Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan penggunaan ruang bawah tanah yang saat ini tidak hanya digunakan sebagai bagian dari bangunan di atasnya. Hingga saat ini, hukum tanah nasional belum mengakomodir penggunaan ruang bawah tanah yang tidak digunakan oleh pemegang hak atas tanah di atasnya, tidak seperti negara-negara lain seperti Singapura, Jepang dan Belanda. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pengaturan yang baik mengenai penggunaan ruang bawah tanah, sehingga pembentukan pengaturan di Indonesia dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ada pada saat ini dan masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis data deskriptif kualitatif sehingga simpulan yang diperoleh berupa penjelasan eksplanatif.

---

This thesis discusses about the regulation on the utilization of underground space that is currently used not only as part of a building above it. Up until now, the national land law still does not accommodate the utilization of underground space that is not used by the right holders of the land on it, unlike the other countries such as Singapore, Japan and the Netherlands. The purpose of this study is to provide an overview of a good arrangement on the use of underground space, so the establishment of law in Indonesia can accommodate the needs of communities that exist in the present and the future. This study uses normative with descriptive qualitative data analysis methods so that the conclusions obtained in the form of an explanatory description. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai persoalan hubungan hukum berupa penguasaan tanah antara warga negara asing dengan tanah yang dilihat dari segi norma hukum dan faktor-faktor yang membatasi penguasaan tanah oleh Warga Negara Asing di Indonesia dan Negara ndash; Negara Lain. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini adalah hukum normatif yang menekankan pada Perbandingan. Penelitian ini memberikan dua buah kesimpulan. Pertama, pengaturan terkait pembatasan Orang Asing di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala sebelum UUPA lahir, UUPA sendiri mengatur jika Orang Asing hanya dapat memiliki Hak Pakai dan Hak Sewa Bangunan, meskipun sudah diatur namun masih diperlukan peraturan pelaksana terkait hal tersebut, sayanganya peraturan pelaksana yang ada cenderung bertentangan baik secara horizontal maupun vertikal dengan peraturan lainnya. Kedua, pembatasan terhadap WNA dalam rangka penguasaan tanah oleh WNA di negara-negara lain seperti Singapura dan Republik Rakyat Tiongkok.

---

ABSTRACTThis study concerns about problems in land tenure facing by foreigners in some countries which is reviewed by legal norms and limiting factors in land tenure by foreigners in Indonesia and Other Countries. This study uses normative study which concern in Comparative. There are two conclusions in this study. First, adjustment about land tenure by foreigners in Indonesia has been created by the government before UUPA, UUPA adjust that if Foreigner can only have Right of Use and Right of Lease Building, although it has been regulated, it still needs some implementing regulations. Unfortunately, the implementing regulations which have been created tend to contradict horizontally and vertically with the other regulation. Second, restriction in land acquisition to the Foreigner is not only found in Indonesia, but also in other countries like Singapore and People rsquo s Republic of Tiongkok have factors which restrict Foreigner in doing land tenure although in different ways. "

"ABSTRAKRuang bawah tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan tanah. Ruang ini memiliki sejarah penggunaan yang dianggap kelam. Berbeda dengan ruang atas tanah yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan pengguna ruangnya untuk beraktivitas dengan nyaman, ruang bawah tanah kerap memberikan kesan tidak nyaman untuk digunakan. Pertanyaannya adalah apakah ruang bawah tanah pada akhirnya mampu menggantikan fungsi ruang atas tanah? Skripsi ini akan membahas mengenai berbagai studi literatur yang berkaitan dengan ruang bawah tanah, hal apa yang membuat pengguna ruangnya enggan untuk beraktivitas di dalamnya, dan bagaimana cara memaksimalkan fungsi ruang bawah tanah sehingga ruang bawah tanah dapat digunakan dengan nyaman. Literatur yang telah dipelajari akan digunakan sebagai dasar saat melakukan survey lapangan, unuk kemudian diuji melalui analisis terhadap studi kasus ruang bawah tanah di Kota Jakarta.

---

ABSTRACTUnderground space is a space that is located below ground level. This space has its very own history of use that is considered to be horrific. Different from aboveground space that is considered to be able to satisfy the user?s needs to pleasantly do their activities in it, underground space is often giving the impression of discomfort in using it. The question is whether underground space is able to replace the function of aboveground space? This paper will discuss about various literatures that are related to underground space, what makes space users are reluctant to do their activities in it, and how to maximize the function of underground space to make it comfortable to use. Literatures will be used as the basis for the field survey, then they will be examined through analizing the case studies of underground space in Jakarta."

"[Kegiatan ekonomi bawah tanah adalah masalah umum di setiap negara terlepas dari tingkat perkembangan ekonomi dari suatu negara, termasuk Indonesia. Kegiatan ini tidak dihitung dalam perhitungan PDB. Dengan demikian, hasil perhitungan PDB tersebut akan membuat bias kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kondisi ekonomi bawah tanah di Indonesia, karakteristiknya dan faktor penyebabnya. Penelitian ini juga akanmenguji hubungan antara ekonomi bawah tanah dan pertumbuhan ekonomi Indonesia serta pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa ukuran ekonomi bawah tanah di Indonesia untuk periode 1999–2007 masih relatif tinggi yaitu sekitar 18% - 21% dari PDB. Akibatnya, kondisi ini akan memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan juga mengurangi pendapatan pemerintah, terutama dari sektor perpajakan, hal ini akan membatasi kemampuan pemerintah dalam penyediaan barang publik kepadamasyarakat. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengurangi ekonomi bawah tanah, tetapi pemberantasn tingkat korupsi dan peningkatan kualitas pemerintah dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah langkah utama yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia;Underground economic activities are a common problem in every country regardless of the level of economic development, including Indonesia. These activities are not counted in GDP measurement; thus, they will skew governmentpolicy decisions. The aim of this study is to examine the current condition of the underground economy in Indonesia, its characteristics, and the causes of its increasing growth. This study will also examine the relationship among the underground economy, Indonesian economic growth, and government tax revenue. The findings show that the size of the underground economy between 1999 and2007 is relatively high at approximately 18% to 21% of GDP. Consequently, the underground economy has a negative impact on economic growth and also reduce government revenue, primarily tax revenue, thereby limiting the government’s ability to provide goods and services. Although, there are several ways to reduce the underground economy, reducing the level of corruption and improving governance in order to increase social trust is the most important action that can tobe taken by the Indonesian government.;Underground economic activities are a common problem in every countryregardless of the level of economic development, including Indonesia. Theseactivities are not counted in GDP measurement; thus, they will skew governmentpolicy decisions. The aim of this study is to examine the current condition of theunderground economy in Indonesia, its characteristics, and the causes of itsincreasing growth. This study will also examine the relationship among theunderground economy, Indonesian economic growth, and government tax revenue.The findings show that the size of the underground economy between 1999 and2007 is relatively high at approximately 18% to 21% of GDP. Consequently, theunderground economy has a negative impact on economic growth and also reducegovernment revenue, primarily tax revenue, thereby limiting the government’sability to provide goods and services. Although, there are several ways to reducethe underground economy, reducing the level of corruption and improvinggovernance in order to increase social trust is the most important action that can tobe taken by the Indonesian government, Underground economic activities are a common problem in every countryregardless of the level of economic development, including Indonesia. Theseactivities are not counted in GDP measurement; thus, they will skew governmentpolicy decisions. The aim of this study is to examine the current condition of theunderground economy in Indonesia, its characteristics, and the causes of itsincreasing growth. This study will also examine the relationship among theunderground economy, Indonesian economic growth, and government tax revenue.The findings show that the size of the underground economy between 1999 and2007 is relatively high at approximately 18% to 21% of GDP. Consequently, theunderground economy has a negative impact on economic growth and also reducegovernment revenue, primarily tax revenue, thereby limiting the government’sability to provide goods and services. Although, there are several ways to reducethe underground economy, reducing the level of corruption and improvinggovernance in order to increase social trust is the most important action that can tobe taken by the Indonesian government]"

"ABSTRAK

Perkembangan teknologi dan pembangunan bangunan-bangunan gedung maupun infrastruktur di perkotaan telah mengakibatkan terbatasnya ruang dan tanah yang tersedia. Fenomena ini menjelaskan betapa pentingnya pengaturan akan ruang di atas tanah yang sistematis dan komprehensif. Ruang di atas tanah dalam UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 disebut sebagai ruang angkasa adalah ruang di atas bumi dan air. Pengaturan hukum Indonesia terhadap penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah memiliki kaitan erat dengan hak atas tanah, dimana kewenangan penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah bersumber dari Hak Menguasai Negara yang diatur Pasal 2 Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 dan sebagai akibat hukum dari hak atas tanah sebagaimana diatur Pasal 4 Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960. Pelaksanaan penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah di Indonesia dapat dilihat dalam praktik stasiun-stasiun layang dan jalan-jalan rel layang Prasarana MRT Jakarta, Jembatan Multiguna Senen dan Jembatan Pondok Indah Mal yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum di DKI Jakarta yang didasari pada Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan nasional yang ada dan membandingkan pengaturan akan ruang dalam Hukum Belanda dan Hukum Singapura dengan cara menelaah pengaturan yang ada serta menganalisis dalam perspektif Hukum Indonesia. Penguasaan dan penggunaan ruang di atas tanah merupakan tindakan hukum menguasai ruang di atas tanah dengan batas-batas yang ditentukan dalam penataan ruang dan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.

---

ABSTRACT

---

Technological developments and the construction of buildings and infrastructure in urban areas have resulted in limited available space and land. This phenomenon explains the importance of systematic and comprehensive regulation of airspace. Airspace in the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 are referred as space which are above earth and water. Indonesian regulation on control and utilization of airspace has a close connection with land rights, where the authority to control and utilization of airspace comes from the State Ownership Rights which are regulated in Article 2 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960 and as a legal consequence of land rights as stipulated in Article 4 of the Agrarian Basic Law No. 5 of 1960. The implementation of control and utilization of airspace in Indonesia can be seen in the practice of elevated stations and elevated railroad tracks of the Jakarta MRT Infrastructure, Senen Multipurpose Bridge and Pondok Indah Mall Bridge which cross above infrastructure and/or public facilities in DKI Jakarta which are based on Building Construction Permits. This study analyzed national legislation and compared the regulations of airspace in Netherlands Law and Singapore Law by examining existing regulations and analyzes in the perspective of Indonesian Law. This study explains the need for regulation of a new land rights in the form of air space rights.

"

"Seiring dengan berkembangnya pembangunan di wilayah perkotaan yang menunjukkan bahwa pemanfaaatan tanah tidak hanya terbatas pada bidang tanah yang dikuasai, akan tetapi pemanfaatannya berkembang pada ruang bawah tanah, ruang atas tanah dan ruang perairan. Pemda DKI sendiri telah mengambil kebijakan untuk menggunakan ruang bawah tanah dalam rangka membangun sistem transportasi umum masal berupa kereta api bawah tanah (subway) yang rencananya akan dibangun mulai dari Blok M sampai Kota dan nantinya akan di kenal dengan nama Mass Rapid Transit (?MRT?) yang akan dibangun,dioperasikan,dikelola dan dirawat oleh BUMN berbentuk Perseroan yang saat ini telah didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 3 Tahun 2008 dan dikenal dengan nama PT.Mass Rapid Transit Jakarta .Sampai saat ini belum diterbitkan suatu Peraturan yang mengatur mengenai Hak Guna Ruang diatas maupun dibawah tanah, walaupun BPN saat ini sedang mempersiapkan Rancangan Undangundang Pertanahaan yang akan mengatur tentang kedua lembaga tersebut namun persiapannya masih dalam tahap dini.Selain hal-hal yang telah disebutkan diatas, terdapat permasalahan lain yang juga tak kalah pentingnya dalam pemanfaatan Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Guna Ruang di Atas Tanah adalah mengenai pembiayaan. Untuk mewujudkan potensi pembiayaan pembangunan dan menjamin penyaluran sehingga menjadi sumber pembiayaan yang riil, sebagian besar dananya diperoleh melalui kegiatan perkreditan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Peneliti akan menekankan penelitian pada penggunaan norma hukum tertulis yang terkait dan relevan dengan permasalahan, dengan didukung oleh wawancara kepada narasumber dan informan yang dimaksudkan untuk mengungkapkan fakta empiris yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

With growing development in the urban areas which indicate that land use is not limited to areas of land that was occupied, but today growing in the basement, ground and space over the air or water.Pemda DKI himself has taken a policy for use of underground space in order to build mass public transport system in the form of an underground railway (subway) and the production was built starting from Blok M to the city and would later be known as the Mass Rapid Transit ("MRT") and will be built, operated, managed and maintained by the State-owned Company in the form of a Limited Liabilty Company and has been established on the basis of ?Peraturan Daerah Provisnsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta No. 3 / 2008? and is known by the name of PT.Mass Rapid Transit Jakarta.Until today, the Government has not been published a rule that governing the rights To the space above and below ground, although the BPN is currently preparing a legislation that will set the institution about that issues but their preparation is still in early stages.In addition to the things we mentioned above, there are other issues that also is not less important in the utilization Rights of basement and the space above the ground is about financing. This research is the normative juridical research. Researchers will emphasize research on the use of legal norms of written related and relevant to the issue, with supported by interviews to tutor and informant who intended to reveal the empirical facts pertaining to this research."

"Kecerdasan Artifisial atau Artificial Intelligence (AI) merupakan teknologi yang memungkinkan mesin untuk menerima, mengolah, dan membuat keputusan berdasarkan data yang diterima. Kehadiran AI yang semakin menjamur di kehidupan masyarakat membuat pemerintah di berbagai negara berinisiatif untuk mengimplementasikan AI secara publik dengan mengeluarkan strategi AI nasional. Indonesia yang sudah mengeluarkan strategi AI nasional namun belum mengadopsi AI secara menyeluruh memiliki kesempatan untuk belajar dari negara lain agar adopsi AI di Indonesia berlangsung dengan efektif dan efisien. Penelitian ini berfokus untuk menemukan pelajaran atau hikmah yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam mengadopsi AI di ranah publik. Hal ini dicapai dengan meninjau aspek sosioteknis dalam implementasi AI dengan membandingkan kerangka kultur Hofstede, indeks kesiapan AI pemerintah 2022, dan survei menyangkut sikap publik dan perusahaan terhadap AI dari negara-negara pembanding. Aspek strategi juga diteliti dengan melihat strategi AI nasional di negara-negara pembanding dalam kerangka yang sama. Adapun negara-negara yang dilibatkan dalam penelitian ini adalah Singapura, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Indonesia. Hal pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang diperlukan untuk memahami strategi AI nasional. Setelah itu, dilakukan literature review dengan metode 3C+2S (compare, contrast, criticize, synthesize, summary) terhadap semua data untuk menentukan apakah kondisi sosial dan teknologi dipertimbangkan dalam strategi AI nasional dan menemukan kesamaan serta perbedaan dari seluruh aspek. Semua jawaban dari penelitian ini kemudian ditarik kesimpulan untuk menemukan poin-poin penting yang perlu diperhatikan dalam implementasi AI di Indonesia.Hasil dari penelitian adalah kerangka kerja untuk memahami strategi AI nasional yang secara umum terdiri dari kondisi saat ini, strategi yang digunakan, dan komunikasi strategi kepada pihak lain. Dengan meneliti strategi AI nasional di keenam negara menggunakan kerangka kerja yang telah dibuat, ditemukan bahwa aspek sosial masih jarang dipertimbangkan dalam strategi AI nasional dibandingkan dengan aspek teknologi. Penelitian ini juga menunjukkan walaupun Indonesia memiliki beberapa kemiripan secara budaya dengan negara lain, Indonesia mengalami ketertinggalan jauh dalam kesiapannya untuk mengadopsi AI khususnya dari sektor teknologi. Kesamaan lain terlihat pada bidang yang diprioritaskan dalam strategi dan kesediaan setiap negara untuk membentuk ekosistem yang dapat mendukung perkembangan AI di negaranya masing-masing.Temuan dari penelitian ini mencakup beberapa poin, yaitu: penyatuan langkah strategis, berfokus untuk menyelesaikan permasalahan mendasar, dan penekanan pada pengembangan manusia.

---

Artificial Intelligence (AI) is technology that enables machine to accept, process, and make decisions based on data given. As AI becomes ubiquitous in the society, governments in multiple countries plan to implement AI in public sector through National AI Strategy. Indonesia as a country that hasn't fully adopt AI still has the chance to learn from other countries so that AI implementation in Indonesia's public sector could be done in an effective and efficient manner.

This study focuses on finding lesson learned that could be used by Indonesia in adopting AI in public. This study was done through reviewing sociotechnical aspect in AI implementation by comparing Hofstede's cultural framework, Government AI Readiness Index 2022, and surveys related to public and companies' attitude towards AI from compared countries. Strategy aspect is also studied by looking at national AI strategies in compared countries through the same lens. Countries that are involved in this study are Singapore, Malaysia, Japan, South Korea, Australia, and Indonesia.

The first step from this study is to identify aspects needed to understand national AI strategy. Afterwards, literature review with 3C+2S method (compare, contrast, criticize, synthesize, summary) is conducted to all data to determine whether social and technological condition is considered in national AI strategy and found similarities and differences from all aspects. All answers from the study then summarized to identify important points for AI implementation in Indonesia.

The result from this study is a newly created framework to understand national AI strategies that generally consists current condition, strategy used, and strategy communication to other parties. By using the framework to compare national AI strategies in six countries, it is found that social aspect is still rarely considered in national AI strategy comparing to the technology aspect.

This study also shows that despite the similarities in culture between Indonesia and other countries, Indonesia is lagging far behind in its readiness to adopt AI especially technology-wise. Other similarities are seen at national priorities in the strategy and each countries' willingness to build an ecosystem that supports AI development in their respective countries.

Findings from this study covers points as follows: strategic steps unity, focus to solve the root problems, and emphasis on human development."

"Skripsi ini membahas mengenai asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap hak pemilik permukaan tanah yang juga dilihat dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia saat ini belum ada peraturan yang mengatur khusus dan sebagai akibat dari berlakunya asas pemisahan horizontal maka dimungkinkan adanya pembedaan kepemilikan antara permukaan tanah dengan ruang di bawah tanahnya, dengan tidak merugikan hak pemilik permukaan tanah karena apabila hal tersebut dilakukan maka akan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the horizontal separation principle in the use of the space beneath The Earth’s Surface in Indonesia and its influence on the owner of the surface rights of the land, which is also seen from the consideration of the Supreme Court Decision relating to this. The method used is juridicial normative. The result of this research is by this time, the use of the beneath The Earth’s Surface in Indonesia has no specific regulations and as a result of the horizontal separation principle of makes it possible if the ownership between the surface of the land with space under the ground be divided, with no prejudice to the surface of the land owner’s right as if it made it will be included in the tort."

"Semenjak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, muncul ketentuan-ketentuan baru yang belum diatur sebelumnya. Salah satu ketentuan baru tersebut adalah mengenai hak atas tanah pada ruang atas dan ruang bawah tanah. Tesis ini akan membahas mengenai bagaimana implementasi dari ketentuan baru tersebut dan bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap ketentuan baru tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan baru ini masih belum dapat diimplementasikan secara sempurna karena masih diperlukan penyesuaian peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan juga Notaris dan PPAT memiliki peran yang penting berkaitan dengan hak atas tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah namun beberapa peraturan saat ini masih belum memadai sehingga diperlukan perubahan peraturan.

---

Ever since the promulgation of the Law Number 11 of 2020 regarding Job Creation, there are new provisions that have never regulated before. One of the new provisions regarding land rights on underground space and overground space. This thesis is about how those new regulations can be implemented and how the notary and the official certifier of title deeds involved and what is their responsibilities. This research conducted using the normative method. Based on the result of this research, the new provisions regarding land rights on underground space and overground space for the time being can’t be properly implemented. If the new provisions about to be implemented, there are a few regulations that needed to be amended. The regulations concerning Notary and Official certifier of title deeds also needed to be amended to accommodate the new provisions regarding underground space and overground space"

"[Penggunaan ruang bawah tanah sebagai alternatif akibat terbatasnya tanah di kota-kota besar. Penelitian secara yuridis normatif, yang bersifat eksplanatoris, dengan analisis kualitatif. Pemanfaatan ruang bawah tanah untuk keperluan usaha di bawah Terminal Blok M menurut Hukum Tanah Nasional serta pemberian hak atas penggunaan ruang bawah tanah oleh PT Langgeng Ayomlestari kepada pihak lain. Hukum Tanah Nasional tidak mengatur secara tegas mengenai penguasaanruang bawah di tanah yang berdimensi tiga, sehingga pemberian ruang-ruang di bawah tanah Hak Pengelolaan untuk keperluan usaha tidak tepat. Dibutuhkan suatu lembaga hak baru yaitu Hak Guna Ruang Bawah Tanah dan Hak Milik atas Satuan Rumah Susun;The use of underground space as an alternative due to limited ground in large cities. This is the normative judicial research, eksplanatoris, and dataanalysis in qualitative. The utilization of underground space under the Blok M Terminal for the commercial use reviewed based on National Land Law, and the granting of the using underground space rights by Limited Liability Company Langgeng Ayomlestari to other parties. National Land Law does not regulate about the use of underground specifically, which is three dimensional so that the granting of the using underground below Hak Pengelolaan land for commercial use is inappropriate. Need specifically regulation to use basement, The use of underground space as an alternative due to limited ground inlarge cities. This is the normative judicial research, eksplanatoris, and dataanalysis in qualitative. The utilization of underground space under the Blok MTerminal for the commercial use reviewed based on National Land Law, and thegranting of the using underground space rights by Limitesd Liability CompanyLanggeng Ayomlestari to other parties. National Land Law does not regulateabout the use of underground specifically, which is three dimensional so that thegranting of the using underground below Hak Pengelolaan land for commercialuse is inappropriate. Need specifically regulation to use basement]"