna melakukan pencegahan terhadap Pengeboman. Selain itu, melakukan pengkategorisasian handler, manager, dan guardian yang berdasar pada Teori Aktivitas Rutin, dan juga melakukan pengkategorisasian terhadap controllers untuk melindungi masing-masing aspek, yang berdasar pada Segitiga Kejahatan. Melalui kedua pendekatan tersebut, penulis melihat bagaimana adaptasi Pencegahan Kejahatan Situasional dan Teori Aktivitas Rutin dapat berperan untuk mencegah kemungkinan terburuk, yakni Pengeboman. Hasil tulisan ini dapat digunakan sebagai aspek pencegahan dengan strategi pencegahan kejahatan oleh Aviation Security untuk melindungi Bandara dan Pesawat Udara.

---

ABSTRACT<>br>Acts of Unlawful Interference is a troubling issue in the aviation world, one of which is Bomb Threats. It essentially increases the likelihood of Bombing, which potentially damages infrastructure and consumes lives. In addition, Bombing can also occur without the presence of Bomb Threats first. Referring to the book of Aviation Security International, in the last three years, Bomb Threats occurs regularly with an average of 6 times per month, and almost 1 possibility of those cases are Bombing. Through this paper, the authors examine the phenomenon with Situational Crime Prevention techniques to prevent Bombing. In addition, categorize handlers, managers, and guardians based on Routine Activity Theory, and also categorize the controllers to protect each aspect, based on The Crime Triangle. Through both approaches, the authors looked at how the adaptation of Situational Crime Prevention and Routine Activity Theory can play a role in preventing the worst possible, the actual Bombing. The result of this paper can be used as a prevention aspect with crime prevention strategy by Aviation Security to protect Airport and Aircraft."

"ABSTRAKPenulisan ini menjelaskan mengenai konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, dalam kaitannya dengan pelibatan komunitas di dalam pembentukan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Aceh, dan Jawa Barat. Kebijakan pembentukan FKPT ini dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT sebagai lembaga pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia. Dari hasil analisis, ditunjukkan bahwa pelibatan komunitas menjadi peran yang penting dalam pembentukan FKPT. Dalam pembentukannya, FKPT menggunakan pendekatan multi lembaga. Ditinjau dari konsep pencegahan kejahatan berbasis masyarakat, pembentukan FKPT merupakan mitra strategis BNPT. Didukung penerapan nilai kearifan lokal di masing-masing daerah, hal ini diharapkan dapat menjadi strategi deradikalisasi yang efektif dalam upaya pencegahan terorisme di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis explains community based crime prevention concept, in relation with involving the community in establishment of Coordination Forum for Terrorism Prevention FKPT in West Nusa Tenggara NTB , Aceh, and West Java. FKPT establishment policy was conducted by The National Agency for Combating Terrorism BNPT as an whose purposes are to prevent and combat terrorism in Indonesia. As the results of the analysis, the involving of the community becomes important role in FKPT establishment. Which is in practice, using a multi agency approach. Refer to community based crime prevention concept, FKPT establishment is the strategic partner of BNPT. Supported by implementation of local wisdom in each region, this policy is intended to be an effective strategy for deradicalization program in order to prevent terrorism in Indonesia. "