Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan standard fair and equitable treatment FET dalam kerangka hukum investasi internasional dan menganalisis interpretasi prinsip FET pada sengketa investasi internasional terutama dalam sengketa yang melibatkan Indonesia untuk kemudian dijadikan suatu pembelajaran dan materi evaluasi bagi kebijakan hukum Indonesia mengenai investasi asing di masa yang akan datang. Prinsip FET sebagai prinsip fundamental dalam hukum investasi internasional sudah dipraktekkan secara global. Tetapi, prinsip yang bertujuan untuk menjaga dan memberikan perlakuan sama rata dan non-diskriminatif terhadap investor dan investasi asing ini tidak luput dari permasalahan hukum. Ragam klausula FET di tiap perjanjian investasi internasional menimbulkan multiinterpretasi mengenai standard keberlakuan FET terutama dalam sengketa investasi internasional. Dalam kerangka hukum investasi internasional terdapat beberapa klasifikasi standard FET: FET sebagai ldquo;FET unqualified rdquo;/FET sebagai autonomous/ independent standard, FET sebagai customary international law minimum standard dan FET mencakup standard lainnya seperti salah satu contohnya full protection and security FPS . Metode penelitian yang digunakan adalah metode doktrinal melalui studi kepustakaan. Melalui penelitian ini, kesimpulan yang diraih adalah klasifikasi FET sebagai customary international law minimum standard merupakan standard yang menjadi preferensi investor dan juga host States dan pengaturan hukum Indonesia mengenai investasi asing masih lemah dan belum berhasil mengakomodir perkembangan hukum investasi internasional. Langkah strategis untuk memperbaiki dan memperkuat pengaturan hukum investasi asing di Indonesia diperlukan agar posisi dan kepentingan Indonesia sebagai host States lebih solid tanpa melanggar hak-hak investor asing terutama hak asasi yang mendasar.

---

This research aims to scrutinize and to provide answers to three matters the workings of principle of fair and equitable treatment FET within the framework of international investment law, the rationale and approach of FET interpretation in investment disputes, especially those involving Indonesia, and also possible update s or reform s for Indonesia rsquo s future investment policies. Without a doubt, FET has become and is a fundamental principle in international investment law hence its global practice. Contemporary international investment law recognises some FET classifications ldquo FET unqualified rdquo FET as autonomous independent standard, FET as customary international law minimum standard and FET that embraces other standards of treatment such as full protection and security FPS among others. However, FET existence to guard and guarantee equitable and non discriminative measures toward foreign investor and investment is inevitably exposed to legal problem s . Due to different wordings and classifications of FET, different arbitral tribunals subsequently produced multiple interpretations of FET. In essential, the research employs doctrinal method and library based research method. As reflected in the research, one may see that FET as customary international law minimum standard is a much favoured standard by host States and foreign investors alike. One may also see that there are weaknesses in Indonesia foreign investment policies thus strategic moves are necessary to be made in order to update and strengthen Indonesia rsquo s interests and position as host States without putting basic rights of foreign investor in jeopardy."

"Dalam perjanjian investasi internasional pada umumnya, penanam modal asing diberikan hak untuk menggugat negara penerima investasi secara langsung (Investor-State Dispute Settlement / “ISDS”). Dalam beberapa putusan arbitrase, adanya unsur pelanggaran hukum dalam kegiatan investasi mengakibatkan tidak dapat diterimanya gugatan ISDS dengan berlandaskan kepada doktrin clean hands. Doktrin clean hands pada esensinya menekankan adanya kewajiban penanam modal asing untuk memiliki ‘tangan yang bersih’ atau bebas dari pelanggaran hukum agar ia berhak mengajukan gugatan. Skripsi ini membahas kedudukan doktrin clean hands hukum investasi dan penerapannya dalam beberapa yurisprudensi, yakni putusan arbitrase Hesham Al Warraq v. Republic of Indonesia dan Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis-normatif yang bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan berbagai pandangan mengenai kedudukan doktrin clean hands dalam hukum investasi dan penerapannya dalam beberapa yurisprudensi. Hasil penelitian dari skripsi ini menyimpulkan bahwa kedudukan doktrin clean hands dalam sumber hukum investasi masih menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Sebagian menilai bahwa doktrin ini telah menjelma menjadi prinsip hukum umum dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ Statute, sedangkan sebagian lagi menilai bahwa doktrin ini masih berstatus doktrin semata. Namun, konsep dasar doktrin ini telah termanifestasi dalam beberapa putusan arbitrase untuk menolak gugatan ISDS penanam modal asing yang telah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam studi kasus Hesham Al Warraq v. Republic of Indonesia dan Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia.

---

Most of international investment agreement granted foreign investors the right to resolve disputes with the government of the host state where their investment was made (Investor- State Dispute Settlement / “ISDS”). In several arbitral awards, an incompliance or illegal conduct related to the investment has rendered the claims deemed inadmissible based on the clean hands doctrine. Clean hands doctrine requires a claimant to comply with the law in order to be entitled to sue and obtain remedies. This thesis addresses the status of clean hands doctrine in investment law and its manifestation in Hesham Al Warraq v. Republic of Indonesia's and Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia's arbitral awards. This research is a legal study with normative juridicial approach and descriptive analytical analysis which aim is to illustrate the status of clean hands doctrine in investment law and its application in various jurisprudences. The result of this thesis concludes that the status of clean hands doctrine as one of the source of international law is remain unclear. There are debates regarding its status as a general principle of law stated in Article 38 (1) ICJ Statute. Nonetheless, the fundamental concept of this doctrine has been manifested in some of the arbitral awards as a bar relief for the claims brought by investors which investments were either made or operated in violation with the host state's domestic law, including in the Hesham Al Warraq v. Republic of Indonesia's and Churchill Mining PLC and Planet Mining Pty Ltd v. Republic of Indonesia's case."

"Beberapa tahun terakhir teknologi keuangan Financial Technology mulai berkembang di sebagian besar belahan dunia, termasuk Indonesia. Dominasi masyarakat muslim di Indonesia pun mendorong berkembangnya berbagai layanan teknologi berbasis syariah. Namun, penelitian terkait teknologi keuangan, khususnya teknologi keuangan syariah ini masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mengisi kekosongan tersebut. Adapun tujuan penelian ini ialah untuk ngetahui minat masyarakat dalam kegiatan investasi untuk memberikan modal kepada para pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah UMKM jika menggunakan salah satu inovasi tekonologi keuangan, yaitu; Sharia Peer-To-Peer Lending. Dengan menggunakan Technology Acceptance Model sebagai referensi dari model penelitian, penelitian ini mengambil data pengguna aktif dari salah satu platform Peer-to-Peer Lending syariah di Indonesia, yaitu Indves.com. Dengan variabel penelitian terdiri dari; Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, dan Religiosity sebagai extend variabel. Penelitian menunjukan hubungan positif antara minat investasi dan variabel Perceived Ease of Use dan Religiosity tetapi mempunyai hubungan negatif dengan variabel Perceived Usefulness.

---

Over the past few years, financial technology or usually known as fintech were being developed in most part of the world, including Indonesia. The domination of muslim residents in Indonesia also contributed to the development of sharia compliance financial technology. However, research regarding financial technology, especially regarding to sharia compliance financial technology were still limited. Therefore, this research was made to fill that gaps. As for this research, it aims to figure out the societies intention in investing activities to provide funding for Micro, Small, and Medium Enterprises MSMEs through one of the financial technology innovation, Sharia Peer to Peer Lending. By using Technology Acceptance Model TAM as a reference for the research model, this research used active user data from one of the sharia Peer to Peer Lending platform in Indonesia, Indves.com. With the variabel indicators of Perceived Usefulness and Perceived Ease of Use, also, with the religiosity as an extended variabel, this research shows a positive relation between the intention to invest, Perceived Ease of Use, and religiosity. Meanwhile, it shows a negative relation with the variable of Perceived Usefulness. "

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis nilai wajar dari saham PT Indofood CBP Sukses Makmur, Tbk. dengan menggunakan metode valuasi discounted free cash flow to firm dan free cash flow to equity. Hasil valuasi tersebut dapat dibandingkan dengan nilai pasar perusahaan tersebut dan menghasilkan rekomendasi untuk investor. Analisis saham ini menggunakan analisis fundamental dengan pendekatan top-down approach, meliputi analisis makroekonomi, analisis industri, analisis perusahaan, dan valuasi. Studi ini diharapkan dapat memberikan hasil prospek makroekonomi, industri, dan nilai wajar saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.

---

This research is performed to analyze fair value of PT Indofood CBP Sukses Makmur’s stock using discounted free cash flow to firm and free cash flow to equity valuation method. The result then compared to market value of the firm to provide recommendation for investor. This Analysis uses fundamental analysis with top-down approach which consider factors from macroeconomics analysis, industry and company analysis, also valuation. This study is expected to provide insight of macroeconomic prospect, industry prospect, and fair value of PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk."

"ABSTRAKKerjasama ekonomi antar negara yang melibatkan perdagangan dan investasi didalamnya akan semakin meningkat. Salah satu pemicu meningkatnya pengaturan perdagangan dan investasi dalam satu perjanjian internasional adalah munculnya NAFTA pada tahun 1993. Ketentuan NAFTA menimbulkan konsekuensi hukum kepada Host State yakni untuk melaksanakan prinsip non-diskriminasi. Dalam Kasus penerapan pajak produk HFCS, Meksiko melakukan tindakan yang tidak konsisten dengan NAFTA terkait ketentuan National Treatment dan Fair and Equitable Treatment (FET). Berdasarkan tindakan tersebut maka muncul sengketa di bidang perdagangan dan investasi dalam kasus yang sama. Kasus ini akan menjadi suatu pembelajaran yang menarik dalam melakukan kerjasama antar negara di bidang ekonomi.

---

ABSTRACT

Economic Partnership between countries that involved to trade and investment will be increase more. One of the trigger of many agreement that carried trade and investment in it was appears of NAFTA on January 1st 1994. The content of NAFTA caused legal obligation to the Party especially Host State to applied the nondiscrimination principle. In the application of HFCS tax, Mexico did inconsistent action to the NAFTA which are to National Treatment obligation and Fair and Equitable Treatment (FET) obligation. Based on Mexico?s action, that arise conflict both in trade and investment. This case would be interesting lesson in doing economic partnership between countries."

"Thesis ini mengangkat isu mengenai peninjauan kembali Analisis Konsistensi Penerapan Prinsip Fair and Equitable Treatment ( FET ) terhadap Putusan Arbitrase atas Investor-State Dispute Settlement ( ISDS ) serta eksistensinya dalam Perjanjian Investasi Internasional yang terdapat dalam Bilateral Investment Treaties (BITs). Isu eksistensi dan inkonsisten ISDS saat ini telah memicu perdebatan mengingat banyaknya gugatan yang diajukan oleh korporasi (MNC/TNC) yang dalam hal ini sebagai investor kepada negara tuan rumah (host state) yang dianggap merugikan host state dalam menjalankan kebijakan di negaranya. Kekurangan-kekurangan yang ada pada ISDS telah membuat hilangnya kepercayaan publik dan karenanya, dibentuklah investment Court System ( ICS ) sebagai sebuah alternatif mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih kredible dengan mencantumkan prinsip-prinsip International Arbitrator Independence. Prinsip Fair and Equitable Treatment (FET) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum investasi internasional, dimana negara tempat investasi ditanamkan (host state) berkewajiban untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap investasi yang dilakukan oleh investor asing. Dalam perkembangannya, terdapat perdebatan dalam mendefinisikan prinsip FET.

---

This research pose an issue concerning of reviewing the Consistency Analysis in the Application of the Fair and Equitable Treatment (FET) Principle to the Arbitration Award of the Investor-State Dispute Settlement (ISDS) and existence which are accommodated in International Investment Agreements contained in Bilateral Investment Treaties (BITS). The of the existence and incosistency of the current ISDS has sparked an intense debate considering a lot of a lawsuit filed by the corporation (MNC/TNC) which in this case as an investor to the host state were considered detrimental to the them in running the domestic. The shortcomings of ISDS have caused a loss of public confidence and hence, an Investment Court System (ICS) was formed as an alternative to a more credible dispute resolution mechanism by including the principles of the International Independence Arbitrator. The principle of Fair and Equitable Treatment (FET) is one of the main principles in international investment law, where the country where investment is invested (host state) is obliged to guarantee fair and equal treatment of investments made by foreign investors. In its development, there is a debate in defining the principle of FET."

"International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) adalah forum penyelesaian sengketa penanaman modal asing yang memiliki yurisdiksi berdasarkan Pasal 25 Konvensi ICSID. Dalam menentukan yurisdiksi, Majelis Arbiter ICSID mengualifikasi penanaman modal untuk memeriksa syarat ratione materiae. Majelis Arbiter ICSID menggunakan metode Piecemeal Test atau Dual-Test untuk mengualifikasi penanaman modal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi penanaman modal oleh Majelis Arbiter ICSID pada sengketa antara Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analitis. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan metode kualifikasi penanaman modal yang berbeda memengaruhi hasil kualifikasi.

---

International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) is foreign investment dispute settlement forum which has jurisdiction according to Article 25 of ICSID Convention. In determining its jurisdiction, ICSID?s Arbitral Tribunal qualify investment to examine the requirement of ratione materiae. ICSID?s Arbitral Tribunal uses the method of Piecemeal Test or Dual-Test to qualify investment.

This research is aimed to analyse the qualification of investment by ICSID's Arbitral Tribunal in the matter between Rafat Ali Rizvi v. the Republic of Indonesia using normative juridical approach conducted through descriptive-analytic method. This research finds that using different methods of investment qualification influence the result of such qualification."

"Investasi pembangunan pabrik pengering biji jagung untuk menunjang infrastruktur pangan sebagai pengembangan industri hulu berbasis agro masih minim di Indonesia baik milik pemerintah atau milik swasta terutama di wilayah luar pulau jawa. Kurang tertariknya investor untuk menginvestasikan modal modal bukan tanpa alasan, masalah kerugian dan risiko investasi yang sering timbul sebelum dan sesudah pabrik beroperasi menjadi masalah utama bagi investor. Untuk melakukan analiasa investasi dengan metode konvensional dianggap sudah tidak dapat mewakili karena tidak ada unsur risiko kedalam perhitungan investasi. Penelitian ini menganalisis kelayakan investasi berbasis risiko yang timbul dalam proyek pembangunan pabrik tersebut. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan analisa data primer dengan data proyek dan pengolahan data menggunakan analisa risiko berdasarkan metode AHP (Analytic Hierarchy Process) melalui interview, kuesioner dan validasi pakar. Hasil dari penelitian diperoleh risiko yang paling mempengaruhi kinerja investasi adalah biaya transportasi dan distribusi produk, pasokan bahan baku kurang dari kapasitas produksi dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi atau masukan bagi investor swasta maupun pemerintah dalam melakukan investasi pembangunan pabrik pengering biji jagung di Indonesia.

---

Investment in the construction of corn grain dryer factory to support food infrastructure and development of agro-based upstream industries is still lacking in Indonesia, both government-owned and private-owned, especially in areas outside Java (remote area). The problem of loss and investment risk which often arise before and after the factory operates becomes a major problem causing a lack of interest for investors. Conventional investment analysis methods do not consider risk into their calculation of investment. This study analyzes the feasibility of investing based on the risks that arise during and after the construction of the factory. The research method used in this analysis is based on primary data which is then processed using risk analysis approach based on AHP (Analytic Hierarchy Process) method conducted by the study of literature, interviewing, survey and expert validation. The results of the research show that the risks that most affect investment performance are the costs of transportation and product distribution, the supply of raw materials is less than the production capacity and increasing fuel price. The results of this study are expected to provide recommendations or input for private and government investors from investing in the construction of corn grain drying factory in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat investor attention, dengan menggunakan proksi Google search volume (GSV), terhadap aktivitas, tingkat likuiditas, dan volatilitas pasar modal Indonesia khususnya perusahaan LQ- 45 pada periode 2010 hingga 2016. Hasil yang diperoleh yaitu pada kebanyakan kasus ditemukan bahwa tingkat investor attention yang tinggi berpengaruh ada tingkat likuiditas dan volatilitas yang tinggi. Kemudian, tren yang terjadi pada perusahaan Indonesia tidak memiliki pola yang khusus pada sektor tertentu. Sementara itu, model penelitian yang mengacu pada penelitian di Perancis ditemukan bahwa model untuk perusahaan di Indonesia perlu ditambahkan untuk menjelaskan likuiditas, karena kebanyakan variabel tidak signifikan mempengaruhi.

---

This study aims to analyze the influence of investor attention, using Google search volume (GSV) as the proxy, against the activity, liquidity, and volatility of capital markets in Indonesia, especially those included in LQ-45 from 2010 to 2016. The results obtained are in most cases found that the high level of investor attention affect high level of liquidity and volatility. Then, a trend that occurred in the Indonesian company does not have a particular pattern in a particular sector. Meanwhile, the research model which refers to a French study found that the model for companies in Indonesia need to be added to explain liquidity, since most variables are not significantly affecting."

"Integritas dan kredibilitas Pasar Modal merupakan bagian terpenting dalam menarik minat para pemilik modal untuk menginvestasikan dananya di Pasar Modal Indonesia. Minat pemodal tersebut akan sangat tergantung kepada rasa aman atas dana yang diinvestasikan dan hal ini akan ditentukan oleh seberapa tinggi peraturan perundang-undangan beserta pelaksanaannya mampu melindungi para pemodal terutama dalam hal perdagangan dan transaksi efek (khususnya saham) di Pasar Modal. Semakin tinggi jaminan perlindungan terhadap pemodal dalam perdagangan saham akan semakin tinggi pula minat para pemodal untuk menginvestasikan dananya di Pasar modal. Permasalahan utama yang timbul dari perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemodal dalam perdagangan saham di Pasar modal adalah bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya bisa berlaku efektif untuk tujuan perlindungan tersebut. Dari misi yuridis sesungguhnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam sesuai dengan kewenangannya telah memberikan perlindungan kepada pemodal dari hal-hal yang merugikan melalui pengaturan terhadap proses penawaran umum, prospektus, keterbukaan informasi, transaksi yang memiliki benturan kepentingan, praktek penipuan dan manipulasi pasar, praktek perdagangan orang dalam, pengambilalihan perseroan dan perilaku penasihat investasi serta pengaturan lainnya guna mencegah praktek perdagangan saham yang merugikan. Kewenangan Bapepam untuk mengatur, mengawasi dan bahkan melakukan pemeriksaan dan penyidikan serta kewenangan memberi sanksi telah memberikan landasan yang kuat untuk menciptakan kondisi Pasar Modal yang wajar dan efesien serta terlindunginya kepentingan pemodal dalam perdagangan saham di Pasar Modal. Konsistensi pelaksanaan terhadap peraturan perundang-undangan itulah yang menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yang hasilnya sebagaimana tersaji dalam tesis ini."