Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa komunikasi pemerintah pada kebijakan publik Pengampunan Pajak tahun 2016 dalam menghadapi opini publik. Teori yang digunakan adalah teori kehumasan dalam dunia pemerintahan, empat model dari hubungan masyarakat Grunig serta teori citra dan restorasinya. Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menggunakan wawancara mendalam dalam mengumpulkan data.Hasil penelitian menunjukkan Direktorat P2Humas DPJ dalam melakukan kebijakan Pengampunan Pajak Tahun 2016 yang merupakan kebijakan absorbtif dengan melakukan komunikasi yang menekankan pada komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi satu arah model Public Information. Dalam model ini penyebaran informasi menjadi tujuan dengan umpan balik rendah. Dalam menghadapi opini publik, Direktorat P2Humas DJP menjalankan strategi Denial merupakan strategi yang paling langsung dalam menjaga citranya.

---

This study analyzed the government 39 s communication on the public policy of Tax Amnesty 2016 in facing public opinion. The theories that were applied are the theory of public relations in the world of government, four models of public relations of Grunig and the theory of image and restoration. This study used qualitative descriptive methodology and used in depth interviews in collecting data.

The result of the research showed that the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes in implementing the policy of Year 2016 Tax Amnesty which was an absorbing policy by communicating with emphasis on internal and external communication. Communication was a one way communication model Public Information. In this model information dissemination became objective with low feedback. In the face of public opinion, the Directorate of P2Humas DJ the Directorate of Counseling, Services and Public Relations of Directorat General of Taxes was running Denial strategy, was the most direct strategy in maintaining its image."

"Sebagai pemimpin DKI Jakarta yang memiliki gaya komunikasi non-populis, Basuki Tjahaja Purnama Ahok dikenal sebagai sosok populer yang kontroversial. Popularitas Ahok membuatnya tidak mudah kehilangan pendukung meski sering diterpa isu negatif. Skripsi ini fokus pada ketidaknyamanan yang dirasakan pendukung Ahok terkait salah satu isu kontroversial, yakni penggusuran paksa, menggunakan teori disonansi kognitif. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Kuesioner diberikan pada 97 responden yang telah menyerahkan KTP pada Teman Ahok. Dengan mengukur tingkat kepentingan, rasio disonansi, dan justifikasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendukung Ahok tidak merasakan disonansi kognitif yang besar terkait penggusuran paksa. Hal ini membantu memberi gambaran mengapa mayoritas responden tetap akan memilih Ahok pada pemilihan kepala daerah 2017.

---

Being The Governor of Jakarta whose communication style is non populist, Basuki Tjahaja Purnama Ahok is known as a popular yet controversial figure. Despite Ahok's controversial nature, his supporters aren't going away due to his popularity. This thesis focuses on the discomfort felt by Ahok's supporters regarding one of the controversial issues, namely forced eviction, using the cognitive dissonance theory. This research is a descriptive research with quantitative design. Questionnaires were administered to 97 respondents who gave their ID cards to Teman Ahok. By measuring the attitude importance, the ratio of dissonance, and rationale, the research findings indicate that Ahok's supporters didn't feel great cognitive dissonance regarding the forced evictions issue. This helps illustrate why the majority of respondents would still choose Ahok in the 2017 gubernatorial election."

"Pengguna rokok elektronik tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat umum, namun juga terjadi di kalangan mahasiswa, yang seharusnya menjadi contoh dalam berperilaku hidup sehat, keadaan ini mendorong mahasiswa dalam kondisi disonansi. Disonansi kognitif adalah diskrepansi atau kesenjangan yang terjadi antara dua elemen kognitif yang tidak konsisten, menciptakan ketidaknyamanan psikologis. Tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan disonansi kognitif pada mahassiswa yang menggunakan rokok elektronik di Universitas Cendekia Abditama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan dengan metode pnemenologi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dilaksanakan pada bulan Juni 2023 pada 20 informan meliputi 16 mahasiswa perokok elektronik, 2 orang staff dosen dan 2 orang teman sebaya. Hasil penelitian menunjukan disonansi kognitif pada mahasiswa keperawatan lebih tinggi dari mahasiswa teknik ditinjau dari sumber elemen penyebab disonansi meliputi, inkonsistensi logika, nilai budaya, pendapat umum, dan pengalaman masa lalu, sedangkan gambaran cara mengatasi disonansi didapatkan dengan mengubah elemen tingkah laku, mengubah elemen kognitif lingkungan dan menambah elemen kognitif baru.

---

The use of electronic cigarettes does not only occur among the general public, but also among university students, who should be an example of healthy living behavior, this situation encourages students to be in a state of dissonance. Cognitive dissonance is a discrepancy or gap that occurs between two inconsistent cognitive elements, creating psychological discomfort. The aim of this research is to describe cognitive dissonance in students who use electronic cigarettes at Cendekia Abditama University. This study uses a qualitative approach, with the pnemenology method. Data collection was carried out by in-depth interviews carried out in June 2023 with 20 informants including 16 students who use electronic cigarettes, 2 lecturer staff and 2 peers. The results showed that cognitive dissonance in nursing students was higher than engineering students in terms of the source of the elements causing the dissonance including, logical inconsistency, cultural values, public opinion, and past experiences, while an overview of how to overcome dissonance was obtained by changing behavioral elements, changing cognitive elements. environment and add new cognitive elements."

"Tesis ini meneliti secara kualitatif bagaimana perokok situasional melakukan reduksi disonansi kognitifnya dalam isu merokok sejak mereka memutuskan memulai merokok hingga setelah mereka memutuskan berhenti merokok. Penelitian ini mendeskripsikan secara fenomenologis bagaimana tiga mahasiswa perokok situasional melakukan reduksi disonansi kognitif. Hasilnya menunjukkan: reduksi disonansi kognitif hanya dengan dukungan keluarga berfokus pada bagaimana perokok situasional menciptakan kognisi bahwa dia sanggup berhenti merokok; reduksi disonansi kognitif hanya dengan dukungan pasangan berfokus pada bagaimana berhenti merokok adalah komitmen menjaga hubungan romantis dengan pasangan; dan upaya reduksi disonansi kognitif tanpa dukungan orang lain tidak dapat melakukan reduksi disonansi kognitif secara konsisten.

---

This research focuses qualitatively on how situational smokers commit cognitive dissonance redution upon their smoking behavior since they have decided to start smoking until after they have decided to quit smoking. It describes phenomenologically how three situational smokers from a same university commit cognitive dissonance reduction. The result displays: cognitive dissonance reduction with family support only focuses on how situational smokers creates his own cognitive that he will be able to quit smoking; cognitive dissonance reduction with romantic partner support only focuses on how smoking quitting is understood as a commitment to hold his romantic relationship; and cognitive dissonance reduction without any other person support cannot consistently be commited."

"With the new emerging media that caters to the audience's personal bias and reamplifying their beliefs. It aided with social media algorithms that personalize and limit the content consumption, it raises the question of whether we construct our own bubbles or are we simply victims of the algorithm. Tribal journalism being one of the methods that is used by emerging media to perpetuate these echo chambers among their audience. This study uses digital ethnography and in-depth interviews with followers and contributors of Magdalene.co to determine the engagement in cognitive dissonance and selective exposure to construct their own filter bubbles and echo chambers. The findings of the research revealed that echo chambers exist within emerging media in the form of ‘safe space’ to share opinion and how followers curate the content they consume on social media. Echo chambers are not entirely homogeneous due to the different standpoints that followers hold. Tribal journalism aids in the development of echo chambers as followers not only interact with the content, they are also able to produce their own work and include it into the online discussion.

---

Munculnya media baru memberikan audiens wadah bersuara dan mengamplifikasi keyakinan. Dibantu dengan algoritma media sosial yang mempersonalisasi dan membatasi konsumsi konten, hal ini menimbulkan pertanyaan terkait apakah pengguna membuat ‘gelembung’ nya sendiri atau hanya korban dari algoritma. Jurnalisme tribal menjadi salah satu metode yang digunakan oleh media baru untuk mengabadikan ‘ruang gema’ ini di antara audiens mereka. Penelitian ini menggunakan etnografi digital dan wawancara mendalam dengan follower dan contributor Magdalene.co untuk menentukan apakah pengikut mereka secara aktif terlibat dalam disonansi kognitif dan paparan selektif untuk membangun gelembung filter mereka sendiri dan ruang gema. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa ruang gema ada dalam media yang muncul dalam bentuk 'tempat aman' untuk berbagi opini dan bagaimana follower mengkurasi konten yang mereka konsumsi di media sosial. Ruang gema ini tidak sepenuhnya homogen karena sudut pandang yang berbeda yang dipegang follower. Jurnalisme tribal berkontribusi pada kemunculan ruang gema karena follower tidak hanya berinteraksi dengan konten, mereka juga mampu menghasilkan karya mereka sendiri dan memasukkannya ke dalam diskusi online."

"ABSTRAKOrganisasi harus membangunkepercayaan secara aktif menggandeng publik baik internal maupun eksternal demi suksesnya pencapaian tujuan organisasi. Apabila fungsi komunikasi dengan publik organisasi dapat berjalan dengan baik, maka proses pencapaian tujuan organisasi akan mudah terlaksana. TNI Angkatan Darat sebagai organisasi dalam menjalankan tugasnya juga tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan anggotanya, salah satunya peristiwa cebongan dan menjadi berita di media, sehingga opini publik terbentuk dan organisasi harus melakukan berbagai upaya agar citra organisasi tetap terjaga dengan melakukan serangkain komunikasi eksternal.Berdasarkan kerangka pikir tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat dalam menghadapi opini publik dengan studi kasus pemberitaan media tentang peristiwa cebongan; dan hubungan TNI Angkatan Darat dengan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif dan menghasilkan beberapa temuan. Pertama, strategi komunikasi eksternal yang dilakukan oleh TNI AD bertipologi reactive dengan pendekatan pada rectifying behaviour strategies berupa investigation. Strategi komunikasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan ditinjau dari, tidak adanya evaluasi secara khusus terhadap efektivitas kegiatan komunikasi yang telahmereka lakukan dan kurang fokusnya dalam menangani pencitraan. Kedua, peristiwa cebongan merupakan pelanggaran dan banyak di beritakan media tetapi opini publik tidak sepenuhnya negatif hal ini karena korban yang kebetulan preman dianggap meresahkan di masyarakat. Penelitian ini memberikan saran kepada TNI Angkatan darat untuk mempertahankan dan lebih membangun hubungan yang baik dengan masyarakat, karena sebagai lembaga pemerintahan TNI Angkatan Darat bekerja sepenuhnya untuk masyarakat, sehingga perlu adanya kejujuran kepada masyarakat agar kepercayaan masyarakat lebih baik.

---

ABSTRAKOrganizations must actively build trust by cooperating with their internal andexternal publics for the successful achievement of organizational goals. Whencommunication functions with the public organization going well, then the process ofachieving organizational goals, it will be easily accomplished. TNI Angkatan Daratas an Organization, in the duties also violated by its members. One of them wasCebongan Incident and this case reported by media. So, the public opinion wasformed and organization should perform the way that the image of the organization ismaintained with external communication.Based on such framework of notion, this research has several objectives, i.e.to understand the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat to face public opinion related on media coverage of cebongan incident, andknow the relationship of TNI Angkatan Darat and the external public.This research uses a qualitative descriptive method and yields on several importantfindings. First, the external communication strategy undertaken by TNI AngkatanDarat has a reactive typology by rectifying behavior strategies via investigation. Thecommunication strategy is not yet able to meet the criteria of a good communicationstrategy, which is reviewed from: first, there is no evaluation specifically about thiscommunication strategy and lack of focus in dealing with imaging. Second, cebonganincident is violation and reported by the media, but public opinion is not entirelynegative, because the victims were considered the troublemakers. This researchsuggests TNI Angkatan Darat to maintain and build good relationship with public,because as a government institution, TNI Angkatan Darat work completely to thepublc, so need honesty to the public in order to better public confidence."

"Proses penegakan hukum tidak dapat dilepaskan dari peran serta masyarakat tempat hukum tersebut diterapkan. Partisipasi dan dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum semakin nyata saat rasa keadilan di dalam masyarakat terusik ditambah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum dalam menangani perkara pidana. Salah satu wujud dukungan masyarakat dalam proses penegakan hukum adalah munculnya opini publik baik melalui media massa maupun media sosial. Tesis ini membahas mengenai bentuk peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum, sikap para penegak hukum dalam mengakomodir opini publik yang muncul dalam proses penegakan hukum serta pengaruh opini publik dalam proses penegakan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Sedangkan analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah membuka peluang peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum. Secara umum peran serta masyarakat dalam proses penegakan hukum lebih banyak diarahkan pada upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Penelitian ini menunjukkan bahwa para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya telah berusaha mengakomodasi opini publik yang disampaikan oleh masyarakat namun dalam prakteknya tidak semua opini publik yang berhubungan dengan proses penegakan hukum berpengaruh terhadap hasil akhir proses penegakan hukum. Profesionalitas para penegak hukum sangat diperlukan untuk memilah opini publik tanpa harus mengganggu pelaksanaan tugasnya dalam upaya melaksanakan penegakan hukum.

---

Law enforcement process is inseparable from the role of the community wherein the law is applied. The participation and support from the community in the enforcement of law become more evident when something disturbs their sense of justice and when their trust towards the law enforcement officers efforts in handling criminal cases has decreased. One example of community's support towards law enforcement is the emergence of public opinion in mass and social media. This thesis discusses the forms of public participation in the law enforcement process, the stance of law enforcement officers in accommodating the public opinion emerging in the law enforcement process, and the effect of such public opinion. The research applies a legal normative method which is supported by empirical studies. Meanwhile, the analysis in this research is made by using the secondary data as the main data and using the primary data as the supporting data.

The result of the research shows that the Indonesian laws and regulations have opened up an opportunity for the community to participate in the law enforcement process. In general, the public participation in the law enforcement process focuses more on the criminal acts prevention. This research shows that in doing their duties, the law enforcement officers have attempted to accommodate public opinion. However, in the practice, not all of the public opinion related to the law enforcement process can have any effect on the final result of the law enforcement process. Professionalism of the law enforcement officers is necessary to sort out public opinion without disrupting the performance of their duties in enforcing the law."