Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Analysis of Civil Servant compensation system attracts attention of many parties. There opinion going that low salary has contributed to bad performance and productivity. Moreover Civil Servant management causing social cost and high cost economy. It becomes an excuse for undisciplined behavior and triggers such ?deviation? deed resulted inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy and ?threatens? to break down actualization of bureaucracy reform as a whole. Many attempts have been tried by Government such as ?remuneration? policy in Central Government Agencies and performance ?subsidy? in Local Government Agencies. However, instead of being solution, this acts cause another problems. The objectives of analysis in this paper are: giving description and remapping various problems connected to Compensation System and offering alternative design of it Compensation System in frame of civil service management. The results of the analysis end up in design scenario of Compensation System integrating the whole system inside. Solution to Performance Assistance in Bureaucracy Reform ?package? will also formulated through asserting that it will given based on performance. Besides, legal aspects will straightened up to provide powerful legitimacy and simplification of various regulations, clarify and affirm components of compensation, including Pension and Retirement Subsidy System.

---

Abstrak. Analisis penggajian PNS menarik perhatian berbagai pihak. Pendapat PNS bergaji rendah berkontribusi pada kinerja dan produktivitas yang buruk. Di samping dalam manajemen PNS yang telah menimbulkan social cost dan high cost economy. Bahkan, menjadi excuse bagi PNS untuk melakukan tindakan indisipliner dan men-trigger untuk melakukan ?penyimpangan? yang berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas birokrasi serta ?mengancam? gagalnya perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan ?remunerasi? pada Instansi Pemerintah Pusat dan pemberian tunjangan ?kinerja?pada Instansi Pemerintah Daerah. Namun tidak merupakan solusi malah menimbulkan persoalan baru. Analisis dalam makalah ini bertujuan: mendeskripsikan dan memetakan ulang berbagai permasalahan terkait Sistem Penggajian, menawarkan desain alternatif Sistem Penggajian PNS dalam kerangka manajemen kepegawaian. Hasil analisis bermuara pada skenario design Sistem Penggajian, yang mengintegrasikan seluruh sistem di dalamnya. Solusi persoalan Tunjangan Kinerja dengan ?kemasan? Reformasi Birokrasi juga diformulasikan, melalui penegasan agar pemberiannya berbasis pada kinerja. Selain itu, pembenahan dari aspek legal untuk memberikan legitimasi yang kuat dan penyederhanaan dari berbagai peraturan, memperjelas dan menegaskan komponen kompensasi PNS, termasuk Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua."

"This paper discusses the current government bureaucratic problems in Indonesia that are multi-dimensional and protracted as a vicious circle. Government bureaucracy reform efforts in Indonesia will not be successful if they are still carried out in linear mindset that does not address the root of the problem. This paper also discusses how systemic and dynamic approaches to good governance can create the leverage to get rid of vicious circle in innovative ways. The result is in order to solve this complex and dynamic problem we need more comprehensive strategies which include four major areas, that is, political leadership, public policy harmonization (including rules and regulations), the application of merit system in all government agencies, and anti corruption movement.

---

Penelitian ini membahas masalah birokrasi pemerintah di Indonesia, yang multi-dimensi dan berlarut-larut sebagai lingkaran setan, dan membahas bagaimana pendekatan sistemik dan dinamis untuk tata kelola yang baik dapat menciptakan memanfaatkan untuk keluar dari lingkaran setan dan kemerosotan dengan cara-cara yang inovatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini, untuk menyelesaikan permasalahan yang dinamis dan kompleks diperlukan strategi komprehensif yang terdiri dari empat area yaitu, kepemimpinan politik, harmonisasi kebijakan publik (termasuk rules dan regulation), penggunaan merit sistem di instansi pemerintahan, dan bebas dari korupsi."

"Leadership refers to one?s capacity to change another party?s behavior as he wishes. Regional leadership has significant influence to build a better quality regional bureaucracy. Bureaucracy reform is a demand that needs to be met to improve bureaucracy?s quality and performance which from time totime suffers stigma from the public.

This research applies qualitative datacollection through in-depth interview with local government, parliament (DPRD), NGO, business people, and public leaders. The result in general indicates that HerryZudianto?s leadership role as seen from Mintzberg theory has been performed well, particularly as seen from dimension of interpersonal roles, informational roles, and decisional roles.

---

Abstrak. Kepemimpinan mengandung makna kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mengubah perilaku pihak lain seperti yang diinginkannya. Kepemimpinan daerah memiliki pengaruh yang signifikan untuk membangun tatanan birokrasi daerah agar semakin berkualitas. Reformasi birokrasi merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangkamemperbaiki kualitas dan kinerja birokrasi yang selama ini seringkali memiliki stigma negatifdi kalangan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode campuran kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan penelusuran data statistik mengenai laporan kinerja pemerintah aerah dan Indeks Kepuasan Masyarakat yang selama ini diperoleh Pemerintah Daerah, sedangkan metode kualitatif dilakukan lewat wawancara mendalam dengan pihak pemerintah daerah, DPRD, LSM, pengusaha, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian secara umum menunjukkan bahwa peran kepemimpinan Herry Zudianto berdasarkan teori Mintzberg sudah berjalan dengan baik dilihat dari dimensi interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles."

"Abstract. Public Service Motivation (PSM) is still a nascent theory that need to be proved with any contexts of many countries around the world, especially developing countries that might have different contexts related to cultures, beliefs, views on the importance of financial rewards, etc. This study aims to identify the PSM level and socio-demographic antecedents, especially age, gender, marital status, education, income, and political ideology, among civil servants in Indonesia. Using mean and chi- square tests on responses by 398 respondents of civil servants in Padang, West Sumatra, this study tested the PSM levels and socio-demographic antecedents affecting the PSM level among the civil servants. The findings of this study indicated that the PSM level of the civil servants tends to be at a low level compared to that of civil servants in developed countries. In addition, there is significant correlation between some of socio demographic antecedents and the level of PSM. The results of this study imply that PSM theory is not cross-culturally viable.Abstrak. Motivasi Pelayanan Publik masih merupakan teori yang baru lahir yang perlu dibuktikan dengan berbagai temuan (konteks) dari berbagai negara di seluruh dunia, terutama negara-negara sedang berkembang yang mungkin saja memiliki perbedaan konteks budaya, kepercayaan, pandangan mengenai pentingnya ganjaran finansial, dan sebagainya. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat motivasi pelayanan publik dan berbagai faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya, khususnya yang berkaitan dengan umur, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, pendapatan, dan ideologi politik, di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia. Dengan menggunakan uji rata-rata (mean) dan uji chi-square berdasarkan tanggapan dari 398 responden PNS di Padang, Sumatera Barat, kajian ini telah menguji tingkat motivasi pelayanan publik dan faktor sosio-demografis yang mempengaruhinya di kalangan PNS di Indonesia. Hasil kajian ini mengindikasikan bahwa tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS cenderung berada pada tingkat rendah dibandingkan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan pegawai negeri di negara-negara maju. Selain itu, hasil kajian ini membuktikan adanya hubungan yang signifikan antara beberapa faktor sosio-demografis dan tingkat motivasi pelayanan publik di kalangan PNS. Hasil kajian ini mengimplikasikan bahwa teori motivasi pelayanan publik tidaklah berlaku secara lintas budaya."

"Abstract. The Constitution of Republic of Indonesia guarantees every citizen – without exception – to have the equal right to get a proper occupation and a decent living, for humanity, this means citizens with disabilities have the same right along with others; this research describes the implementation of policies related to recruitment of civil servants, especially where disabled people are involved as applicants. By applying qualitative method, data collection of this research is done through an in-depth interview and supporting data on recruitment process from related institutions. This research had captured problems within recruitment process for disabled people in every aspect of recruitment such as human resources (HR) planning, job analysis, HR formation, HR procurement and portrayed problems that government agencies face to implement the non-discrimination and affirmative action principles to disabled people in their recruitment processes.Abstrak. UUD RI 1945 menjamin semua warga negara, tanpa terkecuali, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan hidup karena kemanusiaan, termasuk warga penyandang cacat; penelitian ini menggambarkan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan dengan perekrutan pegawai negeri, terutama dalam kasus penyandang cacat. Dengan menggunakan metode kualitatif, pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara mendalam dan data pendukung dari proses perekrutan instansi terkait. Penelitian ini telah menangkap masalah dalam perekrutan penyandang cacat dalam setiap aspek dari proses perekrutan seperti perencanaan kebutuhan sumber daya manusia (SDM), analisis jabatan, formasi SDM, pengadaan SDM dan menggambarkan masalah yang dihadapi instansi pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip non-diskriminasi dan tindakan afirmatif kepada penyandang cacat dalam proses perekrutan mereka."

"Abstract. Researches on bureaucratic reform based on cultural value (cultural approach) are rarely found. In fact, the combining use of structural and cultural approaches in government bureaucratic reform can be expected to encourage the achievement of bureaucratic reform objectives. This study chose the location in North Halmahera Regency, where the community still uphold the cultural values as represented in its cultural symbol of "Hibua Lamo." The research uses a qualitative method and the technique of content analysis. "Hibua Lamo" gives birth to various cultural values and social norms that are formally enacted, putting "Hibua Lamo" into a pattern of organization in society and government. The Regent of North Halmahera implemented a bureaucratic reform in his local governance based on the considerations of balance between "institutional power" according to legislation and social norms institutionalized in "Hibua Lamo". The combined consideration of balance between the legislation and the institutionalized social norms made the Regent of North Halmahera capable to implement the policies of bureaucratic reform in North Halmahera, thereby building an efficient, effective and well-performed bureaucracy as well as reducing poverty from 57.16% to 9.97%, increasing annual per capita income of about 30%, and encouraging economic growth in North Halmahera Regency approximately 6.04%.Abstrak. Penelitian tentang reformasi birokrasi berbasis pada nilai-nilai budaya (pendekatan budaya) masih jarang ditemukan. Padahal, perpaduan pendekatan struktural dan budaya dalam reformasi birokrasi pemerintahan bisa diharapkan mendorong pencapaian tujuan reformasi birokrasi. Penelitian ini memilih lokasi di Kabupaten Halmahera Utara, dimana masyarakatnya masih sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang tersimpul dalam simbol budaya "Hibua Lamo", dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis isi. Dalam "Hibua Lamo" lahir berbagai nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial yang secara formal diberlakukan, menempatkan "Hibua Lamo" menjadi pola pengaturan dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Bupati Kabupaten Halmahera Utara dalam penyelenggaraan reformasi birokrasi pemerintahan daerahnya berdasarkan pertimbangan keseimbangan "kekuasaan kelembagaan" menurut peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang melembaga pada "Hibua Lamo". Perpaduan pertimbangan keseimbangan antara peraturan perundang-undangan dengan norma-norma sosial yang telah melembaga menjadikan Bupati Halmahera Utara mampu mengimplementasikan berbagai kebijakan reformasi birokrasi Kabupaten Halmahera Utara sehingga terbangun birokrasi yang efisien, efektif dan berkinerja serta mampu menurunkan penduduk miskin dari 57,16% menjadi 9,97%, meningkatkan pendapatan perkapita pertahun masyarakat sekitar 30%, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara sekitar 6,04%."

"Abstract. This research focused on the influence of both simultaneous and partial administrative reform towards the community's participation in rural development within the National Program of Rural Self-help Community Empowerment (NPR-SCE) in the Province of West Java. This study used a combination of qualitative and quantitative research methods. The findings of this research revealed that the community's participation increased inthe development of rural areas through four major activities included in the administrative reform. The results of this research aimed at increasing the participation of the community in rural development through administrative reform, which can be introduced and explained by good governance.Abstrak. Penelitian ini difokuskan pada pengaruh reformasi administrasi, baik secara simultan maupun parsial, terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan dalam program nasional pedesaan swadaya masyarakat pemberdayaan (npr-sce) di propinsi jawa barat. Penelitian ini menggunakan metode kombinasi penelitian, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui reformasi administrasi yang dilakukan terdapat dalam empat kegiatan utama. Hasil penelitian ini adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan pedesaan melalui reformasi administrasi, dapat dijelaskan melalui perkenalan pendekatan tata kelola pemerintahan yang baik."

"Abstract. Achieving excellent quality academic and administrative services is one of the efforts of the Indonesia University of Education (UPI) in building its Academic Information System (SIAK) under UPI Directorate of Information and Communication that was established on 6 July 2007. The use of Information and Communication Technology (TIK) for a system of information and academic services in higher education institution is an urgent necessity to increase the reputation of higher education institution both nationally and globally. This research aims to discover the relation, influences and analyzes the quality of academic information system quality toward user satisfaction in the Indonesia University of Education. The research use Gap Analysis and Structural Equation Model (SEM). Gap analysis results show a gap between performance and user expectation but average result of user satisfaction variable shows that respondents are satisfied with the academic information system implementation. SEM analysis result show that all research variables and indicators have significant relations, also that the academic information system quality (system quality, information quality and service quality (toward user satisfaction has a significant impact. Research discovery shows the necessity of periodical evaluation by the academic information system administrator with user participation, to ensure users need fulfillment. Abstrak. Pencapaian pelayanan akademik dan tata kelola yang berkualitas salah satu upaya Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) membangun Sistem Informasi Akademik (SIAK) yang berada pada Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi UPI yang didirikan pada tanggal 6 Juli 2007. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menjadi sistem informasi pada layanan akademik di peguruan tinggi menjadi kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan reputasi perguruan tinggi baik di dalam negeri maupun global. Penelitian ini bertujuan untuk mencari hubungan, pengaruh dan menganalisa kualitas sistem informasi akademik terhadap kepuasan pengguna di Universitas Pendidikan Indonesia. Analisis yang digunakan adalah analisis Gap dan Structural Equation Model (SEM). Hasil anilisis Gap menunjukan masih terdapat kesenjanganantara kinerja dengan harapan pengguna tetapi hasil dari nilai rata-rata variabel kepuasan pengguna menunjukan bahwa responden merasa puas dengan implementasi sistem informasi akademik. Hasil analisis SEM menunjukan bahwa semua variabel dan indikator yang diteliti memiliki hubungan yang signifikan, begitu juga pengaruh dari kualitas sistem informasi akademik (kualitas sitem, kualitas informasi dan kualitas layanan) terhadap kepuasan pengguna memiliki pengaruh yang cukup besar. Temuan penelitian menunjukan perlu evaluasi secara berkala dari pengelola sistem informasi akademik dengan melibatkan pengguna, agar dapat memastikan bahwa kebutuhan pengguna terpenuhi."

"Abstract. So far an integrity system was designed by the State, followed by any kind of sanction, when an act of corruption had been committed; thus resulting in a systemic circle of corruption. Reconstructing corruption on the basis of text and theory cannot only be conducted editorially; but must also consider the emergent phenomena. There is something ”missed” by the State, i.e. anti corruption integrity can be initiated from local wisdoms of each region, by employing Model of National Integrity, as suggested by Jeremy Pope, and four indicators of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) as mentioned in Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, adopted to generate a local-based model of national anti corruption integrity system on the lowest tier of government in West Sumatera, namely Nagari Kapau of Agam District and Nagari Ketaping of Padang Pariaman District. This research was conducted by employing the method of Grounded Theory. The result of this research shows that inside a Nagari, its apparatus, people and institutions can make join commitment by adopting the virtues of local culture in developing Nagari with integrity principle (anti corruption).Abstrak. Selama ini sebuah sistem integritas yang dirancang oleh negara, ketika suatu korupsi sudah terjadi dan baru menetapkan bentuk sanksi yang menyertainya, sehingga membuat lingkaran korupsi menjadi sistemik. Merenkonstruksi korupsi berdasarkan teks, dan teori korupsi ternyata tidak hanya ditafsirkan secara redaksional tetapi juga bisa melihat fenomena yang berkembang. Ada sesuatu yang ”luput” dari perhatian negara bahwa integritas anti korupsi ternyata bisa bermula dari kearifan lokal budaya masing-masing daerah, dengan menggunakan Model Integritas nasional yang dikemukan oleh Jeremy Pope dan empat Indikator dari OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) dalam dokumen Components of Integrity: Data and Benchmarks for Tracking Trends in Government, diadopsi untuk menciptakan sebuah model integritas nasional anti korupsi berbasis lokal pada pemerintahan terendah di Sumatera Barat yaitu Nagari Kapau Kabupaten Agam dan Nagari Ketaping Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini menggunakan metode Grounded Theory. Hasil penelitian menyebutkan bahwa didalam nagari, perangkat nagari dan masyarakat serta lembaga nagari bias membuat komitmen bersama dengan mengadopsi nilai-nilai budaya lokal dalam membangun nagari dengan prinsip integritas (anti korupsi)."

"Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.

---

Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan."