Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Latar Belakang: Hasil pemeriksaan dokter dalam bentuk visum et repertum mengandung derajat luka yang merupakan gambaran dari efek kekerasan atau penganiayaan sesuai dengan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana . Tidak ada uraian/batasan yang jelas mengenai derajat luka sehingga kesimpulan yang dibuat oleh para dokter pemeriksa menjadi berbeda. Ketidakseragaman penentuan derajat luka dapat menimbulkan ketidakadilan bagi korban maupun pelaku tindak pidana.Tujuan: Menentukan kriteria luka ringan, luka sedang, dan luka berat.Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan Teori Grounded. Sampel penelitian adalah pakar hukum pidana, hakim, advokat, dokter forensik dan dokter forensik yang sekaligus sarjana hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan Focus Group Discussion FGD . Penelitian dilakukan selama bulan September-Desember 2016. Teknik pengujian kredibilitas data dilakukan dengan triangulasi.Hasil: Berdasarkan wawancara mendalam dan FGD didapatkan bahwa luka ringan tidak ada di dalam undang-undang yang dipakai di Indonesia. KUHP memiliki definisi mengenai aniaya ringan, dan penganiayaan. Luka sedang dapat dirumuskan sebagai bukan luka berat maupun luka ringan, dan kriteria luka berat dapat dirumuskan dari pengertian luka berat dalam pasal 90 KUHP.Kesimpulan: Luka terbagi menjadi dua yaitu luka berat pada pasal 90 KUHP dan luka sedemikian rupa pada pasal 360 KUHP ayat 2 . Luka berat disimpulkan dengan menyebutkan kondisi mediknya saja. Ada perbedaan pemahaman antara pakar pidana, hakim, advokat dan dokter forensik. Kata Kunci: Analisis Medikolegal, Derajat Luka, KUHP

---

"Background The result from the doctors rsquo examination can be written in a form of a medical report visum et repertum which includes the degree of the injury associated with the effect of the assault according to the National Criminal Code. There is still an unclear explanation on the degree of injury, which results in a variety of conclusions made by the physician examiner. Error in determining the degree of injury can cause injustice not only to the victim but also to the prepetrators of the crime.Purpose To determine mild, moderate and severe injury.Method This study is a qualitative study using grounded theory. The sample of this study were criminal law experts, judges, advocates, forensic doctor and also forensic doctors with a law degree. Data collection was by indepth interview and focus group discussion FGD which was done from September until December 2016. Triangulation is used to test the credibility of data.Result The results obtained from the indepth interview and FGD was that the description of a mild injury was not stated in the constitution used in Indonesia, there it is only stated the definition of assault and mild assault. A moderate injury is defined as an injury not categorized as a severe or mild injury, and the criteria a severe injury is defined from the definition of severe injury in the Criminal Code article 90.Conclusion The degree of injury is divided into two, a severe injury defined in the Criminal Code article 90 and an injury as stated in the Criminal Code article 360 paragraf 2 . The severe injury is conluded by stating the medical condition itself. There was a different understanding between law experts, judges, advocates and forensic doctors. "

"ABSTRAKPandangan dominan dalam ilmu hukum pidana menyatakan bahwa penerapananalogi dilarang dalam hukum pidana sebab melanggar asas legalitas, sedangkanpenafsiran ekstensif diperbolehkan. Skripsi ini menemukan bahwa penerapananalogi dan penafsiran ekstensif memang memiliki perbedaan dalam konteksstruktur argumentasi yang dikandung di dalamnya, namun keduanya memilikipersamaan dalam konteks penerapan praktisnya, yaitu sama-sama memperluascakupan makna suatu ketentuan pidana dalam undang-undang sehingga dapatmencakup perbuatan yang sebelumnya tidak termasuk dalam ketentuan pidanatersebut. Skripsi ini juga menemukan bahwa Mahkamah Agung RepublikIndonesia telah menerapkan analogi dalam Putusan Nomor 786K/Pid/2015 dan1417K/Pid/1997.

---

ABSTRACTThe dominant perspective in criminal law propounds that the application ofanalogical reasoning is prohibited in criminal law, since it is contradictory toprinciple of legality, whereas extensive interpretation is not prohibited. This thesisfinds that application of analogical reasoning is different from extensiveinterpretation in the context of their own argumentative structure, but they areidentical in the context of their practical application, for they both extend themeaning of a criminal provision so it could include an action that was notincluded in that provision. This thesis also finds that Supreme Court of Republicof Indonesia has applied analogical reasoning in Decision Number 786K/Pid/2015and 1417K/Pid/1997."

"This resource synthesizes all the statute and common law evidence material into one easy-to-use handbook and is also cross-referenced to the appropriate sections of Watt's Specimen Jury Instructions. Designed like an annotated statute, all the statutory rules of evidence are addressed, followed by case law annotations for the Canada Evidence Act and also for selected evidentiary sections of the Criminal Code, Youth Criminal Justice Act and the Controlled Drugs and Substances Act."

"This resource synthesizes all the statute and common law evidence material into one easy-to-use handbook and is also cross-referenced to the appropriate sections of Watt's Specimen Jury Instructions. Designed like an annotated statute, all the statutory rules of evidence are addressed, followed by case law annotations for the Canada Evidence Act and also for selected evidentiary sections of the Criminal Code, Youth Criminal Justice Act and the Controlled Drugs and Substances Act."

"Pendahuluan. Kematian akibat luka bakar di Indonesia mencapai 195.000 kasus setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, insidensi luka bakar didominasi usia 1—4 tahun. Mortalitas luka bakar pediatrik di rumah sakit tersier mencapai 37,26%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor prognostik mortalitas pada kasus luka bakar pediatrik di karakteristik populasi Indonesia.Metode. Desain penelitian ini adalah analitik retrospektif meliputi seluruh pasien luka bakar pediatrik di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo pada periode 1998 hingga 2010. Fokus penelitian ini adalah mengatami variabel pemeriksaan dalam 72 jam pertama pascaadmisi dan diekstraksi dari rekam medis.Hasil. Dari 609 luka bakar pediatrik, insidensi mortalitas adalah 37,8%. Variabel yang berhubungan bermakna dengan mortalitas adalah TBSA, cedera inhalasi, lama rawat inap, kadar hemoglobin 0-jam, hematokrit 24-jam dan 48-jam, INR 0-jam, dan 48-jam, keseimbangan cairan 24-jam, defisit basa, serum laktat, edema pulmonal, systemic inflammatory response syndrome (SIRS) + multiorgan failure(MOF), dan acute coronary syndrome (ACS) (p <0,05). Berdasarkan analisis multivariat, variabel yang bermakna adalah lama rawat inap <14 hari, SIRS+MOF, kadar hematokrit 0-jam, dan kadar laktat serum abnormal.Kesimpulan. Semakin banyak faktor prognostik yang teridentifikasi pada pasien akan meningkatkan risiko mortalitas. Selain itu, resusitasi cairan yang berlebih dapat meningkatkan risiko edema pulmonal, SIRS+MOF, dan komplikasi ACS, yang berujung dengan peningkatan risiko mortalitas.

---

Introduction. In Indonesia, burn injuries cause about 195,000 deaths annually. According to data from the Ministry of the Health Republic of Indonesia, the incidence of burns predominated at 1-4 years old. The mortality of pediatric burn patients in a tertiary hospital was 37.26%. This study aimed to find an association between known and unknown prognostic factors of mortality in Indonesian-specific characteristics.

Method. A retrospective analytical study included all pediatric burns admitted to Dr. Cipto Mangunkusumo General Hospital (CMGH) from 1998 to 2010. Variables within a period of the first 72 hours of admission were the focus of interest and were extracted from the medical record.

Results. Of 609 pediatric burns, the mortality rate is 37.8%. Some contributing variables significantly associated with the mortality were TBSA, inhalation injury, length of hospitalization, hemoglobin 0-h level, hematocrit 24-h and 48-h level, INR 0-h, and 48-h, fluid balance 24-h, base deficit, serum lactate, pulmonary edema, systemic inflammatory response syndrome (SIRS) + multiorgan failure (MOF), and acute coronary syndrome (ACS) (p <0.05). On multivariate analysis, the significant variable was length of hospitalization <14 days, SIRS+MOF, abnormal hematocrit 0-h level, and abnormal serum lactate level.

Conclusion. The more identified prognostic factors a patient finds, the more the mortality risk. In addition, excessive fluid resuscitation leads to a high likelihood of pulmonary edema, SIRS+MOF, and ACS complications, followed by increased mortality risk."

"ABSTRAKSuatu tindak pidana menuntut adanya pertanggungjawaban pidana dari pihak yangdianggap bersalah. Dalam penulisan ini, terdapat permasalahan utama yaknibagaimana pertanggungjawaban pidana nakhoda dalam kecelakaan kapal yangdipengaruhi oleh faktor alam dan/atau faktor teknis sebagai faktor di luarkelalaian nakhoda. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif.Berdasarkan hasil analisis ini, faktor alam dan faktor teknis merupakan faktoryang berpengaruh besar terhadap tindakan nakhoda namun tidak selalu menjadialasan penghapusan pidana nakhoda.

---

ABSTRACTEvery criminal act requires criminal liability from those who are guilty. In thiswriting, there is a major issue which is to determine a ship captain?s criminalliability in a shipwreck incident which is affected by external factors beside thecaptain?s negligence act, such as natural factors and/or technical factors. Thisstudy uses normative juridicial research. Based on the results of the analysis,natural factors and technical factors indeed greatly affect in every act of a captain? especially in the case of emergency ? however, those factors are not always bethe reason the accused not to be blamed for his or her conduct."

"Skripsi ini membahas mengenai kontribusi hukum pidana Islam dalam pembaharuan ketentuan perlindungan korban perkosaan di dalam hukum pidana nasional Indonesia. Bentuk penelitian dalam karya tulis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Latar belakang dalam penulisan karya tulis ini adalah melihat ketentuan hukum pidana Indonesia terkait perkosaan yang selama ini diatur dalam Pasal 285 KUHP, hanya memberikan sanksi kepada pelaku berupa pidana penjara maksimal 12 tahun. Ironinya perlindungan terhadap korban perkosaan sama sekali tidak diakomodir dalam ketentuan tersebut, padahal dampak negatif yang diderita oleh korban mencakup banyak hal di antaranya berupa kerugian fisik dan psikis. Di sisi lain, hukum pidana Islam yang bersumber dari al-Quran dan as-Sunnah memiliki ketentuan hukum yang komprehensif terkait delik perkosaan, yaitu berupa hukuman had zina bagi pelaku perkosaan dan sistem perlindungan bagi korban. Ketentuan hukum pidana Islam tersebut dapat diimplementasikan ke dalam RUU KUHP Indonesia mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu "Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara", dengan sila pertamanya yaitu "Ketuhanan yang Maha Esa". Demikian kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menjamin perlindungan hak-hak korban perkosaan perlu dilakukan pembaharuan ketentuan yang ada, yang dapat mengadopsi dari ketentuan hukum pidana Islam.

---

This thesis discusses the contribution of Islamic criminal law in the law reform of rape victim protection in Indonesian national criminal law. This is a legal normative research that use a qualitative approach. Indonesian criminal law provisions in Article 285 of the Criminal Code, only impose sanctions on the perpetrators in the form of imprisonment for a maximum of 12 years. The irony is the rape victim protection did not accommodated on the provisions, whereas the negative impact suffered by the victims include many things (ie. physical and psychological damages). On the other hand, Islamic criminal law that comes from al-Quran and as-Sunnah have a comprehensive legal provisions related to the offense of rape and protection system to the victims. Islamic criminal law provisions can be implemented into Indonesian Law. It is based on provision of Article 2 of Law No. 12 of 2011: "Pancasila is the source of all laws of the country", where the first principle is "Ketuhanan Yang Maha Esa". The conclusion is to ensure the protection of the rights of rape victims, it need to have a law reform due to the existing provisions that could adopt from the Islamic Law."

"[Porsi terbesar kecelakaan kerja di pengeboran, workover, dan wellservice berdasarkan bagian tubuh terjadi pada jari dan tangan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui karakteristik pekerjaan, faktor manusia, pekerjaan, dan organisasi yang berkontribusi pada kejadian cedera tangan. Penelitian ini mempergunakan disain studi kuantitatif dengan pendekatan cross-sectional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan yang terdapat kasus cedera tangan memberikan porsi yang hampir sama namun dengan konsekuensi cedera yang berbeda. Faktor manusia yang berkontribusi pada kejadian cedera tangan yaitu: mistake/mental slip, prosedur tidak dilakukan, analisa bahaya tidak dipergunakan, dan penggunaan alat yang tidak benar. Faktor pekerjaan yang berkontribusi yaitu: desain tidak memadai dan tidak tersedia peralatan standar. Faktor organisasi yang berkontribusi yaitu: analisa bahaya tidak memadai/bahaya tidak teridentifikasi, prosedur tidak memadai, prosedur tidak ada, tidak ada analisa resiko, tidak dilatih, dan arahan kerja tidak memadai;Biggest portion of work related injury at drilling, workover, and wellservice based on body part is hand and finger. The purpose of this study is to know work characteristic, personal, job, and organizational factor contributing to hand injury. This research use quantitative design with cross-sectional approach. Study result show that work characteristic contributing to hand injury have same proportion, however with different injury consequences. Personal factor contributing to hand injury are: mistake/mental slip, procedure not utilize, hazard analysis not utilize, and tool misuse. Job factor contributing are: inadequate design and standard tool not available. Organization factor contributing are: inadequate hazard analysis/hazard not identified, inadequate procedure, procedure not exist, risk analysis not exist, and inadequate work direction, Biggest portion of work related injury at drilling, workover, and wellservice based on body part is hand and finger. The purpose of this study is to know work characteristic, personal, job, and organizational factor contributing to hand injury. This research use quantitative design with cross-sectional approach. Study result show that work characteristic contributing to hand injury have same proportion, however with different injury consequences. Personal factor contributing to hand injury are: mistake/mental slip, procedure not utilize, hazard analysis not utilize, and tool misuse. Job factor contributing are: inadequate design and standard tool not available. Organization factor contributing are: inadequate hazard analysis/hazard not identified, inadequate procedure, procedure not exist, risk analysis not exist, and inadequate work direction]"

"Kode etik merupakan suatu hal mendasar yang sangat dibutuhkan dalam berbagai hal di kehidupan, tidak terkecuali di lingkungan kerja dalam sebuah perusahaan . Tesis ini akan membahas tentang analisa singkat terhadap kode etik di Commonwealth Bank of Australia. Secara umum, saya akan menjelaskan terkait kepemilikan saham di Commonwealth Bank, pelanggaran terhadap kode etik di Commonwealth Bank dalam 5 tahun terakhir, hubungan Commonwealth Bank dengan UNGC, dan implmentasi CSR di Commonwealth Bank of Australia.

---

Code of Conduct and Ethics is a fundamental thing that is needed in various aspect in life, including in company’s work environment. This thesis will discuss a brief analysis on Commonwealth Bank code of conduct and ethics. Generally, i will explain the share ownership portion in Commonwealth Bank of Australia, violations of code of conduct and ethics in the last 5 years, Commonwealth Bank’s relationship with UNGC, and CSR implementation in the Commonwealth Bank of Australia."