Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analisis Penerapan Standar Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Negara Aparatur Sipil Negara ASN dituntut untuk dapat berkinerja dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku instansi pembina manajemen kepegawaian diharapkan dapat menjadi barometer dalam manajemen kepegawaian. Saat ini penilaian kinerja ASN telah menggunakan Penilaian Prestasi Kerja sesuai PP 46 Tahun 2011. Namun penilaian kinerja akan efektif bila terdapat tolak ukur yang jelas yaitu adanya standar kinerja. Sebagaimana Armstrong mengambarkan bahwa sebelum dilakukan penilaian kinerja perlu dibuat standar kinerja oleh sebab itulah penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan standar kinerja di BKN dan faktor kendala penerapannya. Pendekatan penelitian ini adalah postpositivis karena mengacu pada teori manajemen kinerja Armstrong guna mencari faktor kendala penerapan standar kinerja role definision performance and development agreement. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan teknik triangulasi diterapkan guna memvalidasi data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini BKN belum memiliki standar kinerja baik standar teknis kegiatan maupun standar perilaku. Faktor kendala penerapan dari aspek role definition adalah analisis jabatan yang ada di BKN belum akurat terutama pada proses analisis dan validasi data. Selanjutnya Performance and development agreement di BKN belum berjalan dengan baik. Pembuatan kontrak kinerja masih lemah pada aspek monitoring, pemahaman pegawai tentang SKP serta komitmen pegawai dan pimpinan. Sementara pengembangan pegawai tidak berbasis kinerja pegawai, belum dapat ditemukannya GAP kompetensi membuat pengembangan hanya sebatas menjawab tuntutan saat ini belum pada merencanakan pengambangan pegawai untuk masa yang akan datang.

---

Analysis of Application Performance Standards in the National Civil Service Agency Civil ServantApparatus ASN is required to objectives perform well in order to realize an organization. National Civil Service Agency NCSA as an agency personnel management coach expected to be a barometer in personnel management. Currently ASN performance assessment have used Job Performance Assessment in PP 46 of 2011. However, the performance assessment will be effective if there is a clear benchmark, which is the performance standard. Armstrong portrayed that prior to performance assessment,a performance standard needs to be undertaken. Therefore, this study aims at examining performance application standards in NCSA and its implementation constraint factors.

This research approach is a postpositivis because it refers to the theory of Armstrong performance management by limiting factor for the adoption of performance standards role definition performance and development agreement . Data collectingmethods used are qualitatively and triangulation techniques applied in order to validate the collected data.

The resuls shows that current NCSA has not had a performancestandard either technical standard activities or behavior standard. Constraint factors of the definition aspect implementations is the job analysis in NCSA is not accurate, especially in analysis process and data validation. Furthermore, Performance and development agreement in BKN has not gone well. performance contract manufacturing is still weak on monitoringaspects, employee understanding on SKP and employees and managers commitments. Employee development not has been based on employee performance, a competency GAP that can not be found make a development occurs just to answer the current demand and can not plan future employee enhancement limited to answering the demands of the development is not currently on the planned floating of employees for the foreseeable future."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Tesis ini membahas tentang Proses Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara yang dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penilaian kinerja yang dijalankan pada Biro Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara terdiri dari 4 empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peninjauan kembali. Pemanfaatan hasil penilaian kinerja sudah digunakan sebagai salah satu persyaratan administratif dalam proses kenaikan pangkat, pemberian penghargaan dan seleksi promosi jabatan. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya standar kinerja yang jelas sebagai pedoman dalam mengukur kinerja pegawai. Pejabat penilai belum melakukan pencatatan terhadap hasil pengamatan perilaku kerja pegawai dan tidak seluruh pegawai mengumpulkan laporan hasil kerja sehingga hasil penilaian masih terlihat subyektif karena kurangnya bukti-bukti pendukung. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja dan pengembangan kompetensi pegawai.

---

This thesis discusses the process of Performance Assessment of Civil Servants in the Civil Service Bureau of National Civil Service Agency conducted in 2015. This study used a postpositivist approach and qualitative method. The results showed that the performance appraisal process that runs on the Civil Service Bureau of the State Personnel Board consists of four 4 phases planning, implementing, assessing and reviewing. Utilization of performance appraisal results has been used as one of the administrative requirements in the process of promotion, awards, and selection for job promotion.

Problems were found in this study is there is no clear performance standards as a guide in measuring employee performance. Assessor officials have not done recording the observations of the behavior of employee and not all employees gather reports on the work result, so that it still looks a subjective assessment results due to lack of supporting evidence. The results of performance appraisal has not been used as the basis for the payment of benefits employee performance and competencies development."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan, pembahasan dan alokasi, pelaksanaan dan pelaporan anggaran berbasis kinerja di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Penelitian yang yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode observasi, studi pustaka dan wawancara. Namun penerapan anggaran berbasis kinerja masih berada pada tataran format belum sampai pada esensi penggaran kinerja yang semestinya. Cukup banyak kelemahan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja di BKN meliputi: (1) penyusunan anggaran masih berorientasi kepada input dan sangat minimnya informasi tentang keluaran (output) dan hasil (outcome) program (2) penyusunan anggaran terkadang tidak sinkron dengan Renja KL (3) fleksibilitass pelaksanaan anggaran belum berjalan karena masih melakukan pengendalian ketat anggaran per jenis belanja dan mata anggaran pengeluaran (4) belum adanya format baku pelaporan kinerja dan anggaran (5) format Renja KL masih bersifat masih bersifat kualitatif tanpa target sehingga tidak ada ukuran untuk menilai keberhasilannya (5) format RKA-KL masih sangat minim informasi tentang hasil program dan keluaran kegiatan. Saran utama yang diberikan di penelitian ini adalah: (1) menyempurnakan indikator kerja yang tercantum dalam Renja KL dan RKA-KL agar lebih berorientasi agar lebih berorientasi kepada output/outcome serta jelas targetnya dan bila perlu dicantumkan sumber pengukurannya (2) menyederhanakan dokumen perencanaan dan mempercepat proses penyusunan anggaran sehingga perencanaan kegiatan dapat dilakukan sebelum pengajuan anggaran (3) menggunakan data kinerja sebagai dasar alokasi anggaran tiap unit kerja (4) meningkatkan koordinasi antara Biro Perencanaan dan Inspektorat (5) Meningkatkan kapasitas dalam bidang akuntansi dan keuangan melalui pendidikan dan pelatihan.

---

This research aims to determine the preparation, discussion and allocation, execution and reporting of performance-based budgeting in the National Civil Service Agency. The research is qualitative analysis and using observation, library research and interviews methods. The application of performance-based budgeting is still at the format level, it has not reached the proper performance-based budgeting essence. There are some weaknesses in the implementation of performance-based budgeting in BKN, namely : (1) preparation of the budget is input oriented and lack of output information (output) and program results (outcomes) (2) the budget preparation is sometimes out of sync with Renja KL (3) the flexibility of budget implementation has not run because there are strict controls on each type expenditure budget and expenditures budget items (4) the absence of a standardized format of performance and budget report (5) Renja KL format is qualitative untargeted so that there is no measurement to assess its success (6) format RKA-KL is still lack of information about program outcomes and activities outputs. The main advices given in this research are: (1) to enhance the performance indicators listed in Renja KL and RKA-KL to be more oriented to output / outcome and have a clear target and if it is necessary, sources of measurement should be included (2) to simplify the planning documents and speed up the budgeting process so that planning activities can be carried out before the submission of the budget (3) to use performance data as the basis of the budget allocations for each unit of work (4) to improve coordination between the Planning and Inspectorate Bureau (5) to increase the capacity of accounting and finance fields through education and training."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang analisis implementasi pemberian tunjangankinerja di lingkungan Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian adalahpost-positivis dan jenis penelitian merupakan penelitian deskriptif. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pemberian tunjangan kinerja dilingkungan Badankepegawaian Negara hanya mendasarkan pada unsur perilaku kerja khususnyaaspek disiplin. Meskipun Peraturan Presiden yang mengatur tentang tunjangankinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negara telah mengamanatkanbahwa tunjangan kinerja diberikan dengan memperhitungkan capaian kinerjapegawai setiap bulan, namun terdapat beberapa kendala dalam implementasipemberian tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian Negaraantara lain yaitu: pertama, aturan teknis pelaksanaan Peraturan PresidenTunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yaituPeraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tidak memperhitungkan unsursasaran kinerja pegawai SKP dalam pemberian tunjangan kinerja, keduapelaksanaan manajemen sumber daya manusia SDM di lingkungan BadanKepegawaian Negara yang belum optimal sehingga menyebabkan sistemmanajemen kinerja belum dapat dilaksanakan dengan baikKata kunci: Regulasi Pemberian Tunjangan Kinerja, Manajemen KinerjaUniversitas.

---

ABSTRACT

This research is analizing implementation of performance allowance in CivilService Agency BKN . The approach used in this research are post positivist.Type of this research is descriptive. The result of this research showed thatperformace allowance in Civil Service Agency BKN only base on behaviorelement such attendance and punishment. Although the regulation PeraturanPresiden that regulates employees performace allowance in Civil Service Agencyhas instructed that performance allowance given consider the expense ofemployees performance achievements every month but there are some obstaclesin the implementation of performance allowance in Civil Service Agency BKN such as first. The technical rule of regulation that regulates of employeesperformance allowances in Civil Service Agency did not take into employeeperformace target SKP as a basic for pay performace allowance but behaviorelement as a basic for pay performace allowance, second, the implementation ofhuman resource management HRM in the Civil Service Agency BKN especially performance management system not optimalized.Keywords Regulation of performance allowance, Performance management."

"Konseling karier merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan karier yaitu pemberian bantuan secara tatap muka kepada individu ataukelompok dalam hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor (bersertifikat dan memiliki asosiasi) kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri, memperbaiki tingkahlaku, membantu pencapaian tujuan, penentuan diri dan mengembangkan potensinya kejalur karier yang realistis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta dan bagaimana memberdayakan peran Bimbingan dan Konseling Karier dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis karena berawal dengan menguji teori konseling karier, dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (data primer) dan juga studi literatur (data sekunder) serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data. Hasil analisis bahwa Unit konseling karier BKN melakukan praktek konseling psikologis dan membantu kepada Pegawai yang mengalami masalah gangguan kejiwaan dan tidak terfokus pada layanan konseling karier sehingga perlu diluruskan persepsi dan batasan konseling karier itu sendiri dengan membangun struktur, arah dan tujuan konseling karier yang jelas kemudian memberdayakan peran Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan unit layanan konseling karier untuk mengatasi hambatan karier pegawai dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi.

---

Career counseling is a series of activities the most basic of career guidance that is providing assistance in person to individuals or groups in a professional relationship conducted by counselor to the counselee in order to adapt, improve behavior, help meet the goals, self-determination and potential to develop realistic career path.

The purpose of this study is to analyze the role of guidance and career counseling for Civil Servants and how to empower the role of Career Guidance and Counseling in providing career guidance and counseling services for Civil Servants in the National Civil Service Agency (NCSA).

This research approach is post-positivist because it starts with career counseling theory testing, using the method of data collection in-depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.

The results of the analysis unit career counseling in the NCSA practice psychological counseling and help to Employees who experience problems psychiatric disorders and not focused on service career counseling so that needs to be clarified perceptions and limitations of career counseling itself by building the structure, direction and purpose career counseling clear then empower the role of Human Resources in maximizing unit career counseling services to overcome barriers to employee career and can provide benefits to the organization."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi, faktor yang mempengaruhi, dan strategi penguatan implementasi UU ASN di Provinsi Banten. Paradigma penelitian berupa post-positivisme dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumen. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman terdiri dari reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi serta menerapkan teknik triangulasi untuk mengetahui keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan tiga hal utama. Pertama, implementasinya bersifat prosedural dan formalitas, sehingga menimbulkan dampak negatif seperti terjadinya kekosongan formasi tertentu, terhambatnya peningkatan kapasitas pegawai, rendahnya kinerja pegawai, dan belum terjaminnya pegawai purna bhakti. Permasalahan struktural dan kultural menjadi hambatan utama, seperti kurangnya aturan pendukung turunan UU ASN, rule based bureaucracy, kurang pengawasan, dan belum terbangun budaya sistem merit. Hasil tersebut mengarah pada good looking government. Kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi menunjukkan bahwa context of implementation dan faktor lingkungan cenderung lebih berpengaruh dibandingkan content of policy dan struktur administrator. Political will kepala daerah cenderung masih rendah sehingga kurang mampu menyelesaikan permasalahan teknis yang terjadi. Ketiga, strategi penguatan implementasi menunjukkan kepala daerah dan perangkatnya membutuhkan internalisasi outcomes, mempertimbangkan strategic context, menentukan strategic content, dan merumuskan operational process. Penelitian ini merekomendasikan perlunya aturan pendukung, mendorong political will gubernur, strategi asistensi, ujicoba program, penganggaran terpusat untuk program skala ekonomi tinggi, menyusun simplifikasi peraturan, membuka ruang dan mendorong inisiatif lokal, dan peningkatan kapasitas pegawai lokal merupakan beberapa rekomendasi tersebut. Selain itu, terdapat rekomendasi yang berkaitan dengan implikasi teoritis berupa pengembangan konsep kerangka implementasi strategi dari Okumus disertai perubahan alur kerangka kerja dan adanya penambahan indikator.

---

This study aims to analyze the implementation, influence factors, and strategy strengthening the implementation of state civil apparatus policy in Banten Province. The research paradigm is post-positivism with qualitative approach. Data were collected through in-depth interviews and document studies. Data analysis using Miles and Huberman model consist of data reduction, data display, and conclusion / verification and applying triangulation technique in validation. The results show three main points. First, the implementation is procedural, programmatic, and formal, resulting in negative impacts such as vacancy formation, hampered capacity building of employees, low employee performance, minimum welfare of employees, and not guaranteed after employees pension. Structural and cultural issues are the main obstacles. These results lead to good-looking government. Second, influencing factors show that context of implementation and environmental factors are more influential than content of policy and administrator structure. Political will of sub-national governor is still low so that it is less able to direct the budget, capacity of employees, politics, economy, and legal framework. Third, the strategy of strengthening the implementation indicates that the sub-national governor and its agencies require outcomes, consider the strategic context, determine the strategic content, and formulate the operational process. This research recommendation targets implementation, influencing factors, and strategies for strengthening implementation. The need for supporting rules at both the central and sub-national levels encourages the political will of sub-national governor, assistance strategies, testing to technical stages, centralized budgeting for programs of a general nature, compiling simplification of regulations, opening up spaces and encouraging local initiatives, and capacity building of local officials are some of these recommendations. In addition, there are recommendations related to the theoretical implications of developing the concept of Okumus strategy with changes of the framework and addition of indicators."

"Sumber Daya manusia adalah aspek yang sangat penting dalam sebuah organisasi, khususnya organisasi pemerintah. Dalam hal ini kompetensi menjadi hal yang sangat penting bagi aparatur negara atau Pegawai Negeri Sipil. Kompetensi yang mencakup pengetahuan, kemampuan dan perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil harus tinggi agar dapat menghasilkan sebuah kinerja yang baik, namun yang terjadi saat ini adalah rendahnya kompetemsi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Skripsi ini mencari tahu bagaimana hubungan antara kompetensi yang dilihat dari karakteristik kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pegawai Pada Kantor Regional V BN Jakarta. Hasil yang di dapat menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat antara kompetensi dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di mana nilai koefisien korelasinya sangat kuat.

---

Human resource are the important aspecs in organization, especially government organization. In this parts, competences are the most valuable things for civil servant. The parts of competences include knowledges, skills and attitude. The civil servant must have the high competence to build good performance. But, the problems now are the performance and competence of civil servant in the low level.

This undergraduate thesis is written to search the relations about competence which seem on. Competence characteristic and performance of civil servant. The research of this problems are include quantitatif research which used the survei technics. This technics are use the questioner from which offered to all employees In National Civil Service Agency Regional Office V Jakarta. The produce of this survei technics shows. The big relations about competence and performance of civil servant which the value of the coeficien corelations is in the high level."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik manajemen sumber daya manusia (praktik SDM komitmen tinggi) terhadap kinerja individu Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui variabel mediasi komitmen afektif, motivasi pelayanan publik, dan perilaku inovatif dalam konteks penyederhanaan birokrasi dan perubahan sistem kerja ASN akibat pandemi Covid-19 di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dengan menganalisis data kuesioner dari 182 responden ASN BPOM melalui model persamaan struktural (SEM) menggunakan aplikasi LISREL 8.51 full version, penelitian ini menemukan pengaruh positif dari praktik SDM komitmen tinggi terhadap komitmen afektif, perilaku inovatif, dan kinerja pegawai yang dimediasi oleh motivasi pelayanan publik. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa komitmen afektif tidak berpengaruh terhadap perilaku inovatif dan kinerja pegawai, sehingga komitmen afektif tidak memediasi hubungan antara praktik SDM komitmen tinggi dengan perilaku inovatif dan kinerja pegawai. Selain itu, hasil penelitian juga menunjukan bahwa perilaku inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai.

---

This study aims to examine the effect of human resource management practices (high commitment HR practices) on the individual performance of the State Civil Apparatus (ASN) through the mediating variables of affective commitment, public service motivation, and innovative behavior in the context of bureaucratic simplification and changes in the ASN work system due to the Covid-19 pandemic at the National Agency of Drug and Food Control (BPOM). By analyzing questionnaire data from 182 ASN respondents through a structural equation model (SEM) using the full version LISREL 8.51 application, this study found a positive effect of high-commitment HR practices on affective commitment, innovative behavior, and employee performance mediated by public service motivation. However, this study also found that affective commitment had no effect on innovative behavior and employees' performance so that affective commitment did not mediate the relationship between high-commitment HR practices and innovative behavior and employee performance. In addition, the results of the study also show that innovative behavior has a positive effect on employee performance."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep four levers of control pada Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan belief system, BKN harus membuat visi dan misi baru. BKN juga perlu melakukan penilaian kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi. Pada penerapan boundary system perlu adanya keselarasan antara kode etik dengan PP 53 Tahun 2010 mengenai sanksi yang dikenakan. Sebagai organisasi dengan budaya hirarki, BKN harus menerapkan action control dan result control sebagai bentuk diagnostic control system. Berdasarkan analisis interactive control systems, strategic uncertainties BKN berasal dari regulasi pemerintah.

---

The purpose of this study is to analyze the four levers of control implementation in National Civil Service Agency (NCSA). This study is conducted using literature study and field study method. The results show that, in implementing belief system, NCSA must create new vision and mission. NCSA also needs to conduct performance appraisal linked to remuneration. In implementing boundary system, the code of conduct must be aligned with PP 53 of 2010 about the sanctions imposed. As an organization with hierarchy culture, NCSA should implement action control and result control as form of diagnostic control system. Based on interactive control systems analysis, NCSA strategic uncertainties comes from government regulations."