Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKComfort women merupakan para wanita yang dipaksa untuk menjadi budak seks untuk tentara Jepang pada masa Perang Dunia II. Mayoritas dari comfort women adalah wanita Korea, sehingga perlakuan kejam Jepang terhadap comfort women meninggalkan luka mendalam pada masyarakat Korea. Jepang terus menerus melakukan historical revisionism dalam bentuk penyangkalan dan pengubahan sejarah untuk keterlibatannya dalam perekrutan comfort women. Hal ini menimbulkan kemarahan pada masyarakat Korea Selatan dan membuat hubungan Jepang dengan Korea Selatan menjadi tegang. Penelitian ini akan membahas tentang historical revisionism pada isu comfort women di Jepang serta menganalisis pengaruh historical revisionism dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan.

---

ABSTRACTComfort women are women that are forced to sexual slavery for the Japanese soldiers during World War II. The majority of these women were Korean women. Japan has been doing historical revisionism in the form of denying and changing the facts of history to cover up its involvement in the forced recruitment of comfort women. This movement evokes the anger of the South Koreans and put a strain on Japan-South Korean relations. This research aims to explain historical revisionism in Japan as well as its impact on Japan and South Korea relations."

"Hubungan antara Jepang dan Republik Korea setelah Perang Dunia kedua banyak mengalami pasang surut. Setelah nota diplomatik kedua negara ditandatangani pada tahun 1965, 35 tahun kolonisasi Korea oleh Jepang selalu menjadi isu utama dalam setiap kerja sama kedua negara. Setelah Perang dunia kedua, Jepang dan Republik Korea berada pada blok Amerika Serikat. Jepang mampu keluar dari krisis akibat tidak adanya friksi dalam negeri. Sedangkan Republik Korea, lahir akibat konflik internal, yakni Perang Korea di tahun 1950-1953. Dalam bidang ekonomi, hubungan kedua negara lebih banyak diwamai gambaran pasang. Jepang membantu Republik Korea melalui IMF, memberi ODA, membantu modemisasi Republik Korea mela1ui keijasama teknik, serta membantu dunia usaha Re_publik Korea melalui PenanamanModal Asing (PMA). Sedangkan dalam bidang politik, kcrjasarna kedua negara lebih banyak diwamai oleh gambaran surut. Berbagai isu seperti, sengketa pulau Takeshima (Dokto, dalam bahasa Korea), kunjungan petinggi Jepang ke kuil Yasukuni, dan jugun ianfu mcrupakan sumber pemicu bagi buruknya hubungan kedua negara . • Jepang dan Republik Korea adalah dua negara yang bertetangga. Karena bertetangga, hubungan kedua negara seharusnya baik. Untuk dapat menjalin hubungan baik ini, kedua negara tidak saja harus berhubungan antar pemerintah, tapi juga harus an tar rakyat kedua negara.

---

The relationship between Japan and the Republic of Korea after the Second World War had many ups and downs. After the diplomatic notes of both countries were signed in 1965, 35 years of Korea's colonization by Japan has always been a major issue in any cooperation between_thc two countries. After the second world war, Japan and the Republic of Korea were in block the United States. Japan was able to get out of the crisis due to the lack of domestic friction. While the Republic ofKorea, born due to internal conflict, namely the Korean War in 1950- 1953. In the economic field, the relationship between the two countries is more colored by the tide picture. Japan assisted Republic of Kor_ea. through IM,F, gave ODA, assisted modernization of Republic of Korea through technical cooperation, and assisted business world Republic of Korea through Foreign Investment. While in the political field, cooperation between the two countries is mostly colored by the receding picture. Issues such as the Takeshima islaud dispute (Dokto, in Korean), Japanese high-rar~l(ing visits to the rasukuni shrine, and jugun ianfu are a source of trigger for bad relations between the two countries. Japan and the Republic of Korea are two neighboring countries. Because neighbors, relations between the two countries should be good. To be able to establish this good relationship, the two countries must not only intergovernmental relations, but also must be between the pecple of both countries."

"ABSTRAKDinamika hubungan Korea Selatan dan Jepang selama ini mengalami fluktuasi. Meskipun terdapat banyak faktor yang mendorong kerja sama seperti ancaman bersama, aliansi dan interdependensi ekonomi, namun hubungan Korea Selatan dan Jepang hingga saat ini tetap diwarnai konflik yang disebabkan oleh isu historis. Melalui kajian literatur dengan kronologi waktu, penulis menganalisis faktor pendorong baik kerja sama maupun konflik serta pola yang terjadi dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang dalam rentang waktu 1965-2015. Kajian literatur ini terbagi menjadi tiga periode yaitu Periode Normalisasi 1965-2000 , Periode Kemerosostan 2001-2007 , dan Periode Relatif Stabil 2008-2015 . Berdasarkan hasil analisis kajian literatur, TKA ini berargumen bahwa interdependensi ekonomi merupakan faktor pendorong utama kerja sama dan isu historis merupakan faktor pendorong utama konflik. Penemuan ini diharapkan dapat membantu akademisi dan pembuat kebijakan memahami pola kerja sama dan konflik dalam hubungan Korea Selatan dan Jepang serta dijadikan rujukan untuk perbaikan hubungan kedua negara di masa depan.

---

ABSTRACTThe relations between South Korea and Japan has been fluctuating throughout the years. Although there are many factors that support cooperation such as common threats, alliances, and economic interdependence, the relations between South Korea and Japan until now are still marked by conflict caused by historical issues. Through a literature review with chronological mapping, this writing aims to analyze the factors driving both cooperation and conflict and the patterns that occurred in relations between South Korea and Japan in the period 1965 2015. This literature review is divided into three periods, Normalisation Period 1965 2000 , Downfall Period 2001 2007 , and Relatively Stable Period 2008 2015 . Based on the literature review, this final thesis argues that economic interdependence is a key driver of cooperation and historical issues are the key driver of conflict. The present findings might be useful for academics and policymakers to understand the pattern of cooperation and conflict in relations between South Korea and Japan and to serve as a reference for improving relations between the two countries in the future."

"Perkembangan teknologi informasi yang cepat membawa perubahan di hampir semua bidang kehidupan manusia, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, termasuk bidang hukum. Keterkaitan antara perkembangan teknologi informasi dengan hukum melahirkan berbagai macam peristiwa baru yang berkaitan hukum dan penggunaan dunia siber. Salah satunya terkait dengan perlindungan hukum atas informasi yang merugikan seseorang di dunia internet berupa penghapusan informasi. Hal ini dikenal dengan istilah hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten). Penelitian ini fokus membahas perbandingan pengaturan dan mekanisme penerapan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Indonesia dengan beberapa negara di Asia Pasifik seperti Australia, Jepang dan Korea Selatan. Dengan melakukan perbandingan hukum, maka akan dapat melihat perbedaan dan mengambil pelajaran dari berbagai negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pengaturan Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) di Uni Eropa, Australia, Jepang dan Korea Selatan diatur dalam Peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan data / informasi pribadi, sementara Indonesia muncul dan diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Implementasi Hak untuk dilupakan (Right to be Forgotten) dalam General Data Protection Regulation hanya mewajibkan pengontrol data, karena dalam GDPR memisahkan pengontrol dan pemproses data. Sementara Australia, Jepang, Korea Selatan dan Indonesia tidak membedakan antara pengontrol dan pemproses data. Setiap negara membentuk komisi independen untuk melindungi data pribadi dan membantu penyelesaian sengketa data pribadi.

---

The development of information technology that brings changes in all fields of humanity, ranging from economics, social, education, including the legal field. The link between the development of information technology and the law produces a variety of new types relating to law and the use of cyberspace. One of the cyber laws is related to legal protection for information that is detrimental to someone in the internet world is the removal of information. This is known as the Right to be Forgotten. This research focuses on discussing the regulation and implementation of the Right to be Forgotten in Indonesia with several countries in the Asia Pacific such as Australia, Japan and South Korea. By making legal comparisons will be able to see differences and take lessons from various countries. This study uses a normative juridical research method. Regulation of Rights to be Forgotten in the European Union, Australia, Japan and South Korea be regulated in legislation in the sector of personal data/information protection, while Indonesia is emerge and regulated in the Law on Information and Electronic Transactions. Implementation of the Right to be Forgotten in the General Data Protection Regulation only requires data controllers, because in the GDPR the data controller and processors are prepared. While Australia, Japan, South Korea and Indonesia do not distinguish between process controllers and data processing. Each country establishes independent data commission to protect personal data and help resolve personal data."

"Sepak bola adalah salah satu olahraga paling populer di dunia saat ini. Di Asia, Korea Selatan dikenal sebagai salah satu kekuatan sepak bola yang terbaik. Perkembangan sepak bola di Korea Selatan hingga sekarang berkaitan erat dengan satu hal, yaitu nasionalisme. Dengan latar belakang sejarah terjajah oleh Jepang, nasionalisme menjadi kekuatan dalam sepak bola di Korea Selatan. Sepak bola menjadi alat perjuangan bagi masyarakat Korea Selatan saat masa penjajahan Jepang, menang melawan Jepang di atas lapangan hijau akan membangkitkan jati diri bangsa dan semangat nasionalisme saat itu. Hingga saat ini, Korea Selatan menganggap Jepang adalah rival yang harus dikalahkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa sejarah yang melatarbelakangi tumbuhnya nasionalisme rakyat Korea Selatan khususnya dalam rivalitas sepak bola dengan Jepang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis dan pendekatan secara diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan rivalitas Korea Selatan dengan Jepang di atas lapangan hijau. Dari penelitian ini dapat ditemukan bahwa rivalitas dengan Jepang dalam sepak bola telah menciptakan tren nasionalisme di Korea Selatan. Pertandingan sepak bola melawan Jepang adalah pertandingan yang mempertaruhkan harga diri bangsa sehingga harus dimenangkan.Football is currently one of the most popular types of sports in the world. In Asia, South Korean football is renowned as one of the best. The development of South Korean football until now is strongly related to its nationality. With the historical background of Japanese colonialization, nationalism became the strength in South Korean football. Football was used as a means of fight during the Japanese colonialization period, and winning against Japan on the football field would spurt the nation`s pride and the spirit of nationalism. Until now, South Korea views Japan as a rival to be defeated. The purpose of this research is to analyze history that lies behind the growth of the nationalism of the people in South Korea, especially in the rivalry of football with Japan. From this investigation, it is found that the football rivalry with Japan created a nationalism trend in South Korean society. Football matches against Japan serves as matches of pride thus needed to be won over."

"ABSTRAKDalam tesis ini membahas strategi kompetitf yang dilakukan pemerintah Jepang dan Korea Selatan dalam menjual dan mempromosikan industri kreatif mereka secara global, khususnya di pasar Asia Tenggara. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yakni, menganalisis strategi kompetisi bisnis Jepang dan Korea yang dilakukan kedua pemerintah di wilayah Asia Tenggara. Untuk melihat strategi kompetisi yang dilakukan kedua negara, penelitian ini menganalisis keunggulan kompetitif dari produk-produk budaya dan konten Jepang dan Korea Selatan dalam balutan istilah industri kreatif. Kemudian, demi menganalisis strategi kompetisi yang dilakukan pemerintah, penelitian ini juga memetakan industri kreatif Jepang dan Korea di wilayah Asia Tenggara. Penelitian ini juga akan melihat bagaimana penjualan produk-produk industri kreatif dan promosi yang dilakukan kedua negara di wilayah Asia Tenggara. Dalam penelitian ini akan menggunakan kerangka berpikir Porter tentang National Competitive Advantage mengenai keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh negara. Metode yang digunakan adalah proses induktif, karena jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan Jepang dan Korea Selatan menggunakan industri konten mereka sebagai strategi kompetitif industri kreatif mereka. Jepang menggunakan manga sementara strategi media-mix dan Korea Selatan menggunakan selebrity power dari para artis yang terkenal melalui drama televisi dan K-pop. Dari semua hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa industri kreatif tidak hanya digunakan sebagai alat diplomasi budaya dalam konteks soft power Jepang, namun pada saat yang bersamaan digunakan juga sebagai alat diplomasi ekonomi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the competitive strategies undertaken by the governments of Japan and South Korea in selling and promoting their creative industries globally, particularly in Southeast Asian markets. This study has two objectives, namely, to analyze the Japanese and Korean business competition strategy by both governments in Southeast Asia region. To examine the competition strategies undertaken by both countries, this study analyzes the competitive advantages of Japanese and South Korean cultural and content products in creative industry terms. Then, in order to analyze the government 39 s competition strategy, this research also mapped Japanese and Korean creative industries in Southeast Asia. This research will also look at how the sales of creative and promotional products products are carried out by both countries in Southeast Asia region. In this research will use Porter 39 s framework of thinking about the National Competitive Advantage regarding the competitive advantage possessed by the state. The method used is inductive process, because this type of research is a qualitative research. The results of this study found Japan and South Korea using their content industry as a competitive strategy of their creative industries. Japan uses manga while media mix strategy and South Korea uses celebrity power from famous artists through television and K pop dramas. From all the results of the analysis, this study concludes that the creative industry is not only used as a tool of cultural diplomacy in the context of Japanese soft power, but at the same time is used as a tool of economic diplomacy."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis representasi feminitas perempuan berdasarkan gender sebagai dampak dari globalisasi yang ditampilkan dalam drama televisi Jepang For You in Full Blossom (2007) dan Pretty Proofreader (2016) serta drama televisi Korea Full House (2004) dan Fight for My Way (2017). Perempuan modern terkait feminitas, dihadapkan dengan maskulinitas dalam struktur masyarakat Jepang dan Korea. Dengan unit analisis perilaku, penampilan, dan gaya hidup, penelitian antardisiplin ini menganalisis representasi dari keempat drama televisi sebagai korpus penelitian. Metode analisis isi digunakan sebagai teknik penelitian untuk membuat simpulan yang sahih dan dapat direplikasi dari teks ke konteks penggunaannya, melalui empat tahapan: merumuskan tujuan dan konseptualitas, menyusun kategorisasi unit sampling, mencatat unit sampling, dan terakhir mengkaji hasil pencatatan dengan memberikan interpretasi. Hasil penelitian keempat drama televisi tersebut merepresentasikan perempuan Jepang dan Korea sebelum dan sesudah 2010 sebagai titik pergeseran perilaku dan penampilan perempuan dalam nilai-nilai feminitas yang dihadapkan dengan maskulinitas di Asia Timur. Perempuan Jepang dan Korea memahami tuntutan masyarakat untuk berbaur demi menjaga harmoni yang menjadi nilai penting dalam masyarakat Asia Timur, tanpa mengesampingkan individualitasnya.

---

This study aims to analyze the representation of women’s femininity according to gender as the impact of globalization shown in the Japanese television dramas For You in Full Blossom (2007) and Pretty Proofreader (2016), and Korean television dramas Full House (2004) dan Fight for My Way (2017). Modern women related to femininity faced masculinity in Japanese and Korean social structures. With behavior, appearance, and lifestyle as analysis units, this interdisciplinary study analyzed the representation in those four television dramas as the corpus of research. The context analysis method is used as a research technique to make a valid and replicable conclusion from text to the usage context through four steps: formulate the purpose and concept of research, arrange a set of sampling unit categorizations, record the sampling unit, and study the data record by giving the interpretation. The study shows that these four television dramas represented Japanese and Korean women before and after 2010 as a shift point of behavior and appearance in femininity values faced masculinity values in East Asia. Japanese and Korean women acknowledged the requirements to mingle in their society to maintain harmony as one of the essential values in East Asian society without neglecting their individualities.

"

"Hubungan antara negara dan bisnis menjadi basis institusional dari proses industrialisasi di Korea Selatan. Hubungan ini bersifat dinamis dalam menghadapi tantangan domestik dan internasional. Walaupun telah melewati reformasi ekonomi neoliberal pasca Krisis Finansial Asia, hubungan yang terbentuk di bawah model developmental state ini, ternyata berlanjut hingga ke era globalisasi kontemporer. Tulisan ini akan menjawab pertanyaan bagaimana evolusi kronologis dari hubungan negara dan bisnis dalam proses industrialisasi di Korea Selatan? Berdasarkan analisis struktural dari tiga periode industrialisasi di Korea Selatan: tahun 1961-1979, tahun 1980-1998, hingga pasca tahun 1998, ditemukan evolusi peran dan karakter dari hubungan negara dan bisnis. Pertama, hubungan negara dan bisnis diwarnai dengan karakter negara kuat, bisnis lemah yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi pesat di Korea Selatan. Kedua, evolusi terjadi yang melihat pergeseran karakter hubungan negara dan bisnis menjadi negara melemah, bisnis menguat yang berperan dalam menyebabkan krisis berimbas bagi Korea Selatan. Terakhir, evolusi kembali terjadi dengan penetapan hubungan negara dan bisnis yang karakternya adaptif serta berperan dalam menghasilkan upaya-upaya adaptasi terhadap tantangan neoliberalisme global.

---

State-business relations become the institutional basis for South Korea's industrialization process. This type of state-business relations is dynamic in facing domestic and international challenges. Even though it has gone through neoliberal reforms after the Asian Financial Crisis, the relationship formed under developmental state model have continued into the contemporary era of globalization. This paper will answer the question of how the chronological evolution of state and business relations in the industrialization process in South Korea? Based on the structural analysis of the three periods of industrialization in South Korea: from 1961-1979, 1980-1998, until after 1998, the evolution of the roles and characters of the South Korean state and business relations was found. First, the relationship between the state and business is characterized by the character of strong state, weak business that plays a role in rapid economic growth in South Korea. Second, evolution occurs which sees the character of the relationship shifted into a weakening state, stronger business and has a role in causing the financial crisis in South Korea. Finally, re-evolution occurs by establishing an adaptive state-business relations in character and this relation plays a role in generating adaptation measures to the challenges of global neoliberalism."