Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran diterbitkan sebagai wujud pengakuan negara atas identitas anak. Peraturan ini menambah blangko akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan yang belum tercatat tetapi status hubungan dalam keluarga pada Kartu Keluarga menunjukan hubungan sebagai suami isteri. Anak yang memiliki akta kelahiran ini mempunyai kedudukan hukum sebagai anak luar kawin. Disebabkan karena orang tua tidak memenuhi ketentuan pencatatan perkawinan. Sehingga tidak memiliki bukti secara hukum berupa kutipan akta perkawinan. Penelitian dilakukan dalam tataran dari segi normatif. Melakukan wawancara untuk memperkuat dan mendukung analisis. Implementasi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang belum terdapat percepatan peningkatan kepemilikan akta kelahiran. Terhambatnya kepemilikan akan menghambat perlindungan dan pengakuan hukum dari Negara. Implementasi dapat terwujud apabila ada kesadaran dan itikad baik dari masyarakat. Disarankan kepada Pemerintah untuk terus menggiatkan penerbitan akta kelahiran anak dari perkawinan yang belum tercatat. Selain itu perlu untuk menggiatkan sosialisasi pentingnya akta kelahiran. Tanpa sosialisasi, masyarakat tidak akan sadar dan tidak akan mendapatkan informasi akta kelahiran yang benar.Kata Kunci : Implementasi, Akta kelahiran, Catatan Sipil.

---

ABSTRACTDecree the Minister of Home Affairs Number 9 of 2016 regarding Accelerated Improvement of Birth Certificates Ownership in Civil Registry Service Office Serang District as a form of state acknowledgement on the child 39 s identity. This regulation adds blank birth certificates of children from the marriage which has not been recorded, but the status of their parents on Family Card shows a legally relationship as husband and wife. Children who have a birth certificate will have legal standing as a child born out of wedlock, because their parents did not fulfill the marriage registry. So it does not have legal proof on marriage certificate. The study was conducted in terms of the normative level. Hold interviews to strengthen and support the analysis. Implementation at Civil Registry Service Office Serang District has accelerated increase of birth certificates. Obstructive ownership will hamper the protection and legal recognition of the State. Implementation can be realized if there is awareness and goodwill of the community. Suggested to the Government to continue to intensify the birth certificates issue of children from unrecorded marriages. It is also necessary to encourage the socialization of the importance of birth certificates. Without socialization, people will not notice and will not get a birth certificate information correctly.Keywords Implementation, Birth Certificate, Civil Registry."

"Terdaftar dan memiliki akta kelahiran adalah hak bagi semua manusia, sebagaimana diakui dalam Sustainable Development Goals. Akan tetapi, masih ada anak, terutama pada golongan-golongan tertentu, yang belum memiliki akta kelahiran. Studi ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor orang tua maupun rumah tangga yang mempengaruhi kemungkinan seorang anak memiliki akta kelahiran, dengan variabel utama yang diamati ialah kepemilikan identitas legal orang tua. Dengan menggunakan data Susenas 2019, 2020, dan 2021 yang dianalisis secara individu per tahun dan analisis gabungan, ditemukan bahwa kemungkinan anak memiliki akta kelahiran dipengaruhi secara positif oleh kepemilikan identitas legal orang tua. Selain itu variabel faktor orang tua dan rumah tangga lain menunjukkan bahwa kepemilikan akta kelahiran anak dipengaruhi oleh faktor internal dari karakteristik dan faktor eksternal dari lingkungan tempat tinggal.

---

Being registered is everyone’s right. It is acknowledged in Sustainable Development Goal by United Nation. However, there are still kids who are not registered by their parents, especially in certain characteristic groups. This study aims to find the characteristics, both household and parents that influences the children’s chances of being registered. This study will use parents’ ownership of legal identity as the main variable. Using Susenas 2019, 2020, and 2021 that is analyzed individually and used as pooled data, it is found that parents’ ownership of legal identity has a positive impact toward children’s ownership of birth certificates. Other parents and household characteristics also show that children’s registration is influenced by both internal factors of household and parents characteristics and also external factors of residential characteristics."

"Pengangkatan anak melalui perintah pengadilan akan memberikan kedudukan hukum yang jelas bagi anak yang diadopsi. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009, pengajuan permohonan pengangkatan anak harus disertai dengan akta kelahiran sebagai salah satu prasyarat yang harus dipenuhi. Jika calon anak angkat tidak memiliki akta kelahiran, maka akta kelahiran tersebut harus dibuat terlebih dahulu sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, masih banyak Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan adopsi anak tanpa disertai akta kelahiran. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji konsekuensi hukum putusan pengadilan terkait adopsi anak yang tidak disertai akta kelahiran. Penulis mengkaji berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg untuk menyelesaikan masalah ini dalam bentuk yuridis normatif dan didukung oleh data sekunder. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif karena data yang diperoleh berupa data deskriptif dari wawancara dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian, maka akibat hukum Putusan Mahkamah Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg yang tidak dilengkapi dengan akta kelahiran yaitu putusan dapat dimintakan pembatalan dari MA oleh Mahkamah Agung. pihak terkait. Dengan dibatalkannya ketentuan tersebut maka kedudukan anak angkat tidak akan memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun apabila tidak ada pembatalan, Putusan Pengadilan Nomor 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg tetap sah dan sah menurut hukum. Sehingga kedudukan anak angkat tetap memiliki status hukum dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

Adoption of a child by court order will provide a clear legal standing for the adopted child. In accordance with the Supreme Court Circular Letter Number 2 of 2009, submitting applications for adoption of children must be accompanied by a birth certificate as one of the prerequisites that must be met. If the prospective adopted child does not have a birth certificate, the birth certificate must be made before submitting an application to the court. However, in practice, there are still many District Courts that grant requests for adoption of children without a birth certificate. Therefore, the authors are interested in examining the legal consequences of court decisions regarding the adoption of children who are not accompanied by a birth certificate. The author examines based on Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg to resolve this problem in a normative juridical form and is supported by secondary data. In addition, this study uses qualitative data analysis methods because the data obtained is in the form of descriptive data from interviews and literature studies. Based on the research results, the legal consequence of the Court's Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg which is not equipped with a birth certificate is that the Supreme Court can request cancellation of the verdict from the Supreme Court. related parties. With the cancellation of this provision, the position of the adopted child will not have legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations. However, if there is no cancellation, Court Decision Number 19 / Pdt.P / 2014 / PN.Kpg is still valid and legally valid. So that the position of adopted children still has legal status and legal certainty in accordance with the provisions of statutory regulations."

"Banyak masalah yang tak boleh terpinggirkan di antaranya adalah perhatian terhadap anak jalanan yang mendapatkan dampak ikutan dari kondisi ekonomi ini. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ada kecenderungan meningkatnya permasalahan anak yang ditelantarkan, diperlakukan salah, dan dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual. Begitu pula dalam hal administrasi kependudukan, khususnya tentang sosialisasi Akta Kelahiran. Mengenai pencatatan kelahiran, pasal 7 dari Konvensi Hak-Hak Anak. Ada 3 alasan mengapa pencatatan yang universal itu penting: 1) pencatatan kelahiran adalah pengakuan formal mengenai keberadaan seorang anak; akta kelahiran mewakili kepentingan anak secara individual terhadap negara dan status anak dalam hukum, 2) pencatatan kelahiran adalah elemen penting dari perencanaan nasional untuk anak-anak, memberikan dasar demografis agar strategi yang efektif dapat dibentuk, 3) pencatatan kelahiran adalah cara untuk mengamankan hak anak yang lain, misalnya: indentitikasi anak sesudah perang, anak diterlantarkan atau diculik, agar anak dapat mengetahui orang tuanya (khususnya jika lahir di luar nikah), sehingga mereka mendapatkan akses pada sarana/prasarana dan perlindungan negara dalam batas usia dalam hukum (misalnya: dalam pekerjaan, rekrutmen ABRI atau dalam sistem peradilan anak), serta mengurangi kemungkinan penjualan bayi atau pembunuhan bayi (infantisida). Karena Indonesia telah meratifikasi KHA, diperlukan penilaian terhadap kondisi dan fungsi dan sistem pencatatan sipil sekarang ini untuk meyakinkan bahwa hak-hak anak diketahui oleh semua keluarga dan anak-anak dalam masyarakat. Berkenaan dengan hal ini maka; pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut: Bagaimanakah manfaat pencatatan kelahiran yang diketahui oleh anak-anak jalanan. Tujuan utama dan studi ini adalah untuk melanjutkan kegiatan yang memungkinkan semua anak Indonesia terdaftar dalam catatan sipil segera sesudah lahir, khususnya untuk anak-anak jalanan, dengan demikian tujuan khusus penelitian ini adalah: Untuk mendapatkan informasi lebih mendalam tentang pengetahuan akan akta kelahiran, apakah mereka betul-betul sadar dan tahu manfaat dari pencatatan kelahiran dan Untuk mendorong kesinambungan keberpihakan pemerintah di semua tingkatan, dan keberpihakan masyarakat mengenai hak setiap anak untuk dicatat atau didokumentasikan. Anak jalanan yang menjadi sasaran adalah anak jalanan yang berada di sekitar setasiun kereta api, paling tidak empat stasiun besar yaitu: Lenteng Agung, Pasar Minggu, Tebet, dan Manggarai. Jumlah responden 42 orang. Yang berusia mulai dari 9 s.d. 25 tahun. Anak jalanan hampir tidak penduli dengan akta kelahiran_ Hampir semua anak jalanan tidak memiliki akta kelahiran dan mereka sering sekali keliru antara akta kelahiran dengan kartu keluarga. Banyak di antaranya yang tidak mengerti akan manfaat dari akta kelahiran, mereka tidak begitu peduli kelihatannya sedangkan untuk masuk sekolah kebanyakan dari mereka tetap diterima disekolah tanpa melampirkan akta kelahiran. Orang tua dari anak jalanan memiliki pendidikan sampai SD dan anak jalanan tersebut juga kebanyakan hanya menamatkan SDnya saja. menarik kebanyakan mereka jika ditanya dengan siapa mereka tinggal mereka menjawab dengan ibunya, jika peneliti menanyakan lebih lanjut apakah hanya dengan ibu saja tidak dengan ayah? mereka menjawab "ya dengan ayah juga?. Keberadaan anak jalanan merupakan fenomena dan memerlukan perhatian baik dari masyarakat maupun pemerintah dalam penanganan yang lebih baik. Penelitian merekomendasikan untuk penyuluhan, ada keinginan yang kuat dari berbagai pihak menghilangkan sikap dan kegiatan yang diskriminatif. Memperbaharui produk hukum yang masih menggunakan warisan Belanda."

"ABSTRACTSampai saat ini masih terdapat akta kelahiran yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, seperti pencantuman nama orang tua yang bukan nama orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berdampak pada kedudukan hukum anak dan hak warisnya. Akta kelahiran seperti ini dapat merugikan karena akta kelahiran merupakan akta otentik yang merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak, para ahli warisnya dan orang yang mendapatkan hak darinya, sehingga pembatalan akta kelahiran marak terjadi. Akta kelahiran merupakan akta Pencatatan Sipil yang pembatalannya harus dengan putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti bagaimana akibat hukum pembatalan akta kelahiran terhadap kedudukan anak dan hak waris. Penulis meneliti berdasarkan penetapan pengadilan untuk memecahkan permasalahan ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji perturan perundang-undangan. Namun, untuk memperkuat penelitian, dilakukan wawancara kepada para pakar terkait. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum adanya Penetapan Nomor 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, anak tersebut menjadi bukan anak sah dari orang tuanya, sehingga anak tersebut tidak dapat mewaris dari orang tuanya. Sedangkan akibat hukum dari Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, status dan kedudukan anak dikembalikan kepada keadaan semula yaitu bukan anak Pemohon dan merupakan anak luar kawin antara ibunya dengan pacar ibunya, sehingga anak tersebut hanya mewaris dari ibunya. Hakim seharusnya lebih cermat dalam melihat kasus posisi pada kasus pembatalan akta kelahiran yang diajukan dan pemerintah harus mengeluarkan peraturan yang lebih jelas terkait pembatalan akta kelahiran karena tidak semua kasus pembatalan akta kelahiran mengandung sengketa.

---

ABSTRACTThere are still a lot of birth certificate that does not accord to the actual facts and written names in the parents element of birth certificate which those names are not their biological parents to the child is one of the example. This, of course, has legal consequences to the legal standing of the child and their inheritance rights. Birth certificate that is flawed like that would cause disadvantages because birth certificate is an authentic deed, that is a legal instrument for the written parties, the heirs and people who gets rights from and it is also a Civil Registry so the annulment of it must with the court decision. Based on that, author is eager to examine the legal consequences of the annulment of the birth certificate for childrens legal standing and their inheritance rights with Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr and Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt as the reference by using a normative juridical research method, namely by reviewing the law and regulations. However, to strengthen research, interviews were also conducted with related experts. In Court Determination Number 67/Pdt.P/2014/PN.Gpr, the legal consquence for the children is their status become a not natural child of their parents and make them not having their inheritance rights from their parents while in Court Determination Number 237/Pdt.P/2014/PN.Skt, the legal standing of the child will be returned to their original status, that is not the child of the applicant and makes them to be a illegitimate child, so they will only inherit from their mothers only. The Judge should be more careful in looking at the case position of the annulment of the birth certificate and the government must issue rules more clearly related to the annulment of the birth certificate because not all cases of the annulment of the birth certificate contains the dispute. "

"Urgensi dari penelitian ini berangkat dari isu kepemilikan akta kelahiran yang belum terpenuhi secara menyeluruh bagi anak Indonesia, apalagi anak jalanan. Padahal kepemilikan akta kelahiran penting untuk perlindungan anak tanpa diskriminasi. Penelitian ini membahas tentang pemenuhan akta kelahiran sebagai salah satu hak identitas anak jalanan yang ditinjau berdasarkan kerangka konseptual perlindungan anak Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families. Kerangka tersebut mengkaji tiga dimensi, yakni kebutuhan perkembangan anak, kapasitas pengasuhan orang tua serta faktor keluarga dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam pada informan yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Informan utama dalam penelitian ini adalah orang tua anak jalanan yang berada Kelurahan Tengah yang terletak di Jakarta Timur, terdiri dari 5 (lima) informan utama dan informan pendukung yang terdiri dari 4 (empat) informan, yakni pendamping Lembaga X, Ketua RT dan petugas Kelurahan. Waktu pengumpulan data dilakukan dari bulan September hingga November 2023. Tujuan penelitian ini yakni untuk menggambarkan kebutuhan perkembangan anak melalui pengurusan akta kelahiran; kapasitas orang tua dalam memenuhi akta kelahiran untuk mewujudkan perlindungan anak; serta keterlibatan dukungan keluarga dan lingkungan dalam memenuhi akta kelahiran anak. Pemenuhan akta kelahiran bagi anak jalanan dalam penelitian ini diupayakan oleh orang tua serta didukung oleh faktor keluarga yang berasal dari keluarga luas dan dukungan dari sumber daya komunitas yang berasal dari Lembaga X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua informan dalam penelitian ini dapat menggunakan akta kelahiran untuk menghadirkan akses layanan kesehatan dan pendidikan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan anak jalanan. Hal ini disebabkan karena orang tua tidak memiliki kapasitas yang optimal dalam mewujudkan perlindungan anak melalui pengurusan akta kelahiran meskipun telah mendapatkan dukungan sosial. Sehingga, perlindungan anak tidak dapat terpenuhi secara maksimal sebab hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi dari konsep Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families tidak terpenuhi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu kesejahteraan sosial, terutama pada mata kuliah Kesejahteraan Sosial Anak dalam menambah wawasan akan pemenuhan perlindungan anak melalui pengurusan akta kelahiran.

---

The urgency of this research departs from the issue of birth certificate ownership that has not been fulfilled thoroughly for Indonesian children, especially street children. Even though ownership of a birth certificate is important for child protection without discrimination. This research discusses the fulfillment of birth certificates as one of the identity rights of street children based on the Triangle for the Assessment of Children in Need and Their Families child protection conceptual framework. The framework examines three dimensions, namely children's developmental needs, parental care capacity and family and environmental factors. This research uses a qualitative approach and descriptive research type with data collection techniques through in-depth interviews with informants selected through purposive sampling techniques. The main informants in this study were parents of street children in Central Village located in East Jakarta, consisting of 5 (five) main informants and supporting informants consisting of 4 (four) informants, namely the companion of Institution X, the Head of RT and Kelurahan officers. Data collection time carried out from September to November 2023. The purpose of this study is to describe the developmental needs of children through the processing of birth certificates; the capacity of parents in fulfilling birth certificates to realize child protection; and the involvement of family and environmental support in fulfilling children's birth certificates. Fulfillment of birth certificates for street children in this study was pursued by parents and supported by family factors originating from the extended family and support from community resources originating from Institution X. The results showed that not all informants in this study could use birth certificates to provide access to health and education services to meet the developmental needs of street children. This is because parents do not have optimal capacity in realizing child protection through obtaining birth certificates even though they have received social support. Thus, child protection cannot be maximally fulfilled because the results of this study show that the dimensions of the Triangle concept for the Assessment of Children in Need and Their Families are not fulfilled. The results of this study are expected to contribute to the development of social welfare science, especially in the Child Social Welfare course in adding insight into the fulfillment of child protection through obtaining birth certificates."

"Penelitian ini membandingkan dampak implementasi tanda tangan elektronik di daerah dengan rata lama sekolah orang tua rendah dan tinggi dalam penerbitan akte kelahiran. Menggunakan data Susenas di Indonesia pada tahun 2010-2021 dan metode difference in difference, studi ini menemukan bahwa implementasi tanda tangan elektronik dapat meningkatkan jumlah akte kelahiran sejumlah 291 dokumen. Namun dengan membandingkan peningkatan jumlah akte kelahiran terhadap total jumlah akte kelahiran dan jumlah kelahiran, studi ini menemukan bahwa dampak implementasi tanda tangan elektronik relatif rendah, hanya sekitar 7,02% dan 3,73% dalam meningkatkan cakupan kepemilikan akte kelahiran. Studi ini juga menemukan manfaat ekonomi dimana setiap satu rupiah biaya yang dikeluarkan menghasilkan 1.029 rupiah manfaat. Sehingga tanda tangan elektronik dapat menjawab problem sulitnya akses terhadap layanan catatan sipil sebelum adanya implementasi pada daerah dengan rata lama sekolah orang rendah namun memiliki pengaruh yang relatif rendah dalam meningkatkan cakupan jumlah akte kelahiran.

---

This study compares the impact of the policy on implementing electronic signatures in the issuance of birth certificates in areas with low and high means years of schooling parents. Using Indonesian Susenas data from 2010-2021 and DID methods, this study finds that implementing electronic signatures could increase the number of birth certificates of 291 documents. However, by comparing the increase in the number of birth certificates subject to the total number of birth certificates and also the number of births, this study found that the impact of implementing electronic signatures was relatively low, around 7,02% dan 3,73% in increasing the coverage of birth certificate ownership. This study also found economic benefits where every one rupiah of costs incurred generates 1,029 rupiahs in benefits. Electronic signatures can solve the difficulty of accessing civil registration services before implementation in areas with a low mean year of schooling parents but has a relatively low effect on increasing the coverage of birth certificate ownership."

"Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, namun dalam prakteknya, kewenangan Notaris dalam membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan khususnya pembuatan Akta Jual Beli Tanah tidak dapat didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional, dikarenakan Badan Pertanahan Nasional hanya mengakui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagai bukti adanya peralihan hak atas tanah, sehingga timbul permasalahan yaitu Bagaimanakah Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dikaitkan dengan kewenangan Notaris dan Kewenangan PPAT ? dan Bagaimanakah status akta Jual Beli Tanah yang dibuat oleh Notaris?. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah studi kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengadakan penelusuran asas-asas hukum umum yang kemudian digunakan untuk membuat suatu interpretasi terhadap keabsahan Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Notaris dan akibat hukumnya serta didukung dengan studi kasus. Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pejabat umum secara khusus memiliki kewenangan untuk membuat akta jual beli tanah, sehingga Notaris menjadi tidak berwenang untuk membuatnya, meskipun Ia telah diberikan kewenangan untuk membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Sehubungan dengan tidak berwenangnya Notaris dalam membuat akta jual beli tanah menjadikan status akta jual beli tanah yang dibuat olehnya berubah menjadi akta di bawah tangan dikarenakan akta jual beli tanah tersebut tidak memenuhi salah satu syarat otentisitas suatu akta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan untuk dapat dijadikan dasar pendaftaran hak kepada Badan Pertanahan Nasional, akta jual beli tersebut harus mendapatkan pengesahan dari Pengadilan Negeri.

---

Article 15 paragraph (2) letter f law number 2 by 2014 about changes in the law number 30 by 2014 about The Notary gives new authority to the notary to composing or creating the notary deed relating to land, but in practice, the Notary deed of sale and purchase of land cannot be registered to the National Land Agency (BPN), due to the National Land Agency (BPN) only recognizes a deed made by the Official Maker of Deed Land (PPAT) as evidence of the transition of land rights problems arise, so that is How the creation of the deed of sale and purchase of land associated with the authority of Notary and Official Maker of Deed Land (PPAT) Authority? And How is the status of deed of sale and purchase of land made by a notary?.

The Research method used in writing this is the study of literature available that is juridical normative research , namely by hold principles the search for common law that is then used to make an interpretation against the validity of deed of sale and purchase of land made by a notary and effect as well as support its laws with a case study. Official Maker of Deed Land (PPAT) as public officials in particular have the authority to make the deed of sale and purchase of land, making it Notarized became is not authorized to make it, even though he has been given the authority to make the deed relating to land. With respect to not authorized notary in making the deed of sell and purchaseof land make the deed's status turned into deed which not authentic because was not meet one of the requirements of a deed authenticity as envisaged in article 1868 BW, so when the deed of sale and purchase of land will be registered to the National Land Agency BPN, need to get the endorsement of the district court."

"ABSTRAKAkta kelahiran merupakan identitas diri dan merupakan status kewarganegaraan, tidak terkecuali bagi anak-anak jalanan dimana masih banyak diantara mereka yang belum memiliki akta kelahiran. Program akta kelahiran anak jalanan merupakan salah satu program yang berupaya untuk membantu percepatan pencatatan kelahiran. Kesulitan untuk bisa menjangkau anak-anak jalanan di dalam program akta kelahiran disebabkan karena proses komunikasi yang tidak berjalan baik dalam antara orang dewasa kepada anak-anak jalanan yang lebih suka untuk berinteraksi dengan teman sebayanya. Meski banyak penelitian terkait dengan akta kelahiran yang menggambarkan beberapa sudut pandang, namun masih sedikit sekali penelitian yang menggambarkan bagaimana peran peer educator/pendidik sebaya didalam program akta kelahiran anak jalanan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 13 informan dan diskusi terarah dengan 7 informan yang didapatkan melalui penggunaan teknik purposif sampling. Pengolahan data temuan lapangan dilakukan dengan menkategorikan data temuan sesuai dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dan dengan kerangka teori yang dikembangkan. Ditemukan bahwa peer educator berperan dalam menyebarluaskan informasi tentang akta kelahiran, berperan sebagai konselor, berperan sebagai motivator dan berperan dalam mempengaruhi keputusan anak jalanan untuk mengadopsi hal tersebut. Faktor pendukung peer educator menjalankan perannya adalah kedekatan dengan teman sebaya dan faktor penghambat peran peer educator adalah manajemen waktu.

---

ABSTRACTBirth certificate is an identity and nationality status, no exception with street children which still many of them didn rsquo t have birth ceritificate. Street children birth certificate program is a program that aim to support birth registration acceleration. The difficulty of reaching street children in a birth certificate program is due to a poor communication process between adults to street children who prefer to interact with their peers. Although there are many studies in relation with this topic that illustrate several perspectives, there is still lack of research which describe the role of peer educator on a street children birth certificate program. This study uses qualitative research method by interviewing 13 informants and group discussion with 7 informants which selected using purposive sampling techniques. The data findings processed by categorize the data in accordance with the study question and conceptual framework. It was found that peer educators play their role in spread out information about birth certificate, play role as a counselor, motivator and also including influencing the decision of street children to adopt the innovation of birth certificate. Supporting factor for Peer educator to perform their role is proximity with peers. Constraining factor for peer educator to perform their role is time management. "

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti penguasaan hak atas tanah. Sertipikat tanah terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah mengurai mengenai data yuridis, sedangkan surat ukur menguraikan mengenai data fisik. Untuk jenis hak pada tiap-tiap bidang tanah di dalam satu kelurahan akan diberikan satu nomor hak dan satu nomor identifikasi bidang tanah. Sehingga tidak dimungkinkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda di dalam satu kelurahan. Pada fakta yang Penulis temukan yaitu adanya penerbitan sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda dalam satu kelurahan di kawasan perumahan di Kota Bekasi. Terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang santa di atas bidang tanah yang berbeda dapat terjadi karena sistem booking parsial nomor hak dalam kegiatan pemisahan sertipikat yang diajukan oleh Pengembang Perumahan. Sistem booking parsial ini pada lrenyataannya terdapat kelemahan yaitu sistem penomoran hak pada buku tanah dan sertipikat berdasarkan pengelompokkan sertipikat induk sehingga apabila petugas buku tanah sertipikat tidak cermat maka akan menyebabkan terbitnya sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang berbeda, selain itu terbitnya sertipikat basil pemisahan secara bertahap berdasarkan sertipikat induk yang mengakibatkan terbitnya sertipikat tidak pada saat yang bersamaan sesuai jumlah permohonan pemisahan menjadikan sulitnya pemeriksaan buku tanah dan sertipikat baru hasil pemisahan oleh pejabat yang berwenang juga menjadi alasan terbitnya sertipikat dengan nomor yang sama di atas bidang tanah yang berbeda. Penyelesaian atas permasalahan tersebut sampai dengan sekarang belum diatur secara konkret di dalam peraturan perundang-undangan, hanya saja permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi. Penyelesaian tersebut dapat ditempuh dengan mengajukan permohonan perbaikan nomor hak pada salah satu sertipiktat atau juga dapat mengajukan permohonan penggabungan sertipikat apabila pada salah satu sertipikat yang mempunyai nomor hak yang sama tersebut terdiri dari beberapa bidang tanah yang saling bersebeiahan dan dipunyai oleh pemegang hak yang sama. Baik penyelesaian dengan permohonan perbaikan maupun dengan permohonan penggabungan sertipikat akan mematikan nomor hak yang diperbaiki dan digabung dan akan mendapatkan nomor hak yang baru pula. Sehingga dengan mematikan nomor hak lama dan memberikan nomor hak baru atas sertipikat yang dimohon, maka tidak ada lagi sertipikat dengan nomor hak yang sama di atas bidang tanah yang herbeda dalam satu kelurahan.

---

A certificate constitutes an evidence of holding on right over land. Land certificate consists of the official copy ofthe land book and measurement letter. The certified copy of land book describes the juridical data, whereas the measurement letter describes the physical data. For the type of right over each parcel of land within one village will be provided one number of right and one identification number of parcel of land. Therefore, it will not possible to be issue certificates with the same number of right over different parcels of land within one village. On the fact which the Writer discovered, there is an issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land within one village in the housing compound at Bekasi City. The issuance of certificates with the same number of right over different parcels of bland could take place because of the partial booking system of number of right in the certificate splitting activities submitted by the Developer of Housing Compound. This partial booking system actually has flaw which is the right numbering system in the land book and the certificate is based on classification of main certificate, therefore, if the sertificate land book ogicial is not accurate, then, it will cause the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land, in Bddition the issuance of certificates as the result of gradual splitting based on main certificate which causes the issuance of certificates not on the same period of time in accordance with the total number of applications for splitting makes it dificult for the examination by the authorized official over the new land books and certificates resulting from splitting, it also becomes the reason for the issuance of certificates with the same number of right over different parcels of land. Settlement over such problem up to the present time has not yet been concretely stipulated in the statutory regulations; it can merely be settled internally by the Land Office of Bekasi Municipality's. Settlement can be taken by submitting application for correction over the number of right over one of the certificates or the concerned parties may also submit application for the merger of certificates if the certiticates possessing the same number of right consist of several parcels of land located next to one another and owned by the same holder of right. Settlement, both by means of application for correction and application for amalgamation (combining) of certificates will terminate the number of right being corrected and merged and will also receive new number of right. Therefore, by terminating the previous number of right and providing new number of right over the certificates being applied, then, there will no longer be any certificates with the same ntunbcr of right over different parcels of land within one sub-district."