Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan parate eksekusi pada objek hak tanggungan yang terikat perjanjian sewa menyewa dan bagaimana perlindungan hukum bagi penyewa beritikad baik pada objek hak tanggungan apabila terjadi parate eksekusi dengan menganalisa pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data-data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil dari penelitian tersebut pelaksanaan parate eksekusi pada objek jaminan hak tanggungan yang masih terikat perjanjian sewa menyewa dapat langsung mangajukan permohonan eksekusi kepada Kantor Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL tanpa melalui fiat pengadilan. Perlindungan bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan pada saat pelaksanaan parate eksekusi berdasarkan Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat mempertahankan haknya sampai dengan masa sewa berakhir. Putusan Nomor 563/PDT.G/BTH/2013/PN.JKT.PST tidak memberikan perlindungan hukum bagi penyewa objek jaminan hak tanggungan dan Putusan Nomor 09/PDT.G/2013/PN JKT.BAR. memberikan perlindungan hukum akan tetapi hanya sebatas ganti rugi sebesar sisa masa sewa.

---

This study was to identify and analyze the implementation of self enforcement parate executie of the Mortgage Object Hak Tanggungan which is attached to a lease agreement and how the legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the case of parate executie by analyzing Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST and No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. This study is applying a normative juridical approach that using secondary data in the form related literature and laws and regulations.

The results obtained from the study is that the parate executie for Mortagage Object that is attached to a lease agreement can be directly implementation by submitting the petition to the State Property Office and Auction KPKNL without going through the court approval. Legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object Hak Tanggungan in the implementation of parate execution pursuant to Article 1576 Book of the Law of Civil Law is that they could defend their rights until the lease period expires. Civil Case No. 563 PDT.G BTH 2013 PN.JKT.PST does not provide legal protection for good faith lessee on the Mortgage Object and Civil Case No. 09 PDT.G 2013 PN JKT.BAR. provide legal protection only to the extent of compensation for the remaining period of the lease."

"Pelaksanaan parate eksekusi pada eksekusi hak tanggungan dan eksekusi jaminan fidusia dengan menganalisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 090 PDT G 2010 PN JKT PST dan Salinan Risalah Lelang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV Nomor 007 2014 Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang menggunakan data data sekunder berupa peraturan perundang undangan dan literatur terkait serta data primer berupa hasil wawancara dengan narasumber terkait Parate eksekusi pada hak tanggungan dan jaminan fidusia memberikan hak kepada kreditor untuk mengeksekusi objek yang dijadikan jaminan dengan cara menjualnya dan mengambil pelunasan dari penjualan tersebut tanpa melalui fiat Pengadilan Negeri ketika debitor cedera janji.

---

The implementation of self enforcement Parate Executie of Secondary Right of Land Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment by analyzing Civil Case No 090 PDT G 2010 PN JKT PST and Copy of Auction Minute of Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta IV No 007 2014 This study is using a normative juridicial approach that using secondary data related to the security law related literature and also using primary data such as interview with related informants The self enforcement of Hak Tanggungan and Fiduciary Assignment entitles the creditor to execute the secured object by selling it and take repayment of the sale without any fiat of District Court when the debtor breaches of contract."

"Tesis ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Pemberi sewa/Pemberi Hak Tanggungan/Debitur menyewakan objek hak tanggungan kepada Penyewa tanpa persetujuan dari Bank/Pemegang Hak Tanggungan/Kreditur. Bentuk penelitian tesis ini yuridis normatif, dengan tipe penelitian deksriptif, dan mengunakan metode kualitatif. Perbuatan yang dilakukan Pemberi Sewa tersebut bertentangan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang merupakan perjanjian accesoir dari Perjanjian Kredit dengan Bank, dimana dalam APHT dicantumkan ketentuan tentang janji sewa yang membatasi kewenangan Pemberi Hak Tanggungan/Debitur untuk menyewakan objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan dari Bank/Kreditur. Hasil penelitian adalah Janji sewa tersebut membuat Penyewa tidak dapat menempati rumah toko (ruko) yang disewanya setelah objek sewa yang juga objek Hak Tanggungan tersebut dieksekusi secara lelang. Penyewa tidak dapat dilindungi ketentuan dalam Pasal 1576 KUHPerdata karena Hak Kebendaan Hak Tanggungan lebih dulu ada daripada Hak Sewa. Sedangkan perjanjian sewa-menyewa antara Debitur dengan Penyewa tetap sah namun tidak mengikat Kreditur/Bank.

---

The focus of this study is about tort by the grantor of encumbrance right/Debitor because has been lease the object of encumbrance right to lessee without approval of the holder of Encumbrance Right/Kreditor. The research form of this thesis is juridical normative,with type of this research is descriptive, and use the qualitative method. The act of the grantor is contrary with encumbrance right deed which is accesoir agreement of Credit Agreement with Bank, where in encumbrance right deed has included of lease promise that limit the authority of lessor to lease the object of encumbrance right without approval from Bank/Kreditor.

The result of research is the lease promise make the lessee can not occupy the store house after the object of encumbrance right has been executed by auction. The lessee cannot be protected by provisions in article 1576 of Indonesia Civil Code because the goods right of encumbrance right had already exist than right of lease. Meanwhile the lease agreement between Debitor/Lessor with Lesse remain valid but not binding Kreditor/bank."

"ABSTRAK Tesis ini mengenai peraturan yang mengatur tentang eksekusi atas objek hak tanggungan melalui Parate Eksekusi, yang merupakan eksekusi langsung yang dilakukan oleh kreditur atau pemegang hak tanggungan atas objek hak tanggungan tanpa adanya fiat atau izin dari pengadilan. Sehingga terdapatlah permasalahan bagaimana prosedur tentang parate eksekusi yang berkaitan dengan objek Hak Tanggungan serta pelaksanaannya di dalam praktek perbankan, dan dimana hal tersebut telah diatur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, skunder dan tertier. Kemudian bahan hukum itu dideskriptikan dan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sehingga menghasilkan data deskriptip analitis dan diperoleh data yang lebih terstruktur guna menjawab pemasalahan yang telah dirumuskan untuk kemudian didapatkan kesimpulan dan saran apabila masih ada yang perlu diperbaiki. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa parate eksekusi sudah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan pasal 6, dan juga tercantum dalam dan di APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan), sehingga lembaga parate eksekusi akan lebih mengikat. Prosedur dan pelaksanaan parate eksekusi itu sendiri harus dengan pelelangan umum yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dan untuk menyelesaikan konflik-konflik tersebut, undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan hal tersebut haruslah menjadi acuan pertama sebagai dasar dari penyelesaian permasalahan yang sedang terjadi.

---

ABSTRACT This thesis deals with the rules governing the execution of objects of mortgages through Parate Execution, which is a direct execution carried out by the creditor or the holder of mortgage rights on the object of mortgages without the existence of fiat or permission from the court. So that there are problems how the procedure regarding the execution of parate relating to the object of Underwriting Rights and its implementation in banking practice, and where it has been regulated. The research method used is normative juridical research using the legal approach and case approach. Legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials. Then the legal material is described and analyzed with a qualitative approach. So as to produce analytical descriptive data and obtain more structured data in order to answer the problems that have been formulated for conclusions and suggestions to be obtained if there are still things that need to be corrected. Based on the results of the study, it can be concluded that the execution parate is regulated in Article 6 of the Underwriting Rights Act, and is also listed in and in the APHT (Underwriting Deed), so that the parate execution institution will be more binding. The procedure and implementation of the parate execution itself must be carried out in a public auction in accordance with applicable regulations, in this case regulated in the Minister of Finance Regulation (PMK) number 27 / PMK.06 / 2016 concerning the Auction Implementation Guidelines. And to resolve these conflicts, the laws and regulations relating to them must be the first reference as a basis for resolving the ongoing problems.

 

Keywords : Parate Execution, Execution of Mortgage Rights, Mortgage Rights

"

"ABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang mana dalam perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga perkawinan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak diputus karena hal apapun juga. Mengenai pemutusan perkawinan, yang paling banyak terjadi karena disebahkan oleh perceraian. Suatu perceraian dapat mengakibatkan dampak bagi suami, isteri serta anak-anak. Oleh karena itu sebaiknya perceraian dihindari, meskipun banyaknya persoalan dan masalah yang dihadapi, jangan sampai perceraian itu terjadi. Dalam kasus pada tesis ini perceraian terjadi karena kurangnya rasa kasih sayang dan perlindungan yang tidak diberikan oleh suami, hal ini menyebabkan isteri mencari kasih sayang dari laki-laki lain. Sehingga yang menjadi pokok pexmasalahannya adalah apa yang menjadi alasan bagi pihak isteri menggugat cerai suaminya padahal isteri sendiri yang melakukan selingkuh, dan bagaimana pandangan Majelis Hakim mengenai adanya bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri. Mengenai metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dengan memakai data sekunder, sehingga hasil penelitian yang diperoleh berbentuk evaluatif analitis. Kesimpulan yang dapat diambil dari tesis ini adalah isteri yang melakukan perselingkuhan menggugat cerai suaminya, hal ini dilakukan untuk menutupi perbuatan selingkuh yang dilakukannya, dengan alasan suami sering berlaku kasar dan tidak ada rasa hormat menghormati, tidak menghargai itulah isteri menggugat suami. Selanjutnya tentang adanya bukti perselingkuhan yang dilakukan oleh isteri, Majelis Hakim dianggap menyampingkan bukti tersebut, karena sudah jelas isteri terbukti bersalah. Akhirnya saran yang dapat diberikan adalah seberat apapun masalah yang dihadapi jangan diakhiri dengan perceraian, karena dampaknya dapat menimbulkan penderitaan khususnya bagi anak-anak. Suami isteri harus saling menghargai, saling menghormati, dengan begitu perceraian pasti tidak akan terjadi."

"[ABSTRAKPraktik pengikatan kredit dengan jaminan Hak Tanggungan dalam kegiatan perbankan hendaknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Hukum Tanggungan (UUHT). Dalam UUHT dijelaskan bahwa perlindungan kepada para pihak diberikan melalui suatu lembaga hak jaminan, yang dapat memberi kepastian hukum bagi para pihak terkait. Penyaluran pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank sebagai lembaga perantara (intermediary) keuangan, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak, yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Dengan demikian, kreditur dapat mendapatkan pembayaran atas hutang debitur melalui pelelangan umum berdasarkan hak tanggungan jika suatu waktu debitur wanprestasi dalam melaksanakan prestasinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Cara untuk melakukan pelelangan tersebut diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menjelaskan bahwa lelang dapat dilakukan melalui penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, namun lelang tersebut harus dimulai dengan suatu pengumuman agar masyarakat luas dapat ikut serta dalam proses lelang tersebut. Pada prakteknya, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh kreditur dengan cara melakukan proses pelelangan secara sepihak dan penjualan dengan harga di bawah pasar. Hal tersebut dapat dilihat dari putusan perkara Nomor 1962/K/Pdt/2011 Tanggal 15 Maret 2011. Dalam putusan tersebut, Bank Panin selaku kreditur serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Makassar (KPKNL Kota Makasar) telah melakukan pelanggaran dengan cara melakukan proses pelelangan secara sepihak sehingga tidak memberikan rasa keadilan bagi debitur karena nilai pelelangan di bawah harga pasar. Terdapat kesalahan dari pihak KPKNL Kota Makassar karena tidak melakukan pemeriksaan harga apresial objek hak tanggungan sehingga merugikan PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) selaku debitur. Berdasarkan hal tersebut debitur mengajukan gugatan terhadap kreditur. Gugatan tersebut pada akhirnya ditolak dengan alasan salah alamat (error in persona) dan tidak jelas (obscuur libel). Namun upaya hukum dapat dilakukan melalui pembatalan putusan pengadilan agar dapat tercipta keadilan bagi debitur dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan.

---

ABSTRACTThe practice of credit activities with Mortgage as guarantee should be carried out in accordance with the provisions set out in the Law of Mortgage (LMA). In LMA explained that the protection of the parties are given through a collateral rights institutions, which can provide legal certainty for stakeholders. Lending or credit to the community made by the bank as an intermediary financial, always stated and entered in an agreement as the basis for the legal relationship between the parties, such as lender (creditor) and the borrower (debtor). Thus, creditors may obtain payment of the debt through a public auction based on the mortgage if a debtor defaults. It is regulated in Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage. The way to do auctions are arranged also in the Ministry of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction, which explains that the auction can be done through the sale of goods which is open to the public at a price quote in writing and/or oral increasing or decreased to achieve the highest price, but the auction shall begin with an announcement that the public can participate in the auction process. In practice, there are still violations committed by creditors by way of auction process unilaterally and selling at a price below the market. This can be seen from the decision of Case Number 1962/K/Pdt/2011 Date of March 15, 2011. In the decision, Panin Bank as creditor and the State Property Office and Auction of Makassar (Makassar City KPKNL) has committed an offense by carrying out the auction process unilaterally with the result not to give a sense of justice for debtors because the value of the auction was below market prices. There was an error commited by Makassar City KPKNL for not checking the apreisal price of mortgage object to the detriment of PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) as the debtor. Based on the event, debtor filed a lawsuit against the creditor. The lawsuit was eventually dismissed by the court due to wrong address/subject (error in persona) and unclear (obscure libel). However, legal action can be done through the cancellation of the court decision in order to create justice for debtors and legal certainty for the parties aggrieved., The practice of credit activities with Mortgage as guarantee should be carried outin accordance with the provisions set out in the Law of Mortgage (LMA). In LMAexplained that the protection of the parties are given through a collateral rightsinstitutions, which can provide legal certainty for stakeholders. Lending or creditto the community made by the bank as an intermediary financial, always statedand entered in an agreement as the basis for the legal relationship between theparties, such as lender (creditor) and the borrower (debtor). Thus, creditors mayobtain payment of the debt through a public auction based on the mortgage if adebtor defaults. It is regulated in Article 6 of Law No. 4 of 1996 on Mortgage.The way to do auctions are arranged also in the Ministry of Finance RegulationNo. 93/PMK.06/2010 on Guidelines for the Implementation of the Auction, whichexplains that the auction can be done through the sale of goods which is open tothe public at a price quote in writing and/or oral increasing or decreased toachieve the highest price, but the auction shall begin with an announcement thatthe public can participate in the auction process. In practice, there are stillviolations committed by creditors by way of auction process unilaterally andselling at a price below the market. This can be seen from the decision of CaseNumber 1962/K/Pdt/2011 Date of March 15, 2011. In the decision, Panin Bank ascreditor and the State Property Office and Auction of Makassar (Makassar CityKPKNL) has committed an offense by carrying out the auction processunilaterally with the result not to give a sense of justice for debtors because thevalue of the auction was below market prices. There was an error commited byMakassar City KPKNL for not checking the apreisal price of mortgage object tothe detriment of PT. Anugrah Cemerlang Indonesia (ACI) as the debtor. Based onthe event, debtor filed a lawsuit against the creditor. The lawsuit was eventuallydismissed by the court due to wrong address/subject (error in persona) andunclear (obscure libel). However, legal action can be done through thecancellation of the court decision in order to create justice for debtors and legalcertainty for the parties aggrieved.]"

"ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan khususnya dengan objek Hak Tanggungan berupa harta bersama dari suami dan istri sebagai pelaksanaan Pasal 20 jo Pasal 6 UUHT. Selain itu tesis ini juga mengupas mengenai penerapan pelaksanaan parate eksekusi oleh pemegang objek Hak Tanggungan didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menyarankan dibuat suatu peraturan pelaksana yang mengatur dengan jelas mengenai prosedur pelaksanaan dari Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan perihal hak pemegang Hak Tanggungan pertama menjual objek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa fiat pengadilan

---

ABSTRACTThe focus of this study is implementation of enforcement of Hak Tanggungan (Security Right on Land) particularly where the object of Hak Tanggungan is joint assets of husband and wife. This study also focuses in the implementation of Parate Executie in accordance with Article 20 juncto Article 6 of the Law of Hak Tanggungan by the holder based on the positive law. This study is a research with a descriptive design.The researcher suggests it is necessary to provide implementation decision which regulates the procedure of Article 6 of the Law of Hak Tanggungan regarding the rights of the Hak Tanggungan object holder to sell Hak Tanggungan object by public auction without court verdict."

"ABSTRAKJaminan utang yang berupa tanah sekarang ini menjadi jaminan yang sangat banyakdigunakan oleh pemberi kredit. Jaminan tersebut diikat dengan akta Pejabat PembuatAkta Tanah (PPAT) yang dinamakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang merupakan akta otentik. Namun dalam kenyataannya, terdapat banyak aktaotentik yang dibuat oleh PPAT yang digugat dan akhirnya dibatalkan salah satunyaAPHT. Permasalahan yang difokuskan oleh penulis dalam tesis ini adalah mengenaimekanisme pembatalan APHT, upaya PPAT dalam meminimalisasi terjadinyapembatalan APHT dan SHT, dan kesesuaian putusan Pengadilan Tinggi DaerahKhusus Ibukota Jakarta Nomor 72/PDT/2013/PT.DKI j.o Putusan Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PST terhadap peraturan-peraturanyang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan bentuk penelitian yuridis normatif.Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh daridata kepustakaan. Selain itu dalam rangka menunjang penelitian yang dilakukan,maka penulis juga mengumpulkan data dengan mengadakan wawancara denganbeberapa pihak yang terkait.

---

ABSTRACTDebt guarantees in the form of land now very widely used by lenders. That debtguarantees tied to the PPAT deed named by APHT which is authentic deed. PPAT aspublic officer given authority to make authentic deeds with regard to specific legalacts concerning land security rights and condominium ownership right. But in realitythere are many authentic deeds sued and eventually canceled such as APHT.Problems are focused by the author ini this thesis are on the APHT cancellationmechanism, the effort of PPAT to minimize the cancellation of APHT and SHT, andconformity verdict number 72/PDT/2013/PT.DKI j.o 373/PDT.G.2010.PN.JKT.PSTwith the provisions of the applicable law. This research was conducted with thenormative juridical form. The data used in this research is a secondary data obtainedfrom literature data. Beside that in this research, in order to support the researchconducted, the authors also collected data by conducting interviews with relevantparties."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pelaksanaan parate eksekusi Hak Tanggungan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dilakukannya penulisan Tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peranan parate eksekusi Hak Tanggungan dalam menyelesaikan kredit bermasalah di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang melukiskan fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan hukum jaminan khususnya hak tanggungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan lelang parate eksekusi Hak Tanggungan telah sesuai dengan ketentuan dan berperan cukup baik dalam menyelesaikan kredit bermasalah di Bank Mandiri. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya gugatan untuk menunda / membatalkan lelang dan masalah pengosongan agunan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. as a settlement of non performing loans and the problems in the implementation. The purposes of writing this thesis are to analyze the role of the self enforcement of mortgage in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. and the problems encountered. This study is using a normative juridical approach to the specifications of analytical descriptive study that describes the facts in the form of secondary data relating to the security law, especially for mortgage. Based on the results of research conducted, the author concludes that the implementation of the self enforcement of mortgage carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. is complied with the regulations and also take a good role in resolving non performing loans in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. However, there are still some common problems encountered especially law suit to prevent or to cancel the auction and also the problem of emptying the collateral object."