Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, Merger menjadi hal yang sangat umum dilakukan dalam kegiatan bisnis. Transaksi Merger menjadi sangat populer bagi para pelaku usaha yang ingin berlomba mengembangkan usahanya serta berupaya memenangkan persaingan. Agar dalam transaksi Merger ini tidak menimbulkan ketentuan-ketentuan yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, maka diatur mengenai ketentuan pemberitahuan Merger dan Batasan Nilai Merger sebagai kriteria suatu transaksi Merger harus diberitahu kepada Komisi. Dalam membahas mengenai kontrol Merger khususnya mengenai sistem notifikasi Merger terdapat perbedaan pengaturan di Indonesia dan jurisdiksi lain seperti di Singapura, Amerika Serikat dan Uni Eropa. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan dapat disimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini menggunakan sistem notifikasi post-Merger sedangkan pada jurisdiksi lain umumnya sudah menerapkan sistem notifikasi pre-Merger yang dianggap lebih efektif dalam hal pencegahan pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha. Serta ketentuan Batasan Nilai (threshold) di Indonesia yang didasarkan atas nilai aset atau nilai penjualan serta belum memisahkan ketentuan bagi Merger lokal dan Merger asing.

---

Along with the global economic growth, Merger has become a very common thing to do in business activities. Merger transaction becomes very popular for a company who want to compete to develop their business and try to win the competition. In order for the merger transaction does not infringe the prohibited rules in the Competition Act, there are rules for a Merger parties to notified their transaction that has reach the jurisdition threshold to the Commission. In discussing the merger control in particular regarding the merger notification system there are different regulations in Indonesia and other jurisdiction such as in Singapore, the United States and the European Union. In this study, the main issues are answered through the normative analysis method, and it can be concluded that Indonesia currently use the post-merger notification system, while other jurisdiction generally has implemented a pre-merger notification system that are considered more effective in preventing infringement of the Competition Act. And also about the threshold regulations in Indonesia that based on the value of the asset or the value of sales (turnover) and not separate the threshold merger regulation for local Merger and foreign Merger."

"Spektrum frekuensi radio mempunyai peran strategis bagi pertumbuhan ekonomi suatu bangsa sehingga harus diatur sehingga tidak menyebabkan gangguan yang dapat merugikan. Indonesia menjadi pasar industri telekomunikasi yang menjanjikan bagi pelaku usahanya. Dalam hal adanya merger antar perusahaan penyelenggara telekomunikasi, perlu dilakukan pengalihan IPSFR ke perusahaan hasil merger. Namun perbedaan jenis izin yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dengan Peraturan Menteri menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usahanya. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah bagaimana pengaturan mengenai IPSFR dan merger perusahaan penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia, dan apakah pengalihan IPSFR ke perusahaan hasil merger dapat dilakukan berdasarkan peraturan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

---

Radio spectrum frequency has becoming strategic role upon state economic growth and therefore has to be regulated to prevent harmful interference. Indonesia has a promising telecommunication industry market for businesses. When merger between telecommunication operator companies takes place, it is deemed necessary to be followed by transfer of radio spectrum frequency license to the absorbing company. However, the distinction of the radio spectrum frequency license regulation between Goverment Regulation with Minister Regulation raises legal uncertainty. Two main issues which will be discussed are: how the radio spectrum frequency license and telecommunication operator companies are regulated in Indonesia; and the possibility of radio spectrum frequency license being transferred to absorbing company based on Indonesian Law. This research is a normative legal research which is conducted by using literature study and interview."

"Tesis ini membahas mengenai Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2009 tentang Pra notifikasi Penggabungan, Peleburan, yang kemudian dibandingkan dengan pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, dan menjadi jalan keluar bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas, namun merger juga dapat berdampak negatif dan mengurangi persaingan apabila merger mengakibatkan perusahaan mempunyai market power dan menimbulkan kesulitan bagi pelaku usaha yang baru untuk masuk ke pasar bersangkutan. Untuk mengurangi dampak negatif merger, diperlukan suatu pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah merger yang dilakukan berdampak negatif terhadap persaingan usaha atau tidak. Oleh karena itu permasalahan yang dibahas dalam tesis ini yaitu bagaimana pengaturan merger dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha, bagaimana pedoman merger di Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana perbandingan pedoman merger di Indonesia dengan Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang, serta bagaimana analisa terhadap ketentuan Pra notifikasi dalam Perkom Nomor 1 Tahun 2009. Sebagaimana diketahui Pra notifikasi merupakan notifikasi yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada lembaga persaingan sebelum merger dilaksanakan. Mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem Pra notifikasi karena dianggap lebih efektif mencegah terjadinya transaksi merger yang dapat berdampak negatif terhadap persaingan usaha. Pra notifikasi berdasarkan Perkom Nomor 1 Tahun 2009 bersifat sukarela, dan untuk melakukan Pra notifikasi maka harus memenuhi syarat yaitu memenuhi definisi merger, dan memenuhi notification threshold.

---

This thesis criticize guideline constitutes an inseparable part of Commission Regulation Number 1 Year 2009 on Merger, Consolidation and/or Acquisition Pre Notification., and which compared to guidance of merger in United State, Uni Europe, and Japan. Merger became one of the business strategies, but merger also may potentially harm and lessening competition if merger make company have market power and reject or impede certain other business actors from conducting the same business activities in the relevant market. Merger need a guidelines to reduce the negative impact.

Therefore the problem which is discussed in this thesis that how guidance of merger in United States, Uni Europe, anda Japan, and how comparison of guidance of merger in Indonesia with United States, Uni Europe, anda Japan, and how analysis of Commission Regulation Number 1 Year 2009. Pre notification is a voluntary notification given by bussiness actor to commission on a proposed merger. Majority of nations in the world use Pre notification system becaus more effective to prevent the negative impact of merger. Pre notification in Commission Regulation Number 1 Year 2009 is voluntary , and Pre notification should be fullfilled the essence of merger and notification threshold."

"Skripsi ini menganalisis dampak salah satu praktek persaingan tidak sehat yang diatur di dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Mengacu pada Pasal 14, praktek yang dikaji di dalam skripsi ini adalah integrasi vertikal. Integrasi vertikal sebenarnya mempunyai efek anti persaingan dan juga efek pro persaingan. Namun begitu, integrasi vertikal erat kaitannya dengan efek anti persaingan. Skripsi ini mengangkat kasus integrasi vertikal yang terjadi pada tahun 2010, melalui merger vertikal antara dua perusahaan Petrokimia raksasa, yaitu PT. Chandra Asri dan PT. Tri Polyta Indonesia, sebagai dasar analisis dampak integrasi vertikal terhadap persaingan pada pasar Petrokimia hulu dan hilir di Indonesia. Sebagai pelengkap analisis, indikasi integrasi vertikal menurut ilmu ekonomi industri dapat diidentifikasi dengan menggunakan metode penghitungan Concentration Ratio (CR) dan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Hasil analisis menggambarkan bahwa integrasi vertikal tidak berdampak anti persaingan pada industri Petrokimia di Indonesia.

---

This thesis analyses the effect of uncompetitive business practice stipulated in Law No 9 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practice and Unhealthy Business Competition. Referring to Article 14, the practice analyzed here is the vertical integration. Vertical integration may actually produce anti-competitive effect and pro-competitive effect. Vertical integration however is closely related to anti-competitive effect. This thesis discusses the vertical integration case in 2010 which was the merger between two giant Petrochemical companies, i.e. PT Chandra Asri and PT Tri Polyta Indonesia, as the basis for the analysis on the effect of vertical integration on the market competition in downstream and upstream of Petrochemical industries in Indonesia. As addition to the analysis, the indication of vertical integration based on industrial economics theory may be identified by using Concentration Ratio (CR) and Herfindahl Hirschman Index (HHI). The result shows that the vertical integration has no anti-competitive effect to Petrochemical industry in Indonesia. "

"Skripsi ini membahas atas seberapa besar perubahan yang dapat ditimbulkan oleh merger dan akuisisi terhadap performa keuangan perusahaan publik yang terdaftar di Indonesia Stock Exchange untuk periode 2005 2012. Pada penelitian ini ditemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada Total Asset Turnover TATO Return On Assets ROA Return On Equity ROE dan Operating Profit Margin OPM. Satu satunya rasio yang mengalami perubahan secara signifikan adalah Quick Ratio yang mana mengalami perubahan yang signifikan pada saat membandingkan rasio dua tahun sebelum dan satu tahun sesudah melakukan merger dan akuisisi dan juga pada saat membandingkan rasio pada saat dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah merger dan akuisisi Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan merger dan akuisisi tidak memberikan perbedaan yang berarti bagi TATO ROA ROE dan OPM namun memberikan perbedaan yang signifikan untuk Quick Ratio

---

This thesis discusses on how big changes can be brought about by mergers and acquisitions on the financial performance of public companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2005-2012. This study found that there was no significant difference in the Total Asset Turnover TATO Return on Assets ROA Return on Equity ROE and Operating Profit Margin OPM The only ratio that changes significantly is the Quick Ratio which underwent a significant change when comparing the ratio of the two years before and one year after the merger and acquisition and also when comparing the ratio during the two years before and two years after merger and acquisitions. The study concluded that the merger and acquisition activity does not give a significant difference for the TATO ROA ROE and OPM however a significant difference to the Quick Ratio."

"ABSTRAKMerger dan akuisisi merupakan topik yang msnarik untuk dibahas karena bisa berdampak baik, positif untuk kepentingan umum dan dapat juga dipakai untuk tujuan-tujuan yang tidak baik, negatif dan berdampak merugikan kepentingan orang banyak. Penulis dalam penelitian ini membahas segi positif dari merger dan akuisisi yaitu masalah "sinergis" yang secara spesifik ditinjau dari kepentingan pemegang saham (pemilik) dan kepentingan mana.jemen. Efek sinergi tersebut terjadi apabila ada peningkatan return saham dan profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dibandingkan dengan sebelum merger/akuisisi, Berta profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi lebih besar daripada profitabilitas perusahaans pesaing.Penelitian-penelitian sebelumnya di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara return saham setelah merger/akuisisi dengan return saham sebelum merger/akuisisi. Hal yang sama juga terjadi jika yang diperbandingkan adalah tingkat profitabilitas perusahaan sebelum dan setelah merger/akuisisi. Bahkan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi lebih buruk daripada sebelum merger/akuisisi. Demikian pula halnya apabila yang diperbandingkan adalah profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dengan profitabilitas perusahaan pesaing. Hasilnya menyatakan bahwa: walaupun tingkat profitabilitas perusahaan-perusahaan yang diteliti sedikit lebih besar daripada tingkat profitabilitas perusahaan pesaing, tetapi perbedaannya secara statistik tidak signifikan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan return saham setelah merger/akuisisi dengan return saham sebelum merger/akuisisi, perbedaan profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dengan profitabilitas pesaing, dan perbedaan profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi dengan profitabilitas sebelum merger/akuisisi.Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan penelitian terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan merger/akuisisi dalam kurun waktu tahun 1990 sampai dengan tahun 1992. Perusahaan yang diteliti adalah perusahaan induk raja (perusahaan yang melakukan akuisisi) dan perusahaan-perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang sudah go public. Ada delapan belas perusahaan yang menjadi subyek penelitian ini. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis uji beda dua rata-rata. Pengujian ini dilakukan dengan perangkat software Microstat Copyright (C) 1984 by Ecosoft Incorporated pada taraf signifikasi 1%, 5%, dan 10%.Hasil.penelitiannya secara umum dinyatakan sebagai berikut: Merger dan akuisisi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang diteliti belum dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan manajemen ditinjau dari segi return saham dan profitability perusahaan. Bahkan, secara keseluruhan rata-rata tingkat profitabilitas perusahaan setelah merger/akuisisi lebih buruk daripada tingkat profitabilitas sebelum merger/akuisisi."

"Dalam dunia global yang serba cepat, persaingan bisnis semakin meningkat dari sebelumnya, selanjutnya dengan munculnya itu, kekhawatiran persaingan tidak sehat menang. Oleh karena itu, kasus-kasus pengendalian merger juga meningkat, dan akibatnya perusahaan perlu memberi tahu otoritas persaingan negaranya, proses notifikasi berbeda-beda di setiap negara. Di Indonesia, proses notifikasi diatur secara ketat. Terbukti dengan kasus Dugaan Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham PT Nabati Agro Subur oleh PT Lestari Gemilang Intisawit. Sementara itu, di belahan dunia lain, seperti Inggris Raya, memiliki proses notifikasi yang lebih permisif yang dibuktikan dengan kasus selesainya akuisisi Smartbox Assistive Technology Limited dan Sensory Software International Limited oleh Tobii AB. Makalah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan persamaan regulasi dalam mendekati proses notifikasi kasus merger baik di Inggris maupun di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yang dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam tulisan ini, undang-undang yang dianalisis terutama UU No.5 Tahun 1999 dan PP No.57 Tahun 2010.

---

In a fast-paced global world, business competition are growing more than ever, henceforth with the rise of it, unfair competition concerns prevailed. Therefore, merger control cases correspondingly rises, and companies consequently needs to notify its country’s competition authority, the notification process varies by country. In Indonesia, the notification process is strictly regulated. It is proven by the case of Alleged Delay in Notification of Takeover of PT Nabati Agro Subur Shares by PT Lestari Gemilang Intisawit. Meanwhile, in other parts of the globe, such as the United Kingdom, has a more permissive notification process proven by the case of completed acquisition by Tobii AB of Smartbox Assistive Technology Limited and Sensory Software International Limited. This research paper aims to acknowledge and analyse its differences and regulatory similarities in approaching the notification process of merger cases in both the United Kingdom and Indonesia. The research method that is used is the juridical normative method, which is done with laws and regulations approach, conceptual approach, and cases approach. In this paper, the laws that are analysed is mainly law No.5 Year 1999 and the Government Regulation No.57 Year 2010."

"Sejak tanggal 1 April 1994 yang lalu, bangsa Indonesia mulai memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJP II), dan sekaligus juga menandakan telah selesainya Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJP I), yang berlangsung selama duapuluh lima tahun terakhir ini, yaitu dimulai sejak tanggal 1 April 1969 sampai dengan tanggal 31 Maret 1994. Meskipun di sana-sini masih ditemui kekurangan-kekurangan selama PJP I. namun secara luas diakui, bahwa pelaksanaan PJP telah berhasil mengatasi berbagai masalah mendasar di bidang perekonomian, dan secara nyata telah berhasil meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat, serta tentunya pula mampu menciptakan landasan struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang bagi pelaksanaan tahap pembangunan berikutnya. Masalah rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingginya laju inflasi pada awal Orde Baru, telah berhasil diatasi selama pelaksanaan PJP I, di mana selama duapuluh tahun terakhir ini tingkat pertumbuhan ekonomi nasional mampu ditingkatkan sampai rata-rata 6,8 persen per tahun, sementara laju inflasi dapat ditekan dari rata-rata 17,2 persen per tahun pada dasawarsa tahun 70'an menjadi rata-rata 8,7 persen per tahun pada dasawarsa tahun 80'an. Menurunnya jumlah penduduk miskin dari 70 juta orang atau 60 persen dari total penduduk Indonesia pada tahun 1970 menjadi 27,2 juta orang atau 15,1 persen dari total penduduk pada tahun 1990, merupakan bukti keberhasilan PJP I di dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Struktur ekonomi yang kokoh dan seimbang yang berhasil diciptakan selama PJP I dapat dilihat dari semakin meningkatnya peranan sektor industri sejalan dengan semakin kokohnya sektor pertanian. Tercapainya swasembada beras pada tahun 1984 dan dapat torus dipertahankan sampai kini, berlangsung beriringan dengan semakin meningkatnya sumbangan sektor industri di dalam ekspor nonmigas."

"Dalam keadaan perekonomian global yang penuh daya saing seperti sekarang ini, diperlukan struktur perbankan yang sehat dan kuat agar bank lokal dapat bersaing dengan bank-bank asing. Penguatan struktur tersebut salah satunya dapat dicapai melalui konsolidasi perbankan. Sebagai stimulus agar bank-bank lokal terdorong untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan inisiatif dari bank itu sendiri, tanpa permintaan dari pihak otoritas, Otoritas Jasa Keuangan memberikan kemudahan-kemudahan berupa insentif bagi bank yang melakukan merger. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang merger dan bentuk-bentuk insentif dalam rangka konsolidasi perbankan, diserati studi kasus merger Bank Woori Indonesia dan Bank Saudara. Adapun pada merger tersebut insentif dalam rangka konsolidasi perbankan tidak digunakan oleh pihak bank, sebab keadaan bank telah sehat dan prima. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan. Sumber penelitian meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Untuk pengumpulan data digunakan studi dokumen yang kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

---

In this current global economic situation where competitiveness is very high, a strong as well as a healthy banking structure are required so that local banks can compete with foreign banks. One of the way to strengthen the bank structure can be achieved through the banking consolidation. As a stimulus in order to encourgae local banks to take a merger or consolidation action by their own initiative, without being asked by the authority, the Financial Services Authority (FSA) provided several incentives. This thesis will discuss further about the regulation governing merger and the regulation governing incentives on banking consolidation, along with a study case on the merger between Bank Woori Indonesia and Bank Saudara. In this merger, the incentives on banking consolidation were not used because the banks were already in a healthy and prime state. The type of this research is a normative juridical research with library research approach. Research sources include primary legal materials, secondary, and tertiary. For the data collection, this research uses the study document method which later anlyzed using qualitative methods."

"

Skripsi ini menganalisis tentang kontrol merger di Indonesia berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 3 Tahun 2023, khususnya terhadap kekosongan hukum pada mekanisme pembatalan transaksi merger dan upaya KPPU untuk menanganinya. Skripsi ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan yuridis normatif. Merger dapat mempengaruhi persaingan usaha dalam suatu pasar sehingga berdasarkan Pasal 28 UU No. 5 Tahun 1999, merger dilarang apabila menimbulkan praktik anti persaingan. Karena hal ini, kontrol merger menjadi persoalan yang penting. Berdasarkan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999, Indonesia menganut sistem post merger notification dengan kontrol merger yang diawasi oleh KPPU. Sehingga skripsi ini membahas kontrol merger berdasarkan peraturan terbaru saat ini, yaitu Peraturan KPPU Nomor 3 Tahun 2023. Terhadap transaksi merger yang dapat menimbulkan monopoli dan praktik persaingan usaha tidak sehat, Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 memberi kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa denda dan/atau penetapan pembatalan meger. Hingga saat ini, tidak ada mekanisme pembatalan merger dan prosedur pengembalian ke keadaan semula sehingga adanya ketidakpastian dan kekosongan hukum. Oleh karena itu, skripsi ini menganalisis kekosongan hukum pada penetapan pembatalan merger dan upaya KPPU dalam mengatasinya.

---

This thesis analyses merger control in Indonesia based on the Regulation of the Indonesian Competition Commission's (KPPU) Number 3 of 2023, especially on the legal void in the mechanism of cancellation of merger transactions and KPPU's efforts to handle it. This thesis is written using doctrinal research method with normative juridical approach. Mergers can affect business competition in a market so that based on Article 28 of Law Number 5 of 1999, mergers are prohibited if they lead to anti-competitive practices. Because of this, merger control becomes an important issue. Based on Article 29 of Law Number 5 of 1999, Indonesia adopts a post merger notification system with merger control supervised by KPPU. Therefore, this thesis discusses merger control based on the current latest regulation, namely KPPU Regulation Number 3 of 2023. For merger transactions that may lead to monopoly and unfair business competition practices, Article 47 of Law No. 5 of 1999 gives KPPU the authority to impose administrative sanctions in the form of fines and/or stipulation of merger cancellation. Until now, there is no mechanism for cancelling mergers and procedures for returning to the original state, resulting in uncertainty and legal void. Therefore, this thesis analyses the legal void in the stipulation of merger cancellation and KPPU's efforts in overcoming it.

"