Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan risk governance yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Kemenkeu . Sebagai salah satu instansi pemerintah, Kemenkeu menjadi penggagas pelaksanaan manajemen risiko pada tahun 2008 dan mulai menerapkan enterprise risk management ERM pada tahun 2016. ERM sendiri merupakan kombinasi antara risk management traditional dan risk governance. Oleh karena itu, risk governance menjadi hal yang penting dalam implementasi ERM Kemenkeu. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan kuesioner hasil modifikasi Financial Stability Board FSB Thematic Review dalam mereviu pelaksanaan risk governance pada 24 negara di tahun 2013. Hasil penelitian ini memberikan pemaparan bagaimana penerapan risk governance Kemenkeu. Kesimpulannya, rerata empat variabel tersebut sudah cukup sesuai dengan kriteria yang disampaikan oleh FSB. Namun, efektifitas pelaksanaan manajemen risiko dirasa belum optimal. Hal ini dikarenakan pengelolaannya belum terintegrasi dan selaras dalam pencapaian sasaran strategis. Selain itu, pengelolaan risiko dirasa membebani sebagai kewajiban administrasi. Hal ini dikarenakan pengelolaannya yang bersifat manual dan belum tersedianya aplikasi pendukung. Terakhir, peran dan tanggung jawab Pimpinan dan Komite Risiko sebagai salah satu peran sentral diharapkan dapat lebih baik dalam membangun budaya sadar risiko.

---

ABSTRACTThis study aimed to evaluate the implementation of risk governance conducted by the Ministry of Finance MoF . As one of the government agencies, the Ministry of Finance became the initiator of the implementation of risk management in 2008 and began to implement enterprise risk management ERM in 2016. The ERM itself is a combination of traditional risk management and risk governance. Therefore, risk governance becomes important in the implementation of ERM MoF. This study uses in depth interviews and questionnaires modified Thematic Review Financial Stability Board in reviewing the implementation of risk governance in 24 countries in 2013. The study provides an explanation of how the application of risk governance MOF. In conclusion, the mean of four variables is sufficient according to the criteria presented by the FSB. However, the effectiveness of risk management are still not optimal. This is because management has not been integrated and aligned in achieving strategic objectives. In addition, the risk management perceived as burdensome administrative obligations. This is due to manual management and the unavailability of supporting applications. Finally, the role and responsibilities of Chairman and Risk Committee as one of the central role is expected to be better in building a culture of risk awareness."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh konsentrasi kepemilikan saham dan board governance index terhadap perbedaan tingkat risiko kredit dan stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Penelitian ini juga menganalisis peranan atribut yang melekat pada Dewan Pengawas Syariah terhadap penurunan tingkat risiko Bank Syariah berdasarkan ukuran dewan, kualifikasi akademik, pengalaman, serta keterlibatan wanita dalam keanggotaan Dewan Pengawas Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data panel dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 155 Bank Syariah dan Bank Konvensional dari 13 negara di wilayah Asia dengan waktu pengamatan 2010-2017. Dengan menggunakan estimasi data panel, ditemukan bahwa

indeks tata kelola perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap perbedaan tingkat risiko kredit antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Konsentrasi kepemilikan saham perbankan juga mempunyai pengaruh signifikan terhadap stabilitas perbankan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional. Sementara itu, tidak ada perbedaan tingkat stabilitas perbankan antara Bank Islam dan Bank Konvensional berdasarkan keberadaan indeks tata kelola perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini menemukan bahwa kualifikasi akademik Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan stabilitas perbankan pada Bank Syariah. Studi ini memberikan implikasi manajerial bagi regulator untuk membuat peraturan yang sangat ketat pada operasiperbankan dan mitigasi risiko dengan memberikan kepatuhan yang erat terhadap tata kelola perusahaan yang baik dan peraturan mengenai kepemilikan saham mayoritas untuk memberikan stabilitas perbankan dan mengurangi risiko perbankan. Selain itu, perlu untuk memperkuat struktur tata kelola Bank Syariah yang efektif, terutama bank-bank yang memiliki ukuran dewan yang besar, dan juga pemisahan tanggung jawab harus dilakukan dengan jelas dan kualifikasi anggota Dewan Pengawas Syariah yang ketat.

---

This study aims to determine the effect of stock ownership concentration and corporate governance index on differences in the level of credit risk and banking stability between Islamic Banks and Conventional Banks. This study also analyzes the role of the Sharia Supervisory Board in reducing the risk level in Islamic Banks based on the board size, academic qualifications, experiences, and woman participation in the Sharia Supervisory Board. The method used in this study is a panel data analysis with a total sample of 155 Islamic Banks and Conventional Banks from 13 countries in Asia region with observation times 2010-2017.Using panel data estimation, it was found that corporate governance index has a significant influence on differences in the level of credit risk between Islamic Banks and Conventional Banks. Share ownership concentration also has a significant influence on banking stability differences between Islamic Banks and Conventional Banks. Furthermore, this study found that the academic qualifications of the Sharia Supervisory Board (SSB) had a significant effect on increasing stability in Islamic Banks. This study provides managerial implications for regulators to make very strict regulations on banking operations and risk mitigation by providing a close adherence to good corporate governance and regulations regarding majority share ownership to provide banking stability and reducing banking risk. In addition, it is necessary to strengthen the effective governance structure of Islamic Banks, especially banks that have large board sizes, separation of responsibilities must be clearly carried out and strict Sharia Supervisory Board member qualifications.

"

"Good governance perlu diimplementasikan tidak hanya di sektor privat, namun juga sektor publik. Sebagai wujud dari implementasi Good Public Governance (GPG), Kementerian Keuangan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan adanya kebijakan AEOI, Kementerian Keuangan dapat memperoleh akses yang luas untuk mengumpulkan informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan demi penguatan basis data perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan AEOI di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman OECD dan menganalisis pelaksanaan kebijakan AEOI sebagai upaya implementasi GPG di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam kaitannya dengan implementasi GPG, penulis menggunakan pedoman yang dibuat oleh KNKG sebagai acuan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti peraturan-peraturan, laporan dan dokumen terkait AEOI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerapkan AEOI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD. Implementasi AEOI di Kementerian Keuangan juga telah selaras dengan nilai-nilai GPG menurut pedoman KNKG.

---

Good governance needs to be implemented not only in the private sector, but also in the public sector. As a manifestation of the implementation of Good Public Governance (GPG), the Ministry of Finance has committed itself to international agreements in the field of taxation related to Automatic Exchange of Information (AEOI). With the AEOI policy, the Ministry of Finance can gain broad access to collect financial information for tax purposes in order to strengthen the tax database so that it can meet the needs of tax revenues. This study aims to analyze the AEOI policy in the Ministry of Finance based on the OECD guidelines and analyze the implementation of the AEOI policy as an effort to implement GPG in the Ministry of Finance based on the Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guidelines. In relation to the implementation of the GPG, the authors use the guidelines made by the KNKG as a reference. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data such as regulations and reports related to AEOI. This study concludes that the Ministry of Finance has implemented AEOI according to the guidelines set by the OECD. The implementation of AEOI at the Ministry of Finance is also aligned with GPG values according to the KNKG guidelines."

"Sektor jasa keuangan menjadi sektor dengan angka pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi sektor jasa keuangan terus meningkat bagi perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, sebagai pengawas sektor jasa keuangan Otoritas Jasa Keuangan OJK memiliki peranan penting untuk tetap menjaga kestabilan sektor jasa keuangan. OJK harus senantiasa melakukan perbaikan terhadap tata kelolanya dan menerapkan prinsip-prinsip Good Public Governance. Langkah nyata OJK untuk meningkatkan tata kelolanya adalah dengan penerapan manajemen risiko.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan penerapan manajemen risiko dan praktik penerapannya di OJK dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari OJK serta sumber lainnya. Terdapat pendekatan manajemen risiko COSO ERM dan kebijakan KNKG terkait evaluasi penerapan manajemen risiko pada OJK. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh aspek kebijakan telah sesuai dengan pedoman atau acuan serta literatur. Pelaksanaan manajemen risiko sudah memenuhi komponen-komponen acuan OJK dari COSO ERM dan KNKG, tetapi masih ada beberapa kendala seperti kurangnya pemahaman akan pentingnya penerapan manajemen risiko yang merata kepada seluruh pegawai OJK.

---

The financial service sector is the highest growth sector by 2016 in national economic growth. The contribution of the financial services sector continues to increase for the Indonesian economy. Therefore, as the supervisor of the financial services sector, Financial Services Authority OJK has an important role to maintain the stability of the financial services sector. OJK needs to make continuous improvements to its governance and apply the principles of Good Public Governance. OJK reals step to improve its governance is with the implementation of risk management.

This research was conducted to determine the implementation policy of risk management and its implementation practice in OJK by using primary data interview and secondary data from OJK and other sources. There is a risk management approach of COSO ERM and KNKG policy regarding the evaluation of risk management implementation in OJK. The results of this study conclude that all aspects of the policy have been in accordance with guidelines or references and literature. The implementation of risk management comply with the OJK reference components of COSO ERM and KNKG, but there are still some obstacles such as a lack of understanding of the importance of applying equal risk management to all OJK employees."

"Skripsi ini membahas tentang evaluasi penerapan Whistleblowing System (WBS) dalam mendorong implementasi Good Public Governance (GPG) di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Penelitian ini menggunakan Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran (PSPP) serta Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUGSPI) yang diterbitkan oleh KNKG sebagai kerangka evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi WBS di Kemenko Perekonomian dari beberapa aspek belum sepenuhnya sesuai PSPP. Aspek perawatan menjadi aspek yang implementasinya paling rendah, dibandingkan kedua aspek lainnya. Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan hasil implementasi WBS memberikan dampak positif bagi upaya tercapainya GPG di Kemenko Perekonomian sesuai kerangka PUGSPI. Untuk lebih meningkatkan efektivitas penerapan WBS dalam mendorong GPG, penelitian ini merekomendasikan agar Kemenko Perekonomian melakukan benchmarking sistem WBS ke Kementerian/Lembaga lain, menunjuk pegawai yang kompeten dalam mengelola WBS, melakukan sosialisasi rutin mengenai WBS, meningkatkan kewenangan unit pengelola WBS dan melakukan pelatihan pengelolaan laporan WBS secara berkala. Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu data laporan pelaksanaan WBS yang bersifat rahasia, keterbatasan dalam penilaian kompetensi anggota unit pengelola WBS serta potensi bias dari narasumber karena wawancara hanya dilakukan kepada pihak pengelola WBS dan internal Kemenko Perekonomian.

---

This study aims to evaluate the implementation of the Whistleblowing System (WBS) in encouraging the application of Good Public Governance (GPG) at the Coordinating Ministry for Economic Affairs (Kemenko Perekonomian). This research uses the Guidelines for the Violation Reporting System (PSPP) and the General Guidelines for Indonesian Public Sector Government (PUGSPI) issued by the KNKG as evaluation framework. The method used in this research is qualitative method with a case study approach. Data was obtained through documentation studies and interviews. The results showed that the implementation of WBS in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, consisting of several aspects, was not fully compliant with the existing guidelines in the PSPP. Maintenance is the aspect with the lowest implementation in the Coordinating Ministry for Economic Affairs, compared to the other two aspects. However, this research also shows the results of the implementation of this WBS have positive impact on the attempts to achieve GPG at the Coordinating Ministry for Economic Affairs. To improve the effectiveness of WBS in encouraging GPG, this study recommends the Coordinating Ministry for Economic Affairs to benchmark the WBS System in other Ministries/Institutions, appoint employees who are competent in managing WBS, conduct routine campaign about WBS, increase the authority of WBS management units and conduct training about WBS management periodically. Limitations in this study are the confidentiality of WBS implementation report data, limitations in assessing the competence of WBS management unit members and potential bias from informants because interviews are only conducted to WBS managers and the internal Coordinating Ministry for Economic Affairs unit."

"Reformasi keuangan negara mengamanatkan pentingnya good financial governance, salah satunya adalah penganggaran berbasis kinerja. Sistem penganggaran berbasis kinerja sangat memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan kinerja (output). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya inkonsistensi antara realisasi anggaran (92,86%) dengan capaian output (75%) dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab permasalahan serta merumuskan strategi perbaikannya. Teori New Public Management (NPM) digunakan untuk melihat apakah penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan karakteristik NPM, yang diukur dari capaian output dibandingkan realisasi anggaran. Pendekatan penelitian adalah kualitatif dengan metode single case study di Kementerian Perindustrian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa target yang ditetapkan tidak tepat sasaran dan anggaran tidak sepenuhnya fokus digunakan untuk mendukung output. Strategi perbaikan yang diusulkan adalah usulan perubahan target sasaran dan indikator kinerja (output) yang berorientasi outcome serta pengoptimalan peran pemantauan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan di unit kerja. Dapat disimpulkan bahwa penerapan penganggaran berbasis kinerja di Kementerian Perindustrian belum berjalan maksimal dan belum memenuhi sepenuhnya karakteristik NPM sehingga belum dapat meningkatkan good financial governance.

---

Financial reform mandates the importance of good financial governance, one of which is performance budgeting. Performance budgeting system is very concerned about the relationship between funding (input) and performance (output). The main problem in this study is the inconsistency between budget realization (92.86%) and output achievements (75%) in performance budgeting implementation in the Indonesian Ministry of Industry. This study aims to analyze the causes of the problem and formulate improvement strategies. New Public Management (NPM) theory is used to see whether the implementation of performance budgeting is in accordance with the characteristics of the NPM, which is measured by the achievement of output compared to budget realization. The research approach is qualitative with a single case study method at the Indonesian Ministry of Industry. The results of the study indicate that some of the targets set are not right and the budget is not fully focused used to support outputs. Proposed improvement strategies are proposed change in targets and performance indicators (output) to outcome oriented as well as optimizing the role of monitoring and supervision in the implementation of activities in the work unit. It can be concluded that the implementation of performance-based budgeting in the Ministry of Industry has not run optimally and has not fully met the characteristics of the NPM so that it has not been able to improve good financial governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan usulan rancangan program review berbasis risiko atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Tim BPK RI dan KAP untuk Inspektorat Utama BPK-RI Itama . Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Itama belum menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam perencanaan penugasan. Dengan demikian, Peneliti mengusulkan rancangan program review berbasis risiko. Penelitian ini memfasilitasi penilaian risiko terkait pemeriksaan laporan keuangan pemerintah oleh Tim BPK RI dan KAP dengan melibatkan para Pemeriksa BPK selaku pemilik risiko. Hasil penilaian risiko menjadi dasar penentuan tujuan, ruang lingkup, kriteria, dan prosedur pengujian. Penelitian ini menghasilkan program review berbasis risiko di tengah keterbatasan sumber daya yang dimiliki Itama.

---

This research aims to propose a design of review program on audit of government's financial statement conducted by Supreme Audit Board and Public Accountant for The Comptroller of Supreme Audit Board. This is a qualitative research with descriptive analysis. The result shows that in preparing the engagement plan, The Comptroller has not used a risk based approach. Therefore, we proposed a risk based approach in designing the review program. We facilitated to arrange risk assessment and used it to determine the audit objective, audit scope, audit criteria, and audit procedures. This research produce a risk based review program in the midst of limited resources for The Comptroller."

"Skripsi ini menganalisis implementasi aplikasi whistleblowing system di Kementerian Keuangan dalam kaitannya dengan upaya penerapan good public governance di Kementerian Keuangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan masih perlu ditingkatkan kegiatan sosialisasi secara intensif, perlunya penambahan jumlah helpdesk dan auditor di Inspektorat Bidang Investigasi, diperlukannya pemisahan fungsi perlindungan pelapor dan investigasi, serta perlunya evaluasi oleh pihak independen untuk memungkinkan perbaikan dan penyempurnaan Whistleblowing System.

---

The aim of this study is to analyze the application of Whistleblowing System at Ministry of Finance as a part of implementation of good public governance at the Ministry of Finance. The purpose of this study is to understand how Ministry of Finance manages and uses the tips, complaints, and informations from whistleblowers, and how they follow up these informations, then being analyzed by comparing with the theories related. This analyze will help the Ministry of Finance to identify changes and improvements that should be made to increase the performance of Whistleblowing System. This research is qualitative descriptive interpretative. The data were collected by means of deep interview. The author suggests that Ministry of Finance should do a massive socialization of this system, add more staffs in helpdesk and auditor position, segregate function of whistleblower protection and audit, and evaluate Whistleblowing System by using an independent evaluator in order to increase the performance of this system."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan whistleblowing system yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Whistleblowing System merupakan salah satu alat deteksi yang dapat mengungkap tindakan kecurangan di Kementerian Keuangan. Penelitian ini berfokus pada penerapan whistleblowing system yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan serta bagaimana peranan whistleblowing system tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan pengendalian intern serta sebagai upaya untuk mewujudkan good public governance di Kementerian Keuangan. Penerapan whistleblowing system di Kementerian Keuangan telah memenuhi unsur-unsur pedoman whistleblowing system serta asas-asas good public governance.

---

This study aims to analyze the implementation of a whistleblowing system ini the Ministry of Finance. The Whistleblowing System is one of the tools that can detect frauds at the Ministry of Finance. This study focussion on the whistleblowing system held by the Ministry of Finance and how is the role of whistleblowing system as part of internal control and also as an implementation of good public governance in the Ministry of Finance. The implementation of whistleblowing system in the Ministry of Finance has fulfilled the elements of the whistleblowing system guidelines as well as the principles of good public governance."