Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Corporate Social Responsibility (CSR) partnership between the public sector and the private sector has become a new trend in Indonesia in order to overcome budget constraint. However, most CSR programs are not empowering and the LocalGovernments tend to share development burden to the private sector. Kulon Progo Regency is the poorest region in Java Island that conducts a CSR partnership through One Village One Sister Company (OVOSC) program. This study viewed communityempowerment and the discretion of the private sector in OVOSC program. The research approach of this study was the qualitative approach, which utilize in-depth interviews and literature study.Research results show that OVOSC program is dominated bycharity programs. The private companies also have relatively large discretion because the Government tends to share development task to external actors based on the philosophy of gotong royong (mutual cooperation). Kulon Progo Regency Government shouldendorse the companies to launch more empowerment programs and strengthen the monitoring in order to avoid the companies from abusing the discretion. This research also confirms the statement from Donahue and Zeckhauser (2011) that categorized CSRas an alternative way to engage private players in public missions and different from collaborative governance.

---

Kerja Sama Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TSP) antara sektor publik dan swasta menjadi model baru di Indonesia untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Permasalahannya, mayoritas program TSP tidak memberdayakan masyarakat danPemerintah Daerah cenderung menyerahkan sebagian beban pembangunan kepada sektor swasta. Kabupaten Kulon Progo merupakan daerah termiskin di Pulau Jawa yang melakukan kerja sama TSP melalui program One Village One Sister Company(OVOSC). Penelitian ini mengkaji pemberdayaan masyarakat dan diskresi yang dimiliki sektor swasta dalam program OVOSC. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara-wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OVOSC masih didominasi program karitatif. Sektor swasta juga memiliki diskresi yang relatif besar karena Pemerintah Kabupaten Kulon Progo ingin membagi tugas pembangunan kepada aktor eksternal berdasarkanfilosofi gotong royong. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebaiknya mendorong perusahaan supaya meluncurkan lebih banyak program pemberdayaan serta memperkuat pengawasan untuk mencegah perusahaan menyalahgunakan diskresi. Penelitian inijuga mempertegas pendapat dari Donahue dan Zeckhauser (2011) yang menyatakan bahwa TSP merupakan cara alternatif untuk melibatkan sektor swasta dalam tujuan publik dan berbeda dari collaborative governance."

"Abstract. The purpose of this study is to develop a conceptual setting in which the business models of social enterprises can be analyzed through value proposition, value creation and value capture. This study employed a method of qualitativeresearch through in-depth interviews of 30 social entrepreneurships in Jakarta, Yogyakarta, Bandung and Bali. The result of the study showed that, in terms of the value proposition in business models of entrepreneurship, all organizations areestablished in response to discriminations suffered by marginal communities. Regarding the aspect of value capture, it seems to appear through a series of activities such as conducting humanity-based programs, capacity building and holding educationand training on the environment. Value creation is found in cases where the more benefits the community gains from program implementation, the more successful and sustainable the social entrepreneurship will be. This research proposes a new typeof business model that aims to categorize and explain business model innovations for sustainability, provides mechanisms to assist the innovation process for embedding sustainability in business models and defines a clear agenda for business modelsfor sustainability. Based on the empiric data, this study successfully identified four types of social entrepreneur models in Indonesia which are based on the mapping results found in all of the organizations aiming to resolve social, economic, andenvironmental issues in Indonesia. This study successfully identified four types of business models: Mixed-based Model, Sharia-based Model, Volunteerism-based Model, and Cooperation-based Model.Abstrak. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengembangkan konsep bisnis model yang diaplikasikan pada organisasi kewirausahaan sosial dengan penitikberatan pada tiga aspek yaitu preposisi nilai, penciptaan nilai dan tangkapan nilai. Metodepenelitian kualitatif dipilih dalam studi ini dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 30 organisasi sosial yang berada di Jakarta, Yogyakarta, Bandung dan Bali. Dari hasil riset ini, model bisnis organisasi kewirausahaan sosial yang dilihat dariaspek preposisi nilai menunjukkan bahwa semua organisasi memulai aktivitasnya dariadanya perlakuan diskriminatif yang diterima oleh kelompok marginal. Aspek penciptaan nilai diwujudkan oleh organisasi sosial entrepreneurhip dalam berbagaikegiatan yang memihak pada kemanusiaan melalui serangkaian penguatan kapasitas, pendidikan dan training bagi kelompok sasaran, sedangkan tangkapan nilai dilihat dari keberhasilan implementasi dan keberlangsungan program. Riset ini padaakhirnya menemukan empat kategori model bisnis organisasi yang bergerak untuk memecahkan masalah sosial, ekonomi dan lingkungan di Indonesia yaitu model bisnis campuran, model bisnis syariah, model bisnis sukarela dan model bisnis koperasi."

"Abstract. This article discusses the rise of new public issues and their implication on social conflict inflicted by the rapid growth of gated community in Sleman District. These new public issues include economic problems, accessibility, social and environmental problems. Through the methods of observation and in-depth interview, it is found that the rise of the new public issues triggers conflicts when meeting two following requirements: (1) Both communities are unsuccessful in establishing an agreement to resolve new public issues, and (2) There is no local government intervention to overcome the new public issues of gated community. This article has two objectives: conceptually, it supports the new publicness theory stating that publicness may arise from the privacy sphere, while at the same time complete the fact that the rise of new public issues can cause social conflicts when meeting the two preconditions. Based on the findings in this study, two suggested recommendations include, first, both communities need to build intensive communication and create joint mechanism to avoid social conflict; second, the commitment and active role of Sleman government are required, particularly to eradicate the rents of licensing-bureaucracy and to improve close supervision in the field, so that new licensing processed will not instigate new public issues that can trigger social conflicts. Abstrak. Artikel ini mendiskusikan munculnya masalah publik baru dan implikasinya terhadap konflik sosial akibat dari tingginya pertumbuhan gated community (perumahan modern) di Kabupaten Sleman. Masalah publik baru tersebut meliputi permasalahan ekonomi, aksessibilitas, sosial, dan lingkungan. Melalui metode studi kasus dengan observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada lahirnya konflik sosial apabila menemui dua situasi berikut; (1) kedua masyarakat tidak berhasil membangun kesepakatan untuk menyelesaikan masalah publik baru, dan (2) tidak adanya intervensi pemerintah daerah untuk mengatasi munculnya masalah publik baru gated community. Artikel ini memiliki dua tujuan: secara konseptual mendukung teori new publicness, bahwa kepublikan dapat muncul dari ranah privat, sekaligus melengkapinya bahwa munculnya masalah publik baru dapat berimplikasi pada konflik sosial apabila menemui dua prakondisi di atas. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, dua rekomendasi yang diberikan yaitu pertama, perlunya dibangun komunikasi intensif dan mekanisme bersama diantara kedua masyarakat untuk menghindarkan munculnya masalah publik baru. Kedua, perlunya komitmen dan peran aktif Pemda (Pemerintah Daerah) Sleman khususnya dalam memberantas rente birokrasi perijinan dan peningkatan pengawasan langsung di lapangan sehingga perijinan yang diberikan tidak menimbulkan permasalahan publik baru yang berimplikasi pada konflik sosial."

"Abstract. In order to effectively align corporate social responsibility (CSR) with the poverty reduction agenda, corporations need to be more inclusive and collaborative with other actors. Cross-sector partnerships in the implementation of CSR have been an emerging approach and practice, as promoted by public administration scholars. Key actors in the partnerships may come from the government, civil society represented by non-governmental organizations (NGOs), and corporations. However, designing successful effective partnerships that are relevant to cross-sector dynamics and political contexts has been proven to be particularly challenging, especially in emerging economies and new democracies, such as Indonesia. This paper provides key characteristics of effective cross-sector partnerships that have been derived from an examination of three case studies in Indonesia and Tanzania. They represent cross-sector partnerships with differing scope and depth. Throughout this paper, one can observe and extract key characteristics of effective partnerships based on three case studies of which a model for each is described. In particular, characteristics utilized for assessing the effectiveness of the models include ownership, alignment and synchronization, accountability, reduced dependency, resource sharing, along with representation and legitimacy.Abstrak. Agar tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan semakin relevan dengan agenda pengurangan kemiskinan, perusahaan perlu lebih inklusif dan kolaboratif dengan aktor-aktor lain. Kemitraan lintas-pihak (cross-sector partnership) dewasa ini telah menjadi tren pendekatan dan praktik TJSL, sebagaimana dipromosikan para ahli administrasi publik. Aktor-aktor kunci yang potensial sebagai mitra perusahaan bisa berasal dari elemen pemerintah, dan masyarakat sipil yang dalam hal ini organisasi non-pemerintah. Meski demikian, mendesain kemitraan yang efektif dan relevan bagi suatu konteks dan dinamika politik ternyata merupakan tantangan tersendiri, khususnya bagi Negara seperti Indonesia sebagai kekuatan ekonomi dan demokrasi baru. Sebagai upaya menjawab tantangan itu, artikel ini membahas karakteristik kunci kemitraan lintas sektor yang efektif, yang dielaborasi dari dua studi kasus di Indonesia dan satu kasus di Tanzania. Ketiganya mewakili model kemitraan dengan jangkauan lingkup dan kedalaman keterlibatan yang berbeda. Dalam tulisan ini, karakteristik kunci dari kemitraan yang efektif ditelaah dan diperas dari pembahasan tiga studi kasus tersebut. Hasilnya adalah karakteristik-karakteristik kunci yang meliputi rasa kepemilikan, keterkaitan dan sinkronisasi, akuntabilitas, berkurangnya ketergantungan, pembagian sumber daya, serta representasi dan legitimasi."

"Tesis ini membahas tentang identitas sosial gerakan al-Ahbâsy. Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan hermeneutika. Dalam menganalisa gerakan al-Ahbâsy, penelitian ini menggunakan teori identitas sosial.Hasil dari penelitian menunjukan adanya pengaruh ideologi, kharisma tokoh dan intensifitas dakwah dalam pembentukan identitas sosial gerakan al-Ahbâsy, kemudian identitas sosial tersebut menimbulkan efek dalam perkembangan internal gerakan dengan aktivitas-akitivitasnya serta interaksi sosialnya dengan kelompok-kelompok yang berbeda dengannya. Kesemuanya ini merupakan upaya untuk meningkatkan eksistensi identitas sosial mereka. Hasil penelitian ini diharapkan membantu bagi pembaca untuk lebih memahami dalam menilai gerakan al-Ahbâsy sebagai salah satu gerakan Sunni di Libanon yang bersifat transnasional.

---

This thesis discusses al-Ahbâsy?s social identity. This research is qualitative research based on hermeneutics approach. The theory is used to analyze al-Ahbâsy movement is Social Identity Theory.The research findings suggest that ideology, the authority of its key figures, and its commitment to intensify public appeal affected its social identity. In addition, al-Ahbâsy?s social identity shapes its internal movement development, its activities and social interactions with different groups. All this is an attempt to improve their social identities existence. This research might help scholars to reshape their assumption of al-Ahbâsy movement, as a transnational Sunni movement in Lebanon."

"Penelitian ini ingin menganalisis kekalahan Ratu Ati Marliati pada pilkada Cilegon dan kemenangan Ratu Tatu Chasanah pada pilkada Kabupaten Serang. Padahal kedua petahana dari dua dinasti politik di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang memiliki beberapa kesamaan, baik latar belakang keluarga maupun dukungan politik. Hal ini terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkan mereka berbeda nasib dalam pilkada serentak pada 2020 di kedua wilayah ini. Penelitian menggunakan teori boundary control Gibson (2012), dan dilengkapi dengan analisis strategi informal dan ilegal dari Buehler (2018) dan permainan tertutup (closed game) dari Behrend. Menggunakan metode kualitatif, penelitian ini memperlihatkan bahwa faktor kekalahan Ratu Ati disebabkan kegagalan dalam menerapkan strategi boundary strengthening, yang kemudian diiringi dengan keberhasilan oposisi menerapkan strategi boundary opening. Faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan itu adalah ketiadaan aktor utama, konflik kepentingan elit partai, kontrol politik yang lemah, mesin politik tidak bekerja optimal, tidak ada akses terhadap elit partai di pusat, dan banyaknya kompetitor. Sedangkan faktor kemenangan Tatu Chasanah karena dia berhasil menerapkan boundary strengthening. Hal ini tampak dari besarnya dukungan partai politik, memobilisasi dukungan baik dari birokrasi maupun dari kelompok-kelompok masyarakat, sehingga mampu mengubah arena permainan menjadi tidak kompetitif. Hal ini memperkuat teori dari Gibson mengenai strategi boundary strengthening dan strategi boundary opening di Kota Cilegon dan Kabupaten Serang.

---

This study wants to analyze the defeat of Ratu Ati Marliati in the regional elections in Cilegon and the win of Ratu Tatu Chasanah in the regional elections of the Serang Regency. Even though the two incumbents from these two political dynasties have several things in common, both from family backgrounds and political support. This happened due to several factors that caused them to have different fates in the simultaneous local elections in 2020 in these two regions. The research uses Gibson's boundary control theory (2012) and is complemented by an analysis of informal and illegal strategies from Buehler (2018) and closed games from Behrend. Using a qualitative method, this research shows that Ratu Ati's defeat was caused by the failure to apply the boundary- strengthening strategy, which was followed by the success of the opposition in implementing the boundary-opening strategy. The factors that led to the defeat were the absence of the main actors, the conflict of interests of the party elites, weak political control, the political machine did not work optimally, there was no access to party elites at the center, and there were many competitors. Besides, Tatu Chasanah's winning factor because she succeeded in implementing boundary strengthening. This can be seen from the huge support of political parties, mobilizing support from both the bureaucracy and community groups, to turn the playing field into an uncompetitive one. This strengthens Gibson's theory regarding the boundary strengthening strategy and the boundary opening strategy in Cilegon City and Serang Regency."

"Masa goldene Zwanziger yang dikenal sebagai masa keemasan Jerman yang terjadi pada tahun 1924-1929 identik dengan kemajuan dalam bidang ekonomi yang kemudian berpengaruh pada banyak aspek kehidupan di kota Berlin. Erich Kästner yang turut mengalami masa ini sangat menghawatirkan efek negatif atas apa yang sedang terjadi di Jerman pada masa goldene Zwanziger pada kehidupan sosial masyarakat di Jerman, khusunya anak-anak. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan kritik Erich Kästner dari sudut pandang sosiologi sastra. Dalam tulisan ini dijelaskan bagaimana perubahan kondisi perekonomian di Jerman memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap sikap, moral, dan masa depan kehidupan sosial di Jerman.

---

Zwanziger goldene period known as the golden age that occurred in Germany 1924-1929 synonymous with progress in the economic field which then affects the many aspects of life in the city of Berlin. Erich Kastner who also experienced the negative effects of this very worrying over what was happening in Germany during the Goldene Zwanziger in the social life of the people in Germany, especially children. This study seeks to explain the Erich Kastner criticism from the standpoint of literary sociology. In this paper described how changes in economic conditions in Germany give an enormous influence on the attitudes, morals, and the future of social life in Germany."