Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut. Tesis ini membahas tentang analiasa terhadap proses penetapan pajak lingkungan dalam Undang ndash; Undang nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mendeskripsikan proses perumusan dan penetapan pajak lingkungan dalam undang ndash; undang nomor 32 tahun 2009, keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perumusan serta pandangan pemangku kepentingan terhadap isu pajak lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode Regulatory Impact Analysis. Data didapatkan melalui wawancara mendalam terhadap pembuat kebijakan Pemerintah dan DPR serta stake holder KADIN dan KEHATI serta dilengkapi dengan dokumen yang berkaitan dengan proses pembuatan Undang ndash; Undang nomor 32 tahun 2009. Dengan metode ini diharapkan informasi yang didapatkan untuk menggambarkan bagaimana keterlibatan pemangku kepentingan dalam setiap tahapan proses perumusan pajak lingkungan. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa proses pembentukan UU nomor 32/2007 yang mengacu kepada UU nomor 10 tahun 2004 dilakukan dalam waktu yang relatif singkat sehingga tidak melibatkan stakeholder dalam setiap tahapan proses pembentukan undang ndash; undang yang pada akhirnya ditemukan ketidakserasian pandangan pemerintah dengan pemangku kepentingan terhadap pajak lingkungan sebagaimana yang dimuat dalam UU 32/2009. Disamping itu tidak analisa manfaat dan biaya yang dilakukan dalam proses perumusan undang - undang tersebut.

---

ABSTRACTThis study focused on analyzing the process of assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009 on Protection and Environmental Management. The purpose of this research is to describe the process of formulation and assessment process of environmental tax in the Act of number 32 of 2009, and the stakeholders rsquo involvement in the formulation process also their point of view about environmental tax issue. The methodology used Regulatory Impact Analysis. Data were obtained through in depth interviews with Policy Maker Government and DPR and Stakeholders KADIN and KEHATI and data also equipped with documents which are related to the process of making Act number 32 of 2009. Through this methodology, the writer expected any information gained were able to describe how far the Stakeholders rsquo involvement in every stages of formulation environmental tax process. Based on the result of this research I conclude that the process of Law ndash Making number 32 2007 which refer to Act number 10 in 2004 had been done in very short time so that there were no Stakeholders were involved in its process. Finally, in this research found discrepancies point of view between government and environmental tax rsquo s Stakeholder as contained in constitution number 32 2009. In addition to, there were no cost and benefit analysis in that process. "

"[ABSTRAKIndonesia terletak di wilayah geografis yang rentan terhadap perubahan iklim.Meskipun intensitas energinya terus menurun, namun konsumsi energi dan emisikarbon terus meningkat. Sehingga diduga terdapat fenomena rebound effect. Studiini menggunakan model keseimbangan umum (CGE) untuk menganalisisfenomena rebound effect di Indonesia, serta dampak pengurangan subsidi energidan pengurangan pajak pendapatan terhadap rebound effect dan perekonomian.Hasil simulasi menjunjukkan bahwa di Indonesia terdapat fenomena reboundeffect, dimana pengurangan subsidi energi dapat menurunkan rebound effectsecara efektif, serta berdampak positif terhadap perekonomian. Meskipun dapatmenurunkan rebound effect, penerapan pengurangan pajak penghasilanberdampak negatif bagi perekonomian.;

---

ABSTRACTIndonesia is located in the geographic areas that are vulnerable to global climatechange. Despite the energy intensity is declining, the energy consumption andcarbon emissions continue to increase. So the existance of rebound effectphenomenon is suspected. This study uses a general equilibrium model (CGE) toanalyze rebound effect phenomenon in Indonesia, and also to analyze the impactof energy subsidy reduction and income tax reduction to the rebound effect andthe economy. The simulation results shows that the rebound effect phenomenon isexist in Indonesia, in which the reduction of the energy subsidies can reduce therebound effect effectively, and it has a positive impact to the economy. Althoughit may reduce the rebound effect, the implementation of the income tax reductionhas negative impact to the economy., IIndonesia is located in the geographic areas that are vulnerable to global climatechange. Despite the energy intensity is declining, the energy consumption andcarbon emissions continue to increase. So the existance of rebound effectphenomenon is suspected. This study uses a general equilibrium model (CGE) toanalyze rebound effect phenomenon in Indonesia, and also to analyze the impactof energy subsidy reduction and income tax reduction to the rebound effect andthe economy. The simulation results shows that the rebound effect phenomenon isexist in Indonesia, in which the reduction of the energy subsidies can reduce therebound effect effectively, and it has a positive impact to the economy. Althoughit may reduce the rebound effect, the implementation of the income tax reductionhas negative impact to the economy.]"

"Semenjak akhir 90-an, Indonesia telah menjadi salah satu negara yang mempunyai permasalahan kerusakan lingkungan terbesar di dunia. Berbagai keluhan terkait semakin mengkhawatirkan. Kerusakan lingkungan di Indonesia melahirkan instrumen hukum yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan lingkungan yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu dilengkapi juga dengan adanya Kementerian Lingkungan Hidup, badan-badan lingkungan di daerah serta kelengkapan teknis pelaksanaan yakni Penyidik Lingkungan Hidup. Walaupun demikian, penyelesaian kasus kejahatan lingkungan masih minim. KLH yang memiliki instrumen seharusnya mampu menegakan hukum lingkungan dengan baik, namun pada pelaksanaannya terdapat kendala dalam kewenangan antara KLH dan instansi lain yang bersangkutan terkait permasalahan lingkungan. Dalam memperdalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif dengan mengolah data temuan dan dihubungkan pada kerangka pemikiran untuk selanjutnya memperoleh hasil analisa terkait hambatan yang ada dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

---

Since the late 90's Indonesia have became one country with the most environmental degradation issue. Various complaints according to environmental issues in Indonesia became the base of the specific regulation about environmental protection and managment Act. invention (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup). Besides the regulation, there are also Indonesia's Ministry of Environment, local environmental agencies and environmental investigator as technical implementation utillity. Although govenrment has every aspects that needed, completion of environmental crime cases still minimal. Indonesia?s Ministry of Environment as the government?s institution should be able to enforce environmental laws properly. But pratically, there are constraints within the authority between the ministry and other institutions that competent on environmental degradation issue. This research try to describe the constraint within enforcement of environmental laws in Indonesia qualitatively, also analyze the problems based on data findings and framework."

"Penelitian ini akan mengenalisis penerapan prinsip foreseeability of harm dalam perjanjian internasional dan sengketa lingkungan internasional. Berangkat dari konsep necessity, prinsip foreseeability of harm memerlukan keseimbangan antara memprediksi kemungkinan kerugian dan mengambil langkah-langkah yang wajar untuk mencegahnya, memastikan bahwa negara bertindak secara bertanggung jawab tanpa terbebani secara tidak adil oleh konsekuensi yang tidak dapat diperkirakan. Namun, dalam perkembangannya sering kali ditemukan tantangan dan hambatan dalam penerapannya yang berkeadilan, bahkan menjadi perdebatan antara hakim-hakim yang meutus suatu perkara. Ditulis menggunakan metode penelitian doktrinal dan peninjauan pustaka, tujuan utama dari penelitian ini adalah melihat perbedaan terhadap penerapan prinsip ini dari setiap perjanjian internasional dan dalam setiap sengketa berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, penelitian ini juga melihat secara spesifik metode yang digunakan oleh setiap perjanjian internasional dan penyelesaian kasus oleh pengadilan internasional, seperti kewajiban melakukan pengkajian dampak lingkungan sebelum melakukan suatu proyek, dan lain-lain. Akhir dari penelitian ini akan memberikan kesimpulan terhadap setiap pertanyaan yang diajukan dan saran untuk penerapannya di kemudian hari.

---

This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation. This research will identify the application of the principle of foreseeability of harm in international agreements and international environmental disputes. Departing from the concept of necessity, the principle of foreseeability of harm requires a balance between predicting possible harm and taking reasonable steps to prevent it, ensuring that states act responsibly without being unfairly burdened by unforeseen consequences. However, in its development, challenges and obstacles are often found in its fair implementation, and it even becomes a debate between the judges who decide on a case. Written using doctrinal research methods and conducting a literature review, the main aim of this research is to see the differences in the application of this principle in every international agreement and in every dispute related to the environment. Apart from that, this research also looks specifically at the methods used by each international agreement and the resolution of cases by international courts, such as the obligation to carry out environmental impact assessments before carrying out a project, and so on. The end of this research will provide conclusions on each question asked and suggestions for future implementation."

"Indonesia kembali menempati posisi tiga teratas dalam daftar negara yang rentan terhadap dampak climate shocks. Intensitas resiko atas fenomena ini diperkirakan akan terus meningkat jika tidak diikuti dengan perubahan perilaku dari masyarakat. Merujuk pada Undang-Undang Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup, salah satu langkah yang dapat diambil untuk mengatur perilaku tersebut ialah dengan instrumen ekonomi, seperti green tax. Namun, efektivitas green tax akan menjadi sulit dicapai ketika hal ini tidak didukung oleh kerangka pengaturan yang selaras dan kemauan politik dari para stakeholders. Penelitian ini mencoba untuk mengungkap indikasi ketidakselarasan pengaturan green tax di tingkat daerah serta kesenjangan dalam praktiknya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara mendalam serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan green tax pada Pajak Kendaraan Bermotor maupun Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor secara garis besar sudah selaras. Akan tetapi, perlu digaris bawahi bahwa perolehan dasar pengenaan atas kedua pajak tersebut belum mencerminkan keseluruhan eksternalitas negatif. Temuan lain dari penelitian ini juga memperlihatkan terdapat gap pada penerapan PKB dan PBBKB dengan konsep green tax, diantaranya yaitu pengenaan tarif yang belum optimal, praktik earmarking yang kurang jelas, serta minimnya kesadaran pemerintah daerah dalam memanfaatkan green tax ini. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa pemerintah perlu segera mengoptimalkan penggunaan jenis pajak daerah dengan esensi green tax yang sudah ada, merestrukturisasi jenis green tax yang belum memasukan biaya lingkungan, serta memastikan belanja daerah yang berasal dari green tax telah dialokasikan untuk perbaikan lingkungan.

---

Indonesia once again ranks among the top three countries most vulnerable to the impacts of climate shocks. The intensity of these risks is expected to escalate unless accompanied by behavioral changes from the society. According to the Environmental Protection and Management Law, one of the measures that can be taken to regulate such behavior is through economic instruments, such as green tax.. However, the effectiveness of green taxes can be challenging to achieve without the support of a coherent regulatory framework and the political will from stakeholders. This study aims to reveal indications of regulatory misalignment of green tax at the local government level and the gaps in its practices in Indonesia. The study employs a qualitative approach with data collection techniques including field studies through in-depth interviews. The findings indicate that the regulation of green tax on Vehicle Tax and Fuel Tax is broadly aligned. However, it should be emphasized that the basis for determining these two taxes does not fully reflect the overall negative externalities. Furthermore, the research identifies gaps in the implementation of vehicle tax and fuel tax with the green tax concept, such as suboptimal tariff imposition, unclear earmarking practices, and a lack of awareness among local governments in utilizing green taxes effectively. This research recommends that the government optimize the use of existing local taxes with green tax essence, restructure types of green tax that have not yet incorporated environmental costs, and ensure that regional expenditures derived from green taxes are earmarked for environmental improvement."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Corporate Environmental Disclosure (CED), Corporate Governance, dan Earnings Management (EM). Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laporan keuangan triwulanan serta laporan keberlanjutan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) tahun 2010, dengan total sampel sebanyak 15 perusahaan. Sampel tersebut diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode pengujian hipotesis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap Corporate Environmental Disclosure. Sementara itu, manajemen laba, jumlah rapat komite audit, profitabilitas, dan rasio leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap Corporate Environmental Disclosure.

---

This research aims to examine the association between corporate environmental disclosure (CED), corporate governance and earnings management (EM). Data used in this study come from quarterly reports and sustainable report of nonfinancial companies listed on the IDX and the Program for Pollution Control Evaluation and Rating (PROPER) in 2010, with a total sample of 6 companies. Samples are obtained by using purposive sampling method. Hypothesis testing method used is multiple linear regression. The result of this research indicates that the proportion of independent commissioners, and firm size had a significant effect to corporate environmental disclosure. Meanwhile, earnings management, the number of audit committee meetings, profitability ratio and leverage ratio had no significant effect to corporate environmental disclosure."

"Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan berbagai undang-undang; konsep dan teori hukum tentang akibat hukum perizinan di bidang lingkungan hidup; perubahan konsekuen undang-undang izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan keputusan pengadilan. Akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan izin usaha dan/atau kegiatan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi: hak untuk membuang zat atau limbah ke dalam media lingkungan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; Baik untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam izin terkait dengan perlindungan lingkungan, dan; hak dan/atau kewajiban lain yang belum dilaksanakan; benar dalam putusan pengadilan.

---

Mapping the legal consequences of licensing in environmental laws implications for the settlement of environmental disputes in the State Administrative Court State efforts because it affects the assessment of the Plaintiff's interests in filing a lawsuit. Changes in various laws and regulations in the environmental sector also change the legal consequences of licensing in Indonesian law in the environmental field. This study aims to explain the legal consequences from environmental permits, environmental protection and management permits and business and/or activity permits based on various laws; legal concepts and theories regarding the legal consequences of licensing in the environmental field; consequent changes to environmental permit laws, environmental protection and management permits and business and/or activity licenses are regulated in laws and regulations; and court decisions. The legal consequences of environmental permits, environmental protection and management permits, and business and/or activity permits in the laws and regulations in the environmental field can be grouped into: the right to dispose of substances or wastes into environmental media which are prohibited by law. legislation; Whether to carry out activities that have an impact on the environment is prohibited by laws and regulations; the obligation to fulfill the requirements stipulated in the permit related to environmental protection, and; other rights and/or obligations that have not been implemented; correct in court decision putusan."