Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih baik dalam mekanisme Penjaminan yang dilakukan oleh PT Penjaminan Infrastruktur, yakni dengan cara Reasuransi.Penelitian ini kan membahas dapat atau tidaknya PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero melakukan Reasuransi, serta membahas pengaturan hukum yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yurudis-normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero tidak memiliki landasan hukum untuk melakukan Reasuransi, namun PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero sebagai perusahaan yang menjalankan Penjaminan secara operasionalnya dimungkinkan melakukan Reasuransi.

---

Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has important role in the implementation of Government Guarantee related to infrastructure projects with Public Private Partnership rsquo s scheme. Funding mechanism that Indonesia Infrastructure Guarantee Fund runs today is with Recourse mechanism that can be claimed to Contracting Agency CA. This study aims to review the better way on funding strategy of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, namely with Reinsurance.

This study discusses the possibility whether Indonesia Infrastructure Guarantee Fund can proceed Reinsurance to their funding strategy, as well as discussing the rule of law relates to these Reinsurance. This study is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive.

The results of this study concluded that the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund has no legal basis to review conduct reinsurance, but the Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as the company that operates as a Guarantee company, Reinsurance is possible to do. "

"Skripsi ini membahas mengenai urgensi pembentukan PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) sebagai pemberi jaminan proyek kerjasama pemerintah swasta di bidang infrastruktur. Pembangunan infrastruktur sebenarnya merupakan kewajiban pemerintah, tetapi dalam perkembangannya infrastruktur dapat dibangun oleh swasta berdasarkan kerjasama pemerintah swasta dimana untuk menarik minat swasta untuk membangun, dibutuhkan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana peran pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bidang infrastruktur, mengapa PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) diperlukan sebagai penyedia jaminan proyek Kerjasama Pemerintah Swasta di bidang Infrastruktur, dan bagaimana mekanisme PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dalam menjamin proyek pembangunan infrastruktur di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa untuk menginvestasikan dananya untuk membangun infrastruktur, swasta memerlukan jaminan dari pemerintah atas risiko-risiko yang tidak bisa ditanggung sendiri oleh swasta yang pada akhirnya dibentuk PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero).

---

This mini-thesis discusses about the urgency of the establishment of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a Public Private Partnership Project's guarantee provider in infrastructure sector. The development of infrastructure is actually a government obligation, but in the development, infrastructure can be built by the private sector based on Public Private Partnership in which to attract private sector to build, takes guarantee from the government on risks can not be borne by the private sector. Main issues to be discussed how the government's role in Public Private Partnership in infrastructure sector, why Indonesia Infrastructure Guarantee Fund is required as a public private partnership project's guarantee provider in infrastructure sector and how the mechanism of Indonesia Infrastructure Guarantee Fund in guaranteeing the establishment of infrastructure projects in Indonesia. This mini-thesis is prepared by the method of normative legal writing to produce analytical data that is descriptive. The study concluded that in order to invest funds to build infrastructure, private companies need guarantee from the government on risks that cannot be borne by the private sector that ultimately established Indonesia Infrastructure Guarantee Fund."

"Pemerintah Indonesia telah membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) persero dengan nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), sebagai pelaksana Satu Pintu untuk evaluasi, penstrukturan penjaminan, dan penyedia penjaminan untuk Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dalam proyek infrastruktur melalui Perjanjian Penjaminan. Perjanjian Pinjaman merupakan kesepakatan tertulis yang memuat hak dan kewajiban antara Penjamin (dalam hal ini PT PII) dan Penerima Jaminan (dalam hal ini Badan Usaha Swasta yang menjadi pihak dalam Perjanjian Kerja Sama) dalam rangka Penjaminan Infrastruktur. Penentuan pihak yang dapat bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) yang mewakili kepentingan Pemerintah dalam Perjanjian Kerja Sama infrastruktur juga akan berbeda dalam tiap sektor infrastruktur. Ketentuan tentang mekanisme dan akibat hukum dari pemberian jaminan infrastruktur oleh PT PII dimaksud telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (Perpres No. 78 Tahun 2010) dan lebih teknis lagi dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (PMK No. 260 Tahun 2010). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang obyek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai mekanisme dan akibat hukum dari Penjaminan Infrastruktur dalam perspektif hukum perdata serta pengaturannya dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur.

---

The Government of Indonesia has established a State-Owned Enterprise namely PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia/Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF), as the Single-Window operator for guarantee evaluation, structuring, and provider for Public-Private Partnership (PPP) in infrastructure project through Guarantee Agreement. Guarantee Agreement is a written consent which contain rights and obligations by and between the Guarantor (in this case IIGF) and Guarantee Holder (in this case the Private Company which become the party in the Cooperation Agreement) in the context of Infrastructure Guarantee. The determination of party who can act as the Contracting Agency which represents the Government’s interest in a infrastructure Cooperation Agreement will be different in each sector of infrastructure. The provision on the mechanism and legal consequene of the provision of infrastructure guarantee has been regulated under Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company (Presidential Regulation Number 78 Year 2010) and more details under Minister of Finance Regulation Number 260/PMK.011.2010 Year 2010 on the Implementation Guidance of Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project (MoF Regulation Number 260 Year 2010). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description on the mechanism and legal consequence of Infrastructure Guarantee in the perspective of civil law and its regulation in Presidential Regulation Number 78 Year 2010 on Infrastructure Guarantee in a Public-Private Partnership Project which Conducted by a Infrastructure Guarantee Company."

"Skripsi ini membahas mengenai perjanjian penjaminan dalam kerjasama pemerintah dan badan usaha yang terdapat pada proyek pembangunan infrastruktur jalan tol. Perjanjian penjaminan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.260/PMK.011/2010 dan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015. Perjanjian Penjaminan ini memberikan jaminan pemerintah dalam proyek infrastruktur jaminan infrastruktur sebagai dukungan pemerintah dalam memperbanyak ketertarikan dan partisipasi badan usaha, serta melancarkan proses pelaksanaan. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif. Penulis akan membahas terlebih dahulu skema kerjasama pemerintah badan usaha yang ada. Kemudian struktur dari perjanjian penjaminan didalam skema tersebut. Akhirnya penulis akan membangun konstruksi hukum dari perjanjian penjaminan yang ada pada jalan tol, dan melihat informasinya berdasarkan jalan tol Batang Semarang. Hasilnya penulis simpulkan bahwa perjanjian ini merupakan perkembangan dari perjanjian penjaminan penanggungan borgtocht seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1820 KUHPer. Perjanjian ini lebih dekat pada perjanjian penjaminan dalam penjaminan perusahaan. Perjanjian merupakan tambahan accecoire dari perjanjian pengusahaan jalan tol perjanjian pokok. Pihak dalam perjanjian penjaminan adalah penanggung/penjamin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia, penerima tanggungan/penerima jaminan badan usaha, dan tertanggung/terjamin penanggung jawab perjanjian kerjasama. Perjanjian penjaminan tidak selalu ada dalam proyek infrastruktur jalan tol. Perjanjian ini diberikan pada proyek yang dinilai layak.

---

This thesis discusses the guarantee agreement inside public private partnership project that developed toll road infrastructure. The guarantee agreement is based on the Indonesian, Regulation of the Minister of Finance No.260 PMK.011 2010 and Presidential Regulation No.38 of 2015. This guarantee agreement provides government guarantees on infrastructure projects infrastructure guarantees to help expand the interest and participation of corporation, and help process fluency. This type of research uses qualitative research methods.

The author will discuss in advance the scheme of public private partnership in general. After that, the author explain the structure of the guarantee agreement within the scheme. Finally, the authors will build the legal construction of the existing guarantee agreement on toll roads, along with its practices based on Batang Semarang toll road.

The author conclude that this agreement is an adaptation from borgtocht concept as stipulated in Article 1820 of the Indonesian Civil Code. This agreement is much similar to the corporate guarantee agreement. The guarantee agreement exist as an addition accecoire to the toll road concession agreement the public private partnership agreement. Parties inside the guarantee agreement are the guarantoor Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, the dependent recipient of the guarantee corporation, and the guaranteed responsible party partnership agreement government party. The guarantee agreement does not always exist in all toll road infrastructure projects. This guarantees agreement only exist on projects that are considered feasible."

"Pembangunan Infrastruktur khususnya dalam bidang Ketenagalistrikan di Indonesia tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan berbagai alternatif efisiensi untuk menarik pembiayaan dari sektor di luar APBN. Salah satu jalan mencapai tujuan tersebut mendorong Pemerintah untuk menjalankan perannya sebagai Badan Hukum Publik mengeluarkan berbagai kebijakan dan dalam perannya sebagai Badan Hukum Privat untuk membuat Jaminan Pemerintah atas kewajiban finansial Penanggung Jawab Proyek Kerjasama Infrastruktur Ketenagalistrikan. Dalam berjalannya fungsi tersebut Pemerintah mendirikan sebuah Perusahaan Umum Milik Negara yang bergerak khusus pada bidang Penjaminan Pembangunan Infrastruktur, yang ditujukan untuk memajukan iklim pembangunan fasilitas dan sarana melalui investasi asing. Skripsi ini membahas mengenai bentuk Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebagai BUMN yang 100% (seratus persen) modalnya berasal dari Pemerintah. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian yang bersifat deksriptif analitis. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurut Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 Jaminan yang diberikan oleh PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia adalah Jaminan Lembaga Pemerintah berkonsep borgtocht yang hanya dapat diberikan berdasarkan Perjanjian KPS atas Proyek Infrastruktur dengan mengutamakan prinsip Pengelolaan Risiko Keuangan Negara atau Alokasi Risiko.

---

Infrastructure development especially on the Electrical Power field in Indonesia is carried out by the Government of Indonesia and efficiency alternatives to attract financing from sectors outside the state budget. One way to achieve these goals encourage the Government to carry out its role as a Public Law Board issued various policies and in its role as a Private Legal Entity to make the Government Guarantee on liabilities of Responsible Electricity Infrastructure Partnership Project. In the functioning of the Government to establish a State-owned General Company engaged specially in the field of Infrastructure Assurance, which aimed to promote development climate and infrastructure facilities through foreign investment.

This thesis discusses the form of guarantee provided by Indonesia Infrastructure Guarantee Fund as a state that is 100% (one hundred percent) of capital from the Government. In the data processing used qualitative methods that produce research that is descriptive analysis. The research results indicate that under Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2010, the Warranty which provided by Indonesian Infrastructure Guarantee Fund is the Government warranty borgtocht concept that can only be given by the PPP Agreement on Infrastructure Projects with emphasis on the principle of State Financial Risk Management or Risk Allocation."

"Tesis ini menganalisis bagaimana penyelenggaraan Jalan Tol dilakukan dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha (KPBU), khususnya terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek Jalan Tol tersebut. Tulisan ini juga menganalisis pemberian Jaminan Pemerintah jika dikaitkan dengan Prinsip Kemanfaatan KPBU. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Jaminan Pemerintah merupakan suatu jaminan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kelayakan kredit (creditworthiness) untuk mempermudah investor swasta memperoleh modal dan mengurangi beban pembiayaan, sehingga nantinya berdampak pada biaya layanan yang diberikan kepada masyarakat. Namun dalam prakteknya, pemberian Jaminan Pemerintah menimbulkan suatu biaya imbal jasa yang tidak sedikit untuk ditanggung oleh Badan Usaha Pelaksana KPBU. Konsekuensinya, biaya tersebut akan mempengaruhi nilai pengembalian investasi proyek KPBU yang berujung pada peningkatan tarif penggunaan jalan tol. Jika berpedoman pada Prinsip Kemanfaatan KPBU, yakni memberikan kemanfaatan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, maka idealnya tarif rol pun tidak memberatkan masyarakat.

---

This thesis analyses how the operation of toll roads is conducted under the Public-Private Partnership (PPP) Scheme, particularly concerning the provision of Government Guarantees in toll road projects. It also examines the provision of Government Guarantee in relation to the Utility Principle of PPP. This paper structured using doctrinal research methods. A Government Guarantee is designed to enhance creditworthiness, making it easier for private investor to obtain capital and reducing the financing burden, ultimately impacting the cost of services provided to the public. However, in practice, the provision of a Government Guarantee incurs significant guarantee fees for the PPP implementing business entity. Consequently, these costs affect the return on investment for PPP projects, leading to increased toll road usage fess. Based on the Utility Principle of PPP, which aims to provide social and economic benefits to the community, ideally, the toll fees should not be burdensome to the public."

"Palapa Ring Paket Barat merupakan proyek pembangunan infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha pertama di Indonesia yang menerapkan Availability Payment (AP). Peraturan yang berlaku memungkinkan Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dan Badan Usaha Pelaksana (BUP) untuk menentukan sistem insentif dan penalti dari Availability Payment untuk proyek dalam kontrak antara mereka. Skripsi ini membahas dua masalah utama: (1) apakah BUP memiliki kewajiban atas beban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yangmengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur, dan (2) apakah PJPK berhak memberikan sanksi terhadap AP kepada BUP apabila terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga yang mengganggu atau memutus ketersediaan layanan infrastruktur. Dengan menerapkan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan tinjauan kontrak, skripsi ini menyimpulkan bahwa, dalam proyek Palapa Ring Paket Barat, BUP memiliki kewajiban untuk kewajiban biaya kontinjensi di luar jumlah AP yang ditentukan dalam kontrak jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh pihak ketiga dan PJPK berhak untuk memberikan penalti terhadap AP kepada BUP jika gagal menjaga ketersediaan layanan. Alokasi kontraktual risiko operasional dan pemeliharaan kepada BUP menimbulkan kewajiban untuk menanggung biaya selama umur proyek, termasuk yang disebabkan oleh risiko pihak ketiga. Selanjutnya, penggunaan rumus untuk menghitung AP dari PJPK ke BUP semata-mata didasarkan pada data kinerja dalam menjaga ketersediaan layanan sesuai standar kontrak yang disepakati. Dengan demikian, penggunaan AP dalam Palapa Ring Paket Barat dapat menjadi acuan untuk proyek infrastruktur Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di masa mendatang.

---

The Palapa Ring Western Package is the first Public Private Partnership infrastructure project in Indonesia implementing Availability Payment (AP). Prevailing regulations allow the Government Contracting Agency (GCA) and Implementing Business Entity (IBE) to determine the system of incentives and penalties of AP in their project contract. This thesis explores two main issues: (1) whether the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of the contractually determined AP amount in the occurrence of damage caused by a third party which interrupts or disrupts infrastructure service availability, and (2) whether the GCA has the right to penalize AP amount to the IBE in the occurrence of damage by a third party which interrupts or disrupts service availability. By applying normative legal research using the statute approach, this thesis concludes that in this project, the IBE has obligation for contingent cost liabilities outside of contractually determined AP amount in the occurrence of damage by a third party and the GCA has the right to penalize AP amount if the IBE fails to maintain service availability. The contractual allocation of operational and maintenance risk to the IBE creates obligation to bear costs during the project lifetime including those due to third-party risk. Further, the use of formula to calculate AP to IBE is solely based on performance data in maintaining service availability according to contractually agreed standards. Thus, the use of AP in the Palapa Ring Western Package may be a point to reference for future Public Private Partnership infrastructure projects."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek pajak penghasilan yang timbul sebagai akibat adanya pemberian Dukungan Kelayakan kepada project company selaku sponsor proyek dalam Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha di bidang infrastruktur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka dan lapangan, studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam kepada pihak-pihak ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dukungan Kelayakan yang diberikan kepada project company berdasarkan PSAK 61 termasuk ke dalam hibah yang terkait dengan aset yang mengakibatkan adanya timbulnya pajak penghasilan yang merupakan beban. Pengenaan pajak penghasilan tersebut dinilai akan mengurangi pengembalian investasi yang diinginkan oleh swasta. Oleh karena itu dalam pemberian besaran Dukungan Kelayakan perlu mempertimbangkan aspek pajak yang akan timbul. Adapun alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan memasukan komponen pajak dalam perhitungan besaran Dukungan Kelayakan atau mengecualikan pengenaan pajak penghasilan atas pemberian Dukungan Kelayakan.

---

This research aims to analyze the income tax aspects that arise as a result of the Provision of Viability Gap Fund to the project company as the project sponsor in Public Private Partnership Infrastruktur Project. This study used a qualitative approach with literature and field studies, field studies with in depth interviews to expert parties. The results show that Viability Gap Fund given to the project company according to PSAK 61 is included in the grants related to assets which resulted in an income tax as a burden.

The imposition of income tax is assessed to reduce rate of return desired by the project company. Therefore, in giving the amount of Viability Gap Fund it is necessary to consider the tax aspects that will arise. The alternative policy that can be done by the government are by including the tax component in the calculation of Viability Gap Fund amount or by exclude the imposition of income tax on the provision of Viability Gap Fund."

"Infrastruktur merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara, salah satunya pembangunan infrastruktur jalan tol yang dapat mendukung dan meningkatkan perekonomian Indonesia. Pembangunan infrastruktur merupakan kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara negara, namun dalam hal ini pihak swasta dapat membangun proyek infrastruktur tersebut dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Skema KPS merupakan alternatif sumber pendanaan utama infrastruktur karena terbatasnya anggaran negara untuk pembangunan infrastruktur. Pendapatan tol sangat dipengaruhi oleh volume lalu lintas kendaraan yang melalui jalan tol. Sehingga, permasalahan volume kendaraan minium merupakan salan satu tantangan terbesar dalam kontrak konsesi jalan tol. Untuk itu, penelitian ini akan membahas mengenai instrumen jaminan volume kendaraan minimum di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pembagian risiko yang diatur dalam KPS, mengetahui ketentuan hukum mengenai pembangunan infrastruktur jalan melalui KPS di Indonesia dan mengetahui apakah Indonesia telah menerapkan instrumen jaminan volume kendaraan minimum dalam perjanjian KPS.

---

Infrastructures are the most important factor of the economic growth in a country, one of them is the toll road infrastructure development, which can support and increase the economy of Indonesia. Infrastructure development is the responsibility of Indonesian Government, but in this case the private sector can build the infrastructure projects with Public Private Partnership (PPP) scheme. PPP scheme is a major source of alternative financing, because the state has a limited budget for infrastructure development. The toll road revenue is influenced by the volume of traffic that pass through the roll road. Thus, the problem of minimum traffic is one of the biggest challenges in toll road concession contract. To that end, this research will discuss the minimum traffic guarantee instrument in Indonesia. The purpose of this research was to determine the risk- sharing which regulated in a PPP scheme, knowing the legal provisions concerning the infrastructure development of toll road through PPP scheme in Indonesia and determine whether Indonesia has implemented the minimum traffic guarantee instrument in PPP agreement."

"KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur berpotensi menimbulkan risiko fiskal yang dapat membebani dan mengganggu kesinambungan APBN. Risiko fiskal yang timbul dari KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur timbul dari hakikat kegiatan penyediaan dan/atau pembangunan infrastruktur yang lekat dengan risiko politik dan regulasi, usaha dan makroekonomi, serta teknis. Risiko fiskal yang tidak dikelola dan dikendalikan dapat mengganggu kesehatan keuangan dan kemampuan Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilangsungkan untuk mengkaji (1) risiko fiskal yang timbul dari pembangunan infrastruktur serta (2) dampak kebijakan pemberian fasilitas Dukungan Kelayakan terhadap pengelolaan risiko fiskal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang disusun secara eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) risiko fiskal dalam pembangunan infrastruktur lahir dari kewajiban kontinjensi pemerintah atas risiko pembangunan infrastruktur. Risiko fiskal lahir dari pemberian dukungan dan jaminan pemerintah serta tuntutan moral terhadap pemerintah terhadap risiko yang melekat pada kegiatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur. Risiko pada pembangunan infrastruktur sendiri ketidakpastian dalam tahapan pembangunan infrastruktur; dan (2) Dukungan Kelayakan sebagai kontribusi finansial terhadap sebagian biaya konstruksi yang diberikan Pemerintah kepada Swasata membantu Pemerintah mengelola risiko-risiko fiskal. Risiko fiskal yang dikelola oleh Dukungan Kelayakan antara lain meliputi risiko fiskal yang timbul dari kerentanan keuangan BUMN, pelaksanaan APBN, serta utang Pemerintah.

---

PPPs in Infrastructure Provision have the potential to create fiscal risks that can burden and disrupt the sustainability of the State Budget (APBN). Fiscal risks arising from PPPs in Infrastructure Provision arise from the nature of infrastructure provision and/or development activities which are closely related to political and regulatory, business, and macroeconomic, as well as technical risks. Fiscal risks that are not managed and controlled can interfere with financial health and the ability of the Government to execute public administration and public services. Upon this notion, the research was conducted to examine (1) fiscal risks arising from infrastructure development and (2) the impact of the policy of Viability Gap Fund facilities on fiscal risk management. The research method used in this research is juridical-normative which is arranged in an explanatory manner. The results of this study are: (1) fiscal risk in infrastructure development arises from the government's contingent liability upon infrastructure development risks. Fiscal risks arise from the provision of government support and guarantees as well as moral expectation on the government against risks inherent in infrastructure provision and development activities. The risk in infrastructure development itself arises from uncertainty at various stages of infrastructure development; and (2) Viability Gap Fund as a financial contribution provided by the Government to the private sector that covers partial construction costs helps the Government in managing fiscal risks. Fiscal risks that are managed by Viability Gap Fund encompass fiscal risks arising from the financial vulnerability of SOEs, implementation of the State Budget, and government debt."