Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini menjelaskan tentang bagaimana mendirikan Bank Syariah di Indonesia terutama mengenai kebijakan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Juga pembahasan lebih lanjut mengenai PT. Bank Aceh sebagai objek penelitian menggunakan kebijakan konversi dan implikasi hukum konversi tersebut. Bentuk penelitian hukum ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan menghasilkan bentuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian hukum ini adalah untuk merekomendasikan bank umum konvensional yang ada di Indonesia bahwa terdapat cara lain untuk melakukan pembentukan Bank Syariah melalui mekanisme konversi sebagai alternatif untuk menggunakan cara yang lebih sederhana dan cepat dalam mendapatkan lisensi dan menjalankan perbankan syariah dengan skema keuangan yang lebih bervariasi.

---

ABSTRACT This undergraduate thesis explains about how to Establish sharia bank in Indonesia especially regarding the conversion policies of conventional bank to become sharia bank. Also discussed about why PT. Bank Aceh as the object of research used conversion policies and the legal implication of it. The form of this legal research is juridical normative that is conducted by qualitative approach and resulted in a form of descriptive research. The results of this legal research is to recommends conventional commercial bank in indonesia that there is any other way to conduct the establishment of Sharia Bank such as through the mechanism of conversion, as alternative to have simpler and faster way in getting the license and run the sharia banking with more varied financial scheme. "

"ABSTRACTSistem perbankan Indonesia menganut dual banking system yaitu terselenggaranya dua sistem perbankan konvensional dan syariah secara berdampingan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK mengatur tentang konversi akad dari perjanjian kredit konvensional menjadi akad pembiayaan syariah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ketentuan hukum Islam dan hukum positif terkait konversi akad, konsep konversi akad dalam rangka perubahan metode pelunasan kredit skema konvensional menjadi skema syariah melalui Unit Usaha Syariah UUS pada PT Bank X,Tbk dan mekanisme konversi akad pada PT Bank X, Tbk. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang hasilnya berbentuk deskriptif analisis. Kesimpulan yang diperoleh adalah konversi akad pada PT Bank X, Tbk melalui UUS diperbolehkan menurut hukum Islam namun belum terdapat ketentuannya secara rinci dan jelas pada Fatwa DSN MUI atau SEOJK. Konversi akad dilakukan dengan membuat akad syariah dalam bentuk addendum, kredit konvensional tidak dianggap lunas sehingga Akta Pemberian Hak Tanggungan APHT dapat berlaku bagi akad syariah. Mekanisme konversi akad pada PT Bank X,Tbk pada prinsipnya berdasarkan Fatwa DSN MUI namun terdapat penyesuaian yang belum diatur secara rinci dan jelas. Dengan demikian, Otoritas Jasa Kuangan sebaiknya membuat ketentuan terkait konversi akad melalui UUS ini. PT Bank X,Tbk diharapkan membuat prosedur teknisnya. Dewan Pengawas Syariah diharapkan mengawasi pelaksanaannya, dan pelaku bisnis syariah diharapkan untuk selalu terbuka terhadap perkembangan produk syariah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

---

ABSTRACTIndonesia performs dual banking system, it implements two contiguous types of banking system conventional syariah . Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan SEOJK regulates conversion of contract from conventional scheme to syariah scheme. The issues of this research are about conversion of contract on Islamic law and positive law, the concept of conversion of contract in order to restructure credit repayment method from conventional scheme to syariah scheme by Syariah Business Unit of PT Bank X,Tbk., and its mechanism. This research applies juridical normative approach, its result is a descriptive analytical. The Conclusion of this research is conversion of contract by Syariah Business Unit of PT Bank X, Tbk is allowed pursuant to Islamic Law, but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet on Fatwa DSN MUI nor SEOJK. The conversion of contract could be done by composing syariah contract in the form of addendum. Thus, the conventional credit is not considered as settled debt. Therefore, the deed of mortgage right handover APHT could be applied for syariah contract. Its mechanism principally comply Fatwa DSN MUI but its definite and detailed provisions haven rsquo t availaible yet. Thus, Otoritas Jasa Kuangan should make the regulation about this conversion of contract by Syariah Business Unit. PT Bank X,Tbk should make its technical procedure. Dewan Pengawas Syariah DPS should supervise its implementation and the practitioners of syariah business should be open minded toward the development of syariah business product as long as it complies syariah principles"

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian-perjanjian Bank Aceh Syariah sebelum adanya konversi dari Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Tesis ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan penelitian dengan meneliti bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan yang terkait serta melakukan pewawancaraan terhadap narasumber terkait dengan tesis ini. Penelitian ini terkait dengan perjanjian-perjanjian yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dengan memberlakukan peraturan perundang-undangan Bank Syariah yang berdampak pula pada penerapan dan pengalihan perjanjian-perjanjian Bank Aceh Konvensional menjadi Bank Aceh Syariah. Serta jika Bank Aceh Syariah tidak memberlakukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang berlaku Pada Bank Syariah maka hal tersebut akan berdampak terhadap implikasi hukum yang akan diterapkan oleh pihak yang berwenang terhadap Bank Aceh Syariah.

---

This thesis discusses Bank Aceh Syariah Agreements prior to the conversion from Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. This thesis uses the Normative Juridical research method which uses research by examining literature and related legislation and conducting interviews with informants related to this thesis. This study is related to agreements made by the Aceh Syariah Bank by enforcing the Sharia Bank laws and regulations which also have an impact on the application and transfer of Conventional Bank Aceh agreements to Bank Aceh Syariah. And if Bank Aceh Syariah does not apply the laws and regulations as it applies to Islamic banks, this will have an impact on the legal implications that will be applied by the authorities on Bank Aceh Syariah."

"Pada tanggal 31 Desember 2018. Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah di Aceh yang mewajibkan penyelenggaraannya berdasarkan prinsip Syariah. Peraturan ini berdampak pada industri perbankan di Aceh yang meliputi pembiayaan dan pendanaan. PT Bank BRI Tbk Aceh telah memutuskan untuk mengubah seluruh portofolionya menjadi anak perusahaan berdasarkan prinsip syariah, PT Bank BRIsyariah Tbk. Total potensi pembiayaan yang akan dikonversi sebesar Rp 11 triliun, segmen mikro memiliki porsi lebih besar dibandingkan segmen ritel, SME, dan konsumer, sekitar Rp 5,77 triliun. Ketika konversi pembiayaan mikro terjadi, risiko yang mempengaruhi proses bisnis harus dihindari. Penelitian ini menganalisis risiko bisnis konversi pembiayaan mikro PT Bank BRIsyariah Tbk di wilayah Aceh dengan mengembangkan analisis risiko berdasarkan ISO 31000 menggunakan metode risk and self control assessment. Hasil penelitian menunjukkan ada 20 risiko. Risiko dikategorikan ke dalam 5 kategori risiko utama, yaitu operasional, reputasi, strategis, kredit, dan kepatuhan. Hasil analisis risiko diketahui risiko tinggi dan memiliki prioritas utama dalam penanganannya adalah risiko operasional, perbedaan kapasitas data, server, sistem core banking, fitur aplikasi internal yang belum sempurna dan terbatas serta risiko strategis yang terkait pada perbedaan analisis keuangan, ketentuan jaminan, dan kebijakan.

---

On December 31, 2018. Aceh government stipulated Qanun Aceh No.11 of 2018 concerning Sharia Financial Institutions in Aceh which required its operations to be based on Sharia principles. This regulation has an impact on banking industry in Aceh which includes financing and funding. PT Bank BRI Tbk Aceh has decided to convert its entire portfolio to subsidiary based on sharia principles, PT Bank BRIsyariah Tbk. Total potential financing to be converted is IDR 11 trillion, micro segment has a larger portion than the retail, SME, and consumer segments, about IDR 5.77 trillion. When the conversion of microfinance takes place, risks that affect business processes must be avoided. This study analyzes business risk of converting microfinance of PT Bank BRIsyariah Tbk in Aceh region to developing a risk analysis based on ISO 31000 using risk and self control assessment method. The results showed there were 20 risks. Risk is categorized into 5 main risk categories,operational,reputation,strategic,credit, and compliance. The results of the risk analysis show that risk is high and the main priority in handling it is operational risk,differences in data capacity,servers,core banking systems,imperfect and limited internal application features and strategic risks related to differences in financial analysis, guarantee provisions, and policies."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang kegiatan bank sebagai trustee agent untuk mendukung kegiatan usaha minyak dan gas bumi, dengan mengacu pada aturan kegiatan bank yang diatur dalam PBI No. 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank berupa Penitipan dengan Pengelolaan (trust). Di sektor perbankan sendiri, kegiatan bank sebagai trustee agent dapat dikatakan baru, khususnya untuk sektor migas. Penulisan dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif atau norma hukum tertulis. Penelitian ini membahas permasalahan terkait pengaturan, peran, dan tanggung jawab bank sebagai trustee agent, serta keuntungan penggunaan trustee agent dan permasalahan yang dialami dalam menerapkan PBI No. 14/17/PBI/2012. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan trust di Indonesia mengacu pada Pasal 1317 KUHPerdata dan Pasal 6 huruf (n) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, bank sebagai trustee agent berperan penting sebagai intermediary bagi kelangsungan kegiatan-kegiatan migas baik tahap hulu maupun hilir. Penerapan PBI No. 14/17/PBI/2012 memberikan keuntungan dalam hal meningkatkan devisa hasil ekspor bagi negara, diversifikasi sumber pendapatan, kegiatan sebagai trustee agent ramah terhadap kegiatan hulu migas, dan mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Namun dalam penerapannya masih terkendala beberapa masalah diantaranya kurangnya kesiapan perbankan Indonesia sendiri, kontrak migas yang sifatnya long term agreement, dan adanya ketidakpercayaan KKKS untuk menggunakan perbankan Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discuss about bank activity as a trustee agent in support of oil and gas business in Indonesia, related to PBI Number 14/17/PBI/2012 concerning Bank Business Activity in the Form of Trust. In banking sector, bank?s role as a trustee agent is a new, particularly for oil and gas company. This research used juridical-normative method that refers to positive law or written norms law. This research would focus on the regulation, bank?s role, and bank?s responsibility as a trustee agent. Also, describe about the advantages and the problems found in the implementation. The research showed that this bank?s activity based on Civil Code Indonesia (KUHPerdata) Act. 1317 and Law Number 7/1992 amended by Law Number 10/1998 (Act. 6 (n)), bank can participate in upstream and downstream activity as an intermediary. The advantages of implementinng this regulation are: improving the receipt of export proceeds, diversification of bank income sources, the activity as a trustee agent is bankable for oil and gas upstream activity, and prevent default. On the implementation, there are several problems, such as the readiness of Indonesian Banking, the characteristic of oil and gas contract, and the lack of trust of KKKS (oil and gas contractor) to use Indonesian Banking."

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."

"Tesis dibuat setelah terlebih dahulu melihat banyaknya institusi perbankan syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah daripada Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 180%. Disisi lain, berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa BUK diwajibkan untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS jika asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UUPS. Meskipun demikian, untuk BUK yang memiliki UUS sebelum terpenuhinya salah satu kondisi tersebut di atas, tetap dapat melakukan pemisahan UUS dengan syarat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang UUS. Tesis ini membahas perbandingan cara pendirian bank umum syariah dan kesesuaian pendirian bank umum syariah melalui pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Studi Pendirian PT Bank X).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena memusatkan perhatian pada kaidah/norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh simpulan bahwa terdapat 4 (empat) cara pendirian bank umum syariah dan berdasarkan studi yang dilakukan pada proses pemisahan UUS X menjadi PT Bank X yang dilakukan melalui 10 (sepuluh) tahapan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemisahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) catatan terkait pelaksanaan pemisahan tersebut, yaitu dalam adanya ketidakpastian bagi BUS yang didirikan karena tidak ada jangka waktu bagi Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penolakan persetujuan prinsip dan izin usaha pemisahan, dan mengacu pada UUPT maka berlaku efektifnya pemisahan UUS X setelah izin usaha terbit tidak sesuai apabila digunakan sebagai bukti setoran modal dari PT Bank Y dan hal tersebut menimbulkan kesenjangan nilai aset pada saat akta pemisahan ditandatangani dengan pada saat akta pemisahan menjadi efektif.

---

Thesis was made after seeing the number of Sharia (Islamic) Business Unit are more many rather than Sharia (Islamic) Commercial Banks as many as 180%. On the other hand, under the provisions of Act No. 21 of 2008 concerning Sharia (Islamic) Banking, determined that the BUK compulsory to spin off UUS into BUS if assets have reached 50% of the total assets of the parent bank or the 15 years since the enactment UUPS. Nevertheless, to BUK that has UUS before fulfillment of one of the above conditions, can spin off of UUS with requirements fulfill the requirements stipulated in PBI No. 11/10 / PBI / 2009 on UUS. This thesis discusses the comparison of how the establishment of Sharia (Islamic) banks and the Suitability of the Establishment of Shariah (Islamic) Commercial Bank Through Spin off Sharia (Islamic) Business Unit of Conventional Commercial Bank Based on Regulation (Study of the Establishment PT Bank X).

The method used in this thesis is a normative legal research for focusing on rules / norms of law contained in the legislation. Based on the results of the discussion, the authors obtained a conclusion that there are 4 (four) for establish of sharia (Islamic) banks and is based on studies conducted in the separation process UUS PT Bank X that be conducted through 10 (ten) stages, it can be seen that the implementation of the spin off has been carried out in accordance with applicable provision. However, there are 3 (three) records related to the implementation of the spin off, ie uncertainty for BUS established because there is no time period for Bank Indonesia in giving approval / rejection spin off, and refer to the UUPT then applies the effective spin off of UUS X after the business license obtainable is not appropriate when used as proof of paid-up capital of PT Bank Y and it causes gap between value of the asset at the time of the deed of spin off signed with current the spin off becomes effective."

"Salah satu cara untuk mendirikan bank syariah adalah dengan melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah. Pendirian bank syariah dengan cara konversi tersebut membutuhkan modal disetor yang lebih murah dibandingkan dengan mendirikan bank syariah baru. Salah satu contoh pendirian bank syariah dengan cara konversi adalah konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah. Konversi Bank Jasa Arta menjadi BRI Syariah tersebut menimbulkan permasalahan terkait cara konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk BRI Syariah. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai konversi produk kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk di BRI Syariah.Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Konversi kredit di Bank Jasa Arta ke dalam produk BRI Syariah dilakukan dengan berpedoman pada Kebijakan Konversi BRI Syariah.

---

One way to establish a sharia bank is by converting a conventional bank to a sharia one. This conversion requires less capital deposit, compared to establishing a new sharia bank from zero point. One example of sharia bank establishment through conversion is the conversion of Jasa Arta Bank to BRI Sharia. However, that conversion drew a problem concerning the method of converting the credit products in Arta Jasa Bank to BRI Sharia products. Thus, this research focuses on the issue of conversion of Jasa Arta Bank?s credit product to BRI Sharia?s product.Based on this research, I conclude that the conversion of credit products in Jasa Arta Bank to BRI Sharia?s products is done through the guidelines on BRI Sharia?s Conversion Policy."