Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDengan adanya Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka masyarakat dapat menggunakan hak nya untuk mengakses informasi publik kepada Badan Publik salah satunya adalah Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang Undang Keterbukaan Publik merupakan salah satu dari bagian kehumasan yang tak terpisahkan serta bertujuan untuk meningkatkan Good Goverannce bagi Badan Publik itu sendiri sehingga citra yang ditimbulkan kepada masyarakat akan menjadi potifi dan lebih baik. Dalam makalah ini akan dibahas bagaimana peran Humas Hubungan Masyarakat dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi kehumasan serta mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mengaitkan dengan konsep kehumasan dan Good Governance.

---

ABSTRACTEmergence Law in Republic of Indonesia with number 14 year 2008 about Openess of Public Informations, then society can use their rights for access public informations to government where one of them is Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia. Law about Openess of Public Informations is one of part Public Relations and to increase Good Governance for government so that image appears to society to be positive and good. In this paper will discuss how role of PR Public Relations and Information and Documentation Management Officer Ministry of State Secretariat Republic of Indonesia in perform public relations and implementation of Law of Openess Public Informations and associate with PR and Good Governance Concept."

"Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lebih banyak dilaksanakan ketika PPID menerima permohonan informasi dari masyarakat. Permasalahan dalam koordinasi berasal dari internal berupa pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi, dan eksternal berupa ketersediaan perencanaan kerja dan sistem informasi.

---

The main implementer of public information disclosure in the Ministry of State Secretariat are the Information and Documentation Management Officer PPID from all working units, Public Service Agency, and other Presidential agencies within Ministry of State Secretariat. This study aims to describe the coordination of PPID within the Ministry of State Secretariat about the implementation of public information disclosure. The research was conducted with qualitative approach, with data collection method in the form of in depth interview, literature study, and observation.

The results show that the coordination was carried out more frequently when PPID receives requests for information from the public. The problems of coordination came from the internal in the form of an understanding of the urgency of information disclosure, and external in the form of the availability of work planning and information systems."

"Informasi menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat dan pemerintah. maka dari itu Disusunlah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang tersebut mewajibkan seluruh lembaga pemerintah untuk memberikan Layanan Informasi Publik. Penelitian ini menganalisis Implementasi kebijakan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui Observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan, yaitu mekanisme pelayanan informasi publik yang belum maksimal, serta sumber daya yang belum memadai.

---

Information has become a basic necessity for the community and the government. therefore drafted Law on Public Information Disclousure. The law requires all government agencies to provide public information services. This study analyzes the implementation of policies regarding the Law on Public Information of the Ministry of Education and Culture using a qualitative approach and data collection through observation and interview.

The results showed that the Ministry of Education and Culture has implemented a Law on Public Information Disclousure in accordance with applicable implementing regulations. However, in practice there are still shortcomings, namely a public information service mechanism that is not maximized, and inadequate resources."

"Keterbukaan informasi publik yang diatur dalam Undang Undang No 14 tahun 2008 mewajibkan semua Badan Publik melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan ketetapan undang undang. Kementerian Dalam Negeri merupakan salah satu kementerian yang menyambut baik Undang Undang No 14 tahun 2008 tersebut dengan membuat Permendagri No 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.Peneliti tertarik untuk meneliti ini karena ditemukan beberapa masalah dalam implementasinya. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data dengan studi lapangan studi kepustakaan wawancara mendalam dan observasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi masih memiliki beberapa kekurangan seperti ketiadaan Standar Operasional dan Prosedur dalam permintaan informasi pembentukkan PPID serta belum mampunya Kemendagri melakukan uji konsekuensi terhadap informasi.

---

Transparency of public information that be reguated in Act Number 14 of 2008 requires all Public Institutions perform the transparency of information accordance with the law. Ministry of Home Affairs is one ministry that welcomed the Act Number 14 of 2008 in make Minister of Home Affairs Regulation Number 35 of 2010 on Guidelines for the Management of Information and Documentation Services at the Ministry of Home Affairs and Local Government.Researcher interested in studying this because there are some problems in the implementation. Researcher used a qualitative approach descriptive with data collection by field studies library research in depth interviews and observations.The results showed that the implementation still has several shortcomings such as lack of Standard Operating and Procedures on information request the formation of PPID and the inability of Kemendagri do the information consequential harm test."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi kebijakan yakni Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008 pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik berperan penting dalam memberikan layanan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya untuk melihat transparansi Badan Publik. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa implementasi UU KIP telah dilakukan pada Diskominfotik DKI Jakarta belum sepenuhnya berjalan dengan baik sehingga memerlukan perbaikan. Hal ini dikarenaka terdapat hambatan seperti penggunaan Sumber Daya Manusia SDM , kegiatan sosialisasi dan koordinasi antar lembaga.

---

This thesis discusses about the implementation of Policy on Public Information Openness at Diskominfotik DKI Jakarta. Diskominfotik plays an important role in providing information services needed by the community. This research uses post positivist approach with qualitative data collection method through in depth interview and literature study. Disclosure of information is an effort to see the transparency of Public Agency.

The results of the study show that the implementation of UU KIP has been done on Diskominfotik DKI Jakarta has not completely run well so that need to do an improvement. This is because there are obstacles such as the use of Human Resources HR , socialization activities and inter agency coordination."

"Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam mendukung operasional tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Grand design TI Kemenkumham RI mengidentifikasi manajemen pengelolaan TI sebagai salah satu kendala implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Karya akhir ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI Kemenkumham RI saat ini dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Process Assesment Model PAM dimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas Kemenkumham RI saat ini adalah tingkat 1 Performed Process, yang berarti telah ada proses-proses COBIT 5 yang diterapkan untuk mencapai tujuan proses tersebut. Terdapat tujuh proses COBIT 5 yang menjadi prioritas perbaikan yang ditentukan dengan memetakan permasalahan pain point dan proses COBIT 5 dengan rencana pengembangan TI Kemenkumham RI tahun 2018.

---

Information technology IT has an important role in supporting the operational tasks and functions of The Indonesian Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham RI to implement e-government. IT grand design of Kemenkumham RI identified IT governance as one of the obstacles to implement e-government. This research uses COBIT 5 framework to measure the current capability level of IT Governance in Kemenkumham RI and develop recommendations to improve the capability level. Measurement is done by using Process Assessment Model PAM where the result of Kemenkumham RI capability level assessment is level 1 Performed Process , which means there have been COBIT 5 processes implemented to achieve the objectives of the process. There are seven COBIT 5 processes which are the priority of improvement determined by mapping points pain points and COBIT 5 process with IT development plan of Kemenkumham RI in 2018."

"Teknologi Informasi di PT ABC memiliki peran penting untuk mendukung tugas dan fungsi operasional anak perusahaan. Maka dari itu, TI perlu dikelola dengan baik untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Dalam tesis ini, Tata Kelola TI di PT ABC dievaluasi menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kemampuan saat ini yang kemudian diikuti oleh rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas.Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses Tata Kelola TI PT ABC berada pada tingkat 2, hal ini menunjukkan bahwa proses TI telah telah terlaksana dan terkelola namun hanya sebagian besar proses yang sudah memiliki standar operasional prosedur. Rekomendasi untuk perbaikan proses mengacu pada target jangka pendek yang sudah disepakati dan memprioritaskan proses perbaikan pada proses yang masih berada pada tingkat kapabilitas 1.

---

Information Technology at ABC Company has an important role to support the operational functions of all its subsidiaries. Therefore, information technology needs to be well managed to achieve company goals. In this research, IT governance capability at ABC Company is evaluated by COBIT 5 framework focusing on the pain points encountered at ABC Company.

Evaluation result shows that the IT governance capability process at ABC Company has achieved level 2 managed , indicates that the IT Governance processes have been large to fully perform and managed but most of the process has not yet been established. Recommendation for process improvement focuses on achieving the short and long ndash term targets based on COBIT 5 activities best practices."

"Sebuah bagian penting dari tata kelola TI melibatkan perancangan dan penerapan struktur dan kontrol untuk mengukur kehandalan kinerja TI dan memberikan value kepada para pemangku kepentingan bisnis baik internal maupun eksternal. Nilai bisnis strategis, seperti yang diharapkan oleh eksekutif, seringkali mencakup pengukuran keuangan dan tindakan lainnya berdasarkan value yang diinginkan stakeholder. Banyak inisiatif tata kelola memanfaatkan teknik balance scorecard, mengukur seluruh kinerja TI pada satu set dimensi yang berbeda seperti pencapaian tujuan bisnis, kepuasan pengguna, keunggulan operasional, dan dukungan untuk pembelajaran dan pertumbuhan.COBIT 5 menyediakan kerangka kerja yang komprehensif yang membantu perusahaan dalam mencapai tujuan mereka untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT. Secara sederhana, hal ini membantu perusahaan menciptakan nilai yang optimal dari TI dengan menjaga keseimbangan antara menyadari manfaat dan mengoptimalkan tingkat risiko dan penggunaan sumber daya. COBIT 5 memungkinkan TI untuk diatur dan dikelola secara holistik untuk seluruh perusahaan, bertanggung jawab mengatur bisnis secara penuh (end-to-end) termasuk bidang fungsional TI, dan menyadari kepentingan yang berhubungan dengan TI dari pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. COBIT 5 sangat berguna dan generic bagi perusahaan-perusahaan dari semua ukuran, baik yang komersial maupun non-profit atau di sektor publik.

---

A critical part of IT governance involves designing and implementing structures and controls for measuring IT performance reliably and in terms that are valueble to the business and external stakeholders. Often, qualitative measurements are easily available, but governance efforts are likely to gain more buy-in f governance costs and benefits can be quantified. Strategic business value, as viewed by executives, often includes financial measurements and other measures of stakeholder value. Many governance initiatives make use of balance scorecard technique, measuring over all IT performance on a set of different dimensions such as achievement of business goals, user satisfactions, operational excellence, and support for learning and growth.

COBIT 5 provides a comprehensive framework that assists enterprises in achieving their objectives for the governance and management of enterprise IT. Simply stated, it helps enterprises create optimal value from IT by maintaining a balance between realising benefits and optimising risk levels and resource use. COBIT 5 enables IT to be governed and managed in a holistic manner for the entire enterprise, taking in the full end-to-end business and IT functional areas of responsibility, considering the IT-related interests of internal and external stakeholders. COBIT 5 is generic and useful for enterprises of all sizes, whether commercial, not-for-profit or in the public sector."

"Direktorat Metrologi adalah sebuah instansi pemerintahan dibawah naungan Kementerian Perdagangan Guna menunjang pelaksanaan kegiatannya Direktorat Metrologi telah memanfaatkan penerapan teknologi informasi TI Namun pada kenyataannya penerapan dan pengelolaan TI di Direktorat Metrologi saat ini masih kurang optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Banyak faktor yang menjadi penghambat terciptanya tata kelola TI yang baik di Direktorat Metrologi seperti kurangnya SDM TI yang berkualitas belum terarahnya pengelolaan TI kurangnya perencanaan TI yang baik belum adanya sistem pengaduan gangguan layanan TI yang jelas serta kurangnya kontrol internal terhadap pengelolaan TI itu sendiri Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Direktorat Metrologi dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 Pengukuran tingkat kapabilitas ini dilakukan dengan metode PAM Process Assesment Model Pengukuran diawali dengan identifikasi permasalahan dan memetakannya terhadap proses proses COBIT 5 yang relevan Selanjutnya dilakukan penilaian terhadap 12 proses COBIT 5 terpilih untuk mengetahui tingkat kapabilitas saat ini serta dilakukan juga penentuan target untuk mengetahui tingkat kapabilitas yang ingin dicapai Hasil pengukuran menunjukkan bahwa tingkat kapabilitas proses proses TI di Direktorat Metrologi sebagian besar berada pada level 0 incomplete Dari hasil pengukuran tingkat kapabilitas tersebut kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan proses proses untuk mencapai tingkat kapabilitas yang diharapkan dimana tingkat kapabilitas target berada pada level 3 established dan 4 predictable Rekomendasi perbaikan disusun berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 Perbaikan secara bertahap diperlukan agar kapabilitasnya dapat meningkat secara simultan Rekomendasi yang utama diusulkan meliputi pembuatan Standard Operating Procedure SOP untuk tiap aktivitas TI melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala mendokumentasikan seluruh aktivitas TI serta peningkatan SDM TI dari segi kuantitas dan kualitas Rekomendasi perbaikan ini ditujukan untuk meningkatkan kinerja serta sebagai acuan perbaikan tata kelola TI di masa yang akan datang.

---

Directorate of Metrology is a government agency under the auspices of the Ministry of Trade To support the implementation of its activities Directorate of Metrology has utilized the application of information technology IT However in reality the implementation and management of IT in Directorate of Metrology is still less than optimal in supporting its tasks and functions Many factors that hamper the realization of good IT governance in Directorate of Metrology such as lack of qualified IT human resources no clear direction of IT management lack of good IT planning no IT service problem complain system and lack of internal controls for the management of IT itself Based on those problems the research aimed to measure the level of IT governance capability in Directorate of Metrology by using the COBIT 5 framework It is done by the method of PAM Process Assessment Model Measurement begins with identified the problems and mapped them to relevant processes of COBIT 5 Then the assessment of the 12 selected processes of COBIT 5 conducted to determine the current level of capability and also the capability level to be achieved The measurement result showed that the capability level of IT processes in the Directorate of Metrology mostly at level 0 incomplete From the measurement result then it determined the improvement recommendations to achieve expected capability level wherein the target capability levels are at level 3 established and 4 predictable Improvement Recommendations are based on the COBIT 5 framework Gradual improvement is needed in order to be able to increase the capability simultaneously The main recommendations proposed include making the Standard Operating Procedure SOP for each IT activity conducting regular monitoring and evaluation documenting all IT activities and improving the quantity and quality of IT human resources This recommendations intended to improve performance and as a reference for the IT governance improvement in the future."

"Perusahaan semakin menyadari pentingnya teknologi informasi (TI) untuk mendukung percepatan bisnisnya. Untuk menghadirkan layanan TI di perusahaan, dibutuhkan investasi TI. Pengelolaan investasi TI adalah salah satu pilar penting dalam tata kelola TI. Pada kenyataannya, tidak semua investasi TI yang dilakukan perusahaan bisa memberikan manfaat seperti yang diharapkan sebelumnya. Dalam penelitiannya tentang tata kelola TI, Peterson mengungkapkan bahwa pengelolaan investasi TI yang baik harus mengakomodasi keterlibatan unit bisnis pada setiap proses pengambilan keputusan dalam investasi TI.Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengkajian tentang keterlibatan unit bisnis pada pengelolaan investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja VAL IT dan COBIT. Penelitian dilakukan dengan studi kasus di KKKS ABC yang bergerak di industria MIGAS. Kajian yang dihasilkan juga sertai pengukuran tingkat maturitas dari setiap proses pengelolaan investasi TI, sehingga KKKS ABC memiliki gambaran tentang proses-proses yang membutuhkan pengembangan selanjutnya. KKKS ABC telah memanfaatkan layanan TI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan operasional bisnisnya. Adanya pengkajian pengelolaan investasi TI dengan menggunakan kerangka kerja VAL IT dan COBIT bisa membuat KKKS ABC menyadari keunggulan-keunggulan yang dapat dipertahankan dan kekurangan-kekurangan harus diperbaiki terkait pengelolaan investasi TI.

---

Business practitioners are more and more apprehend the importance of information technology (IT) to support business growth. To deliver IT services in an organization, it takes IT investment. IT investment governance is a pillar of IT governance framework. In practice, not all IT investments performed by an organization deliver benefits as expected. Based on Peterson?s research, good IT governance has to accommodate other business units? involvement in decision-making process as well as decision making in the IT investment process.This research is about an assessment of in involvement of other business units within organization?s IT investments using VAL IT and COBIT framework. The research case study case is executed at KKKS ABC, Oil and Gas Company. The assessment comes with measurement of maturity level of each process in governance of IT investment in order for KKKS ABC has awareness about its eminence and weakness related to governance of IT investment. KKKS ABC takes IT as an indispensable part of its operations. Research study of governance on IT investments using VAL IT and COBIT frameworks could make KKKS ABC realizes high qualities that should be maintained and deficiencies that must be corrected, related to its IT investments."