Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya harus dengan penuh tanggung jawab dan selalu mengindahkan ketentuan undang-undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia yang baik. Kewenangan yang diberikan kepada Notaris tidak semata-mata tanpa batasan, seorang notaris yang menyalahgunakan kewenangannya untuk tujuan yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi. Permasalahan yang Penulis angkat yaitu bagaimana pertanggungjawaban Notaris terkait perbuatan pidana yang dilakukannya dan bagaimana sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan, berdasarkan studi kasus. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan tipe penelitian bersifat deskriptif. Jenis data yang Penulis gunakan adalah jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan metode analitis data kualitatif yang dianalisis secara deduktif. Notaris yang melakukan penggelapan bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah sengaja melakukan perbuatan yang merugikan PT Pegadaian, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris karena tidak bertindak amanah, jujur dan menjaga kepentingan pihak PT Pegadaian dalam proses jual beli yang hendak dilakukannya, dan berdasarkan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Berdasarkan studi kasus, Notaris hanya dijatuhkan pidana penjara selama 6 enam bulan tanpa harus dijalankan. Sanksi yang seharusnya dikenakan terhadap Notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan dapat dikenakan dari berbagai aspek, yaitu dijatuhkan pidana penjara paling lama 4 empat tahun, dan/atau diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya, dan/atau diberikan teguran, peringatan, pemberhentian dengan hormat ataupun tidak hormat dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia.

---

Notaries in carrying out their duties must be responsible and always heed the provisions, ethics, public orders and apply Bahasa Indonesia very well. Authority which given to Notaries is not merely without boundaries, a Notary who misuses his her authority in order to break the law could be imposed by sanctions. The issues that The Author brought was ldquo how is the accountability of Notary related to crime whom he she does rdquo and ldquo how is sanctions which should be imposed to Notaries who did crimes of embezzlement, rdquo based on case study. The Author used normative legal research methods, with descriptive research type. The kind of data which The Author used was secondary data with primary, secondary, and tertiary legal substances. The Author used qualitative data analytical method which analyzed deductively. Notaries who do embezzlement are responsible according to Article 372 Book of Criminal Law, Article 1365 Code of Civil Law because of acts that harm PT Pegadaian deliberately, Article 16 par. 1 letter a Code of Notary because of the untrustworthy, dishonest, and not preserving the interests of PT Pegadaian in the process of buying and selling that it would do, and based on Code of Conduct Indonesian Notaries Association. Based on case study, The Notary only got imprisonment for 6 six months without having him imprisoned. Sanctions that should be imposed to that Notary could be worn from a various aspects, which are getting imprisoned of 4 four years, and or dishonorably discharged from his position, and or given a reprimand, warning, dismissal with or without respect from the Indonesian Notaries Association."

"Pembayaran pajak BPHTB merupakan self-assesment yaitu suatu sistem perpajakan dimana inisiatif untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajak berada di tangan wajib pajak. Dalam prakteknya, kebanyakan klien meminta bantuan Notaris/PPAT untuk membayarkan pajak BPHTB tersebut. Namun masalah muncul ketika Notaris/PPAT tidak jujur dalam melaksanakan jabatannya dan melanggar kode etik. Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris/PPAT dalam penggelapan BPHTB yang dilakukan olehnya dan sanksi yang dapat dikenakan kepada Notaris/PPAT dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris/PPAT dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap penggelapan BPHTB dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik sehingga sanksi yang dapat dikenakan berupa sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif.

---

The payment of BPHTB is a self assesment system where the initiative to fulfill the obligation of tax payment is in the hands of tax payers. In reality, most clients often ask for the help of Notary PPAT in paying their BPHTB. But the problem arises when a Notary PPAT is dishonest while carrying out his duty as a trusted profession and violates the code of ethics.

This thesis discussed about Notary PPAT's liability in terms of embezzling BPHTB which was commited by himself and the sanctions that can be imposed on him.

This research conducted using juridical normative and the result revealed that Notary PPAT could be imposed with legal responsibility against BPHTB embezzlement perceived from Criminal Code, Civil Code, Notary Position Act, and Notary PPAT Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are the sanctions which could be imposed against them."

"Notaris memegang peranan penting dalam lalu lintas hukum yang berkaitan dengan pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik. Pada praktiknya Notaris tidak hanya membuat akta bagi para pihak, tetapi juga menjadi pihak yang dititipkan untuk menyetorkan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB, sehingga timbul masalah ketika Notaris tidak menyetorkan pajak tersebut dan dampak dari pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB terhadap pelaksanaan Akta Jual Beli dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 300 Pid.B 2015 PN.Dps. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, bersifat deksriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah bahwa penyetoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB bukan merupakan tugas dan kewajiban Notaris. Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB merupakan salah satu syarat agar dapat dibuatnya Akta Jual Beli, sehingga ketika Notaris menggelapkan pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan BPHTB sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang setimpal termasuk dari organisasi profesi Notaris karena memberikan kerugian secara meteriil dan imaterial kepada klien. "

"Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terkadang ada yang melakukan tindak pidana penggelapan dan menjadi terdakwa sebagaimana kasus yang terjadi di Bandung ketika seorang Notaris menggelapkan uang titipan kliennya. Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 374 KUHP yang digunakan majelis hakim dalam putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Bdg dan tanggung jawab notaris yang melakukan tindak pidana penggelapan. Bentuk penelitian yang digunakan adalah doktrinal dengan tipologi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data hasil studi dokumen. Metode yang digunakan dalam menganalisis data berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah hakim tidak mempertimbangkan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, sehingga sanksi yang diberikan sama dengan tuntutan dari jaksa, yaitu berdasarkan Pasal 374 KUHP. Padahal sesungguhnya Pasal 415 KUHP yang sudah ditarik dan dirumuskan ulang oleh Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) lebih tepat untuk digunakan, karena merupakan ketentuan khusus bagi Notaris sebagai pejabat umum. Selain pertanggungjawaban secara pidana, Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Klien yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi baik secara material maupun imateril kepada Notaris. Pertanggungjawaban secara administrasi pun dapat dibebankan kepada Notaris berupa sanksi pemberhentian secara tidak hormat.

---

Notary, in carrying out their duties, sometimes commit embezzlement crimes and become defendants, as was the case in Bandung when a notary embezzled money entrusted by his client. This research discusses the application of Article 372 of the Criminal Code (KUHP) and Article 374 of the Criminal Code which was used by the panel of judges in decision Number 212/Pid.B/2021/PN Bdg and the responsibility of a notary who committed the crime of embezzlement. The form of research used is doctrinal with an analytical descriptive research typology that uses data from document studies. The method used in analyzing the data is a qualitative method. The conclusion of this study is that the judge does not consider the notary's position as a public official, so the sanctions given are the same as the demands of the prosecutor, which is based on Article 374 of the Criminal Code. In fact, Article 415 of the Criminal Code which has been withdrawn and reformulated by Article 8 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Eradication (Tipikor Law) is more appropriate to use, because it is a special provision for Notaries as public officials. In addition to criminal liability, a Notary can also be held civilly liable based on unlawful acts he has committed. Clients who are harmed can file a claim for compensation both materially and immaterially to the Notary. Administrative accountability can also be imposed on a notary in the form of dishonorable dismissal."

"ABSTRAKDalam sebuah artikel media massa ditemukan notaris yang melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau pihak lain dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan Nomor 41/Pid.B/2015/PN.Yyk tanggal 1 Juni 2015. Kasus ini melibatkan notaris sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang dengan memalsukan akta otentik. Perbuatan notaris tersebut masuk ke dalam ranah hukum pidana. Atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut, notaris wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai tanggung jawab notaris yang melakukan pelanggaran sehingga merugikan pihak lain. Penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut: 1. Pertanggungjawaban jabatan notaris yang melakukan penipuan melalui pemalsuan akta, 2. Penerapan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris terhadap notaris yang secara kontinuitas melakukan pelanggaran dengan menyalahgunakan jabatannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisi secara secara kualitatif, yaitu data sekunder yang telah dikumpulkan dan diolah dipergunakan untuk merumuskan kesimpulan serta memperoleh jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan.Kata Kunci : Notaris, Kode Etik Notaris, Penipuan, Pemalsuan Akta.

---

ABSTRACTIn a news article, a notary has been found to commit violation, by misuse of the profession to benefit oneself and or other parties, which stated by The County Court of Yogyakarta verdict number 1 Pid.B 2015 PN.Yyk dated 1st of July 2015. The case involved the notary as a conspirator in frauds and money laundering by forging an authentic deed. Such action considered to be in the criminal law. For the violation, the notary must take responsibility. In correlation with previous description, the writer was interested to conduct a research regarding a notary responsibilities towards the violation which resulted in damages on the other party. The writer formulates the problems such as 1. Notaries responsibilities in violation of deeds forgeries. 2. The application of sanctions stated in Notary Profession rsquo s Law and Notary Ethic Codes towards the multiple violations resulted by misusing his her profession. The research used normative law research method. Using secondary data including literature reviews. The collected data then treated and analyzed, the outcome then faused as a base for conclusions.Keyword Notary, Notaries Ethic Code, Fraud, deeds forgery"

"PPAT/Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan-perbuatan hukum. Akta-akta yang dibuat oleh PPAT/Notaris merupakan akta otentik, sepanjang seluruh unsur-unsur dari akta otentik terpenuhi. Namun sangat disayangkan, bahwa dalam prakteknya masih banyak ditemukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pembuatan suatu akta PPAT/Notaris, masih banyak PPAT/Notaris yang tidak jujur, tidak amanah , tidak mandiri, dan tidak menjaga kepentingan pihak pembeli/penjual yang dapat menyebabkan kerugian dari salah satu pihak. Penulis memfokuskan pada permasalahan yang terjadi dalam perkara nomor 131/Pid.B/2015.Bjb, yaitu bagaimana peran dan tanggung jawab yang dilakukan oleh PPAT/Notaris dalam membuat akta Jual Beli terkait dengan kasus tersebut, dan apakah putusan dari perkara nomor 131/Pid.B/2015.bjb telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan dan dengan menganalisis data secara kualitatif dengan melakukan sistimatika terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, Atas dasar demikian penulis dapat membuat simpulan bahwa mengenai peran dan tanggungjawab PPAT telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada, peran dan tanggung jawab serta ketelitian seorang PPAT/Notaris sangat penting agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu, karena seorang PPAT/Notaris dalam menjalankan tugas profesinya, mempunyai integritas yang mantap. Dalam hal ini, segala pertimbangan moral harus melandasi pelaksanaan tugas profesinya, adapun kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh PPAT tersebut dalam pembuatan Akta Jual Beli, dikarenakan PPAT walaupun akan memperoleh imbalan jasa yang tinggi, namun sesuatu yang bertentangan dengan moral yang baik harus di hindarkan.

---

PPAT Notary as the only public official are those who were given the authority to make the deeds of authentic regarding legal acts. Tha Acts made by PPAT Notary is an authentic act, as long as the entire elements of an authentic deed fulfilled. But it is unfortunately, in practice there are still many errors and violations in the making of a deed by PPAT Notary , many PPAT Notary are dishonest, untrusty, are not self sufficient and does not safeguard the interests of the buyer seller which can cause in loss of one of the parties. The author focuses on the problems that occur in the case number 131 Pid.B 2015.Bjb, namely how the roles and responsibilities perfomed by PPAT Notary in making of the Land Sale and Puchase Certificates pertaining to the case, and whether the decision of the case number 13i Pid.B 2015.Bjb compliance with applicable laws and regulations

The study was conducted by the research literature sourced from literature and materials by analyzing data qualitatively by sistematics of the legislation in force. On the basis of such aouthor can make a conclusion that the roles and responsibilities of PPAT Notary has been stipulated in the legislation there, roles and responsibilities and accuracy of PPAT Notary very important to avoid mistakes that could harm certain parties, as a PPAT Notary in carrying out their profession, have should maintain a steady integrity. In this case, all moral considerations should underlying implementation of the tasks profession, as for the mistakes that have been made by PPAT in the manufacture of Land Sale and Puchase Certificates, because PPAT Notary though it will obtain high recompese, but something that is contrary to good moral should be avoided."

"Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Produk akta otentik yang dibuat notaris adalah produk intektual yang merupakan cerminan dari kapital intelektual si notaris. Oleh karena itu notaris mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakannya karena akta yang dibuatnya merupakan arsip negara. Notaris tidak dapat dituntut pertanggung jawabnya baik pidana maupun perdata apabila notaris tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai yang terdapat pada Undang-Undang karena tugas yaitu untuk mengkostantir kata-kata yang dikemukakan oleh penghadap/klien. Maka dari itu, apabila notaris dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dibuatlah aturan khusus harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana terdapat dalam aturaan perlaksana dari UUJN 2/2014 yaitu Permenkumham 7/2016, hal ini berbeda dari KUHAP karena adanya asas lex specialis de rogat lex generalis . Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendiskripsikan data berupa data primer dan data sekunder untuk kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, notaris merupakan pejabat umum yang ditugaskan membuat arsip negara yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya, hal itu termasuk dalam tanggung jawab notaris dan notaris tidak dapat dituntut apabila telah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Terkadang, dalam aturan yang tercantum di KUHAP dengan UUJN 2/2014 dan aturan pelaksananya Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terdapat kesinkronan dan ketidak sinronan. Apabila terdapat ketidaksinkronan asas lex specialis de rogat lex generalis untuk memecahkan permasalahannya.

---

Notaries are public officials who are appointed directly by the Act to make an authentic deed. Authentic deed products made by notaries is an intellectual product that is a reflection of the intellectual capital of the notary. Therefore, the notary has responsibility to keep it a secret because the act set up such a way as. Notaries can not be sued to take responsibility such as civil and criminal when the notary was carrying out his her duties as contained in the Act because the task is to write down words submitted by clients. Therefore, when a notary called by investigators for inverstigatoring, must be approved by the Council of Honour of Notaries, as contained in the implementing rules of the UUJN 2 2014 and 7 2016 Permenkumham, it is different from the Criminal Code lex de Rogat lex generalist . This research study use normative form. Data were analyzed using qualitative methods to describe the data in the form of primary data and secondary data for later interpretations and conclusions. The results of this study, a notary is a public official who was assigned to the state archives that have an obligation to keep it confidential, it is included in the responsibilities of a notary public and can not be claimed when carrying out their duties in accordance with law. Sometimes between Criminal Code Procedure, UUJN 2 2014 and implementing rules 7 2016 Permenkumham about notary Honor Assembelies , we found ssynchronizations and unssynchronizations. When there are unssynchronizations , then we use lex de Rogat lex generalist to solved the problem."

"Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ketentuan ini Notaris dan PPAT yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang wajib melaporkan tindak pidana itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK . Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, Notaris dan PPAT wajib menerapkan prinsip lsquo;mengenal pengguna jasa rsquo;. Terkait permasalahan ini, dimana notaris dan ppat sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa yang salah satunya adalah membuat akta diantara para pihak sangat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, namun fakta hukum menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan di dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai prinsip pengguna jasa, meskipun ada kemungkinan Notaris dan PPAT akan berhadapan dengan pihak yang melakukan transaksi dengan sumber dana berasal dari tindak pidana pencucian uang. Namun jika ditinjau peran Notaris sebagai sebagai pejabat umum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka ke dalam bentuk akta autentik adalah suatu jabatan kepercayaan, dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, oleh karena itu Notaris dan PPAT harus mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa perselisihan diantara para pihak.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, mengatur pada Pasal 3 bahwa seorang Notaris dan PPAT adalah salah satu pihak pelapor apabila ada transaksi yang dianggap mencurigakan, karena profesi notaris dan ppat sering kali jasanya digunakan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang untuk memuluskan kegiatan mereka, berdasarkan ketentuan ini Notaris dan PPAT yang mengetahui terjadinya tindak pidana pencucian uang wajib melaporkan tindak pidana itu ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK . Sesuai ketentuan Pasal 4 PP tersebut, Notaris dan PPAT wajib menerapkan prinsip lsquo;mengenal pengguna jasa rsquo;. Terkait permasalahan ini, dimana notaris dan ppat sebagai sebuah profesi yang memberikan jasa yang salah satunya adalah membuat akta diantara para pihak sangat dimungkinkan untuk menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, namun fakta hukum menunjukkan bahwa di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik dan di dalam Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah tidak ada satu pasal pun yang membahas mengenai prinsip pengguna jasa, meskipun ada kemungkinan Notaris dan PPAT akan berhadapan dengan pihak yang melakukan transaksi dengan sumber dana berasal dari tindak pidana pencucian uang. Namun jika ditinjau peran Notaris sebagai sebagai pejabat umum yang mendapat kepercayaan dari masyarakat untuk menuangkan kehendak atau keinginan mereka ke dalam bentuk akta autentik adalah suatu jabatan kepercayaan, dan PPAT selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, oleh karena itu Notaris dan PPAT harus mempunyai harkat dan martabat yang tinggi karena harus menyimpan rahasia, menuangkan kehendak mereka dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak sehingga dapat mencegah terjadinya sengketa perselisihan diantara para pihak.

---

Government Regulation No. 43 Year 2015 concerning the Reporting Party in the Prevention and Eradication Criminal Act of Money Laundering is the form of the Regulations of Law Constitution No. 8 Year 2010 on the Prevention and Eradication Criminal Act of Money Laundering, set in Article 3 that the Notary and Land Deed Official are both of the complainant if there is a transaction that considered as suspicious, because the Notary and Land Deed Official often widely use by the perpetrators to expedite their activities, by this provision the Notary and Land Deed Official who knows the activities have obligation to report the criminal act to Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center INTRAC .According to the provision Article 4 in the Government Regulation, the Notary and Land Deed Official must be applying the lsquo Know Your Customer rsquo principle.Related to this issue, which the Notary and Land Deed Official as a profession that provide services, which one of it is to create a deed between the parties, lsquo Know Your Customer rsquo principle is highly applicable. However, legal facts show that in the Law of Position of Notary, Code of Conduct and in Government Regulation of Position of Land Deed Official none of single article that discussed the Customer Principle, although there are some possibilities that the Notary and Land Deed Official will be dealing with the parties to a transaction with funds derived from money laundering.However, Notary role as a public official who receive a trust from community to express their will and desire into authentic deeds is a position of trust, and Land Deed Official as public official to create land transfer and security deeds in accordance with the law made authentic deeds, therefore the Notary and Land Deed Official must have the very high dignity to keep the confidential matters, express their will and desire with trustworthy, honest, thorough, independent, impartial to prevent disputes between the parties."

"Dimasa ini kebutuhan masyarakat akan alat bukti semakin meningkat guna dapat menjamin kepastian hukum dalam setiap perbuatan. Alat bukti yang memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sempurna adalah alat bukti yang otentik, dimana alat bukti tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris diberikan wewenang kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuatnya. Namun seiring perkembangan zaman, tidak jarang dijumpai kasus yang melibatkan notaris. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Guna melindungi profesi notaris dari tindakan kriminalisasi yang melibatkan notaris, maka atas kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, maka menteri hukum dan hak asasi manusia membentuk majelis kehormatan pusat dan majelis kehormatan wilayah sebagai lembaga yang melindungi notaris dalam menjalankan jabatannya.

---

In this time, people is increasing evidence in order to guarantee legal certainty in every deeds. Evidence which have the force as perfect proof is authentic evidence, which is evidence was base from Regulation of Civil Law and Notary Regulation was given an authority to notary as a public official to make it. But over time, it is not rare cases anymore that involving a notary. Therefore this research using a research method in normative juridical, namely legal research that put the law as a system of norms. In order to protect the profession notary from criminalization of actions involving a notary, then base on authority that given by law, Minister of Law and Human Rights form a Board of Honor Notary In Region as the intitusion that protects Notary in running their function."

"Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik untuk kepentingan masyarakat umum, yang dalam melaksanakan tugasnya diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana perlindungan hukum bagi masyarakat dan penerapan sanksi terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran secara berulang kali. Penelitian ini bersifat yuridis normatif karena dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji dengan berdasarkan atas materi hukum atau peraturan yang ada kaitannya dengan materi penelitian melalui penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk masyarakat masih kurang dan penerapan sanksi oleh Majelis Pengawas Wilayah tidak memberikan efek jera bagi Notaris, hal itu terbukti dengan pelanggaran yang dilakukan secara berulang kali oleh Notaris Netty Maria Machdar, S.H. Disarankan untuk lebih meningkatkan sanksi yang ada supaya memberikan efek jera dan melibatkan masyarakat di dalam susunan Majelis Pengawas demi memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada masyarakat.

---

Notary is a public official who is authorized to make authentic deeds for the benefit of the general public, who in carrying out their duties are supervised by the Notary Supervisory Board. The purpose of this study is to determine the extent of legal protection for the community and the application of sanctions to Notaries who commit violations repeatedly. This research is normative juridical because in examining the existing problems studied based on legal material or regulations that have to do with research material through library research to obtain secondary data. The results of the study indicate that legal protection for the community is still lacking and the application of sanctions by the Regional Supervisory Board does not provide a deterrent effect for Notaries, this is evidenced by the violations committed repeatedly by the Notary Netty Maria Machdar, S.H. It is recommended to further increase existing sanctions in order to provide deterrent effects and involve the community in the composition of the Supervisory Board in order to provide more legal protection to the community."