Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas Tax Management Information System di DJP Indonesia dan NTS Korea Selatan. Peneitian ini merupakan penelitian Kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tax MIS di NTS Korea Selatan memberi jasa transaksi yang seimbang untuk menurunkan biaya kepatuhan pajak dan biaya administratif perpajakan sedangkan Tax MIS di DJP Indonesia berfokus pada jasa trasaksi. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation e-SPT dengan cara membuat formulir SPT dan lampirannya menjadi sederhana. Semetara itu NTS Korea Selatan menurunkan cost of taxatio e-SPT dengan cara memberi jasa pengisian pre-filled.

---

This thesis discusses the Tax Management Information System in DJP Indonesia and NTS South Korea. This research is a descriptive qualitative research. The results showed that the NTS Tax MIS in South Korea provides the balanced transaction services to reduce the tax compliance costs and the tax administrative costs whereas DJP Tax MIS in Indonesia focuse on trasaksi services. DJP Indonesia menutunkan cost of taxation of e SPT by making a tax return form and the attachment becomes simple. Whereas NTS South Korea reduce the cost of taxation of e SPT by giving a pre filled charging services."

"Sistem E-filing merupakan bentuk layanan dari pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi agar dapat melaksanakan pelaporan SPT secara online dan realtime. Salah satu tujuannya yaitu agar biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dapat diminimalisir compliance cost . Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya kepatuhan pajak sebelum dan sesudah penggunaan e-filing pada wajib pajak badan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui survey dan wawancara mendalam. Berdasarkan hasil penelitian ini terjadi perubahan biaya kepatuhan pajak setelah menggunakan e-filing yaitu pada fiscal cost dan time cost menurun sedangkan psychological cost meningkat akibat seringnya terjadi gangguan koneksi pada e-filing.

---

E-filing systems is a form of government service that utilizes information technology in order to implement SPT reporting online and realtime. One of the objectives is that the cost incurred by the taxpayer can be minimized compliance cost . The purpose of this research was to analyze the tax compliance costs before and after the use of e filing in corporate taxpayers. This research uses a quantitative approach with data collection techniques through surveys and in depth interviews. Based on the results of this study there are changes in tax compliance costs after using e filing is the fiscal cost and time cost decreased while the psychological cost increased due to frequent interruption of connection on e filing."

"Penelitian ini menganalisis implikasi dari adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak serta implikasi dari kebijakan pengenaan sanksinya. Adanya keterlambatan penerbitan Faktur Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak mengakibatkan PKP Penjual akan terkena sanksi administrasi denda sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Perhitungan besaran sanksi yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak menyebabkan besaran sanksi akan semakin tinggi seiring dengan semakin besarnya penyerahan yang dilakukan, hanya karena kesalahan terlambat dalam menerbitkan Faktur Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implikasi yang timbul dari keterlambatan penerbitan Faktur Pajak dan menganalisis penerapan sanksi keterlambatan penerbitan faktur pajak terhadap beban perpajakan yang timbul khususnya pada PT.QWE. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengenaan sanksi keterlambatan penerbitan Faktur Pajak menimbulkan beban perpajakan meliputi direct money cost, time cost dan psychological cost yang menyebabkan terganggunya cashflow perusahaan sehingga mendistorsi wajib pajak dalam mengambil keputusan bisnisnya. Selain berpengaruh kepada wajib pajak, adanya pengenaan sanksi tersebut juga berimplikasi kepada timbulnya biaya terhadap otoritas pajak (administrative cost).

---

This study analyzes the implications of the delay in the issuance of Tax Invoice and the implications of the policy imposition of sanctions. Any delay in issuing a Tax Invoice by a Taxable Entrepreneur will be subjected to administrative sanctions of 2% from the Tax Base. The amount of sanctions calculated from the Basic Tax Imposition causes the number of sanctions to be higher along with th greater submission, only because of the delay when issuing a Tax Invoice. The purpose of this study is to analyze the implications arising from the late issuance of Tax Invoice and analyze the application of sanctions for the late issuance of tax invoices to the Cost of Taxation that arises especially for PT.QWE. This research uses a quantitative approach with a post positivist paradigm. The results showed that the imposition of sanctions for the delayed issuance of Tax Invoice raises tax burden including direct money costs, time costs and psychological costs. This can cause disruption of corporate cashflow so that distortion taxpayers in making business decisions. In addition to influencing taxpayers, the imposition of sanctions also has implications for the cost of the tax authority (administrative cost)."

"Pembukuan merupakan bagian dari administrasi perpajakan yang berfungsi sebagai basis untuk penghitungan pajak, pelaporan SPT, dan pemeriksaan pajak. Skripsi ini meneliti tentang perbedaan ketentuan pembukuan untuk tujuan perpajakan dan permasalahan yang dihadapi Indonesia dan Singapura dalam menerapkan ketentuan pembukuan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif dengan studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ketentuan pembukuan antara Indonesia dan Singapura terkait pembukuan elektronik, masa penyimpanan, penyimpanan pembukuan softcopy, dan pemeriksaan pajak elektronik. Ketentuan pembukuan Indonesia menghadapi permasalahan terkait masa penyimpanan, pembukuan elektronik, dan pemeriksaan pajak yang merugikan secara ease of administration dan cost of taxation.

---

Bookkeeping is a part of the tax administration functions as for the base of tax calculation, tax return, and tax audits. This thesis examines the differences in bookkeeping provisions for tax purposes and the problems faced by Indonesia and Singapore in implementing the provisions of bookkeeping. This study is a qualitative descriptive study of the literature and in-depth interviews. The results showed that bookkeeping provisions between Indonesia and Singapore are different to regulate electronic bookkeeping, record keeping time, record keeping in softcopy, and electronic audit. Indonesia bookkeeping provision face obstacle to regulate record keeping time, electronic bookkeeping, and tax audit that inflict loss to ease of administration and compliance cost."

"Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bertujuan untuk menggali potensi pajak yang ada di Desa. Dana yang diperoleh relatif besar menjadi penyebab adanya potensi pajak yang dapat digali. Skripsi ini merupakan analisis atas efektifitas kebijakan wajib pungut pajak oleh bendahara desa di Desa Bojong Baru dan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivis deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah Kebijakan penunjukan bendahara desa sebagai wajib pungut pajak belum berjalan efektif berdasarkan indikator efektivitas kebijakan dari Riant Nugroho. Efektivitas yang terpenuhi hanya mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan diantaranya tingkat SDM, pemahaman peraturan, kewenangan kades dalam memilih bendahara desa, keterjangkauan desa, peraturan yang belum jelas, rekanan yang belum memiliki NPWP, dan sosialisasi kebijakan yang minim.

---

Designation of Village treasurer as tax payer policies based on the Regulation Ministry of Home Affairs number 113 of 2014 aims to explore the potential of existing taxes in the village. Dana Desa obtained to village relatively in large quantities can be the causes of their tax potential that can be explore. This thesis is an Analysis on the effectiveness village treasurer as tax payer policy in Bojong Baru Village and Pabuaran village, Bojong Gede, Bogor. This research is a post positivis descriptive study. Data obtained through the study of literature and in depth interviews.

The results of this research is the policy of designation Village Treasury as tax payer not effective. Based on Riant Nugroho 39 s policy effectiveness indicators. Effectiveness is fulfilled only on the suitability of the policy problem to be solved. Obstacles found in the implementation of policies include the level of human resources, understanding of regulations, authority of Chief village heads in selecting village treasurers, affordability of villages, unclear regulations, counterparty who do not have tax payer identification number, and minimal socialization."

"Tunggakan pajak merupakan beban dalam administrasi perpajakan yang sekaligus dapat menjadi potensi untuk menambah penerimaan pajak melalui pencairan tunggakan pajak. Bagaimana perilaku Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak serta bagaimana implementasi penagihan aktif adalah pokok permasalahan ;yang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perilaku Wajib Pajak dan hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam pelunasan tunggakan pajak. Tujuan lainnya adalah untuk mengetahui implementasi penagihan aktif di KPP PMA Enam. Metode penelitian yang digunakan adalah mixed approach. Kombinasi penelitian kualitatif dan kuantitatif dimungkinkan jika keduanya berpijak pada paradigma yang sama. Penelitian ini juga merupakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian kebijakan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer didapat melalui kuesioner yang disebarkan ke 82 Wajib Pajak yang menjadi sampel. Data Primer juga didapat melalui wawancara yang mendalam yang dilakukan terhadap 3 orang Wajib Pajak dan 2 orang Jurusita Pajak Negara. Sementara data sekunder didapat melalui studi kepustakaan termasuk data-data penagihan aktif dari tempat penelitian dilakukan. Dasar Teori yang digunakan adalah teori mengenai perilaku Wajib Pajak, utang pajak serta penagihan pajak. Dimensi perilaku Wajib Pajak yang terdiri dari pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan serta persepsi Wajib Pajak didapatkan dan disarikan dari teori perilaku dan perilaku Wajib Pajak. Untuk teori penagihan pajak menggunakan teori Inter American Center of Tax Administration (2000) yang menyatakan bahwa tindakan-tindakan dapat diambil untuk menagih pajak karena tidak dibayarnya pajak sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan antara lain terhadap sejumlah pajak yang telah ditetapkan oleh fiskus. Hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan menunjukkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya, kurang sadar dan patuh terhadap pelunasan tunggakan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai persepsi atas ketentuan yang berlaku sekarang ini. Berdasarkan hasil wawancara, Wajib Pajak juga mempunyai beberapa alasan yang dijadikan pertimbangan dalam pelunasan tunggakan pajak. Berdasarkan wawancara serta data sekunder yang didapat dari Jurusita Pajak Negara KPP PMA Enam, implementasi penagihan aktif juga menemui beberapa kendala di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian di atas, perilaku wajib pajak dalam pelunasan tunggakan pajak masih belum seperti yang diharapkan, walaupun mereka memiliki pengetahuan yang cukup baik mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan Wajib Pajak dalam melunasi tunggakan pajak adalah kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, ketidakpuasan atas kualitas pemeriksaan fiskus serta Wajib Pajak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan dan banding. Implementasi penagihan aktif juga belum mencerminkan kondisi sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari belum maksimalnya tahapan penagihan aktif yang dilakukan serta minimnya tindakan penagihan aktif yang dilaksanakan. Melihat kondisi di atas maka perlu diintensifkan sosialisasi kepada Wajib Pajak, maksimalkan dan intensifkan tindakan penagihan aktif, perlu dibuatkan aturan pelaksanaan dan petunjuk pelaksanaan yang berfungsi sebagai pedoman bagi Jurusita dalam melaksanakan tugasnya. Disamping itu, perlu juga dilakukan evaluasi terhadap kebijakan penagihan aktif serta evaluasi terhadap sistem dan prosedur pemeriksaan serta kualitas dan kuantitas pemeriksa.

---

Tax in arrears is considered as burden in tax administration which is also potential to add income from tax through liquidation of tax in arrears. How is tax payer?s attitude in settlement of tax in arrears and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears and how is implementation of active collection is subject matter of problem being discussed. This research aims at knowing the taxpayer?s attitude and what matters become consideration of taxpayer in settlement of tax in arrears. Another aims is to know implementation of active collection at Taxation Service Office of Foreign Investment Six. This research uses mixed approach as methodology of research. There is possibility to use combination between qualitative and quantitative research if both stand on the same paradigm. This research is descriptive research and policy research. This research uses both primary and secondary research. Primary data is obtained through questionnaires which is distributed to 82 taxpayers that become sample. Besides, Primary Data is also obtained through deep interview carried out toward 3 taxpayers and 2 bailiffs of State Tax. While the secondary data is obtained through library study including active collection data from place where research was conducted. Basis of theory used is concerning attitude of taxpayer, tax payable, and tax collection. Dimension of attitude of taxpayer which includes knowledge, awareness, and compliance as well as perception of taxpayer is obtained and excerpted from theory of attitude and taxpayer?s attitude. For tax collection used theory of Inter American Center of Tax Administration (2000) which stated that measures can be taken to collect tax due to non payment of tax until the dead line such as toward the amount of tax determined by tax authority. Result of research from questionnaires distributed showed that majority taxpayers know rights and obligations of their taxes, lacked of awareness and compliance toward settlement of tax in accordance with prevailing provisions as well as make perception over prevailing provisions in the present time. Based on result of interview, taxpayer also has a number of reasons to be considered in settlement of tax in arrears. Based on interview and the secondary data obtained from Bailiff of State Tax of Taxation Service Office of Foreign Investment Six, implementation of active collection also find obstacles in the field. Based on result of research mentioned above, attitude of the taxpayer in settling tax in arrears still not yet as it is expected, despite they have sufficient knowledge concerning rights and obligations of its taxes. Some matters which become consideration of taxpayer in which to settle tax in arrear includes condition of financial which is impossible, not satisfied with quality of tax audit done by tax auditor and taxpayer filing legal efforts in the form of objection and appeal. Implementation of active collection also not interpret condition in accordance prevailing provisions. This matter can be seen from minimum active collection stage conducted and minimum active collection conducted. Having observed condition mentioned above, it requires to intensify socialization to taxpayer, increase and intensify active collection, it is necessary to prepare implemental regulation and implemental guideline which will serve as guideline for Bailiff in performing its duty. Besides, it also requires to conduct evaluation toward active collection policy and evaluation toward system and procedure of tax audit and quantity and quality of the tax auditor."

"Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan yang berarti pada tahun 1984, yaitu digantinya sistem Official Assesment dengan sistem Self Assesment. Kelebihan sistem Self Assesment adalah pemberian kepercayaan penuh pada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Pihak pemerintah menjalankan fungsi pengawasan saja dengan pemeriksaan sebagai law Enforcement. Masalah yang timbul adalah mengapa setelah sistem ini berlaku hampir 18 tahun perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya masih rendah?, hal ini tercermin dari banyaknya Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan kantor pajak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tingkat pemahaman dan kemauan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan khususnya Pajak Penghasilan Badan, dan apa yang menjadi hambatan fiskus dalam melaksanakan fungsi pengawasannya.Dalam melakukan penelitian, dipergunakan Studi Lapangan dengan menggunakan kuesioner. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain: wajib pajak yang pernah menerima STP memiliki pemahaman dan kemauan menjalankan kewajiban perpajakan yang lebih rendah daripada wajib pajak yang belum pernah menerima STP, optimalisasi Pengawasan Pembayaran Masa akan berjalan dengan baik jika faktor eksternal (antara lain kerjasama antar seksi di KPP) dan internal (antara lain sikap mental dari petugas pajak) diminimalisir bahkan dieliminir. Saran yang diberikan adalah perlu dibuat aturan pajak terutama perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang lebih sederhana, serta diadakan pembinaan dan pengawasan yang baik pada pegawai pajak."

"Pokok permasalahan pada tesis ini adalah bagaimana implementasi atau teknik pelaksanaan dan suatu kebijakan tentang penyesuaian besamya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato dengan jumlah tanggungannya tetap maka diasumsikan apabila tidak mengajukan permohonan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 di tahun 2005 maka perhitungan di akhir tahun akan Lebih Bayar dan akan berpengaruh terhadap penerimaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Ekplanatif dengan pendekatan Kualitatif dimana penulis ingin menjelaskan bagaimana dan menggambarkan tentang teknis pelaksanaan (penerapan) dari suatu kebijakan pada suatu tempat melalui studi kasus yang bersifat unik dan lebih mendalam mengapa bisa muncul suatu indikasi-indikasi atau suatu fenomena yang bisa dianalisa untuk diambil kesimpulan yang sifatnya tidak bisa digeneralisasi. Adalah suatu fenonena ternyata sampai dengan tanggal 31 Maret 2006 di KPP Jakarta Palmerah tidak ada satupun Wajib Pajak orang Pnbadi dengan kriteria tersebut yang menyatakan kelebihan pembayaran padahal diprediksi akan banyak Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya Lebih Bayar. Bahkan penerimaannya untuk tahun 2005 dibandingkan dengan tahun 2004 dad 116 Wajib Pajak yang sama yang diteliti sejak tahun 2002 sampai tahun 2005 meningkat sebesar 14 %. Dan hasil wawancara yang dilakukan diketahui temyata pada umunya mereka menganggap besamya PTKP sekarang ini sudah cukup adil tetapi disisi lain menyulitkan pada saat pada saat perhitungan dengan peredaran usaha/pekerjaan babas yang harus dilaporkan akhir tahun karena mereka merasa bahwa pelaksanaan pembukuan atau pencatatan sangat merepotkan dan tidak efisien sehingga akhimya mereka melakukan penyesuaian penghasilan neto yang dilaporkan yang panting angsuran bulanan PPh Pasal 25 yang dibayar meningkat sesuai kemampuan dan jangan sampai lebih bayar karena takut diperiksa. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pada umumnya Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah khususnya yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato sudah mengetahui tentang kebijakan penyesuaian PTKP dan pengurangan angsuran bulanan PPh Pasal 25 tahun 2005 tetapi menganggap tidak perlu mengajukan permohonan karena merasa tidak yakin dengan penghitungan perkiraaan penghasilan netonya di tahun 2005 serta takut dilakukan uji kepatuhan melalui pemeriksaan. Bahwa tingkat kepatuhan mereka masih rendah karena masih banyak faktor-faktor internal yang mempengaruhi diantaranya pemahaman kewajiban perpajakan dan tingkat pendidikan maupun taktor ekstemal diantaranya rasa keadilan dan pelayanan administrasi. dengan adanya kebijakan penyesuaian besamya PTKP untuk tahun pajak 2005 pada implementasinya bagi Wajib Pajak orang pribadi yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Nato di KPP Jakarta Palmerah, penerimaan meningkat. Kenaikannya dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 16%. Disarankan supaya dilakukan pendekatan dan sosialisasi tentang suatu kebijakan perpajakan yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi di KPP Jakarta Palmerah serta dilakukan bimbingan dan konsultasi secara berkala dengan melihat keadaan usahanya secara periodik sebagai wujud dan fungsi pengawasan dan pelayanan. Selain itu supaya menimbulkan rasa keadilan agar semua pengusaha dan pedagang yang berdomisili di Palmerah diperiakukan sama dengan mereka yang sudah taat dan patuh membayar pajak selama ini melalui himbauan dan tegoran. Supaya diteliti kembali oleh petugas pajak di KPP Jakarta Palmerah mengenai jumlah tanggungan yang dilaporkan supaya penyesuaian besamya PTKP tersebut tidak dijadikan sebagai alat untuk penghidaran pajak yang harus dibayar pada saat penghitungan pengurangan Penghasilan."

"Skripsi ini menganalisis efektivitas penerapan peraturan 208/PMK.03/2009 dan PER- 32/PJ/2010 mengenai angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu di KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang mencakup efektivitas bagi Kantor Pelayanan Pajak yang diukur dari pencapaian ekstensifikasi dan intensifikasi dan Bagi Wajib Pajak yang diukur dari pencapaian asas keadilan dan kemudahan. Hasil yang ditemukan adalah sudah tercapainya pelaksanaan ekstensifikasi karena pengaruh perluasan definisi WP OPPT, tetapi peraturan ini tidak berhasil untuk meningkatkan jumlah WP OPPT baru secara rill dan signifikan, karena penambahan rill WP OPPT baru lebih dipengaruhi oleh kegiatan penyisiran, bukan karena adanya peraturan baru. Selain itu, didapatkan hasil bahwa peraturan ini akan menaikan total penerimaan pajak dari WP OPPT, walaupun penerimaan angsuran bulannya akan mengalami penurunan karena adanya penurunan tarif dari 2% menjadi 0.75%. Sedangkan pencapaian asas keadilan dan kemudahan bagi Wajib Pajak sudah tercapai dari adanya perluasan definisi, akan tetapi, perubahan besar tarif akan menyebabkan kurang bayar yang sangat tinggi yang akan memberatkan Wajib Pajak di akhir tahun yang mencerminkan ketidakadillan bagi wajib pajak dan perubahan sifat tarif tidak mengambarkan kemudahan administrasi pajak karena Wajib Pajak harus melakukan perhitungan kembali diakhir tahun. Disisi lain, ketidakwajaran besar angsuran PPh Pasal 25 dengan SPT terutang dikarenakan penetapan tarif yang bersifat flat terhadap seluruh tingkat pendapatan Wajib Pajak. Ketidakadilan ini akan meningkatkan ketidakpatuhan Wajib Pajak.

---

This paper analyzes the effectiveness of the application of regulation regarding installment PER-32/PJ/2010 208/PMK.03/2009 about PPh Article 25 Employers individual taxpayer in KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading that comprises the effectiveness for the tax office measured from the achievement of extensification and intensification and for taxpayers who measured by achievement of fairness and easiness. The results found are already achieving the implementation of the extension due to influence of the expanded definition of WP OPPT, but its inefective in increasing the number of WP OPPT, because the increasing figures of WP OPPT more affected by combing activities, not because of the new regulations. In addition, the results showed that this regulation would raise the total tax revenue from WP OPPT, although monthly installment receipts will decline due to lower rates from 2% to 0.75%. While the achievement of pronciples of fairness and easiness for taxpayers have been achieved from the extension of definition, however, major changes in tarrifs will raise number of underpayment rate which will burden the taxpayer at the end of the year, thus also reflects unfairness for the taxpayer. The changing nature of the tariff does not reflects easiness of tax administration because the taxpayer must do re-calculate their tax at the end of the year. On the other hand, there is a primness difference between PPh Article 25 installments with SPT payable amount due to flat tariffs on all levels of income taxpayers. This unfairness will increase taxpayer noncompliance."

"ABSTRAKUMKM merupakan pelaku usaha terbesar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. UMKM berkontribusi dalam perekonomian di Indonesia yang memiliki segmen pasar di dalam dan di luar negeri. Penelitian ini berfokus pada efektivitas pemajakan pada pelaku UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia dan langkah-langkah yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak DJP untuk meningkatkan kepatuhan UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemajakan pada pelaku UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia belum sepenuhnya efektif. Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan langkah-langkah yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan UMKM setelah penerapan kebijakan tax amnesty di Indonesia.

---

ABSTRACT MSMEs is the largest business actor and spread all over Indonesia region. MSMEs contributed to the economy in Indonesia which domestic and overseas market. This study focuses on the effectiveness of taxation on MSME after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia and the steps undertaken by the Directorate General of Tax DGT to increase tax compliance of MSMEs after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia. This research is a descriptive quantitative research. The results of this study stated that taxation on MSMEs after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia has not been fully effective. Furthermore, this research shows the steps undertaken by the DGT to increase tax compliance of MSMEs after the implementation of tax amnesty policy in Indonesia."