Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKasus kematian ikan massal di Haranggaol, Danau Toba, Indonesia pada Mei 2016 telah menimbulkan kekuatiran dalam komunitas penambak ikan di daerah tersebut. Kematian ikan massal di Haranggaol terjadi karena rendahnya kadar oksigen di air akibat kegiatan akuakultur yang tidak berkelanjutan, hal ini berefek negatif terhadap kondisi ekonomi dan lingkungan di daerah tersebut. Makalah ini mengkaji kasus-kasus kematian ikan massal yang terjadi di teluk Haranggaol, Danau Maninjau, dan waduk Jatiluhur, serta mengkomparasi tindakan mitigasi dan preventif yang diambil sebagai respons masing-masing daerah.

---

ABSTRACTThe unprecedented case of mass fish death in Haranggaol, Lake Toba, Indonesia in May 2016 has caused alarm within the community of local fish farmers. The mass fish deaths has been attributed to asphyxiation due to unsustainable aquaculture practices, endangering the economic and environmental wellbeing of the area. This paper assesses cases of mass fish deaths Haranggaol Bay, Lake Maninjau, and Jatiluhur reservoir, and compares mitigation and prevention efforts taken in each respective areas."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas hubungan antara karakteristik industri semen dengan potensi terjadinya kartel dalam industri tersebut. Selain itu, dilakukan juga analisis kasus kartel terhadap tiga negara, yaitu Uni Eropa, India, dan Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain wawancara dan grounded theory. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembuktian kartel bukanlah hal yang mudah dan meskipun secara teori dan konsep membenarkan adanya hubungan positif antara potensi kartel dengan karakterisitik industri semen, namun perlu analisis lebih lanjut akan adanya faktor penting lain yang dapat mempengaruhi, yaitu tingkat substitusi. Selain itu, hasil penelitian menyarankan Indonesia lebih memahami teori dan konsep ekonomi dalam rangka menggunakan bukti ekonomi dalam pembuktian kartel, terutama berdasarkan contoh empiris di dua negara lainnya yang berhasil menangani kasus kartel semen tersebut.

---

ABSTRACTThis thesis described the interrelationship between the characteristics of cement industry in Indonesia with some of the factors that promote cartel within the cement industry. Furthermore, cases analysis are carried out by doing case studies in solving cement cartel in European Union, India and Indonesia. The research in this thesis used qualitative analysis with design interview and grounded theory. The investigation concludes that proving the existence of cartel is not easy and even though there is a strong possibility of cartel formation due to the characteristics of the cement industry, further analysis is needed to display other practical important factor such as the demand level of substitutes. Besides that, the investigation suggests Indonesia learns more about the theory and concept of economics in using economics evidence as the evidence to prove cartel, especially from the empirical cases in European Union and India that have proven to be effective in solving cartel formation with all its pro"

"Dengan berlakunya Undang-Undang No. 20 Tahun 2016, hukum merek Indonesia memperluas perlindungan merek, mencakup komponen baru yaitu bentuk tiga-dimensi. Namun peraturan perundang-undangan merek yang berlaku setelah itu, tidak mengatur lebih dalam mengenai konsep merek tersebut, menyebabkan perlindungan terhadap konsep ini masih terkesan abu-abu. Di lain sisi, perlindungan merek tiga-dimensi di Amerika telah berlangsung lebih lama dibandingkan Indonesia, dan pengaturannya pun terletak pada sebuah konsep khusus bernamakan trade dress. Penelitian ini menganalisa, pertama, indikator merek tiga-dimensi di Indonesia yang tidak dielaborasi dalam hukum merek yang berlaku di Indonesia, serta peraturan pelaksananya. Kedua, penelitian ini membandingkan bagaimana perlindungan merek tiga-dimensi di Indonesia dan di Amerika, dari segi peraturan maupun praktiknya. Dengan harapan, akan terlihat sudah sejauh mana perlindungan merek tiga-dimensi di Indonesia jika dilihat dari sudut pandang trade dress Amerika. Ketiga, adakah hal-hal yang dapat Indonesia pelajari dari konsep trade dress di Amerika yang sudah jauh berkembang pesat, demi kepentingan publik di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atas norma hukum tertulis. Wawancara dengan pegawai pemeriksa merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dilakukan untuk memberikan gambaran perbedaan praktik dan peraturan tertulis tentang merek tiga-dimensi. Kesimpulan penelitian ini adalah perlindungan merek tiga-dimensi di Indonesia jika dilihat dari peraturan tertulis yang berlaku, sudah tertinggal jauh dari praktik yang sebenarnya dilakukan. Dalam praktiknya, perlindungan merek tersebut telah berkembang sangat pesat, dimana implementasinya banyak terinspirasi dari praktik di luar negeri, khususnya Amerika Serikat. Sehingga, bisa dikatakan bahwa konsep tiga-dimensi di Indonesia sudah sejajar dengan konsep trade dress. Namun dari praktik tersebut, kebanyakan dijalankan tanpa adanya peraturan tertulisnya; masih sebatas kewenangan petugas bersangkutan ataupun dari kebiasaan yang selama ini dilaksanakan.

---

With the enactment of Law no. 20 of 2016, Indonesia's trademark law expands its protection of trademarks, including a new mark component, namely three-dimensional shapes. However, the trademark laws and regulations that were implemented after that, did not regulate further on the new recognized component, causing the protection of this concept still vague. On the other hand, three-dimensional marks protection in the U.S. has existed long before Indonesia and the component lies under a special concept called trade dress. This research analyzes, firstly, three-dimensional mark indicators in Indonesia which are not elaborated in the prevailing trademark laws and regulations in Indonesia. Second, this study compares the three-dimensional marks protection in Indonesia and U.S., from the aspect of regulatory frameworks and practices, with hope that the extent of three-dimensional marks protection in Indonesia will be discovered from the point of view of U.S. trade dress. Third, the values that Indonesia can learn from the U.S. trade dress concept for the benefit of the public in the future. This research uses normative legal research on written legal norms. An interview with trademark examiner of the Directorate General of Intellectual Property was conducted to provide an overview of the discrepancy between the practice and written regulations regarding three-dimensional marks. The conclusion of this research is that the prevailing written regulations of three-dimensional marks in Indonesia is far from the actual practice. In practice, the protection of the mark has developed greatly, and its implementation is mostly inspired by the practices abroad, especially the U.S. Thus, it can be asserted that the Indonesian three-dimensional mark is equivalent with the trade dress concept. However, mostly the practice is carried out without any written regulations; it is solely based on the authority of the authorized officials or from the tendency that have been implemented so far."

"This paper aimed to describe and analyze current state of electronics industry in Indonesia and also makes a particular attempt to analyze the close links between economic and social upgrading within Global Value Chain GVC . Mostly past studies only focused on finding ways to improve the economy, while the social issues are not addressed. The economists have found that increase in FDI and export indicates industrial development as well as deeply integrated in global value chain, known as economic upgrading. Economic upgrading move along with social development. This paper applies a parsimonious measurement approach which refer to the economic and social index that consist of four dimension of growth, i.e. high road growth low road growth high road decline and low road decline to examine how the Indonesian electronics industry has performed during 2000 2014. This paper finds that the electronic industry experienced in economic and social downgrading or, in other words, suffered from low road decline dimension.

---

Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis keadaan industri elektronika saat ini di Indonesia dan juga melakukan upaya tertentu untuk menganalisis hubungan erat antara economic upgrading dan sosial di dalam rantai nilai global. Dalam studi sebelumnya, para ekonom kebanyakan berfokus pada menemukan cara untuk memperbaiki ekonomi, sementara isu sosial yang terjadi di sektor industri tidak dibahas. Para ekonom berpendapat bahwa peningkatan FDI dan ekspor mengindikasikan perkembangan industri dan juga terintegrasi secara mendalam dalam rantai nilai global, yang dikenal sebagai economic upgrading. Economic upgrading sejalan dengan aspek sosial. Artikel ini menerapkan parsimonious measurement approach yang mengacu pada indeks ekonomi dan sosial yang terdiri dari empat dimensi pertumbuhan, yaitu high-road growth; low-road growth; high-road decline; dan low-road decline untuk menguji bagaimana kondisi industri elektronik Indonesia selama tahun 2000-2014. Artikel ini menemukan bahwa industri elektronik mengalami penurunan ekonomi dan sosial atau, dengan kata lain, berada dalam dimensi low-road decline."

"Penetapan Kawasan Pariwisata Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional telah mengakibatkan pengelolaa kawasan pariwisata Danau Toba tersebut tidak lagi hanya dikelola oleh Pemerintah Daerah setempat melainkan juga terdapat intervensi dari Pemerintah Pusat melalui pembentukan Otorita Danau Toba. Terdapatnya dua pengelola pada kawasan pariwisata Danau Toba tersebut justru menimbulkan permasalahan terkait pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang pada realitanya tidak ditemukan dengan jelas dan tegas mengenai pembagian kewenangan. Padahal pembagian kewenangan sangatlah diperlukan mengingat kawasan otorita berada di tengan daerah otonom. Penelitian ini dilakukan penulis dengan menggunakan metode yuridis-normatif dengan alat pengumpulan data berupa studi dokumen yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder, serta melakukan wawancara dengan informan yang terkait. Dalam penelitian ini, permasalahan yang terjadi adalah mengenai pembagian kewenangan antara Otorita Danau Toba dengan Pemerintah Daerah setempat yang tidak dibagi dengan jelas dan hanya berdasarkan koordinasi secara lisan saja sehingga untuk beberapa hal, perencanaan yang dilakukan kedua pihak terkadang mengalami kendala sinkronisasi karena perbedaan kebutuhan dan kemampuan antara instansi dari Otorita Danau Toba dan Pemerintah Daerah setempat. Oleh sebab itu, penulis berharap adanya pembagian kewenangan yang jelas dan tegas membagi kewenangan Pemerintah Daerah dan Otorita Danau Toba dan tertuang dalam bentuk peraturan atau setidak-tidaknya dalam bentuk perjanjian kerjasama yang dapat diperbaharui setiap tahun sebagai pedoman bagi Pusat (melalui Otorita Danau Toba) dan Pemerintah Daerah dalam melakukan sinkronisasi dan koordinasi atas perencanaan pengelolaan Kawasan Pariwisata Danau Toba.

---

The determination of the Lake Toba Tourism Area to be a National Tourism Strategic Area has resulted in the management of the Lake Toba tourism area no longer only managed by the local government but also intervention from the Central Government through the establishment of the Lake Toba Authority. The existence of two managers in the Lake Toba tourism area actually raises problems related to the division of authority between the Lake Toba Authority and the local government which in reality is not found clearly and firmly regarding the division of authority. Even though the division of authority is very necessary considering that the authority area is in the middle of the autonomous region. This research was conducted by the author using juridical-normative methods with data collection tools in the form of document studies consisting of primary and secondary legal materials, and conducting interviews with related informants. In this study, the problem that occurred was about the division of authority between the Lake Toba Authority and the local government which was not clearly divided and only based on oral coordination so that for some things, the planning carried out by both parties sometimes experienced synchronization problems due to differences in needs and capabilities between agencies from the Lake Toba Authority and the local government. Therefore, the author hopes that there will be a clear and firm division of authority dividing the authority of the Regional Government and the Lake Toba Authority and contained in the form of regulations or at least in the form of a cooperation agreement that can be renewed every year as a guideline for the Center (through the Lake Toba Authority) and Regional Governments in synchronizing and coordinating the management planning of the Lake Toba Tourism Area."

"Summary: Diamond reveals how tribal societies offer an extraordinary window into how our ancestors lived for millions of years -- until virtually yesterday, in evolutionary terms -- and provide unique, often overlooked insights into human nature"

"Ikan tawar lele banyak dibudidayakan di Kota Depok. Selain karena kondisi fisik yang mendukung, budidaya ikan lele dinilai lebih mudah dan cepat bila dibandingkan dengan budidaya ikan air tawar lainnya. Luas kolam budidaya di Depok semakin menurun dari tahun 2005 - 2007, namun produksinya terus meningkat. Hal tersebut menandakan produktivitas yang meningkat pada periode tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola keruangan budidaya ikan air tawar lele di Kota Depok berdasarkan jarak dari hulu sungai. Sungai yang akan dianalisis adalah sungai Angke, Pesanggrahan dan Ciliwung. Kemudian akan dianalisis mengenai hubungan produtivitas dengan jarak dari hulu sungai dengan menggunakan analisis statistik dan keruangan. Selain itu akan dilihat pula kaitan produktivitas dengan teknologi budidaya ikan. Sehingga akan menghasilkan pola keruangan produktivitas budidaya ikan air tawar lele di Depok.Hasil yang didapat adalah semakin jauh jarak lokasi budidaya ikan lele dari hulu sungai, semakin kecil produktivitasnya. Dari tiga variabel teknologi pertanian, hanya variabel jenis pakan yang memiliki beda rata-rata produktivitas ikan lele yang signifikan. Variabel jenis pakan memiliki korelasi positif dengan produktivitas budidaya ikan lele.

---

Many Freshwater Fish (Clarias sp.) has cultivated in Depok City. Beside supported by physical landscape which suitable for Clarias sp., Clarias sp. cultivation was easier dan faster to take care than another fish freshwater cultivation. The area of fishpond in Depok was decrease from 2005 until 2007, but the production was increase in the same period.

The goal of this reaserch is to know about spatial pattern of freshwater fish (Clarias sp.) cultivation productivity in Depok City which based on length from upper course of river. The river that will be analysis are Angke, Pesanggrahan, and Ciliwung. After that, will be analysed about correlation between productivity and length from upper course of river, with statistical and spatial analysis. The next step is will be analysed about correlation between productivity and freshwater fish cultivation technology.

The result of this research is more far the Clarias sp.cultivation location from upper course, the Clarias sp. productivity is more deacrease. From three freshwater fish cultivation technology variables, just feed variable that has positive correlation with productivity."

"Israeli businesses face a unique and dramatic challenge - surviving and thriving despite four years of terrorist attacks against civilians. "Business Under Fire" uses a mixture of analysis and in-depth personal interviews to show how Israeli companies stay profitable, offering realistic insights readers can apply to their own organisations operating in an uncertain environment. Based on fascinating, first-person interviews conducted by the author himself in Israel with CEOs, managers, and in-the-trenches employees - Carrison received unprecedented cooperation and access from the Israeli government and many companies in various industries for this project."