Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan investasi Government Radio Network GRN , yang salah satu fungsinya untuk penanganan kebakaran. Tidak terpenuhinya kebutuhan coverage dan capacity GRN mengakibatkan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar unit. Hal ini berdampak pada nilai kerugian akibat kebakaran masih tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model yang dapat menilai kelayakan keputusan investasi pengembangan GRN sehingga dapat meminimalisir risiko salah keputusan investasi menggunakan cost-benefit analysis. Ada dua skenario tambahan investasi yaitu investasi penuh atau investasi sebagian. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa tambahan investasi terhadap infrastruktur GRN saat ini masih layak dilakukan berdasarkan parameter Net Present Value > 0 dan ratio benefit-cost > 1 guna mengatasi lemahnya komunikasi dan koordinasi dalam penanganan kebakaran.

---

Jakarta Provincial Government has invested in Government Radio Network GRN, which is one the functions for fire management. Unfulfilled for coverage and capacity GRN result poor communication and coordination between the units. This has an impact on the losses due of fire is still high. This research aims to build a model to assess the feasibility of investment decisions GRN development so it can minimize risk of wrong investment decisions by using cost benefit analysis. There are two scenarios considered full investments or partial investments. This research has successfully proof that additional investment in GRN is still feasible based on parameter Net Present Value 0 and ratio cost benefit 1 and can overcome the lack of communication and coordination for fire management."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Skripsi ini menganalisis manajemen perubahan aplikasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan studi kasus terhadap perubahan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan (SIP) menjadi aplikasi e-Budgeting. Hasil analisis menyimpulkan bahwa hasil perubahan aplikasi, yaitu aplikasi e-Budgeting, lebih unggul dibandingkan dengan aplikasi SIP dalam mendukung proses penyusunan APBD. Hal tersebut karena aplikasi e-Budgeting membuat perencanaan lebih rinci, penyusunan APBD lebih mudah, dan manajemen kendali anggaran lebih baik daripada sebelumnya. Terkait manajemen perubahan aplikasi, pendekatan manajemen perubahan aplikasi yang dipilih sudah sesuai, namun beberapa praktik dalam tahapan manajemen perubahan aplikasi yang tidak sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berdampak pada timbulnya masalah dan potensi masalah. Masalah yang terjadi adalah keterlambatan penetapan APBD TA 2014. Sedangkan potensi masalah yang dapat muncul adalah rendahnya realisasi penyerapan anggaran pada TA 2014, kemungkinan anggaran siluman muncul, tidak terukurnya kinerja SKPD, dan kesalahan manajemen perubahan aplikasi yang dapat terulang kembali di masa depan.

---

This thesis analyzes the application change management on Regional Income and Expenditure Budgeting (APBD) in DKI Jakarta Provincial Government, with a case study of the changes in Information Systems Planning (SIP) application into e-Budgeting application. The results of the analysis concluded that the application changes results, namely e-Budgeting application, is superior to SIP application in support the budgeting process. This is due to e-Budgeting application that made planninng more detailed, budgeting easier, and budget control management better than before.

Related to application change management, selected application change management approach is appropriate, but some practices in application change management phase is not appropriate. Such discrepancy affects the onset of problems and potential problems. The problem that occurs is the delay in setting APBD Final Year (FY) 2014. While the potential problems that can arise is the low absorption in the FY 2014 budget, the possibility arises stealth budget, the SKPD performance not measurable, and the fault on application change management can reoccur in the future."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk melaksanakan keterbukaan pemerintah yang salah satunya adalah melalui portal open data. Namun, berdasarkan data yang diperoleh bahwa penyediaan data melalui portal open data masih belum sesuai harapan. Hal ini salah satunya disebabkan oleh belum diketahuinya apakah pelaksanaan open government data telah berjalan baik di Pemprov DKI Jakarta karena hingga saat ini belum pernah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan open government data di Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu diperlukan analisis untuk mengetahui tingkat kematangan open government data pada pemprov DKI Jakarta saat ini agar selanjutnya dapat dirumuskan saran dan rekomendasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mencapai tahapan kematangan yang lebih tinggi.Pada penelitian ini, kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi tingkat kematangan Open Government Data pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara. Hasil evaluasi memperlihatkan bahwa tingkat kematangan Open Government Data Pemprov DKI Jakarta berada pada tingkat kematangan 2. Saran utama untuk Pemprov DKI Jakarta adalah untuk dilakukan perbaikan pada subdomain management, access, developer, dan participation and collaboration. Selain itu, sebagai implikasi teori, penelitian ini memperlihatkan bahwa kerangka kerja Open Data Maturity Model OD-MM berhasil digunakan untuk mengukur tingkat kematangan open government data di Pemprov DKI Jakarta.

---

Provincial Government of DKI Jakarta through Department Communication, Informatics and Statistics Diskominfotik works together with Planning and Development Agency Bappeda continues to strive to implement Open Government in which one of them is through open data portal. However, the provision of data through the open data portal is still not as expected. One of the problem is not knowing whether the implementation of Open Government Data OGD has been running well in the Provincial Government of DKI Jakarta because until now there is no evaluation of the OGD implementation in Provincial Government of DKI Jakarta. To deal with this problem we need to analyze maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government so that we can formulate suggestion and recommendation to get higher level maturity in OGD implementation.In this research, Open Data Maturity Model OD MM is used as a framework to evaluate maturity level of Open Government Data implementation in Jakarta Provincial Government. This research was conducted with a qualitative approach to collect data through interviews. The result shows that the maturity level of OGD implementation is at second maturity level. The main suggestion is to improve OGD implementation in some of subdomain, they are management subdomain, access subdomain, developer subdomain, and participation and collaboration subdomain. In addition, as a theoretical implication, this study shows that The Open Data Maturity Model OD MM framework was successfully used to measure the maturity of open government data in the Jakarta Provincial Government."

"Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"ABSTRAKKomunikasi terjadi dalam suatu konteks sosial dimana penafsiran, sikapdan penggunaan teknologi komunikasi pada suatu organisasi dibangun bersama dalam konteks sosial tersebut. Anggota organisasi memiliki keleluasaan dalam menginterpretasikan teknologi yang digunakan dimana interpretasi tersebut biasanya merupakan hasil dari konstruksi sosial. Pendekatan konstruksi sosial teknologi milik Pinch dan Bijker dan pengembangan milik Humphreys digunakan untuk menganalisis penggunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah dengan menekankan pada dua elemen penting yaitu fleksibilitas interpretasi dan kelompok sosial relevan. Dari hasil wawancara mendalam menunjukkan bahwa sebuah teknologi yang sama digunakan oleh pengguna yang berada dalam kelompok sosial yang sama justru memiliki fleksibilitas untuk diinterpretasikan secara berbeda. Interpretasi aparatur pemerintah mengenai aplikasi Citizen Relation Management (CRM) yang digunakan dalam komunikasi organisasi sehari-hari terbentuk melalui pemahaman dan pengalaman menggunakan teknologi dalam praktek penyelesaian pekerjaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa faktor kekuasaan dan struktural berperan untuk menunjukkan proses pembentukan makna pengunaan teknologi dalam komunikasi organisasi pemerintah.

---

ABSTRACTThe communication occurs in a social context in which the interpretation, attitude and the use of communication technology in an organization are constructed within that social context. The member of an organization has flexibility in interpreting the use of technology that such interpretation is usually the result of a social construction. The concept of Social Construction of Technology from Pinch and Bijker and its development that belongs to Humphreys are employed to analyze the use of technology at government organizational communications by emphasizing its two essential elements, interpretive flexibility, and relevant social groups. Through in-depth interview showed that the same technology used by users within the same of a relevant social group has the flexibility to be interpreted differently. The interpretation of government officers on Citizen Relation Management (CRM) application used in daily organizational communication is constructed through theunderstanding and experience of using technology in the practice of workcompletion. The findings of this study are power and structural factors play a role to show the process of shaping the meaning of technology use within government organizational communications."

"ABSTRAKMengingat pentingnya kebijakan akuntansi pemerintah terutama terkait aset tetap sesuai dengan karakteristik entitas yang akan mempengaruhi kewajaran dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi salah satu aset tetap yang memiliki karakteristik khusus pada pemerintah, yaitu hewan ternak. Entitas yang menjadi objek penelitian adalah Balai Embrio Ternak Cipelang Kementerian Pertanian dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam perlakuan akuntansi atas hewan ternak yang dilakukan objek penelitian dan menganalisisnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan International Public Sector Accounting Standard 27 Agriculture. Hasil penelitian menunjukan bahwa hewan ternak dapat diakui sebagai persediaan atau aset tetap berdasarkan tujuan kepemilikan hewan ternak dan nilai kapitalisasinya. Pengukuran dapat dilakukan dengan dua metode, pertama, harga perolehan untuk hewan ternak hasil pembelian dan kedua, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan survei harga pasar secara tahunanyang dituangkan dalam peraturan pemerintah untuk hewan ternak hasil turunan. Perlunya dilakukan revaluasi atas nilai hewan ternak. Penyajian nilai persediaan dan aset tetap hewan ternak pada neraca laporan keuangan. Serta pengungkapan informasi secara lebih detil terkait hewan ternak, seperti jenis, klasifikasi, dan kebijakan akuntansi untuk setiap jenis hewan ternak.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the accounting treatment of fixed asset that has special characteristics to the government, ie livestock. The research done considering the importance of government accounting policy especially related to fixed assets according to the characteristics of the entity that will affect the fairness and reliability of the financial report. The unit analysis of the research are Cipelang Livestock Embryo Hall of the Ministry of Agriculture and Veterinary and Husbandry Service Center of DKI Jakarta. This study uses a case study approach by analyzing existing problems with Government Regulations No. 71 2010 on Government Accounting Standards and IPSAS 27 Agriculture. This research finds that livestock can be recognized as inventory or fixed assets based on the purpose of livestock ownerships and their capitalization value. Livestock can be measured in two ways. Purchased livestock measured by the acquisition cost and derived herds measured by the rate of State Revenue Non Taxes based on annual market price survey which is set forth in the government regulation. Annual revaluation is needed in order to update the current value. The inventory value and fixed assets of livestock must be presenting in the balance sheets. And more detailed information disclose in Notes of Financial Statement."

"Radio merupakan salah satu media yang dapat menyampaikan informasi dengan cepat. Untuk itulah, radio digunakan sebagai salah satu media perjuangan rakyat. Ketika Orde Baru muncul, banyak bermunculan radio siaran non-pemerintah di Jakarta. Pemerintahan Orde Baru pun mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk mengatur radio. Salah satunya PP No. 55 Tahun 1970 yang didalamnya terdapat larangan sebagai alat kegiatan politik bagi radio siaran non-pemerintah dan dilarang membuat berita. Hal tersebut menimbulkan dinamika dalam dunia radio siaran di Jakarta. Dinamika tersebut dapat dilihat pada perkembangan Radio Arief Rachman Hakim dari tahun 1970 hingga 1998.

---

Radio is a medium that can convey information quickly. For this reason, the radio is used as a medium of mass struggle. When the New Order emerged, many emerging non-government radio stations in Jakarta. New Order government also issued a number of policies to regulate radio. One of these PP. 55 of 1970 in which there is a ban on political activity as a tool for non-government broadcast radio and banned from making news. This raises the dynamics in the world of radio broadcasting in Jakarta. The dynamics can be seen in the development of radio Arief Rachman Hakim from 1970 to 1998."

"Perkembangan tekonologi informasi dan komunikasi turut mendorong kegiatan komunikasi pengawasan yang berlangsung dalam era digital. Melalui pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menggali bentuk komunikasi pengawasan virtual yang didasarkan pada Konsep Komunikasi Pengawasan Katz and Kahn yang membagi komunikasi pengawasan dalam bentuk upward dan downward communication. Dari hasil wawancara mendalam dan observasi yang dilakukan, hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi pengawasan dalam konteks virtual tetap berlangsung secara dua arah baik dalam bentuk upward communication maupun downward communication. Melalui terapan teknologi, komunikasi pengawasan dapat berlangsung lebih efektif dan efisien serta difungsikan sebagai alat kontrol kinerja bawahan dan menumbuhkan disiplin bawahan layaknya sebuah bentuk panopticon dalam konteks virtual.

---

The development of information and communication technology also encourages supervisory communication activity in the digital era. Through a qualitative approach and case study strategy, this study aims to explore the form of supervisory communication in virtual context based on the Katz and Kahn concept which divides the supervisory communication in the form of upward and downward communication. Through in-depth interviews and observations, the results of this study showed that the supervisory communication in the virtual context still take place in both directions in the form of upward communication and downward communication. Through applied technology, it is also can take place more effectively and efficiently. Supervisory communication in a virtual context can be functioned as tool to control a subordinate performance. It is also fostering subordinate discipline like a form of panopticon in a virtual context."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan siklus hidup aset dengan pendekatan Total Asset Management TAM agar mendukung pencapaian tujuan organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Penelitian bersifat kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan praktik manajemen aset tetap yang ada dengan kerangka TAM serta best practice yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset tetap yang saat ini dilaksanakan di Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta belum seluruhnya memenuhi komponen dalam konsep Total Asset Management sehingga belum menunjukan adanya keterkaitan langsung antara pengelolaan aset tetap dengan strategi pencapaian tujuan organisasi.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the fixed assets management at Jakarta Provincial Government DKI Jakarta based on assets life cycle approach and Total Assets Management TAM in order to achieve organizational objectives economically, efficiently, and effectively. This study used a qualitative method with case study approach. The analysis is done by comparing the current practices of fixed assets management with asset management best practice criteria and elements based on assets life cycle and TAM concept. The results shows that fixed assets management currently implemented in DKI Jakarta has not entirely meet the component in the the Aset Life Cycle Management and TAM concept thus has not shown any direct link between fixed assets management and an organizational strategy."