Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tingkat adopsi IFRS dan proteksi investor terhadap manajemen laba. Metode penelitian menggunakan data panel dengan jumlah observasi sebanyak 12.784 di emerging markets pada tahun 2011 s.d 2013. Untuk mengukur tingkat adopsi IFRS menggunakan skor berdasarkan tiga tipe perbedaan tingkat adopsi masing-masing negara. Manajemen laba diukur menggunakan akrual diskresioner. Proteksi investor menggunakan proksi strength of investor protection index dari World Bank. Hasil penelitian menunjukkan tingkat adopsi IFRS berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Untuk proteksi investor berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to provide empirical evidence about the effect of investor protection and IFRS adoption on earnings management. This study uses panel data with 12.784 firm year observations in emerging markets evidence from 2011 to 2013. To measure IFRS adoption uses score based on three distinctions of the type from IFRS adoption in respective countries. And then for earnings management uses discretionary accruals proxy. While for the investor protection uses strength of investor protection index proxy from World Bank.The findings imply that IFRS adoption significantly negative associated with earnings management. While investor protection significantly positive correlated with earnings management."

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris yang membuktikan apakah adopsi IFRS dapat menurunkan tingkat manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan di beberapa negara Asia. Penelitian ini mempertimbangkan pengaruh perlindungan investor di tingkat negara dalam adopsi IFRS yang akan mempengaruhi tingkat manajemen laba. Pengujian manajemen laba dilakukan dengan ukuran akrual diskresioner menggunakan model Kothari et al. (2005). Penelitian ini menemukan bahwa adopsi IFRS meningkatkan manajemen laba lebih tinggi di periode setelah diadopsinya IFRS dibandingkan sebelum IFRS diadopsi. Tetapi, hubungan positif antara IFRS dengan tingkat manajemen laba tersebut lebih rendah pada negaradengan tingkat perlindungan investor yang semakin kuat.

---

ABSTRACT

This research aims to give empirical evidence to prove whether the adoption of IFRS decrease earnings management level in companies from Asian countries. This research considers the impact of country level investor protection on the adoption of IFRS that would affect earnings management. Kothari et al. (2005) model is used to calculate discretionary accruals to measure earnings management. The result shows that earnings management is higher after the adoption of IFRS than before IFRS was adopted. However, the positive relation of IFRS with earnings management level is lower in countries with strong investor protection.

"

"ABSTRAKTujuan utama penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tidak langsung dari tingkat adopsi IFRS terhadap manajemen laba, melalui analyst coverage. Penelitian ini dilatarbelakangi fakta bahwa pengadopsian IFRS meningkatkan jumlah analis yang mengikuti perusahaan. Keberadaan analis akan meningkatkan peran pengawasan terhadap perusahaan sehingga dapat menekan praktik manajemen laba. Penelitian ini merupakan penelitian lintas negara dengan jumlah sampel 3.786 perusahaan dari 30 negara. Penelitian ini membuktikan adanya pengaruh tidak langsung tingkat adopsi IFRS terhadap manajemen laba, melalui peningkatan jumlah analis. Jumlah analis yang bertambah justru memunculkan tekanan bagi perusahaan yang mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Penelitian ini juga membuktikan bahwa tingkat adopsi IFRS tetap memiliki pengaruh negatif secara langsung terhadap manajemen laba.

---

ABSTRACT

The main purpose of this study is to investigate whether there is indirect effect of IFRS adoption on earnings management, through increase of analyst coverage. The background of this study is that IFRS adoption could increase the number of analysts who follow the companies. The existence of analysts will increase monitoring of companies, which will decrease earnings management practices. It is a cross-country study using 3.786 firm years of entities from 30 countries. This study proves that there is indirect effect of IFRS adoption on earnings management, through increase of analyst coverage. Increase of analyst coverage will push companies to do earnings management practices. This study also confirms that IFRS adoption has negative direct effect on earnings management."

"Pemerintah Indonesia sudah memilih the International Centre for Settlement of Investment Disputes melalui ratifikasi Konvensi ICSID, dan kasus ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 antara Churchill Mining plc dan Planet Mining Pty Ltd melawan Pemerintah Indonesia merupakan salah satu contoh sengketa penanaman modal asing di Indonesia. Petitum dari Penggugat salah satunya adalah pemerintah Indonesia telah melakukan perbuatan indirect expropriation terhadap obyek penanaman modal asing Penggugat. Hal tersebut membawa dua pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu bagaimana penentuan hukum yang berlaku dan forum yang berwenang untuk mengadili sengketa ini, dan bagaimana implementasi hukum dalam konteks hukum investor protection, proper due diligence, dan expropriation dalam kasus ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa untuk hukum yang berlaku, karena proyek penanaman modal asing ini dilakukan menggunakan perseroan terbatas berstatus personal Indonesia, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia dan maka dari itu pula, karena Indonesia sudah menjadi negara peserta Konvensi ICSID, serta Penggugat merupakan perseroan-perseroan terbatas yang berstatus personal Inggris Raya dan Australia, maka penanaman modal ini dilakukan berdasarkan bilateral investment treaty antara Indonesia dengan masing-masing kedua negara tersebut, yang memilih ICSID sebagai forum penyelesaian sengketa. Selain itu, untuk investor protection, proper due diligence, dan expropriation, dalam proses acara persidangan di ICSID ditemukan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan pemalsuan tanda tangan Bupati proyek setempat untuk dokumen Kuasa Pertambangan yang diperlukan sebagai salah satu dokumen perizinan dilangsungkannya proyek ini. Maka dari itu, dokumen tersebur dinyatakan batal demi hukum dan oleh karena itu Indonesia tidak terbukti melakukan pelanggaran atas hukum investor protection, proper due diligence, dan expropriation. Penggugat justru yang telah melanggar proper due diligence dengan melakukan perbuatan pemalsuan tersebut.

---

The Indonesian Government has chosen the International Centre for Settlement of Investment Disputes as the dispute resolution forum for investor-state disputes regarding foreign direct investments in Indonesia, and the ICSID Case No. ARB/12/14 and 12/40 between Churchill Mining plc and Planet Mining Pty Ltd v Government of Indonesia is one of the example cases concerning foreign direct investment disputes in Indonesia. The Claimants claimed that the Respondent has committed an act of indirect expropriation towards the investment object, and that brings two research questions for this thesis, in which first, what are the technicalities of determining the proper governing law and dispute resolution forum for this case, and also what is the implementation regarding the laws of investor protection, proper due diligence, and expropriation in this case. The method used in this research is judicial-doctrinal. The results indicate that regarding the governing law used in this dispute, due to the fact that in this case, the investment is done through Indonesian limited liability companies, then these companies bear the personal status of Indonesia, making them bound to Indonesian law. Regarding the proper dispute resolution forum, Indonesia is one of the signatories of the ICSID Convention, and the Claimants in this case are a public limited company and a privately-owned company with personal statuses of the United Kingdom and Australia, making this investment bound to the bilateral investment treaties between Indonesia and the mentioned countries. Regarding the laws of investor protection, proper due diligence, and expropriation, the Respondent has been determined to have not broken any of those laws due to the fact that the indication during the arbitration of the Claimant has forged the signature of the Regent of the location of the project for the Kuasa Pertambangan licensing document thus making the licensing document null and void. The Claimant on the other hand has violated the provisions of proper due diligence in this case."

"Munculnya fenomena perkembangan Peer-to-Peer Lending yang merupakan buah dari pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan inovasi teknologi di sektor keuangan yang membutuhkan rezim pengaturan yang dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi rasa keadilan terhadap para pemangku kepentingan di industri tersebut. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kelebihan dan kekurangan rezim pengaturan Peer-to-Peer Lending di Indonesia dengan cara membandingkannya dengan rezim pengaturan di Korea Selatan. OJK sebagai pemegang kekuasaan pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan telah mengeluarkan POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi sebagai payung hukum penyelenggaraan Peer-to-Peer Lending di Indonesia. Investor sebagai salah satu pemangku kepentingan dalam industri tersebut tentu membutuhkan adanya perlindungan hukum untuk menjamin kepentingannya. Substansi dari peraturan yang telah diterbitkan OJK menjadi bahan kajian utama dalam tulisan ini. Korea Selatan menjadi negara pembanding karena memiliki peraturan khusus di tingkat undang-undang yang mengatur mengenai Peer-to-Peer Lending. Perbedaan pendekatan masing-masing negara dalam mengatur industri Peer-to-Peer Lending tentu tidak dapat dilepaskan dari politik hukum ekonomi yang dianut di masing-masing negara. Dengan demikian, tiap-tiap negara memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dalam pengaturannya itu. Penelitian ini memberi saran untuk pihak pembuat regulasi di Indonesia agar dapat meneladani dan mencontoh langkah negara lain yang lebih memperkuat perlindungan investor.

---

The emergence of Peer-to-Peer Lending as a phenomenon and a clear sign of development which is the result of rapid progress in the field of information and communication technology is a technological innovation in the financial sector that requires a regulatory regime that can guarantee legal certainty and fulfill a sense of justice for stakeholders in the industry. This thesis aims to examine the advantages and disadvantages of the Peer-to-Peer Lending regulatory regime in Indonesia by comparing it with the regulatory regime in South Korea. OJK as the holder of regulatory and supervisory powers in the financial services sector has issued POJK No. 10/POJK.05/2022 concerning Information Technology-Based Co-Funding Services as a legal umbrella for Peer-to-Peer Lending in Indonesia. Investors as one of the stakeholders in the industry certainly need legal protection to guarantee their interests. The substance of the regulations issued by OJK is the main study material in this paper. South Korea is the country of comparison because it has special regulations at the level of laws governing Peer-to-Peer Lending. Differences in the approach of each country in regulating the Peer-to-Peer Lending industry cannot be separated from the economic legal politics adopted in each country. Thus, each country has its own advantages and disadvantages in this arrangement. This research provides suggestions for regulators in Indonesia to emulate and copy the steps of other countries to further strengthen investor protection."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mekanisme yang diterapkan oleh PT Bahana Securities dalam melindungi investornya dari kesalahan (error) dan kecurangan (fraud) pada proses pembukaan rekening, pengkinian data, dan penutupan rekening efek. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan periode penelitian dilakukan pada bulan September hingga November tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bahana Securities sudah menerapkan prosedur dan sistem pengendalian internal yang benar dengan tingkat pemahaman karyawan bersangkutan yang baik terhadap prosedur dan sistem yang berlaku dalam melindungi investornya dari kesalahan dan kecurangan. Kelemahan dari mekanisme yang diterapkan PT Bahana Securities ada pada kurangnya sumber daya manusia yang melakukan proses pada dokumen investor serta resiko dari pihak ketiga.

---

ABSTRACT

This undergraduate thesis discusses the mechanisms applied by Bahana Securities in protecting the investor funds from errors and fraud in the opening, updating and closing account process. This research is qualitative descriptive interpretive with a period of research conducted in September and November 2015. The results of this study indicate that Bahana Securities has already implemented proper procedures and internal control systems to protect investor funds with excellent level of understanding from related employees. The weakness of the mechanisms applied by Bahana Securities is on the minimum amount of human resources to process documents as well as the risk of a third party."

"Waran Terstruktur merupakan salah satu produk derivatif saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menjual atau membeli aset yang mendasari Waran Terstruktur pada harga dan waktu tertentu. Terdapat banyak keuntungan yang dapat diperoleh investor dengan menggunakan instrumen investasi Waran Terstruktur. Di lain sisi, Waran Terstruktur juga memiliki risiko-risiko besar yang dapat berpotensi merugikan investor. Dalam hal ini diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor Waran Terstruktur. Di Indonesia, Waran Terstruktur merupakan instrumen investasi yang ketentuannya baru diserap dalam peraturan di Indonesia, hingga saat ini masih terdapat beberapa hal yang belum diatur secara komprehensif, salah satunya mengenai ketentuan khusus terkait perlindungan hukum bagi Investor Waran Terstruktur. Adapun dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.04/2021 tentang Waran Terstruktur hanya mengatur terkait ketentuan yang berkaitan dengan perdagangan Waran Terstruktur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini akan dibahas pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah peraturan terkait perdagangan Waran Terstruktur di Indonesia telah mengatur ketentuan mengenai perlindungan investor?; dan (2) bagaimana ketentuan perlindungan investor dalam perdagangan Waran Terstruktur diatur dalam peraturan di United Kingdom, Singapura dan Hong Kong serta hal-hal yang harus diperbaiki dalam peraturan terkait di Indonesia?. Pada dasarnya, konsep Waran Terstruktur yang diperdagangkan di Indonesia sekilas memiliki kemiripan dengan konsep Structured Warrant di berbagai negara di dunia, termasuk di United Kingdom, Singapura, dan Hong Kong walaupun terdapat beberapa perbedaan pula dalam beberapa aspek. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk membandingkan ketentuan Waran Terstruktur di Indonesia dengan negara-negara yang telah menerapkannya. Hasil dari penelitian ini nantinya adalah untuk menyarankan pemerintah dan regulator pasar modal di Indonesia untuk melengkapi peraturan Waran Terstruktur yang sudah ada dengan ketentuan khusus yang mengatur perlindungan Investor Waran Terstruktur.

---

Waran Terstruktur is a stock derivative product that gives the holder the right to sell or buy the Waran Terstruktur Underlying Asset at a certain price and time. There are many advantages that investors can get by using Waran Terstruktur investment instruments. On the other hand, Waran Terstruktur also have big risks that can potentially harm investors. In this case, regulations are needed that can provide legal protection for Structured Warrant investors. In Indonesia, Waran Terstruktur are investment instruments whose provisions have only been absorbed into Indonesian regulations, until now there are still several matters that have not been comprehensively regulated, one of which is regarding special provisions related to legal protection for Structured Warrants Investors. As for the Financial Services Authority Regulation Number 8/POJK.04/2021 concerning Waran Terstruktur, it only regulates provisions relating to the trading of Waran Terstruktur in general. Based on this, in this thesis the following main issues will be discussed: (1) Do regulations related to Waran Terstruktur trading in Indonesia regulate provisions regarding investor protection?; and (2) how are the provisions for investor protection in Waran Terstruktur trading regulated in regulations in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong as well as matters that must be corrected in related regulations in Indonesia? Basically, the concept of Waran Terstruktur traded in Indonesia at a glance has similarities with the concept of Structured Warrants in various countries in the world, including in the United Kingdom, Singapore and Hong Kong, although there are some differences in a number of aspects. Therefore, this study will use normative juridical research methods with a comparative approach to compare the provisions on Waran Terstruktur in Indonesia with those of countries that have implemented them. The results of this research will be to advise the government and capital market regulators in Indonesia to complement the existing Waran Terstruktur regulations with special provisions governing the protection of Waran Terstruktur Investors."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh adopsi IFRS terhadap hubungan antara analyst coverage dan manajemen laba. Dengan menggunakan estimasi generalized least squares, penulis menggunakan data perusahaan-perusahaan di ASEAN 5 (Singapura, Malaysia, Filipina, Indonesia dan Thailand) dengan periode 4 tahun. Penelitian ini menemukan bahwa (1) analyst coverage dapat membatasi perilaku manajemen laba tipe Above-the-Line Items (ALIEM) dan Below-the-Line Items (BLIEM). Hal ini memperlihatkan bahwa analyst coverage mampu menjalankan perannya secara efektif dalam mekanisme eksternal tata kelola perusahaan. (2) Adopsi IFRS dapat membatasi perilaku manajemen laba tipe ALIEM, tetapi tidak ditemukan pengaruh signifikan antara adopsi IFRS terhadap manajemen laba tipe BLIEM. (3) Tidak terdapat perbedaan pengaruh analyst coverage terhadap manajemen laba opotunis tipe ALIEM dan BLIEM pada periode sebelum dan sesudah adopsi IFRS. Hal ini dikarenakan analis keuangan memiliki kemampuan yang lebih baik dan sumber informasi yang lebih banyak, jika dibandingkan degan pihak lain dalam menggunakan laporan keuangan, sehingga adopsi IFRS tidak terlalu berpengaruh terhadap penggunaan laporan keuangan dalam melakukan analisis kondisi dan prospek perusahaan.

---

This research aims to give empirical evidence to prove whether the adoption of IFRS affect the relationship between analyst coverage and earnings management. This research use generalized least squares estimation and 4 years period data sample on company in ASEAN 5 countries (Singapore, Malaysia, Philippines, Indonesia and Thailand). The result shows that (1) analyst coverage can curbs earnings management behavior in both types of earnings management. This shows that analyst coverage are able to fulfill their role as external corporate governance mechanism effectively. (2) IFRS adoption can curbs earnings management through above-the-line items (ALIEM), but it has no effect on earnings management through below-the-line items (BLIEM). (3) There is no difference in the effect of analyst coverage on both types of earnings management in the period before and after the adoption of IFRS. This is because financial analysts have better skills and more resources, when compared to other users in the use of the financial statements, so the adoption of IFRS does not significantly affect financial analysts in using financial statements to analyze the condition and prospects of the company."

"Tata Kelola Perusahaan merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh Investor untuk melindungi diri mereka dari kepentingan Manajemen Perusahaan. Arti penting dari mekanisme Tata Kelola Perusahaan adalah untuk memastikan tercapainya kualitas Pelaporan Keuangan yang tinggi. Tata Kelola Perusahaan yang diatur dan diterapkan dengan benar, mampu memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan praktik manajemen laba.Penelitian ini membahas tentang pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap manajemen laba pada periode sebelum dan sesudah Adopsi IFRS. Dalam penelitian ini, pengaruh tata kelola perusahaan terhadap manajemen laba diukur dengan menggunakan komponen tata kelola perusahaan yang meliputi dewan komisaris independen, proporsi anggota komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi, jumlah anggota komite audit, keberadaan komite pemantau manajemen risiko dan kualitas akuntan eksternal terhadap discretionary accruals manajemen laba. Disamping itu dalam penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, ROA dan Leverage sebagai variabel control serta Adopsi IFRS sebagai variabel moderasi.Hasil dari penelitian ini adalah dewan komisaris independen, proporsi anggota komite audit dengan keahlian keuangan atau akuntansi, jumlah anggota komite audit, keberadaan komite pemantau manajemen risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap praktik manajemen laba. Sedangkan kualitas akuntan eksternal berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Secara keseluruhan Adopsi IFRS tidak memperkuat pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap manajemen laba.

---

Corporate Governance is the mechanism the investor used to protect themselves from company management purposes. Corporate Governance has very important roles to maintain higher accounting quality. The implementation of good corporate governance can impact significantly to reduce earnings management practice by management.This study focus is the impact of corporate governance to reduce earnings management practice in the pre post IFRS Adoption periods. In this study, the impact of corporate governance measured by the boards of independence commissioners, audit committee financial or accounting expertise, the existence of risk management committee, and the external auditor quality through earnings management discretionary accruals. This study also used the size of firms, the growth of firms, ROA and leverage as control variable also IFRS adoption as moderating variable.The result of this study provides empirical evidence that boards of independence commissioners, audit committee financial or accounting expertise, and the existence of risk management committee have no effect significantly to earnings management in Indonesia. Meanwhile the external auditor quality effect negative significant to earnings management. Moreover, the study also finds that the adoption of IFRS does not strengthen the effect of corporate governance mechanisms to earnings management."

"Penelitian ini berfokus pada permasalahan keterbukaan informasi dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) di Indonesia serta ketercukupan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum dalam mengatur MTN serta mengatasi permasalahan penerbitan MTN di Indonesia. Terdapat perbandingan pengaturan penerbitan MTN di Indonesia, Amerika, United Kingdom, Kanada, dan China. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelitian deskriptif berdasar penelitian kepustakaan, komparasi dari sistem hukum berbagai negara serta pendekatan kasus putusan pengadilan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan dengan adanya POJK 30/2019 terdapat pengaturan lebih terperinci dan berbagai kewajiban bagi penerbit guna meningkatkan kepercayaan investor dan akuntabilitas penerbit MTN. Dibahas juga mengenai dua studi kasus yaitu penerbitan MTN oleh PT Mahkota Properti Indo Permata dan PT Berkat Bumi Citra. Serta menelaah efektivitas POJK 30/2019 dalam menangani isu serupa yang mungkin timbul dalam penerbitan MTN dikedepannya. POJK 30/2019 telah menetapkan pedoman yang lebih komprehensif. Namun, terdapat permasalahan perbedaan pandangan klasifikasi jenis MTNdan maraknya terjadi gagal bayar penerbitan MTN yang belum terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai tindakan OJK. Diperlukan pengaturan lebih khusus dan peran aktif dari OJK baik dalam langkah preventif maupun menempuh langkah hukum untuk meningkatkan perlindungan dan kepercayaan investor.

---

This research focuses on the emergence of information problems in the issuance of Medium Term Notes (MTN) in Indonesia and the adequacy of the Financial Services Authority Regulation Number 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk Done Without a Public Offering in regulating MTN and overcoming problems with the issuance of MTN in Indonesia. There is a comparison of MTN issuance arrangements in Indonesia, America, United Kingdom, Canada, and China. This study uses a normative juridical approach with descriptive research based on literature research, comparisons of the legal systems of various countries and settlement of cases of court decisions using qualitative methods. The results of the study show that with POJK 30/2019 there are more detailed arrangements and various obligations for issuers to increase investor confidence and accountability of MTN issuers. Two case studies were also discussed, namely the issuance of MTN by PT Mahkota Properti Indo Permata and PT Berkat Bumi Citra. As well as reviewing the effectiveness of POJK 30/2019 in dealing with similar issues that may arise in the issuance of future MTNs. POJK 30/2019 has established more comprehensive guidelines. However, there are problems with differing views on the classification of MTN types and the rampant occurrence of defaults on MTN issuance for which there is no further regulation regarding OJK actions. More specific regulations and an active role from the OJK are needed, both in preventive measures and through legal steps to increase investor protection and trust."