Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengambil fokus tentang pengaruh Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan dan belanja pemerintah serta Bantuan Operasional Sekolah terhadap nilai Ujian Nasional Murni siswa Sekolah Dasar SD dan Sekolah Menengah Pertama SMP , di 33 provinsi pada kurun waktu 2008 sampai 2011. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode estimasi data panel. Peneliti melakukan estimasi pooled least square, fixed effect method, dan random effect method sebagai metode estimasi regresi data panel.Persamaan regresi terdiri dari nilai UN SD dan SMP sebagai variabel terikat dan alokasi DAK Pendidikan lagt-2 serta BOS sebagai variabel bebas dan menambahkan variabel kontrol berupa PDRB per kapita dan Belanja Pendidikan untuk masing-masing provinsi. Temuan utama penelitian adalah variabel BOS berpengaruh positif terhadap nilai UN SD walaupun tidak signifikan dan berpengaruh positif signifikan terhadap nilai UN SMP. Sedangkan variabel DAK pendidikan berpengaruh positif signifikan terhadap kedua nilai UN, baik SD maupun SMP. Adapun variabel kontrol yaitu PDRB per kapita berpengaruh positif signifikan terhadap hasil UN SD maupun UN SMP. Variabel kontrol kedua Belanja pendidikan berpengaruh positif terhadap hasil UN SD dan SMP, walaupun tidak signifikan secara statistika.Dari hasil penelitian, peneliti menyarankan Pemerintah baik pusat dan daerah perlu meningkatkan kualitas persiapan hingga penyaluran BOS dan DAK Pendidikan yang tepat sasaran sebagai instrumen membantu peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, Pemerintah baik pusat dan daerah dapat lebih memberdayakan belanja daerah bagi peningkatan kualitas pembelajaran siswa melalui proksi Ujian Nasional tingkat SD dan SMP.

---

ABSTRACTThis research aim is to understanding the effect of educational specific grant DAK Pendidikan and government funding scheme school operational assistance grant BOS , toward national examination score on elementary SD and junior high school SMP across 33 provinces in Indonesian during 2008 2011. Our research uses quantitative method by utilizing estimation of panel data. The researcher runs three estimations pooled least square, fixed effect methods and random effect methodsas a method of panel fata regression.Regression equation consists of two dependent variables such as national examination score UN SD and UN SMP and also two independent variable such as DAK Pendidikan lagt 2 , BOS and added Regional GDP per capita and education spending each provinces as a control variable.The main findings are educational specific grant DAK Pendidikan has a positive significant effect toward national examination score for elementary and junior high school. However, government funding scheme school operational assistance grant BOS has a positive signifcant effect on junior high schiil national examination score, but not significant for elementary school examination score. In addition, the first control variable Regional GDP per capita has positive significantly affected on elementary national examination score and junior high school examination score. For another control variable education spending has positive significantly affected on junior high school examination score, but not positive significant for elementary school.From the findings, recommendations are as follow both central and local governments are needed to maximize BOS and DAK Pendidikan as an instrument to enhance education quality. Moreover, researcher urges the government should revitalize education spending for each provinces in order to improve the quality of education using proxies of elementary and junior high school examination score."

"Tesis ini mengevaluasi penyaluran dan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pasca perbaikan dalam metode penyaluran BOS pada tahun 2012, dengan mengambil sample 18 SMP Negeri di Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan data dan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan menyebar kuesioner pada para pemangku kepentingan (tim manajemen BOS, Kepala atau Bendahara Sekolah dan orang tua murid) dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran BOS pada SMP Negeri Jakarta Barat telah berjalan lebih cepat dari tahun sebelumnya dan juga dari ketentuan yang ada tiap triwulannya. Berdasarkan realisasi penggunaannya, porsi terbesar pemanfaatan dana BOS tahun 2012 adalah untuk pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer (mencapai 27%). Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tidak ada satu sekolah pun yang menggunakan BOS di luar ketentuan. Dampak BOS tidak hanya dirasakan oleh sekolah tetapi juga masyarakat. Bagi sekolah BOS dapat membantu membiayai peningkatan intensitas dan kualitas belajar mengajar di sekolah. Sekolah maupun orang tua siswa yang menjadi responden juga menyatakan bahwa dengan adanya BOS orang tua menjadi lebih ringan dalam membiayai sekolah--apalagi saat ini memang benar-benar tidak ada pungutan apa pun di sekolah negeri. Terkait dengan perbaikan dalam kecepatan waktu penyaluran BOS, responden menyatakan bahwa faktor utama pendukung hal tersebut adalah adanya perbaikan mekanisme penyaluran BOS dari ke Kas Umum Negara ke Kas Umum Provinsi yang selanjutnya disalurkan langsung ke sekolahsekolah, dan juga diperlakukannya BOS sebagai dana hibah yang syarat pencaiannya tidak memerlukan proposal maupun penyerahan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).

---

This thesis evaluates the distribution and the utilization of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah--BOS) at State Junior High School in West Jakarta subsequent to the modification of the BOS distributional method in 2012. This study is descriptive in nature. The data and information is collected through questioners, in dept interview and literature study. This study finds out that the modified method has speed up the distribution of BOS compared to that of the previous year and to the time that the regulation asserts. There are two factors contribute to these achievements: (i) the way BOS is distributed as block grant from central government to provincial government and than to school; and (ii) schools will automatically receive BOS with no obligation for submitting proposal as conditional clauses. In terms of its utilization, the largest portion of BOS (27%) is used for compensating the nonpermanent school`s employees (pegawai honorer`s honoraria). There is no school under the study that utilizes BOS for financing items which is not parallel with the regulation. BOS has also been considered to increase both quality and quantity of school activities. Finally, the program has also been found to be effectively waived students from the school fee."

"Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan program subsidi BOS pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan implementasinya kebijakan di Kota Tangerang Selatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik kontekstual melalui pengumpulan data dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci. Penelitian ini bersifat diskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif dimana proses dan makna dari sudut pandang subyek lebih menonjol. Agar lebih fokus dan terarah, maka lingkup penelitian ini dibatasi hanya pada sekolah-sekolah jenjang SMP di wilayah Kota Tangerang Selatan. Terdapat 2 buah sekolah yang menjadi sampel penelitian, yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan perincian 1(satu) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Serpong dan 1 (satu) buah dan 1 ( satu ) buah SMP Negeri di wilayah kecamatan Pondok Aren , Kota Tangerang Selatan . Penelitian tersebut diarahkan pada upaya untuk mengetahui implementasi kebijakan subsidi BOS pada jenjang SMP di Kota Tangerang Selatan Subsidi Bantuan Operasional Sekolah yang juga disebut Bantuan Operasional Sekolah ( BOP ) merupakan kebijakan pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Peraturan Walikota ( Perwal ) Nomor 466/Kep/127 Huk/ 2009. Tujuan diberikannya subsidi BOS ini adalah : meringankan beban orang tua siswa, menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, serta menuju Kota tangerang Selatan sebagai Kota Pendidikan. Subsidi BOS diprogramkan untuk seluruh SD dan SMP baik negeri maupun swasta. Pada periode Juli-Desember 2009 ini merupakan periode I (semester I ). Sekolah yang menerima subsidi BOS masih terbatas pada SD dan SMP Negeri saja. Jumlah keseluruhan SD yang menerima Subsidi BOS adalah 285 sekolah dengan jumlah siswa 85.730 anak, dan 17 SMP Negeri dengan jumlah siswa 15.509 siswa . Subsidi diberikan kepada masing-masing sekolah tersebut berdasarkan jumlah siswa. Untuk SD Rp 10.000,00 per siswa per bulan, sedangkan SMP Rp 17.650,00 per siswa per bulan. Penerimaan rutin setiap SMP di Kota Tangerang Selatan setelah diberlakukannya Subsidi BOS dapat dihitung sebagai berikut : BOS Rp 47.900 + Subsidi BOS Rp 17.650 + SPP ( rata-rata ) Rp 40.000 + rata-rata angsuran uang sumbangan siswa baru Rp = Rp 144.550 ( seratus empat puluh empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) atau Rp 1.734.600 per siswa per tahun. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan yaitu :Pertama, meskipun telah mendapatkan Subsidi BOS, komponen pembiayaan yang menjadi tanggungan orang tua siswa masih cukup besar, yaitu meliputi SPP dan iuran pengembangan dengan persentase 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. Dengan demikian potensi anak putus sekolah karena faktor biaya masih cukup besar. Jika Pemerintah Kota Tangerang Selatan ingin menjadikan diri sebagai Kota Pendidikan, maka Subsidi BOS pada tahun pelajaran 2010/2011 harus ditingkatkan secara signifikan. Kedua, implementasi Subsidi BOS untuk sekolah negeri dari SD dan SMP ini, dalam laporan dinas pendidikan mempunyai dampak positif bagi masyarakat dengan meningkatnya kegiatan, fasilitas belajar dan terpenuhinya kebutuhan operasional yang lain. Disamping itu implementasi Subsidi BOS juga mendapat tanggapan positif dari stakeholder pendidikan seperti masyarakat, LSM, pengamat pendidikan dan para orang tua siswa. Ketiga, dampak yang dapat dilaporkan dari adanya Subsidi BOS ini belum secara komprehensif, karena realisasi pemberian subsidi BOS baru berlangsung satu semester ( periode Juli-Desember 2009 ). Belum dapat disimpulkan dampaknya terhadap peningkatan kualitas pembelajaran. Namun hal hal positif yang dapat dicatat antara lain : terpenuhinya minimal biaya operasional pendidikan, tertanggulaninya anggaran untuk alat tulis kantor ( 30%), belanja modal ( 50%) dan ekstrakurikuler (20%). Untuk memaksimalkan pemanfaatan Subsidi BOS bagi kepentingan pembelajaran disarankan : Pertama, pengucuran Subsidi BOS hendaknya dilakukan setiap bulan, sehingga dapat dimanfaatkan oleh sekolah secara nyata. Jika realisasi dilakukan dalam periode seperti sekarang ini, dimana satu semester dikucurkan sekaligus pada bulan-bulan terakhir pada periode tersebut, akan berpotensi menyulitkan sekolah dalam mencover dana yang telah dianggarkan dan rentan terhadap belanja-belanja yang fiktif. Kedua, implementasi subsidi BOS hendaknya lebih banyak untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran secara langsung, sehingga subsidi akan dapat dinikmati oleh siswa dalam rangka mengembangkan kualitas dirinya.

---

This research aims to find out School Operational fund subsidy policy and its implementation in Southern Tangerang. This is a qualitative research that tries to expose relevant thorough symptoms through data collection and the researcher becomes the key instrument . This research is descriptive and it applies analysis in inductive approach.

The scope of this research is only limited to junior high schools in Southern Tangerang. There are two schools that become sample, one is state junior high school in Serpong District, one state junior high school in Pondok Aren district, Southern Tangerang. This research is to find out the implementation of school operational fund in state junior high schools in Southern Tangerang. School Operational fund is Southern Tangerang City Government stipulated in Mayor Regulation Number 466/Kep/127 Huk/2009. the fund is to lift parent`s burden in providing their student`s school fee, and to complete 9 year education compulsory program, and towards Southern Tangerang as a City of Education. School Operational Fund Subsidy is focused on all state and private elementary and junior high schools.

This July-December 2009 period was its first semeter and schools receiving the subsidy were still limited only to state elementary and junior high schools. 285 state elementary school have received the subsidy, with 85.730 students, and 17 junior high schools have received the subsidy with 15.509 students. Subsidy given was based on the number of students. Each elementary student received Rp 10.000 per month, while each junior high school student received Rp 17.650 per month. Routine income in every junior high school after the subsidy policy implementation can be calculated as follows:: School Operational Fund Rp 47.900 + Subsidy Rp 17.650 + School tuition around Rp 40.000 + new student`s average donation = Rp 144.550 or Rp 1.734.600 per student per year.

This research produces several findings :

First, despite receiving school operational subsidy , parents still have to pay a lot, and this payment includes school fee and development donation with percentage 27,673 % + 26,980 % = 54,653 %. There will be growing number of drop-out students. The amount of subsidy must be increased significantly, if South Tangerang local government want the city to be City of Education.

Second, Sccording to the national education office, the subsidy policy implementation has positive impact on learning activities, privision of learning facilities. The subsidy also won positive responses from education stakeholder, students, non-government organization, and so on.

Third, there is no report yet on the subsidy policy impact on learning activity, as the implementation was only for one semester. However, there are some positive impacts, like the fulfilled education operational fund, budget for stationery ( 30%), capital spending ( 50%) and extracurricular (20%).

To maximize the fund usage, these are some suggestions below : First, the subsidy should be disbursed monthly, so schools can allocate the fund. Second, the subsidy policy should be used for activities related to their learning process, so students can feel benefit of the subsidy."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berperan sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di masa pandemik Covid-19. Kebutuhan di masa pandemik yang belum diakomodir dalam peraturan sebelumnya memaksa Pemerintah untuk melakukan perubahan sehingga BOS dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah di masa pandemik. Namun perubahan pada komponen pendanaan BOS disingkapi berbeda dikarenakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dalam upaya menyusun penelitian ini, jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan historis, dan pendekatan perbandingan. Pada akhirnya diketahui bahwa pendanaan BOS dari Kementerian Keuangan ada yang dilakukan secara sentralisasi oleh Kementerian Agama dan desentralisasi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melibatkan Kementerian Dalam Negeri. Dalam sistem desentralisasi dimana Pemerintah Daerah bukanlah organ dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terjadi permasalahan diantaranya keraguan melaksanakan BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik, sehingga pelaksanaan BOS di masa pandemik Covid-19 di tingkat daerah sempat terkendala. Selain itu perubahan penganggaran akibat perubahan BOS yang disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik juga mengakibatkan perubahan pada anggaran daerah yang telah ditetapkan di tahun sebelumnya. Agar dapat melaksanakan BOS yang telah disesuaikan dengan kebutuhan di masa pandemik Covid-19 maka pemerintah daerah berinisiatif dengan tindakan diskresi dan melakukan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

---

School Operational Assistance (BOS) has a very important role in the implementation of education, notably during the Covid-19 pandemic. The needs during the pandemic that had not been accommodated in the previous regulations, forced the Government to amendments so could also be used to meet the needs of schools during the pandemic. However, amendments are interpreted differently due to the Regional Government’s constitution. Therefore, to compile this research, used normative legal research using statutory, conceptual, historical, and comparative approach. BOS funding from the Ministry of Finance was carried out centrally by the Ministry of Religious Affairs and decentralized through the Ministry of Education and Culture with the involvement of the Ministry of Home Affairs. In a decentralized system where the Regional Government is not an organ of the Ministry of Education and Culture, there are issues including doubts about implementing BOS which has been adjusted to the needs during the pandemic, so the implementation of BOS during the Covid-19 pandemic at the regional level was hampered. In addition, changes in budgeting due to changes in BOS also resulted in changes to the regional budgets that have actually been set in the previous year. In order to implement BOS that has been adapted to the needs of Covid-19 pandemic, the regional government has taken the initiative to take discretionary actions and make changes to the regional revenue and expenditure budget (APBD)."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terhadap pemenuhan akses pendidikan menengah di Indonesia yang diukur dari perubahan Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). BOS SMA/SMK merupakan bantuan tunai yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada sekolah SMA/SMK baik negeri maupun swasta dengan tujuan utama untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dan diharapkan dapat membebaskan atau meringankan biaya sekolah yang harus ditanggung oleh siswa. Sejak tahun 2017, kewenangan SMA/SMK di Indonesia telah didesentralisasikan kepada pemerintah provinsi. Analisis menggunakan metode Fixed Effect pada data panel 34 provinsi di Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil estimasi menunjukkan bahwa BOS SMA/SMK tidak berpengaruh terhadap perubahan APM SMA/SMK, sedangkan belanja pendidikan pemerintah provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan APM SMA/SMK di Indonesia.

---

This study aims to analyze the effect of School Operational Assistance (Bantuan Operasional Sekolah/BOS) on students’ participation in secondary education at the provincial level in Indonesia as measured by Net Enrollment Rate (NER) for General Senior High School (SMA) and Vocational Senior High Schools (SMK). BOS SMA/SMK is a transfer of funds from the central government to the local government at the provincial level in Indonesia to support the operational activities of public and private schools of SMA/SMK. The primary objective of BOS is to finance school operations to lower or exempt school fees. Since 2017, the authority of SMA/SMK in Indonesia has been decentralized to the provincial governments. The analysis applies a fixed effect method for a panel data set of 34 provinces in Indonesia from 2017 to 2021. The estimation results show that BOS SMA/SMK does not affect the change of NER of SMA/SMK, whereas the provincial government education spending has a positive and significant effect on the change of the SMA/SMK NER in Indonesia."

"Untuk memaksimalkan proses kegiatan pembelajaran dibutuhkan fasilitas pendidikan yang memadai. Namun, masalah pendidikan masih ditemukan, dimana salah satu akar permasalahannya adalah kurangnya fasilitas pendidikan. Pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), jumlah SMP yang relatif banyak merupakan salah satu penghambat dalam penyaluran dan pemerataan dana APBN. Selain itu salah satu parameter untuk mengukur mutu pendidikan adalah nilai Ujian Nasional (UN). Sebagai Ibu Kota, DKI Jakarta adalah provinsi yang merupakan pusat pendidikan di Indonesia dan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta. Maka, analisis hubungan fasilitas sekolah dengan nilai UN pada DKI Jakarta dan Jawa Barat dapat diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk melihat keadaan SMP pada kedua provinsi terebut dan dalam menyalurkan dana APBN secara cepat dan tepat dengan melihat fasilitas apa saja yang memiliki hubungan dengan hasil belajar siswa. Banyaknya observasi yang digunakan adalah 987 SMP di Provinsi DKI Jakarta dan 4766 SMP di Provinsi Jawa Barat dengan 9 variabel kategorik fasilitas pendidikan dan sebuah variabel numerik yaitu nilai ujian nasional. Adapun metode yang digunakan untuk mengelompokkan adalah Robust Clustering Using Link (ROCK) yang diyakini mempunyai tingkat akurasi yang baik dan mampu menangani data kategorik dalam jumlah yang besar. Serta untuk mengetahui hubungan antara fasilitas dengan hasil ujian nasional akan di tentukan menggunakan Analisis Regresi. Didapat bahwa fasilitas SMP di DKI Jakarta sudah cukup merata dan cukup baik sehingga tidak terbentuk cluster dengan profil berbeda, sedangkan di Jawa Barat terbentuk 5 cluster dengan karakteristik masing masing. Terdapat indikasi hubungan yang kuat pada fasilitas laboratorium, rasio murid per guru, status, dan daya listrik dengan nilai ujian nasional di DKI Jakarta. Sedangkan untuk Provinsi Jawa Barat, hampir setiap cluster memiliki hubungan yang berbeda terhadap nilai ujian nasional. Namun, pada setiap cluster, fasisilitas daya listrik merupakan fasilitas yang memiliki hubungan signifikan dengan hasil ujian nasional siswa.

---

To maximize the process of learning activities, adequate educational facilities are needed. However, there are still some problem, where one of the root causes is the lack of educational facilities. At the junior high school level, the relatively large number of junior high school is one of the obstacles in the distribution of APBN funds. In addition, one of the parameters that can be used to measure the quality of education is the value of the National Examination (UN). As the capital city, DKI Jakarta is a province that is the centre of education in Indonesia and West Java is the province with the largest population in Indonesia which is directly adjacent to DKI Jakarta. Thus, the analysis of the relationship between school facilities and the UN scores in DKI Jakarta and West Java is expected to be an alternative for the government to see the state of SMP in the two provinces and to distribute the APBN funds immediately and properly by looking at what facilities have a relationship with student learning outcomes. The number of observations used was 987 junior high schools in DKI Jakarta Province and 4766 junior high schools in West Java Province with 9 categorical variables for educational facilities and a numeric variable, which is the national exam scores. The method used for clustering is Robust Clustering Using Link (ROCK) which is believed to have a good level of accuracy and able to handle large amounts of categorical data. Also, to confirm the relationship between facilities and the results of the national exam will be determined by using Regression Analysis. It was found that the junior high school's facilities in DKI Jakarta were quite evenly distributed and good enough so that there were not forming any cluster with different profile, while in West Java there were 5 clusters with their respective characteristics. There are indications of a strong relationship with laboratory, student-teacher ratio, status, and electrical power to national exam scores in DKI Jakarta. Whereas for West Java Province, almost every clusters have a different relationship to the national exam scores. However, in each cluster, the utility of electrical power has a significant relationship with student's national exam results."

"Pelaksanaan Dana bantuan operasional sekolah tidak luput dari pelayanan publik yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemanfaatan dana bantuan operasional sekolah, yang terpenting adalah dengan memanfaatkan dana bantuan operasional sekolah dengan tepat untuk dapat menunjang tercapainya tujuan berdasarkan program dana bantuan operasional sekolah dengan efektif dan efisien dilakukan berdasarkan rencana kergiatan anggaran sekolah supaya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan sampai evaluasi. pada pelaksanaannya, dana bantuan operasional harus dipercayakan kepada kementerian terkait dengan tanggung jawab atas program bantuan operasional sekoalh dan dalam pengaturan alokasi pendanaan operasional kepala sekolah sebagai memengang tanggung jawab. Pembuatan Rencana kegiatan sekolah diperlukan untuk pedoman supaya tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah. Bantuan operasional sekolah bertujuan sebagai pemberian kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua ataupun walinya tidak mampu dikarenakan terdapat kesenjangan pada tingkat pendidikan dari masyarakat mampu dan tidak mampu. Oleh karena itu, pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah menjadi sangat penting untuk memenuhi kriteria efektif, efisien, akuntabel serta transparansi. 

---

The implementation of the School Operational Assistance Fund is inseparable from good public services and in accordance with applicable regulations. In utilizing the School Operational Assistance Fund, the most important thing is to use the School Operational Assistance Fund appropriately to be able to support the achievement of objectives based on the Operational Assistance Fund Program efficiently and effectively and carried out based on the School Budget Activity Plan so that it is used as a guideline in implementation to evaluation. In its implementation, the Operational Assistance Fund must be entrusted to the relevant Ministry with responsibility for the Operational Assistance Fund Program in accordance with the applicable provisions, namely the technical guidelines for the School Operational Assistance Fund and in regulating the allocation of operational funding the school principal holds responsibility. Making a school activity plan is needed for guidance so that there are no deviations in the utilization of the School Operational Assistance Fund. School operational assistance aims to provide equal opportunities for students whose parents or guardians cannot afford it because there is a gap in the level of education of the rich and poor. Therefore, the utilization of the School Operational Assistance Fund is very important to meet the criteria of effectiveness, efficiency, accountability and transparency."

"ABSTRAKProgram Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan kebvjakan pemerintah dalam rangka me/aksanakan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) bidang pendidikan. Kenaikan harga BBM dan pengurangan subsidi BBM pada tahun 2005 dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk terutama penduduk miskin. Hai tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajlb Belajar Pendidlkan Dasar Sembiian Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memperoleh pendid/kan. Oleh karena itu pemerintah mencanangkan program BOS yang dlmulai pada Ju!! 2005, bagi SD/MI/SDLB/SMP/MTs/SMPLB negeri/swasta dan Pesantren Salafiah Serta sekolah agama non Islam setara SD dan SMP yang menyelengarakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembifan Tahun.Permasalahan muncul ketika program BOS berjalan beberapa waktu dengan timbulnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan program BOS ini. Timbulnya pro dan kontra tersebut karena adanya indikasi bahwa program BOS tidak teriaksana dengan baik atau tidak efektivi Berdasarkan latar belakang tersebut, tesis ini dilakukan untuk meneliti pelaksanaan program BOS dengan melihat tingkat keberhasilan yang diukur dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran keberhasilan berdasarkan indicator klnerja tersebut menghasi/ sekolah yang berhasil dan sekolah yang tfdak berhasil dalam pelaksanaan program BOS. Kemudfan anal/sis regresi logfstik dilakukan untuk mengetahui faktor~faktor apa saja yang membedakan atau yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program BOS diantara kedua kategori sekofah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program BOS dipengaruhi ofeh tingkat pendidikan orang tua murid dan bcsarnya SPP/iuran. Semakfn tinggi tingkat pendidikan orang tua murid maka semakin tinggi probabilitas suatu suatu sekolah berhasil dalam pelaksanaan program BOS, dan semakln tinggi SPP/iuran maka semakin kecil probabilitas suatu suatu sekolah berhasil da/am pelaksanaan program BOS."

"Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SMP dan sederajat. Dengan adanya alokasi waktu anak yang terbagi atas schooling time, working time dan leisure time, meningkatnya anak yang bersekolah dapat memengaruhi jumlah anak bekerja. Menggunakan data panel 33 provinsi di Indonesia dan interval tahun 2006-2014 dilakukan penelitian mengenai pengaruh program BOS terhadap pekerja anak, dalam penelitian ini pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan bersekolah. Hasil penelitian ini adalah realisasi dana program BOS signifikan memengaruhi penurunan jumlah pekerja anak usia SMP tidak bersekolah dan signifikan memengaruhi peningkatan jumlah pekerja anak usia SMP bersekolah.

---

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) program can increase educational attainment on junior secondary level. The children has time allocation that divided by schooling time, working time and leisure time. Therefore, the increasing number child go to school can affected number of child labor. Using panel data of 33 provinces in Indonesia with interval of 2006-2014, this research estimate the impact of BOS program on child labor in which the age of child labor is the age in junior secondary level. The result of this research is BOS program significantly affect the decrease on child labor who attend school at junior secondary level and significantly affect the increase on child labor who not attend school at junior secondary level."

"Stunting masih menjadi salah satu persoalan yang dihadapi oleh negara-negara di dunia. Dampak dari stunting sendiri cukup serius. Dalam jangka pendek, anak-anak dengan stunting akan rentan terkena penyakit dan jangka panjang akan mengalami gangguan perkembangan otak secara permanen. Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya percepatan penurunan stunting di Indoesia, diantaranya dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) untuk stunting mulai dari tahun 2019. TKD untuk stunting terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik dan dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari DAK untuk stunting terhadap prevalensi stunting. Penelitian ini menggunakan data panel stunting tahun 2021 dan 2022 pada 514 kab/kota. Sedangkan untuk DAK fisik dan non fisik untuk stunting menggunakan data tahun 2019, 2020 dan 2021, dengan asumsi dampak dari DAK untuk stunting belum dapat dirasakan di tahun yang sama. Metode penelitian menggunakan model panel fixed effect robust dan regresi linear robust. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK Fisik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap prevalensi stunting sedangkan DAK non fisik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penurunan prevalensi stunting, namun besaran dampaknya semakin menurun dalam jangka panjang. Variabel kontrol yang mempengaruhi stunting adalah PDRB perkapita, tingkat kemiskinan dan rata-rata lama sekolah perempuan.

---

Stunting is still one of the problems faced by countries in the world. The impact of stunting itself is quite serious. In the short term, children with stunting will be vulnerable to disease and in the long term they will experience permanent brain development disorders. The Indonesian government has made efforts to accelerate the reduction of stunting in Indonesia, including by allocating regional transfer funds (TKD) for stunting starting in 2019. TKD for stunting consists of physical Special Allocation Funds (DAK), non-physical DAK and village funds. This study aims to determine the impact of DAK for stunting on the prevalence of stunting. This study uses stunting panel data for 2021 and 2022 in 514 districts/cities. Meanwhile, physical and non-physical DAK for stunting uses data for 2019, 2020 and 2021, assuming that the impact of the DAK for stunting cannot be felt in the same year. The research method uses a robust fixed effect panel model and robust linear regression. The results showed that physical DAK had no significant effect on stunting prevalence, while non-physical DAK had a significant effect on reducing the prevalence of stunting with the magnitude of the impact decreases in the long term. The control variables that affect stunting are GRDP per capita, poverty level and the average number of years of schooling for women."