Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since eradicating corruption having been continously encouraged by late governments ? and until now ? , there would not be less important as to retracting the corrupted assets. There are many aspects to be considered in doing such action, such as manifesting the legal aspects of administrative law, and so other applied national regulations. By these regulations, such as Law No. 7 of 2006 on Ratification of United Nations Convention against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Anti-Korupsi, 2003), Law Number 25 of 2003 On Amendment to Law Number 15 of 2002 on Money Laundering, Act 30 of 2002 on Corruption Eradication Commission, Law Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law Number 31 Year 1999 on the Eradication of Corruption, and Government Regulation Number 65 of 1999 on Implementation Procedures for Examination of State Property, retraction the corrupted assets should be define in order to get known about eradicating corruption. Another issue that urgently to be defined, as it also become main subject of retracting assets, is the asset itself. Indeed, as the asset which become mainly discussed about is State assets. So, it would be very necessary to clearly have a distinction between State responsibility and that of irresponsibility of the State, in order to settle down, as an after effect, many interpretations."

"Untuk lebih menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam pemberantasan korupsi, pemerintah Indonesia telah membentuk kerangka yuridis berupa Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagai Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK 2001 Jo.1999). Namun, rumusan ketentuan delik suap yang diatur dalam peraturan tersebut masih tumpang tindih dan mengandung kerancuan/disparitas berdampak pada penerapan oleh aparat penegak hukum yang bersifat subjektif dan menimbulkan potensi kesewenangwenangan (abuse of power) dalam menerapkan pasal dan hukuman khususnya terkait dengan pengawai negeri atau penyelenggara negara dan hakim yang menerima suap, sehingga jauh dari keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui latar belakang dirumuskannya ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999, persepsi dan pertimbangan aparat penegak hukum dalam penerapan pasal delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999, dan prospek pengaturan delik suap dalam upaya melakukan pembaharuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan menelaah hukum positif yang terkait, selanjutnya mengeksplorasi fakta empiris dengan rumusan dan penerapan ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999. Oleh karena itu, penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang dirumuskannya atau reformulasi ketentuan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999 adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan sehubungan dengan akan diamandemennya KUHP, sehingga perlu untuk tidak mencantumkan angka dari pasal-pasal KUHP, untuk memperjelas dan memperluas subjek delik dengan menambah rumusan penyelenggara negara dan untuk lebih mempermudah pembuktian. Jika dilihat dari hasil rumusan yang telah disahkan menjadi undang-undang, tidak sejalan dengan yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang tersebut karena justru menimbulkan kerancuan antara ketentuan yang satu dengan yang lainnya akibat diformulasikan pasal tersebut secara berlebihan atau tumpang tindih. Aparat penegak hukum memiliki persepsi yang sama mengenai ketentuan gratifikasi maupun ketentuan menerima suap yakni terdapatnya kerancuan dalam perumusan. Namun, masing-masing aparat penegak hukum memiliki ukuran atau memaknainya secara subjektif yang berdampak pada tahap implementasinya, sehingga semua pihak menginginkan agar ketentuan UU PTPK 2001 Jo. 1999 untuk direvisi. Oleh sebab itu, pemerintah membuat rancangan undang-undang terkait dengan pengaturan gratifikasi dan suap yaitu Rancangan KUHP dan Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (RUU Tipikor). Jika dilihat dari substansi dan komposisi rumusan delik, maka ketentuan RUU Tipikor lebih realistis dan lebih baik dari rancangan KUHP serta dari rumusan delik suap dalam UU PTPK 2001 Jo. 1999 yang nanti diharapkan terjadi perubahan ketentuan ke arah yang lebih baik.

---

To further create legal certainty and fairness in fighting corruption, the Indonesian government has established a new legal framework in the form of Law Number 20 of 2001 as an amendment to Law Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption (Law PTPK 2001 Jo. 1999). However, the formulation of a bribery offense provisions set out in these regulations still contain overlapping and confusion / disparity of impact on adoption by law enforcement officers that are subjective and arbitrary potential cause (abuse of power) in applying Article and in particular penalties associated with civil service or state officials and judges who take bribes, so far from justice and legal certainty. This study intends to find out the background of the formulation of the provisions of bribery offenses in the Law PTPK 2001 Jo. 1999, the perception and judgment of law enforcement agencies in the implementation of chapter law offense of bribery in Law PTPK 2001 Jo.1999, and the prospect of setting the offense of bribery in an effort to reform the Law on Corruption Eradication forthcoming. To answer these problems, this research was conducted through a normative and empirical approaches to examine the relevant positive law, then explore the empirical fact with the formulation and implementation of the provisions of bribery offenses in the Law PTPK 2001 Jo. 1999. Therefore, this study belong to the descriptive qualitative research design.

Results of this study showed that background formulation or reformulation of the offense of bribery provisions of the Law PTPK 2001 Jo.1999 is to create legal certainty and justice in connection with the amendment of the Criminal Code would, so it is not necessary to include a number of articles of the Criminal Code, to clarify and expand the subject of the offense by adding formulas and state officials to further facilitate verification. If seen from the formula that has been passed into law, is not in line with desired by the legislators because it was a cause confusion between the terms with each other due to the excessive formulated such article or overlapping. Law enforcement officers have the same perception of the terms and provisions of accepting bribes gratification that the presence of ambiguity in the formulation. However, each law enforcement officers have the size or subjectively interpret that impact on the implementation stage, so that all parties wanted the provisions of Law PTPK 2001 Jo. 1999 to be revised. Therefore, the government draft legislation related to the regulation of gratification and bribe in Penal Code and the Draft Bill on Eradication of Corruption (Corruption Bill). If viewed from the substance and the formulation composition offense, then the provisions of the bill corruption is more realistic and better than the draft Penal Code as well as the formulation of the offense of bribery under the Law PTPK 2001 Jo. 1999 which is expected to occur later changes to the provisions for the better."

"Tesis ini membahas upaya pemulihan keuangan negara dari kerugian negara akibat tindak pidana korupsi oleh pegawai negeri sipil khususnya bendahara dalam kerangka hukum administrasi negara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan pendeskripsian. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera diterbitkan pengaturan lebih lanjut yang tersistematis dari segala aspek hukum mengenai hubungan pelaksanaan hukuman pidana berupa kurungan badan sebagai pengganti pembayaran uang pengganti dengan tuntutan ganti rugi sebagai pemulihan keuangan negara dari kerugian negara dalam kerangka hukum administrasi negara, pimpinan instansi segera memproses tuntutan ganti rugi sesuai mekanisme yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada pegawai negeri sipil (bendahara) yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memulihkan keuangan negara, penyusunan database kasus kerugian negara oleh setiap instansi yang dipantau perkembangan penyelesaian kerugian negara tersebut secara berkelanjutan, dan penuntutan/penagihan ganti rugi kepada penanggung jawab kerugian negara dengan lebih optimal.

---

This thesis overviews the effort to recover state loss due to corruption, particularly those who are committed by civil servants (treasurer) based on the administrative law concept. This researchis a description of empirical legal study. The results suggest that spesific and systematic regulation should be imposed immediately in accordance to accommodate both of the incarceration penalties as a substitution of compensation penalties which is part of state recovery in administrative law and all perspective of law, head of the state?s institutions should immediately recover the indemnity based on administrative law?s legislation which are related to civil servant (treasurer) who committed an unlawful act, despite the treasurer is or has been incarcerated as a substitution of compensation, the establishment of database related to state loss by every public institution that monitor the development of the country's settlement losses on an ongoing basis, and prosecution / claim back compensation towards those who are responsible for state loss."

"Skripsi ini membahas mengenai pembebasan sisa utang pailit sebagai upaya perlindungan bagi debitor pailit perseorangan. Di Indonesia ketentuan mengenai pembebasan sisa utang pailit tidak berlaku karena menurut Undang ndash; Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu UU No. 37 Tahun 2004 memyatakan bahwa kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban membayar utang ndash; utangnya. Hal ini yang tentunya menimbulkan ketidakadilan bagi debitor pailit khususnya debitor pailit perseorangan yang beritikad baik dan memang sudah benar-benar tidak mampu lagi melunasi sisa utang kepailitannya tersebut. Oleh karena itu, penulis akan membandingkan hal ini dengan ketentuan hukum kepailitan yang berlaku dinegara lainnya yaitu negara Australia dan Negara Jepang sebagai negara pembanding. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian yuridis normatif serta perbandingan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi usulan untuk peraturan yang akan datang sebagai salah satu upaya perlindungan debitor apabila dikemudian hari kreditor memintakan sisa utang yang telah lampau.

---

This thesis discusses the Discharge of bankruptcy debts as a safeguard for individual bankruptcy debtor. In Indonesia, the provisions concerning the discharge of the remaining debts of bankruptcy are not applicable because according to the Law of Bankruptcy and Resctructuring of Debt Payment, Law No. 37 of 2004, states that the bankruptcy does not release a person who is declared bankrupt from the obligation to pay its debts. This, of course, creates an injustice to the bankrupt debtor, especially the individual bankruptcy debtor with a good faith who is indeed completely unable to pay off the remaining bankruptcy debts. Therefore, the authors will compare this with the provisions of bankruptcy law applicable in other countries, namely Australia and Japan as a comparison country. This research is a qualitative research with normative juridical research method and comparison. This research is expected to be a proposal for the coming regulation as one of the debtor protection efforts if in the future the creditor asks for the rest of the past debt. "

"Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya media baru di Internet. Media baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penggunanya untuk membagikan informasi yang dimiliki. Hal ini membuat media baru sebagai sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi di masyarakat, sebagai sarana kritik dan juga sebagai sarana untuk membangun wacana tandingan. Pada medio 2019-2020 media baru, terutama twitter, digunakan oleh mahasiswa untuk menyebarluaskan kritik kepada pemerintah sekaligus mengajak orang-orang untuk bersama-sama turun ke jalan melakukan demonstrasi penolakan berbagai RUU yang dianggap bermasalah, seperti RUU KPK, RKUHP dan RUU Cipta Kerja. Walaupun begitu, media baru juga digunakan untuk mendelegitimasi gerakan sosial mahasiswa oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara. Tulisan ini akan berfokus pada berbagai macam bentuk delegitimasi gerakan sosial mahasiswa yang dilakukan secara langsung oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara melalui media sosial twitter. Upaya delegitimasi tersebut dilakukan dalam rangka memonopoli narasi kebijakan dan membendung berbagai macam kritik agar stabilitas politik tetap terjaga. Tulisan ini akan menggunakan teori Quinney tentang represi dan dominasi dan teori Gramsci tentang hegemoni untuk menjelaskan upaya delegetimasi tersebut dan bagaimana hubungannya dengan upaya negara yang dikuasai oleh kelas penguasa untuk memanipulasi kesadaran warganya.

---

The development of information technology encourages the birth of new media on the Internet. New media provide equal opportunities for all users to share their information. This makes new media an effective means of disseminating information in society, as a means of criticism and also as a means to build counter discourse. In mid 2019-2020 new media, especially twitter, were used by students to spread criticism to the government as well as to invite people to take to the streets together to protest against various bills that were considered problematic, such as the RUU KPK, RKUHP and RUU Cipta Kerja. However, new media are also used to delegitimize student social movements by accounts that have discourse affiliations with the state. This paper will focus on various forms of delegitimization of student social movements that are carried out directly by accounts that have discourse affiliations with the state through Twitter social media. The delegitimization effort was carried out in order to monopolize the policy narrative and stem various kinds of criticism so that political stability was maintained. This paper will use Quinney's theory of repression and domination and Gramsci's theory of hegemony to explain the delegation effort and how it relates to the efforts of the state ruled by the ruling class to manipulate the consciousness of its citizens."

"Penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, namun ketentuan ini tidak sesuai dengan aturan umum yang diatur dalam KUHAP. Dalam penulisan tesis ini terdapat tiga pertanyaan penelitian, yaitu: Mengapa KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri? Bagaimanakah batasan terhadap kewenangan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? dan Apa akibat hukumnya jika penyidik KPK melampaui batasan kewenangan ketika melakukan penyitaan aset tersangka tindak pidana korupsi? Penelitian ini merupakan penelitian yang menelaah dan menganalisis data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, artikel, jurnal, dan sebagainya. Sebagai pendukung penelitian ini, maka digunakan juga data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan akademisi dan praktisi hukum. Hasil analisa tersebut ditarik kesimpulan secara induktif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari pengaturan penyitaan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berdasarkan 2 (dua) alasan, yakni: 1. Alasan Penegakan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang luar biasa, 2. Alasan tentang pemberantasan korupsi yang harus efektif. Syarat sebagai batasan penyidik KPK untuk melakukan penyitaan harus disertai surat perintah penyidikan untuk melakukan penyitaan, benda sitaan harus diseleksi kembali dalam 2 tahap (penyidikan dan prapenuntutan) sebagai pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian oleh penyidik KPK. Kedua syarat tersebut dinilai masih memiliki kekurangan sehingga ketentuan mengenai kewenangan penyitaan oleh penyidik KPK harus dilengkapi dengan ketentuan yang jelas dan tegas. Dengan demikian, perlu adanya SOP (Standard Operational Procedure) untuk melengkapi kekurangan dari ketentuan yang telah ada. Jika batasan tersebut dilanggar, maka KPK memberikan sanksi berdasarkan tingkat pelanggarannya yang didasarkan pada temuan pengawas internal. Akan tetapi, temuan pelanggaran tersebut sulit diketahui oleh pengawas internal karena tidak adanya kewajiban penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/ resume penyitaan kepada pengawas internal. Oleh karena itu, KPK agar mewajibkan penyidik KPK untuk menyerahkan berita acara/resume singkat penyitaan kepada pengawas internal dan tetap menjaga profesionalitas, kredibilitas, integritas, dan kesadaran hukum yang tinggi sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap hak tersangka.

---

Seizure By Investigator of Indonesian Corruption Eradication Commission can be done without the permission of the Chairman of the District Court, as stipulated in The Law No. 30 of 2002, but this provision is not in accordance with the general rules set out in the Criminal Procedure Code (KUHAP). Therefore, the implementation poses problems. In this thesis, There are three research questions, namely: Why the Commission is given the authority to expropriate without the permission of the Chairman of the District Court? How limits The Authority of The Investigators of Indonesian Corruption Eradication Commission When The Seizure of Assets suspected of Corruption? And what legal consequences in terms of Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator transcend The limits of Authority when The seizure of Assets suspected of Corruption? This research is the study and analyze secondary data in the form of legislation, literature, articles, journal, and so on. As a supporter of this research, it is also used primary data obtained through interviews with academics and legal practitioners.

The results of this analysis conclude inductively. The results of this study indicate that the rationale of seizure provision in Law No. 30 of 2002 considered on the nature of the crime of corruption by 2 reason: 1. Reason of law enforcement which is use extraordinary methods. 2. Reason on Eradication Corruption should effectively. Requirement as a limit for Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator to conduct a seizure must be accompanied by an investigation warrant for the seizure, the seized objects should be selected again in 2 phases (investigation and Pre-Prosecution) as the implementation of the prudential principle by Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator. Both of these requirement are still considered to have a lack so that the provisions of seizure powers by Indonesian Corruption Eradication Commission?s Investigator must be equipped with a clear and unequivocal. Thus, the need for SOP (Standard Operational Procedure) to complement the lack of the existing provisions. If these limits are violated, investigator given sanction by the offense level as seen from the findings of an Internal Controller. However, the findings are difficult to detect violations by Internal Controller because are Indonesian Corruption Eradication Commission's Investigator are not required to submit an official report/resume seizure to an Internal Controller. Therefore, the Commission requires that Indonesian Corruption Eradication Commission?s investigator to submit an official report/resume seizure to Internal Controller and still maintain professionalism, credibility, integrity, and high awareness of the law as an effort to protect the rights of suspects."

"ABSTRAKTulisan ini memiliki dua pokok bahasan. Pertama, mengenai pengaturan gratifikasi di Indonesia yaitu meliputi tipologi gratifikasi sebagai tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta perbedaannya dengan tindak pidana suap. Kedua, mengenai perkembangan gratifikasi sebagai tindak pidana di Indonesia yaitu meliputi pembahasan mengenai relevansi pengaturan gratifikasi di Indonesia dilihat dari review UNODC, perkembangan bentuk gratifikasi sebagai tindak pidana, dan kaitan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan illicit enrichment. Penggunaan metode penelitian kepustakaan yang dilengkapi dengan penelitian lapangan berupa wawancara terhadap pihak-pihak terkait bertujuan untuk memberikan paparan mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi khususnya mengenai gratifikasi sebagai tindak pidana. Hukum yang berlaku yaitu berbagai macam peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga disertakan juga perbandingan mengenai definisi dan gratifikasi sebagai tindak pidana dengan beberapa negara yaitu Malaysia, India, dan Singapura. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan inti permasalahan serta solusi dalam menghadapi permasalah tersebut.

---

ABSTRACTThis research mainly discusses about three problems. Firstly, is concerning the management of gratification in Indonesia that includes gratification typology as a criminal act as regulated in Article 12 B of Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption and its difference with the crime of bribery. Second, concerning the development of gratification as a criminal act in Indonesia that covers the discussion about the relevance of gratification arrangement in Indonesia seen from UNODC review, the development of gratification form as a criminal act, and the link of gratification as a criminal act with illicit enrichment. By using literature research methods combined by field research in the form of interviews with related parties aims to provide an overview of the applicable law and its application in the field of eradication of criminal acts of corruption, especially regarding gratification as a crime. The applicable law is a variety of regulations concerning the eradication of criminal acts of corruption. It also includes a comparison of definition and gratification as a criminal offense with several countries namely Malaysia, India, and Singapore. From the exposure can then be found the core problems and solutions in the face of the problem"