Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUpaya pengentasan kemiskinan selalu menjadi salah satu indikator utama untuk menilai kinerja suatu pemerintahan di bidang kesejahteraan masyarakat. Persoalan kemiskinan di Indonesia terjadi di berbagai daerah, termasuk Kota Yogyakarta. Kompleksitas kemiskinan di Kota Yogyakarta bukan lagi mengenai rendahnya pendidikan. Masalahnya adalah bagaimana meningkatkan kemandirian dan pendapatan penduduk Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan program pengentasan kemiskinan, pemerintah Kota Yogyakarta mengamanatkan pembentukan Badan Keswadayaan Masyarakat BKM di tingkat Kelurahan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriftif. Didukung dengan diagram Ishikawa dalam analisa pemetaan tema-tema permasalahan dan SWOT untuk menyelaraskan pola-pola penyelesaian strategis. Penelitian ini difokuskan pada Kelurahan Sorosutan Kecamatan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa perencanaan yang dihasilkan dengan model top down , membuahkan hasil yang tidak sesuai harapan masyarakat. Memicu potensi maladministrasi dan korupsi pengelolaan program oleh pelaksana kegiatan. Karena ada unsur tidak transparan. Sebaliknya, dengan menggunakan model bottom up dan partisipatori, pelaksanaan program BKM menjadi sinergis dan memiliki siklus yang mutual. Hal ini karena kegiatan-kegiatan program BKM merupakan representasi dari kebutuhan masyarakat.

---

ABSTRACTPoverty alleviation has always been one of the main indicators to assess the performance of a government in the public welfare field. The issue of poverty in Indonesia occurred in various areas, including the Yogyakarta city. The complexity of poverty in the Yogyakarta city is no longer about the lack of education. The problem is how to increase the independence and income residents of the Yogyakarta city. In implementing poverty alleviation programs, Yogyakarta city government mandated the establishment of the Community Self Reliance BKM at the village level in the entire territory of the Yogyakarta city. This study uses descriptive qualitative method. Powered by Ishikawa diagram for themes mapping analysis and SWOT issues to aligned strategic patterns. This study focused on Sorosutan Village Umbulharjo District of Yogyakarta city. The results of this study revealed that the plan generated by the model of top down , produced results that do not match the expectations of society. Potentially maladministration and corruption in the management activities by program executor. Because there is no element of transparency. In contrast, using the model of bottom up and participatory, BKM be synergistic implementation of the program and have a mutual cycle. This is because the BKM program activities is a representation of the community needs."

"This paper discusses empowerment program for coastal communities in Cilincing subdistrict,North jakarta. Basically, the program has been relatively successful in developing coastalcommunities’s entrepreneurship. This can be seen from the establishment of cooperativesand small-scale enterprises in that area. But this paper underlines that grant allocation forthe fisherman is still limited. Otherwise, the merchants received the most amount of grantallocation. In other word, bias on delivering program has occurred. Furthermore, targetlocation for this program has not been equal yet. It was concentrated on few villages only.Low understanding for loan scheme also became crucial problem for the program. This hasrefushed for 'bad credit' in a lot of amount"

"ABSTRAKPenanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada masyarakat sebagai pendekatan operasional merupakan wujud komitmen pemerintah dalam merealisasikan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program penanggulangan dan pengentasan kemiskinan.Tesis ini merupakan hasil peneiitian tentang pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama khususnya di Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda terutama untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan ekonomi Ianjut usia, serta untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripitif untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan pemberdayaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara dan studi dokumentasi dengan para inforrnan. Sedangkan pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling, yaitu dengan memilih secara mendalam dan bisa dipercaya untuk dijadikan sumber data antara lain Kepala Kantor Sosial Kota Samarinda, Lurah Baqa, Ketua Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosiai, Anggota Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial, Ketua Kelompok Usaha Bersama dan Anggota Kelompok Usaha Bersama. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pemberdayaan (Empowerment) yang dilaksanakan di Kelurahan Baqa sebagai lokasi penelilian, mulai terlihat dari tahap persiapan yang meliputi orientasi dan observasi, identifikasi dan registrasi, perencanaan program plaksanaan, penyuluhan sosial umum, evaluasi persiapan. Tahap pelaksanaan meliputi pembentukan kelompok dalam bentuk kelompok usaha bersama yang didasarkan atas kedekatan tempat tinggal dan saling mengenal satu sama Iain, pemilihan atau penentuan jenis usaha yang Iayak dan cocok untuk dilakukan, pelatihan pendamping dan pelatihan keterampilan anggota kelompok usaha bersama serta tahap monitoring dan evaluasi.Pada saat pelaksanaan pemberdayaan ekonomi Ianjut usia melalui kelompok usaha bersama terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat baik dari anggota kelompok usaha bersama maupun dari Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial. Faktor pendukung terlihat adanya dukungan dari pemerintah dan motivasi para Ianjut usia. Sedangkan faktor penghambat adalah sumbar daya manusia yang masih rendah, keterbatasan kemampuan iisik, kurangnya koordinasi dalam pelaksanaan program, minimnya fasilitas dan kurangnya waktu yang dimiliki para pendamping.Dengan adanya faktor-faktor penghambat yang dihadapi ini maka disarankan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan untuk pelaksanaan program pada masa mendatang antara lain memprioritaskan lanjut usia yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi, pihak Lembaga Usaha Kesejahteraan Sosial dengan unsur pemerintah keiurahan agar meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi pada setiap pelaksanaan kegiatan, dalam upaya meningkatkan semangat para pendamping agar senantiasa dapat melaksanakan tugas-tugasnya secara maksimal, diharapkan diberikan tambahan intensif dan fasilitas yang memadai bagi kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan, petugas pendamping agar meningkatkan frekuensi ke Iapangan, konsisten dan berkelanjutan dengan memperhatikan dan melihat secara Iangsung pelaksanaan kegiatan guna memaksimalkan pencapaian tujuan program dan pemberian bantuan modal berikutnya jumlahnya Iebih ditingkatkan."

"Dalam prespektif pembangunan, pemberdayaan berbasis masyarakat pada dasamya merupakan penguatan potensi masyarakat (community empowerment) yang meletakkan masyarakat secara individu atau bersama sama sebagai subjek pembangunan. lnisiatif kreatif masyarakat dianggap sebagai sumber daya utama dalam proses pembangunan Pemberdayaan juga memberi ruang partisipasi penuh kepada masyarakat ke dalam suatu program pemberdayaan dan pembangunan itu sendiri, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi program dan pembangunan.Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pelaksanaan program Penggerakan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kelurahan (P3MK) yang dilaksanakan di Kelurahan Limo sebagai upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Kota Depok .Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan program P3MK yang dilaksanakan di Kelurahan Limo, Kecamalan Limo, Kota Depok. Dengan dilakukannya evaluasi, diharapkan mendapatkan informasi tentang keberhasilan dan kelemahan pelaksanaan program, sehingga dapat digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan program berikutnya. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan metode Logical Framework Analisis (LPA) dengan melihat dan menganalisis kesesuaian dan sinergi antara dimensi input, process, output, outcome, dan impact yang terjadi di dalam pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana data primer diperoleh dad basil wawancara mendalam (depth interview) kepada 16 orang informan dan observasi lapangan. Untuk memperoleh data sekunder, penulis melakukan studi dokumentasi dan studi pustaka. Hasil evaluasi sumatif terhadap pelaksanaan program P3MK di Kelurahan Limo menunjukan adanya kekuatan di dalam program ini yaitu masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut berpartisipasi langsung dalam pembangunan di lingkungannya. Masyarakat dan lembaga-lembaga kemasyarakatan terlibat langsung dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai evaluasi. Program juga dianggap sebagai bentuk dan proses pembelajaran bagi masyarakat dalam mengelola dan memobilisasi sumber-sumber daya yang ada di masyarakat sendiri. Masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan juga merasa program ini membiasakan mereka untuk bekerjasama, bertanggung jawab dan peduli terhadap Iingkungannya. Masyarakat yang kurang mampu juga merasa terayomi oleh lingkungannya.Selain kekuatan, ternyata pelaksanaan program P3MK di Kelurahan limo mempunyai kelemahan yang dapat mengganggu pelaksanaan program ke depan. Adapun kekurangan dan kelemahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah : Pedoman Teknis Pelaksanaan program belum sempurna ; Kurangnya sosialisasi Program ; Dana Rp 50 Juta masih dirasakan kurang oleh masyarakat jika semua komunitas RW melakukan kegiatan kegiatan sesuai dengan usulan mereka ;Tidak adanya pendampingan langsung dilapangan oleh CDC) professional ; Belum bisanya semua sarana dan prasarana yang diusulkan komunitas RW dapat terlaksana ; Belum adanya data base mengenai masarakat miskin dan kurang mampu,Untuk pelaksanaan program P3MK di masa datang, penulis mencoba untuk memberi usulan bagi perbaikan program. Dimana kelemahan dan kekuatan yang telah diidentifkasi dalam hasil penelitian Menjadi dasar bagi usulan yang diajukan. Usulan juga berdasakan prinsip-prinsip pemberdayaan berbasis komunitas ."

"Upaya menanggulangi kemiskinan telah dilaksanakan melalui berbagai program pembangunan yang terencana dan bertahap, akan tetapi tidak jarang upaya yang dilaksanakan tidak dapat membuahkan hasil sesuai dengan harapan. Para ahli telah mengemukakan berbagai konsep pembangunan ideal untuk diterapkan guna mencapai hasil yang diharapkan termasuk keberadaan modal sosial (Social Capital) sebagai salah satu potensi yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui dan menggambarkan peran modal sosial dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan melalui proyek pemerintah yaitu Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Lokasi penelitian yang dipilih adalah tingkat kelurahan dengan pertimbangan bahwa kelurahan merupakan salah satu wilayah terkecil yang memiliki kewenangan formal menyelenggarakan pemerintahan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Untuk mengungkap maksud penelitian, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif melalui tehnik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan penyebaran angket kepada anggota KSM secara acak yang dianggap mewakili anggota KSM lainnya. Berdasarkan data dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, diketahui bahwa pada masyarakat kelurahan Sudimara Jaya telah terbangun kemampuan untuk melakukan kerjasama diantara masyarakat melalui sarana interaksi (komunikasi) berupa paguyuban. Interaksi sosial yang terdapat dalam paguyuban mampu membangun kepercayaan diantara masyarakat untuk menentukan komitmen dan aturan yang harus dijalankan guna mencapai tujuan bersama secara swadaya. Interaksi dan kepercayaan diantara masyarakat secara jelas terlihat pada kemampuan masyarakat untuk menentukan aturan dan sanksi informal yang diterapkan dalam pelaksanaan proyek dan hasilnya masyarakat terutama KSM mampu melaksanakan aturan tersebut secara konsekuen. Kondisi ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat telah terbangun modal sosial sebagai perekat hubungan masyarakat yang dapat mempermudah upaya mewujudkan tujuan bersama. Keberadaan modal sosial dalam masyarakat cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan dan pencapaian tujuan P2KP terutama dari aspek keberhasilan pengelolaan dan perguliran dana bantuan masyarakat. Atas hasil analisa tersebut maka untuk medorong tercapainya tujuan pembangunan, aspek modal sosial perlu dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu program pembangunan yang akan dilaksanakan perlu memperhatikan potensi modal sosial dalam masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat meningkat. Dengan demikian program pembangunan yang akan diterapkan harus sejalan dengan pengembangan modal sosial dalam masyarakat melalui pemberian kebebasan masyarakat untuk turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program pembangunan di wilayahnya."

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, karena tidak saja berkenaan dengan rendahnya pendapatan dan tingkat konsumsi masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, ketidakberdayaan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, ketidakmampuan menyampaikan aspirasi, serta berbagai masalah yang berkenaan dengan pembangunan manusia (human development). Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu, dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.Sudah banyak program-program pemerintah yang ditujukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan, namun seluruh program penanggulangan kemiskinan tersebut dirasakan kurang menunjukkan basil yang optimal. Hal ini disebabkan antara lain, penyelenggaraan program-program penanggulangan kemiskinan pada waktu yang Ialu, lebih bersifat mobilisasi, bukan partisipasi. Keikutsertaan masyarakat dalam suatu program sering tidak dilandasi oleh kesadaran, tetapi lebih karena terpaksa. Hal ini terjadi karena mereka tidak memahami betul manfaat dan perannya dalam program tersebut.Oleh karena itu diperlukan adanya penyempurnaan program penanggulangan kemiskinan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pengembangan Kecamatan (PPK) sebagai suatu program pemberdayaan, secara umum bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan atau antar desa serta peningkatan penyediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Untuk mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat dituntut memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan PPK, sehingga PPK berhasil dalam mengatasi kemiskinan. Keberhasilan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui PPK akan berpengaruh terhadap peningkatan ketahanan daerah yang merupakan bagian integral dari ketahanan nasional.Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Adapun penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Program Pengembangan Kecamatan (PPK) terhadap Ketahanan Daerah. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode survey yaitu metode penelitian yang dlakukan pada populasi besar dalam hal ini masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan dana PPK, tetapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sedangkan teknik analisis data dalan penelitian ini menggunakan deskriptif analisis, dimana analisis dilakukan melalui data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.Berdasarkan basil penelitian di Kabupaten Cirebon terlihat bahwa masyarakat miskin belum mampu mengelola bantuan modal Program Pengembangan Kecamatan (PPK), sehingga pendapatan sebagian besar masyarakat miskin tidak meningkat. Hal ini disebabkan masyarakat miskin kurang memiliid keterampilan, akses terhadap pasar dan akses terhadap teknologi. Akibatnya PPK kurang memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan Ketahanan Daerah di Kabupaten Cirebon.

---

Poverty is a complex problem today, as it is not only concerning with the low of people income and the level of society consumption, but also referring to the minimum level of education and health, the impotence of being participated in the process of public decision making, the unability to express aspiration and also various respective problems with human development. Therefore, the effort to anticipate poverty need to be done comprehensively, covering all society life aspects which totally carried out and focusing at society empowerment.

It was so many governmental programs that aimed on the occasion of anticipating poverty, however all of those actions were not effective. One of the reasons is as follows : the implementation of anticipating poverty in the past period tended to be more mobilized, and it was done as a non-participated program. The involving of the people in such program was often not based on the awareness, but it was merely as a forcefull action. This could happen as people did not understand comprehensively the utility and their role in such program.

Therefore it must have been some efforts to enable this anticipating poverty program becomes perfect, with the program so-called District Development Program (PPK). The District Development Program, which rules as the empowering program, can generally aims to accelerate the process of anticipating poverty based on the independence of the people through the increase of people capacity and their institution in the implementation of village and inter-village development, and the improvement of sosio-economic means and infrastructure to accommodate the need of the people.

To achieve the goal, the people have to be able to implement PPK, so They succeed to anticipate the poverty. The success of the people in anticipating poverty through PPK is going to influence towards the improvement of regional resilience which is as the part of national resilience.

Refering to the background mentioned above, researcher is interested to conduct the research. The aim of the research is to know the influence of PPK towards regional resilience. The research uses the survey method at this research that observing to a large-scale population of poor people which are getting some financial aid from PPK program, but the data observed here are those of sample taken from the population. Meanwhile the researcher uses descriptive-analytical method which analizes through primary data collected by some questionaires.

Based on the research conducted at Cirebon Regency, it shows that the poor society have not been able to manage some capital aids of PPK program, so the income of most poor people does not increase. This is because the poor people have less ability, failure to access the market and technology. The impact of those all is that PPK contributes less influence to the improvement of regional resilience at Cirebon Regency."

"Musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kelurahan merupakan forum musyawarah perencanaan pembangunan yang paling awal dilaksanakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan merupakan titik terdekat dengan masyarakat untuk menampung aspirasi masyarakat di setiap kelurahan. Oleh karena itu, pentingnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka penyusunan RKPD. Penelitian ini membahas partisipasi masyarakat dalam Musrenbang kelurahan di Kecamatan Cipayung untuk penyusunan RKPD Kota Depok Tahun 2012. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwabentuk partisipasi perwakilan masyarakat dalam Musrenbang kelurahan adalah berupa kehadiran, pemikiran, saran, diskusi, maupun pendapat; motivasi perwakilan masyarakat untuk menghadiri Musrenbang kelurahan di antaranya adalah keingintahuan masyarakat dalam melihat perkembangan di wilayahnya dan adanya rasa tanggung jawab; empat kelurahan di Kecamatan Cipayung telah mengindikasikan adanya pembahasan usulan yang melibatkan seluruh pihak perwakilan masyarakat; dan satu kelurahan yaitu Kelurahan Cipayung dinilai belum sampai pada partisipasi masyarakat seperti yang terdapat di kelurahan lainnya, karena tidak terdapat pembagian kelompok dan pembahasan usulan, perjuangan usulan, serta tidak ada hak bagi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan kelurahan.

---

The multi stakeholders consultation forum for local government development plan (Musrenbang)village is a forum of development planning discussion that earliest implemented in preparation process of Local Government Annual Development Plans(RKPD) and it is the closest point to community to accommodate the aspirations of community in each villages. Therefore, the importance of community participation in Musrenbang village become an inseparable part in the preparation of RKPD.This research discusses community participation in Musrenbang village atCipayungDistrict for the preparation of RKPDDepokCity 2012. It used a qualitative approachto the type of descriptive research.

The result showed that the forms of community participation in Musrenbang village is presence, thoughts, suggestions, discussion, and opinions; the motivation of community representatives to attend Musrenbang village is a curiosity of community in seeing the development in the region and a sense of responsibility; four villages atCipayung District has indicated theproposal discussions with involving all of community representatives; and one village that isCipayungVillage considered not up to community participation as found in other villages, because there is no proposalsdiscussion, proposals struggle, and there is no right for community to determine the villagedevelopmentpriorities."

"Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap kebijakan, Kemiskinan Pemberdayaan,. Partisipasi, Program penanggulangan kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Ketahanan Nasional di Kelurahan Mender Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur. permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini meliputi : (1) Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP)?(2) Bagaimana tingkat pendapatan. masyarakat miskin perkotaan dengan adanya P2KP?(3) Sasaran dan prioritas yang hendak dicapai? (4) Bagaimana dampaknya terhadap ketahanan nasional?Analisis Program Penanggutangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Perspektif Ketahanan nasional , diangkat 4 (empat) hal pokok , yakni :tingkat Partisipasi Masyarakat; Sasaran Penerima Bantuan; Bantuan Modal dengan Pendapatan dan Hubungan P2KP dengan Ketahanan Nasional. Sedangkan slat analisis yang digtmakan adalah " Analitik Hierarki Proses " (AHP).Hasil Penelitian ini menemukan :1. Pelaksanaan Program P2KP kelurahan klender terjadi penyimpangan penyaluran bantuan yang salah sasaran2. Rendahnya Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan P2KP.3. Peningkatan Pendapatan Masyarakat belum dapat memberikan pengaruh nyata terhadap P2KP.4. Campur tangan Aparat maupun pengelola P2KP yang cukup besar claim peiaksanaan program P2KP sehingga menimbulkan kerawanan sosial yang mempengaruhi ketahanan wilayah keturahan klender

---

Statement of the problems in this thesis includes: (1) the extent of public participation in the urban poverty prevention program (P2KP)? (2) The extent of urban-poor social income along with the existence of (P2KP)? (3) Feasible target and priority, (4) their impacts on the national defenses.

Analysis of the urban-based poverty program (P2KP) national defenses, are four variables namely: Participation coax unity, the target-aid granted by income and relation P2KP on the national defenses. The method of the research is "analytical Hierarchy Process".

The result of the research is:

1. The implementation of P2KP program at kelurahan Mender is not well managed

2. The Participation of community is low in P2KP

3. Community income rises, event though it is not significant to the P2KP

4. The intervention of infrastructure and facility development by kelurahan is too much, the result disturb social security"