Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh dari pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh dalam peraturan perundang-undangan serta penerapannya dalam praktik berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil No. 879/Pid.B/2010/Pn.Bgl. Meskipun pembentukan serikat pekerja/serikat buruh merupakan hak asasi pekerja/buruh, pada praktiknya tetap terdapat kasus pemberangusan serikat pekerja/serikat buruh oleh pengusaha/perusahaan, terutama dengan memutus hubungan kerja dengan pekerja/buruhnya. Selain itu, meskipun kasus tersebut masuk ke dalam lingkup hukum pidana namun sebaiknya diutamakan penyelesaian perkara melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

---

This following thesis is focus on the legislations of union busting and its implementation based on case of Bangil District Court Decision No. 879 Pid.B 2010 Pn.Bgl. Eventhough the establishment of trade union is a fundamental right of worker labour, cases of union busting by companies are still exists in practices, especially with terminating manpower affair. This research is a juridical normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study. This case is a pregorative right of district court to proceed and decided, but it should be prioritized the completion of this case through employment court first."

"Tesis ini membahas mengenai pemberangusan serikat pekerja yang dilakukan oleh pengusaha berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial yang diajukan oleh pekerja. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah kedudukan dan perlindungan hukum bagi pengusaha berdasarkan putusan mahkamah agung ditinjau dari UU Serikat pekerja dan UU Hubungan Industrial. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative, sedangkan metode analisis datanya adalah metode kualitatif.Pekerja merupakan bagian dari suatu perusahaan dan juga merupakan salah satu pemangku kepentingan dalam suatu perusahaan. Namun demikian, dalam hal terjadi pertentangan atau sengketa antara pekerja dan perusahaan (pengusaha) sering kali meskipun dibawa ke pengadilan PHI. UU Serikat pekerja menyatakan bahwa pengusaha dilarang untuk menghalang-halangi aktifitas pekerja dalam serikat pekerja dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja.Putusan Mahkamah Agung nomor 2014K/Pid.Sus/2011 seolah-olah menyatakan bahwa pengusaha dapat dianggap melakukan pemberangusan serikat pekerja berdasarkan keputusan pengadilan hubungan industrial terhadap phk yang diajukan oleh pekerja. Dalam tesis ini ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya PHK yang diajukan oleh pekerja tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pengusaha telah melakukan pemberangusan serikat pekerja.dan majelis hakim dalam perkara pidana perburuhan, hendaknya memperhatikan keputusan pengadilan hubungan industrial, atas dasar-dasar terjadinya pemutusan hubungan kerja. Diharapkan dimasa depan telah diatur secara tegas bahwa pemberangusan serikat pekerja haruslah diperhatikan dari dasar pemutusan hubungan kerja dan adanya pemahaman hakim pidana perburuhan yang sama bahwa proses yang terjadi di Pengadilan hubungan industrial dapat dijadikan dasaar dalam penyelesaian kasus pidana perburuhan kecuali diatur secara tegas oleh Undang-Undang.

---

This thesis discusses the suppression of trade unions carried out by the employer based on the industrial relations court decision filed by workers. The main problem in this thesis is the status and legal protection for employers based on the decision of the Supreme Court in terms of the Law Unions and Industrial Relations Act . The method used is a normative juridical approach , whereas the method of data analysis is a qualitative method

Workers are part of a company and also one of the stakeholders in a company . However , in the event of disagreement or dispute between workers and companies ( employers ) often though brought to justice at industrial relationship court. Unions Act states that employers are forbidden to obstruct the activities of workers in trade unions by doing layoffs .

Supreme Court ruling number 2014K / Pid.Sus / 2011, as if stating that employers can be considered conduct suppression of union by a court decision on the termination of industrial relations filed by workers. In this thesis drawn a conclusion that basically laid filed by workers can not be used as a basis for stating that the employer has made suppression of union judges in criminal cases of labor , should pay attention to the industrial relations court's decision , on the foundations of the termination work . Expected future has been set explicitly that the suppression of trade unions should be considered on the basis of termination of employment and their understanding of labor the same criminal judge that the processes occurring in the industrial relations court can be ground in resolving criminal cases except labor are strictly regulated by law"

"Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan industrial tanpa adanya serikat pekerja diperusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana hubungan industrial dan hubungan bipartit di PT Apexindo Pratama Duta Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan memiliki tujuan penelitian eksplanatif. Narasumber dalam penelitian ini dipilih berdasarkan masa kerja dari karyawan di perusahaan yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa hubungan industrial dan hubungan bipartit di perusahaan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya serikat pekerja.

---

This study describes the industrial relations in the absence of the company union. The purpose of this study is to explain how industrial relations and bipartite relations in PT Apexindo Pratama Duta Tbk. This study used a explanative approach and has a descriptive research purposes. Interviewees in this study were selected based on different years of service of employees in companies. The results of this study indicate that the industrial relations and bipartite relations in the company can run smoothly without any union."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh Serikat Pekerja (SP) PT X, beserta hambatan yang dihadapi oleh Serikat Pekerja (SP) PT X dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SP PT X sebagai anggota FSPMI berhasil mengupayakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses perundingan secara kolektif dengan menggunakan berbagai strategi secara bertahap. Dalam proses tersebut, SP PT X menghadapi berbagai hambatan, yaitu belum maksimalnya fungsi dan struktur serikat pekerja, kapasitas pengurus SP yang masih belum maksimal, kurangnya motivasi dan keseriusan pengurus SP dalam memperjuangkan isu perselisihan, miskomunikasi dan perbedaan penafsiran dalam mengupayakan perundingan, adanya pandangan negatif dari pekerja terhadap SP PT X, serta belum adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB). Kemudian, SP PT X mengatasi hambatan tersebut dengan memaksimalkan peran tim perunding, serta mengembangkan kapasitas tim perunding.

---

ABSTRACTThis study discusses the process of industrial relation dispute resolution carried out by worker union, along with the obstacles experienced by that worker union in the process of resolving industrial relation disputes. This study uses qualitative methods with descriptive forms. The results of this study conclude that worker union as a member of FSPMI managed to seek industrial relations dispute resolution through a collective bargaining process by using various strategies in stages. Meanwhile, the obstacles faced by the worker union in the process of industrial relations dispute resolution in the form of not optimal function and structure of trade unions, lack of capacity of worker union officer, lack of motivation and seriousness of worker union officer in fighting disputes, miscommunication and differences in interpretation seek negotiations, views on worker union are still viewed negatively by workers, as well as the absence of a Collective Labor Agreement (PKB). Then this worker union overcame these obstacles by maximizing the role of the negotiating team, as well as developing the capacity of the negotiating team."

"Tesis ini membahas mengenai proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial khususnya dalam penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 10 PK/Pdt.Sus/2013 yang melibatkan pekerja dan PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang dianalisa berdasarkan Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK. Para pihak yang berselisih, baik perusahaan maupun pekerja harus menyelesaikan perselisihan sesuai dengan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan dan harus benar-benar memahami Peraturan Perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku, isi peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

This thesis discusses the dispute resolution process in industrial relations, particularly the dispute resolution of Termination Employment based on the Judgement on the Court Judgement Review No. 10/PK/Pdt.Sus/2013 involving employees and PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero), which is analysed upon Act No. 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Act No. 13 Year 2003 on Manpower. This research is a legal -normative research aiming to derive from the various acts the legal rules serving as the foundation for reaching the Court Judgement concerning Employment Termination dispute resolution. The parties in dispute, both employer and employee, shall seek to resolve their dispute in accordance to the applicable industrial relations dispute settlement procedures based on the related manpower laws and must truly understand the applicable manpower laws, the company rules or the Employment Contract and the principles on industrial relations."

"Ketentuan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan kesalahan berat sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum tetap melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Namun faktanya, ketentuan ini masih digunakan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110/PK/PDT.SUS/2010. Dari penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif dan jenis data sekunder ini, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003 juncto Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE-13/Men/SJ-HK/I/2005, pemutusan hubungan kerja dengan alasan kesalahan berat memerlukan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan pekerja terbukti melakukan kesalahan. Kedua, ketentuan kesalahan berat dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. X adalah batal demi hukum karena melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 124 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dimana ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama PT. X telah bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 012/PUU-I/2003. Berdasarkan hal ini, putusan berkekuatan hukum tetap atas kesalahan pekerja harus terlebih dahulu diperoleh sebelum pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja. Serikat pekerja dan pengusaha juga harus menjalin kerjasama yang baik guna terciptanya perjanjian kerja bersama yang sah dan menguntungkan semua pihak.

---

Dismissal provision because of serious mistake as stipulated in Article 158 of Law Number 13 Year 2003 has been declared not legally binding by the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision No. 012 PUU I 2003. In fact, this provision is still used in Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision No. 110 PK PDT.SUS 2010. By using normative juridical research and secondary data, we can conclude several things. First, based on the Constitutional Court of the Republic of Indonesia Decision in conjunction with the Circular of the Minister of Manpower and Transmigration of the Republic of Indonesia No. SE 13 Men SJ HK I 2005, the dismissal because of serious mistakes requires a court decision which is legally binding stating the labour proven guilty. Second, serious mistakes provisions in Collective Labour Agreements PT. X is null and void because it violated Article 1320 of the Indonesian Civil Code and Article 124 of Law Number 13 Year 2003 where it has been in contradiction with the Decision of Constitutional Court. Based on this, A court decision that is legally binding must be obtained before the employer do the dismissal. Labour unions and employer should establish good cooperation in order to create a valid and beneficial collective labour agreement."

"Tesis ini membahas tentang pelaksanaan alih daya untuk penyedia jasa pekerja/buruh dan pemborongan, dengan menganalisis pelaksanaan perlindungan upah dan kepastian kerja bagi para pekerjanya serta dampaknya terhadap hubungan industrial di industri perminyakan dilihat dari tinjauan teori, penelitian sebelumnya dan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melibatkan informan dari perusahaan, kontraktor dan pekerja alih daya di industri perminyakan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa dalam pelaksanaan strategi alih daya, perlindungan upah dan kepastian kerja bagi pekerja kontraktor dijamin oleh perusahaan pemberi kerja; selain itu strategi alih daya tidak menjadi faktor utama terjadinya permasalahan hubungan industrial diperusahaan karena hak-hak normatif pekerja sudah terpenuhi. Maka dari itu yang menjadi permasalahan antara lain adalah kurangnya perhatian dan penanganan terhadap keluhan pekerja oleh kontraktor serta masih adanya prosedur yang belum tersosialisasikan dengan baik kepada pekerja.

---

This thesis discusses the implementation of the outsourcing for the service provider of workers / laborers and chartering, by analyzing the implementation of the protection of wages and job security for its workers and its impact on industrial relations in the petroleum industry seen from a review of theory, previous research and the rules and regulations applicable in Indonesia. This study used a qualitative research methodology with involving informants from Oil company, contractor and outsocurcing employee in petroleum industry.

This research found that in the implementaion of outsourcing, wage protections and job security are remain guarranted by company as working sources provider; then proven that outsourcing strategy is not main contributor on the cases of industrial relation in the company because the workers has receive their normatif rigths has been paid therefore the problems are followings lack of attention and handling worker's grieviences by contractors and there are procedures which not socialize to workers properly."

"Serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja, baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab untuk memperjuangkan, membela, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Namun, keberadaan serikat pekerja tidak secara otomatis mampu memperbaiki nasib pekerja yang menjadi anggotanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan peran organisasi serikat pekerja dalam perumusan kebijakan hubungan industrial ialah memperjuangkan hak-hak dan kepentingan pekerja untuk memberikan kesejahteraan serta perlindungan kepada pekerja. Hal tersebut diwujudkan melalui perundingan dalam perumusan pengupahan, jaminan sosial, jam kerja, cuti, dan lain-lain, dengan cara memberikan rekomendasi dan memberikan saran. Namun, kenyataannya organisasi serikat pekerja tidak selalu diikutsertakan di dalam perumusan kebijakan.

---

A trade union is an organization formed from, by and for workers, both corporate and external, free, open, independent, democratic and responsible for the struggle, defense and welfare of workers and their families. However, the existence of unions is not automatically able to improve the fate of workers who become members.

The purpose of this study was to analyze the role of trade unions organization in the formulation of industrial relations policy. The research approach used is qualitative research approach, data collection through in depth interview and literature study.

The result of the research shows that the role of trade union organization in industrial relations policy formulation is to fight for workers rights and interests to provide welfare and protection to workers. It is manifested through negotiations in the formulation of wages, social security, working hours, leave, etc., by providing recommendations and suggestions. However, in reality unions are not always included in policy formulation."

"ABSTRAKPekerja merupakan pemegang peranan kunci dalam membina hubungan industrial yang harmonis demi menuju pembangunan suatu bangsa. Pemerintah menerbitkan berbagai peraturan yang ditujukan bagi perlindungan hak pekerja sebagai bentuk penghargaan bagi jasa pekerja. Salah satu hak yang sering diperjuangkan oleh pekerja adalah upah. Upah dianggap menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan buruh akan terjamin. Perumusan upah minimum sebelum tahun 2015, masih melibatkan unsur pekerja, pengusaha, dan Pemerintah yang tergabung dalam Dewan Pengupahan. Namun pada tahun 2017, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan formula yang telah tercantum pada PP No 78 tahun 2015 dan tidak lagi mempertimbangkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Hal tersebut kemudian yang mendasari pekerja untuk melakukan gugatan melalui Gerakan Buruh Jakarta terhadap putusan Upah Minimum Provinsi UMP DKI Jakarta tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, penjabaran kasus gugatan pekerja, dan bagaimana pemenuhan hak pekerja yang dilakukan oleh Pemerintah, pekerja, dan pengusaha, serta dilengkapi dengan rekomendasi pihak-pihak terkait. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deksriptif. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan diantara ketiga aktor terkait didalam penetapan UMP DKI Jakarta 2017 dalam pemenuhan hak pekerja. Di sisi lain, ditemukan juga bahwa melalui penggunaan PP 78 tahun 2015 dalam perumusan UMP DKI Jakarta tahun 2017, hak pekerja untuk melakukan rekomendasi menjadi hilang.

---

ABSTRACT

Workers are holding the key role in achieving the harmonious industrial relations in order to achieve the development of a nation. Government issued various regulations to protect the workers rsquo right as a form of respect for the services of workers. One of the workers rsquo right that often being fought for is wages. Wages are considered to be one of many indicators of the workers rsquo level of welfare will be guaranteed. The formulation of minimum wage in provinces before 2015, still include the workers, entrepreneurs, and Government itself who are gathered in Provincial Wage Council. However since 2017, the local Government of DKI Jakarta used Government Regulation No. 78 of 2015 on Wages and no longer considered the recommendations from the Provincial Wage Council. This resulted a lawsuit from workers through Gerakan Buruh Jakarta GBJ against the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision UMP . The research of this study discusses the formulation of the 2017 Jakarta Province Minimum Wage Decision, the elaboration of the case, and how to analyze the relations of the three involved actors in fulfilling the workers rsquo right. The method of this study is qualitative research with descriptive design. The result of this study shows that there are relations between the three actors in fulfilling the workers rsquo right. On the other hand, it was also found that through the using of Government Regulation No. 78 of 2015 in the formulation of 2017 Jakarta Province Minimum Wage, there was an eliminating process of the workers rsquo right "

"Penelitian ini membahas mengenai peran-peran yang dilakukan oleh perwakilan pekerja Plant Leader di serikat pekerja dalam pelaksanaan suatu hubungan industrial di PT. Panasonic Manufacturing Indonesia serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Plant Leader sudah berkontribusi dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan yaitu dengan berperan sebagai pihak yang berunding terkait pergantian hari kerja, menampung dan menyelesaikan keluh kesah / aspirasi karyawan, menyampaikan informasi karyawan dan membantu kegiatan di serikat pekerja. Pada dasarnya, terdapat peran yang sudah dijalankan dengan efektif dan ada juga yang belum. Pelaksanaan peran Plant Leader tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menyarankan agar serikat pekerja melakukan follow up dan evaluasi terhadap pelaksanaan peran Plant Leader, forum pemilihan dan regenerasi, pendidikan berkala serta pemberian reward / intensive maupun atribut khusus untuk Plant Leader.

---

This study discusses the roles performed by employee representatives Plant Leader in trade union for the implementation of an industrial relations in PT. Panasonic Manufacturing Indonesia as well as the supporting and inhibiting factors faced in carrying out the roles. This research is a qualitative research with descriptive type. The results show that Plant Leader have contributed to create a harmonious industrial relationship in the company by negotiating related to work day change, accommodating and solving employees grievances aspirations, conveying information to employees and assisting union trade activities. Basically, there are roles that have been run effectively and some are not. The implementation of Plant Leader roles is also influenced by several supporting and inhibiting factors. This study suggests that trade unionshould follow up and evaluate Plant Leader rsquo s performance, hold Plant Leader election and regeneration forums, regularly give education, reward intensive or particular attributes for Plant Leader."