Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelayakan penyelenggaraan bank tanah untuk penyediaan perumahan rakyat di Kota Bandung. Penyelenggaraan bank tanah untuk kepentingan umum atau perumahan rakyat dengan inisiatif pemerintah daerah melalui badan usaha milik pemerintah dimungkinkan melalui dua pola yaitu pola pembelian atau akuisisi tanah dan/atau pola kemitraan atau kerjasama pemanfaatan lahan dengan pemilik tanah. Kedua pola ini akan diuji kelayakan prosesnya di empat kategori zona : Zona ke-1 di pusat kota; Zona ke-2 di sekeliling pusat kota; Zona ke-3 di tepian kota; dan Zona ke-4 di area pengembangan kota.Nilai NPV, IRR dan BCR yang optimum untuk kedua pola baik pola akuisisi tanah maupun pola kemitraan terdapat di Zona ke-3. Pola akuisisi lebih layak diterapkan daripada pola kemitraan pada zona dengan karakteristik area relatif jauh dari pusat kota dan memiliki harga tanah tidak setinggi di pusat kota, seperti di Zona ke-4. Di sisi lain, pola kemitraan dengan pemilik tanah menjadi pilihan optimum dibandingkan dengan pola akuisisi tanah jika diterapkan pada Zona ke-1 dan Zona ke-2 yang memiliki karakteristik di pusat atau sekeliling pusat kota dengan harga tanah relatif tinggi. Untuk produk perumahan yang optimum dikembangkan pada mayoritas zona pada kasus ini yaitu perumahan vertikal, sementara perumahan landed atau tidak bertingkat lebih sesuai dibangun pada zona pengembangan kota baru atau Zona ke-4. Kelayakan proses atau pola penyelenggaraan bank tanah bergantung pada karakteristik zona wilayah di kota. Dapat disimpulkan pula bahwa proses bank tanah untuk pemenuhan perumahan rakyat akan membangkitkan sejumlah consumer surplus sebagai manfaat publik, di samping sejumlah biaya baik finansial maupun ekonomi yang perlu diperhatikan oleh pemerintah.

---

ABSTRACTThis study aims to identify the feasibility of the implementation of land banking for the provision of public housing in Bandung City. The implementation of land banking for the public interest or public housing by local government initiative through government enterprises is potential within two methods the land acquisition method or the land sharing method using partnership with the land owners. Both of these methods feasibility were analyzed in the situation of Bandung area, where the territory is identified into four categories of zones 1st Zone in the city center 2nd Zone around the center of town 3rd Zone at the edge of town and 4th Zone in the development area of the city. It is identified that NPV, IRR and BCR are optimum for both methods the land acquisition and the partnership one if it is conducted in the 3rd Zone. The land acquisition method is more feasible than the partnership method in the zones which are located in the area that relatively far from the city center and has lower land prices, such as in the 4th Zone. On the other hand, the partnership method with landowners become the optimum choice compared to the land acquisition method when applied in the 1st Zone 1 and the 2nd Zone, which are located in the center or around the center of town with higher land prices. It is suggested to use vertical housing design for optimum production in the major city zone, and as an alternative, the landed housing design only appropriate to be built in the new development zone or in the 4th Zone. The feasibility of land banking process depends on the characteristics of the zone in the region of the city. It is also concluded that the land banking process to accommodate public housing will generate some consumer surplus as public benefit, beside some financial and economic cost that also have to be considered by government. "

"Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk.Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya.Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut:Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang?Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan?Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan?Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di PalembangUntuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047.Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:- Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime.- Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37).- Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan.Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity.

According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same.

The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum.

Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows:

- What factors that influence the land use for housing in Palembang city?

- How is prediction the increase of population and land availability for housing?

- Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing?

The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city.

Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data.

This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033.

According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033.

Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows:

1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime.

2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population.

3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth."

"Tax Holiday merupakan salah satu insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Investor untuk melakukan investasi di Ibu Kota Nusantara. Peraturan yang mengatur terkait dengan kebijakan tax holiday di Ibu Kota Nusantara adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2023. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis biaya manfaat terkait insentif kebijakan tax holiday di IKN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat biaya dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat. Biaya tersebut terdiri dari biaya belanja perpajakan, biaya karena terdapat potensi penerimaan pajak yang hilang, biaya pengembangan sistem terintegrasi OSS, biaya penyediaan infrastruktur, dan biaya kepatuhan pajak bagi investor. Sementara itu, juga terdapat manfaat yang akan diperoleh seperti, pemerataan ekonomi, mendorong pengembangan teknologi baru, kesempatan mendapatkan insentif tax holiday dengan investasi yang lebih kecil bagi investor, serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal di sekitar IKN dan wilayah mitra.

---

Tax Holiday is one of the incentives to reduce Corporate Income Tax provided by the Government to Investors to invest in the National Capital City. The governing regulation related to the tax holiday policy in the National Capital City is Government Regulation Number 12 of 2023. This research was conducted with a qualitative approach using descriptive research type and qualitative data analysis techniques. This research aims to analyze the benefit costs related to the tax holiday policy incentives in the IKN. The results showed that there are costs and benefits for the parties involved. The costs consist of tax expenditure costs, costs due to potential lost tax revenue, OSS integrated system development costs, infrastructure provision costs, and tax compliance costs for investors. Meanwhile, some benefits will be obtained such as economic equality, encouraging the development of new technologies, the opportunity to get tax holiday incentives with smaller investments for investors, and encouraging the economic growth of local communities around IKN and partner areas."

"Pemerintah menargetkan kekurangan pasokan atau backlog perumahan di 2019 menjadi 5,4 juta. Dengan kekurangan kebutuhan rumah susun sewa yang masih sangat besar, maka kebutuhan pembangunan rumah susun sewa di masa yang akan datang masih sangat tinggi.Namun di lain pihak, pada pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia secara umum jumlah kecelakaan kerja juga meningkat. Merujuk data Badan Penyelenggara Jasa Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, secara nasional angka kecelakaan kerja sektor konstruksi tercatat sebagai sektor terbanyak nasional angka kecelakaan kerja.Manajerial keuangan penting untuk membantu proses pembuatan keputusan terkait keselamatan kerja. Sedangkan penerapan pembiayaan SMK3 di Indonesia pada sektor konstruksi terutama pada bangunan gedung belum diatur secara jelas dan terukur. Pada pelaksanaannya, peraturan yang adapun belum sepenuhnya diikuti oleh para pelaku konstruksi bahkan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sendiri.Activity-Based Costing (ABC) atau perhitungan biaya berbasis aktivitas telah muncul sebagai pendekatan baru yang menghubungkan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan bisnis dengan produk manufaktur. Untuk membuat perhitungan biaya berbasis aktivitas, membuat WBS dan menentukan item pekerjaan secara tepat merupakan upaya yang bermanfaat dan diperlukan untuk penilaian risiko berbasis aktivitas yang efektif.Pekerjaan arsitektur pada pembangunan gedung dalam hal ini pembangunan rumah susun sewa, adalah pekerjaan yang memiliki jumlah item pekerjaan paling banyak dibandingkan dengan item jenis pekerjaan yang lain.Maka berdasarkan temuan di atas, mengingat masih tingginya rencana pembangunan rumah susun sewa, masih tingginya angka kecelakaan kerja dan masih belum diterapkannya pembiayaan K3 secara menyeluruh di lingkungan Kementerian PUPR maka penelitian ini fokus terhadap pengembangan biaya K3 untuk pekerjaan komponen arsitektur pada bangunan gedung rumah susun sewa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berbasis WBS.

---

The government is targeting a supply shortage or housing backlog in 2019 to be 5.4 million. With the shortage of rental housing needs that are still very large, the development needs of rental flats in the future are still very high.

But on the other hand, the implementation of construction projects in Indonesia in general the number of work accidents also increased. Referring to Labor Social Service Agency (BPJS) data, nationally the number of occupational accidents in the construction sector is recorded as the most national sector of the number of occupational accidents.

Managerial finance is important to assist the process of making decisions related to work safety. While the regulations and provisions concerning OHS financing in Indonesia in the construction sector, especially in buildings, have not been clearly and measurably regulated. In its implementation, the existing regulations have not been fully followed by construction actors even within the Ministry of Public Works and Public Housing itself.

Activity-Based Costing (ABC) has emerged as a new approach that connects costs directly related to business activities with manufactured products. To make activity-based cost calculations, creating a WBS and determining work items appropriately is a useful and necessary effort for effective activity-based risk assessment.

Architectural work on building construction in this case the construction of rental apartments, is a job that has the highest number of work items compared to other types of work items.

Based on the findings above, given the highly demands for the construction of rental apartments, the high number of occupational accidents and the lack of overall implementation of safety cost financing within the Ministry of Public Works and Housing, this study focuses on safety cost components development for architectural component work in rental apartments building project at the Ministry of Public Works and Public Housing base on Work Breakdown Structure."

"Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) secara terbuka melalui open bidding tidak lepas dari berbagai permasalahan karena dalam pelaksanaannya yang tidak efektif dan efisien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan menerapkan sistem merit melalui manajemen talenta sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017. Kementerian PUPR merupakan salah satu kementerian yang menerapkan manajemen talenta, salah satu proses pentingnya adalah identifikasi talenta untuk menghasilkan calon suksesor pimpinan tinggi. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi Kementerian PUPR yang akan mengalami kekurangan pegawai untuk posisi pimpinan tinggi di tahun 2020 mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi serta masalah-masalah dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post-positivist dengan metode wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengidentifikasi talenta pimpinan tinggi di Kementerian PUPR sudah sesuai dengan dimensi analytical skill, learning agility, drive, dan emergent leadership yang dikemukakan oleh Dries dan Pepermans. Proses identifikasi talenta yang dilakukan tidak hanya mampu untuk melihat kecocokan kompetensi dan potensi pegawai pada suatu posisi tertentu, namun mampu untuk melihat kecocokannya dengan posisi-posisi lain, sehingga dalam jalur karier yang dimiliki oleh pegawai di Kementerian PUPR lebih beragam. Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan identifikasi talenta pimpinan tinggi yaitu regulasi dan penyesuaian jadwal untuk penilaian kompetensi pegawai.

---

Filling out the Senior Executive Service (SES) through open bidding is inseparable from various problems because of its ineffective and inefficient implementation. These problems can be overcome by implementing a merit system through talent management in accordance with Law No. 5 of 2014 and Government Regulation No. 11 of 2017. The Ministry for Public Works and Public Housing is one of the ministries that applies the process of identifying talent to get SES successors. This is based on the condition of The Ministry for Public Works and Public Housing that run into shortages of employees for high leadership positions in 2020. This study aims to analyze the implementation of talent identification and problems in the implementation of that at the Ministry for Public Works and Public Housing. This research uses post-positivist approach by using in-depth interviews and document. The results of this study indicate that in identifying talent of SES, it is in accordance with the dimensions of analytical skills, learning agility, drive, and emergent leadership by Dries and Pepermans. The process of identifying talents carried out is not only able to see the suitability of competencies and potential employees in a particular position, but its able to see their compatibility with other positions, so the career paths possessed by employees more diverse. In practice, there are constraints faced by the regulations and schedule adjustments for employee competency assessment."

"Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang membawahi Direktorat Rumah Susun memiliki peran dalam rangka pelaksanaan pembangunan perumahan sebagai tempat tinggal yang layak untuk masyarakat dimana salah satu programnya dengan Pembangunan Rumah Susun. Pelaksanaan pembangunan rumah susun memiliki catatan bahwa masih banyaknya pembangunan rumah susun tersebut yang mengalami keterlambatan dalam penyelesaiaan pekerjaan. Salah satu faktor penyebabnya adalah dari proses pengadaan yang belum sempura. Oleh sebab itu, evaluasi dan pengembangan proses bisnis pada proses pengadaan pekerjaan tersebut perlu dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan proses bisnis pada proses pengadaan rumah susun berbasis resiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, menggunakan metode analisis risiko kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder berupa arsip yang ada maupun kuesioner yang akan dilakukan. Hasil yang didapat berupa 15 (lima belas) risiko tertinggi dalam proses pengadaan serta 7 (tujuh) tindakan pengembangan dengan penambahan kegiatan pada tahapan proses bisnis pengadaan. Dengan dilakukan pengembangan proses bisnis ini dapat meningkatkan kinerja waktu pelaksanaan dengan estimasi sebesar + 20-40% atau 3-4 bulan dengan mengurangi waktu keterlambatan pelaksanaan.

---

The Directorate General of Housing of the Ministry of Public Works and Public Housing which oversees the Directorate of Vertical Housing has a role in the framework of implementing housing development as a decent place to live for the community where one of the programs is with the Construction of Vertical Housing. The implementation of the construction of vertical housing has a record that there are still many that have experienced delays in the completion of work. One contributing factor is that the procurement process has not been perfect. Therefore, an analysis of the application of the business process in the process of procurement of the work needs to be done. This study aims to develop a process business for the procurement of risk-based vertical housing in The Ministry of Public Works and Public Housing, using qualitative risk analysis methods by utilizing primary and secondary data in the form of existing records and questionnaires to be conducted. The results obtained are 15 (fifteen) highest risks in the procurement process and 7 (seven) development actions with additional activities at the stage of the procurement business process. By developing this business process, it can improve the performance of the implementation time with an estimate of + 20-40% or 3-4 months by reducing the delay in implementation. "

"Karya akhir ini membahas tentang evaluasi penerapan outsourcing di Departemen GA Bank XYZ cabang Jakarta pada fungsi non-official seperti penjaga keamanan, petugas kebersihan dan supir dengan menggunakan metode analisis biaya manfaat. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan outsourcing sudah tepat, karena merupakan kegiatan bukan inti dan menghasilkan penghematan biaya. Dengan langkah ini, Bank XYZ dapat lebih fokus pada kegiatan inti yang dapat mendukung tercapainya keunggulan bersaing melalui kompetensi inti. Saran dari penelitian ini adalah perlunya peraturan tambahan, studi banding, pemeriksaan secara berkala, peningkatan pelaksanaan standar prosedur, dan peningkatan hubungan kerjasama menjadi rekan bisnis.

---

This thesis discussed the evaluation of outsourcing activities in GA Departement of Bank XYZ Jakarta Branch for security guard, cleaning Service dan driver using cost and benefit anaiysis. This research is qualitative descriptive interpretive. The result is to outsource this task is a right decision, because categorized as non-core business and impact to cost saving. By doing this, Bank XYZ will be more focus on their core business that can enhance the compatitive advantage through their core competence. The researcher suggests additional rules, benchmarking, periodical review, enhancement the awareness of standar procedures dan change the relationship become business partner."

"Tesis ini mengkaji mengenai analisa biaya manfaat atas program mikrokredit untuk peningkatan cakupan layanan PDAM Kab. Sidoarjo dan PDAM Kota Malang melalui pendekatan persepsi dari masing-masing PDAM. Keberhasilan PDAM Kab. Sidoarjo menambah jumlah pelanggan baru sebesar 3,657 atau 49,23% melalui program mikrokredit selama kurun waktu dua tahun tentu tidak lepas dari persepsi Manajemen mengenai program mikrokredit ini sehingga keputusan-keputusan yang diambil mengarahkan program mikrokredit ini ke arah yang seharusnya. PDAM Kota Malang hanya berhasil menambah jumlah pelanggan baru melalui program mikrokredit ini sebesar 85 pelanggan, atau 1,73% dari total pelanggan baru selama kurun waktu dua tahun. Dari hasil penelitian melalui analisa biaya manfaat ditemukan bahwa persepsi PDAM Kab. Sidoarjo mengenai manfaat yang diterima dengan adanya program mikrokredit lebih besar dari PDAM Kota Malang yang ditunjukkan rasio biaya manfaat 3,53 untuk PDAM Kab. Malang dan 0,23 untuk PDAM Kota Malang.Hasil penelitian mengenai seberapa besar manfaat yang diterima oleh PDAM mengenai peran ESP Project dan BRI sebagai mitra kerja dalam program mikrokredit menunjukkan PDAM Kab. Sidoarjo menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih besar daripada PDAM Kota Malang.

---

This Thesis analyse regarding Benefit Cost analysis of Microcredit program for increasing coverage Service PDAM Kab. Sidoarjo dan PDAM Kota Malang through perception approach of each PDAM. The success of PDAM Kab. Sidoarjo to increase new customer for amount of 3,657 new customer or 49,23% through Microcredit Program for two year after this program introduced was influenced by the factor of perception of PDAM Management about this program which teaded to the right way. PDAM Kota Malang through microcredit can only add 85 new customer or 1,73% from total of new customer for two years. The result of benefit cost analysis found that perception of PDAM Kab. Sidoarjo regarding the benefit from microcredit higher than PDAM Kota Malang as shown by benefit cost ratio 3,53 for PDAM Kab. Malang dan 0,23 for PDAM Kota Malang.

Regarding role of ESP Project and BRI as the main partner in microcredit program, PDAM Kab.Sidoarjo has shown higher level of confidence compare with PDAM Kota Malang."