Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini mengungkap: faktor yang mendorong dan mempertahankanmappasitaro (perjodohan) di kalangan bangsawan Bugis, peran orang tua,kerabat, dan bagaimana anak perempuan dilibatkan; dampak dan gambaranstrategi yang digunakan anak perempuan dalam menghadapi masalah yangditimbulkan budaya mappasitaro.Teori yang digunakan adalah: budaya patriarki dan bias jenderyang tersistematisasi pada sosialisasi anak dalam keluarga, pengaruhbudaya patriarki dan bias jender juga dilihat pada sistem kekerabatan danstratifikasi sosial masyarakat Bugis; dan konsep pemilihan jodoh dikaitkandengan Undang-Undang Perkawinan.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berperspektifperempuan. Studi kasus digunakan untuk mengungkap beberapa kasusrumah tangga bermasalah, perceraian, kawin lari, dan bunuh diri. Sejarahmappasitaro ditelusuri melalui lontara, sure?, dan wawancara dengantokoh budaya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya patriarki dalam masyarakatBugis melahirkan sosialisasi yang bias jender dalam mewujudkan harapantentang peran dalam hal pekerjaan dan perkawinan. Mappasitaro identikdengan pemaksaan sehingga anak perempuan yang menjalaninya mengalamikekerasan fisik, psikis, dan subordinasi ganda. Hal itu kurang terungkapdan tetap membelenggu kehidupan anak perempuan terutama di kalanganbangsawan karena adanya budaya siri? ?malu? dan harga diri? dalam masyarakatBugis. Selain itu, ditemukan ketiadaan perlindungan hukum terhadap kekerasanyang terjadi. Bahkan, norma agama pun sering disalahtafsirkan untukmelegitimasi budaya patriarki.

---

ABSTRACTThis study reveals factors contributing to and defending mappasitaro(matrimony) among Bugis Aristocrats; roles of parents, friends, and how andaughter is involved; impacts and strategic description the daughter uses to faceproblems arising from mappasitaro culture.The theory applied is Patriarchal culture and gender-bias systematized onchildren socialization in the family; effects of patriarchal culture and gender-biasalso appear in the kinship system and social stratification of Bugis Community; andconcept of selecting mate related to the Marriage Laws. This study employs woman-centered Qualitative Research Method. Case Studyis applied to consider such cases as problematic household, divorce, kcrwin larE(elopement), and self-suicide. History of mappasitaro is reviewed through ¡onlarasure? and interview with culture figures.Results of this research indicate that patriarchal culture in Bugis communityderives a gender-bias based socialization to realize role expectation in work andmarriage. Mappasitaro is identical to coercion, that the daughter involvedexperiences physical, psychic violence, and doubl&subordination. It appearssubordinately and constantly shackles a daughter?s life eminently among aristocratssubject to sin? malu and harga din? culture (self-shame and self-esteem) in theBugis community. Additionally, legal protection lacks over coercion or violence.Even, religious norms are generally misinterpreted to legitimate patriarchal culture."

"Tesis ini menelusuri pengalaman perempuan penyintas korban perkawinan anak dipaksa memasuki lembaga perkawinan pada usia anak. Peneliti menelusuri bagaimana perempuan penyintas perkawinan anak yang berasal dari Sekolah Perempuan mendapatkan akses pengetahuan umum, baik pendidikan formal maupun informal. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari perempuan dewasa penyintas korban perkawinan anak mampu mengatasi berbagai masalah terkait dampak perkawinan anak serta bagaimana mereka membangun otonomi dan kebahagiaan melalui akses pengetahuan formal dan informal dalam kehidupannya kemudian dielaborasi dengan teori Shulamith Firestone dan Sara Ahmed. Peneliti menggunakan metode penelitian wawancara dan dengan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan detail, kemudian dimasukkan ke dalam padatan faktual, kategori dan tema. Hasil penelitian menyimpulkan keempat subjek penelitian mempunyai pengalaman pahit yang tergambar dengan tindak kekerasan seksual. Pengabaian dari suami dan mertua subjek penelitian yang semestinya perempuan penyintas perkawinan anak tersebut mendapatkan tempat aman dan ruang kasih sayang. Beberapa subjek penelitian mengalami kendala akses atas pengurusan administrasi. Akses subjek terhadap pengetahuan umum dan tentang kesehatan reproduksi menjadi penting ketika akses tersebut terhubung dengan percakapan perempuan dewasa korban pernikahan anak dengan petugas kesehatan. Dua perempuan dewasa korban perkawinan anak mendapatkan privilege karena pernah mengecap sekolah perempuan yang merupakan respons atas dasar pilihannya secara mandiri.

---

This thesis explores the experience of female survivors of child marriage being forced to enter marriage institutions. The researcher explores how women survivors of child marriage from Sekolah Perempuan gain access to general knowledge, both formal and informal education. The purpose of this research is to study that adult women who are victims of child marriage are able to overcome various problems related to the impact of child marriage and how they build autonomy and happiness through access to formal and informal knowledge in their lives and then I elaborated based on theory of Shulamith Firestone and Sara Ahmed. Researcher used interview research methods and research instruments such as list form that contained some detailed questions, then put them into factual solids, categories and themes. The results of the study concluded that the four research subjects had bitter experiences depicted by acts of sexual violence. The neglect of the husband and in-laws of the research subjects, which should have women who survived child marriages, got a safe place and a space of love. Some research subjects experience problems with access to administrative management. Subject access to general knowledge and about reproductive health becomes important when those access were connected with consultation of adult women victims of child marriage with health workers. Two adult women who are victims of child marriages got privileged because they have experienced Sekolah Perempuan which are a response based on their independent choices."

"Menjelang era globalisasi, membuka kemungkinan terjadi suatu perkawinan campuran. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan campuran adalah perkawinan antara seorang warga negara Indonesia dengan seorang warga Negara Asing. Dalam setiap perkawinan, ada saja kemungkinan timbul suatu kesalahpahaman sehingga mengakibatkan putusnya suatu perkawinan. Untuk pasangan yang berbeda warga negara terjadi suatu masalah mengenai hukum rnana yang akan diberlakukan dalam menyelesaikannya. Sehingga pokok permasalahan yang timbul adalah bagaimanakah pelaksanaan perceraian pada perkawinan campuran menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta penyelesaian akibat hukum yang timbul karena perceraian pada perkawinan campuran terhadap kewarganegaraan, harta bersama, nafkah istri, perwalian atau kekuasaan orang tua serta biaya pemeliharaan anak. Untuk memecah permasalahan ini digunakan metode penelitian normative atau library research, yaitu penelitian untuk memperoleh data-data sekunder. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk menyajikan pemahaman dan untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, perceraian pada perkawinan campuran dibedakan antara formil dan hukum materilnya. Hukum formil yang harus ditetapkan adalah mengikuti asas lex fori, dirnana dalam hukum acara perdata hakim harus tunduk pada hukum negaranya sendiri. Sedangkan mengenai hukum materil yang harus diterapkan untuk menyelesaikan perkara perceraian tersebut, jika tidak ada pilihan hukum, maka hakim harus menentukan sendiri hukum yang akan diterapkan berdasarkan faktor-faktor dan keadaan-keadaan yang menentukan berlakunya suatu sistem hukum tertentu. Akibat perceraian pada perkawinan campuran mengenai kewarganegaraan, dapat menyebabkan perubahan status personil seseorang. Hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Indonesianya. Dalam perceraian pada perkawinan campuran dimana istri/suami tersebut tetap mempertahankan kewarganegaraan asli mereka. Akibat perceraian pada perkawinan campuran terhadap nafkah istri, perwalian dan biaya pemeliharaan atas anak diselesaikan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. mengenai harta bersama diatur terpisah dari perkara perceraian.

---

The ongoing process of globalization has brought about more opportunities to a couple from different nationalities to get married. According to the Law No. 1 Year 1974, a mixed marriage defined as a marriage happens between an Indonesian citizens with a foreign citizen. As we know, in a marriage, there are always possibilities of any problem occurs, particularly due to the misunderstanding between the couple, which eventually could lead to a divorce. In case of a mixed marriage, the problem occurs when it has to be decided which law should be applied to then. Thus, in the case of this research, the primary problem is to figure out how is the execution of a divorce on a mixed marriage according to the Law No. 1 Year 1974 should be performed, as well as how to handle and proceed the occurring legal implication caused by the divorce happening in such a marriage, regarding to the nationality, the assets the couple earned during their marriage life period, the money for the wife, guardian right, as well as the sum of money needed to finance the child/children's life expense. In order to answer this problem, the writer applies the normative research method, or library research, defined as a research to collect the secondary data. The collected data then is to be analyzed qualitatively, that is, the collected data is arranged systematically to provide an understanding and to make the problem discussed clear. Thus, it can be drawn to a conclusion that a divorce happens in a mixed marriage can be taken care of in to means, that is, either in accordance with the formal law or the material law. The formal law means that the law that should be applied is the one which is in accordance with the lex fori principles, in which the judge should conform to the civil law of his own country. Meanwhile, as for the material law, in a situation where there is no other chaise, then the judge should decide by himself the law to be applied by considering all the factors and situation that have significance to determine the applicability of a certain law. One of the effects raised as a consequence of a divorce in a mixed marriage is the shifting of the person's status, which is made possible by the applicable law in Indonesia, in case each party of the couple (both the husband an wife) decides to retain their respective nationality. The consequences of a divorce happens in mixed marriage regarding the money that should be given to the wife (as consequence of a divorce), guardian right and the amount needed to finance the child/children's life expense will be proceeded with respect to the Article 41 Law No. 1 Year 1974, while as for the assets earned during the marriage period will be arranged separately from the divorce process."

"Perkawinan siri merupakan fenomena perkawinan yang ada di masyarakat Indonesia. Fungsi-fungsi keluarga rentan tidak terpenuhi dalam keluarga yang dibentuk dari perkawinan siri. Hal ini membuat kondisi human security bagi perempuan dan anak rentan tidak terpenuhi. Penelitian kualitatif ini mencoba untuk mengetahui bagaimana persepsi dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan negara dalam mengatasi dampak yang timbul dari perkawinan siri. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan institusi negara di bidang kependudukan, perkawinan, perlindungan perempuan dan anak, diketahui bahwa negara melarang perkawinan siri karena tidak memiliki kekuatan hukum yang membuat negara sulit dapat melakukan perlindungan."

"Perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan belum diatur dalam Statuta Roma. Dalam praktiknya, Mahkamah Pidana Internasional telah memutus perkawinan paksa sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan berupa other inhumane acts dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menuntut perkawinan paksa sebagai bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan. Berdasarkan hasil yurisprudensi di berbagai pengadilan internasional yang telah menangani terkait perkawinan paksa, penuntutan atas tindakan perkawinan paksa telah dilakukan dengan menerapkan ketentuan terkait tindakan-tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berbeda. Beberapa hasil putusan beranggapan bahwa perkawinan paksa lebih tepat untuk dituntut sebagai perbudakan seksual. Namun, dalam perkembangan terkini terkait penuntutan perkawinan paksa dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, Mahkamah Pidana Internasional menyatakan bahwa perkawinan paksa dapat dituntut secara tersendiri di bawah Pasal 7(1)(k) terkait other inhumane acts. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat perlindungan hukum yang terdapat dalam Statuta Roma untuk menghukum tindakan perkawinan paksa dan meneliti terkait alasan hukum yang mendasari penentuan elements of crime dari perkawinan paksa sebagai suatu bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan, lalu bagaimana kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen dapat menuntut perkawinan paksa secara tersendiri sebagai other inhumane acts. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tindakan perkawinan paksa dan perbudakan seksual seringkali bersinggungan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh majelis hakim dalam kasus Prosecutor v. Dominic Ongwen, perkawinan paksa pada umumnya terjadi dalam situasi yang juga mencakup perbudakan seksual. Namun, ketika pemaksaan status perkawinan mengakibatkan penderitaan yang melebihi dan berbeda dari perbudakan seksual, maka perkawinan paksa patut untuk dituntut secara tersendiri agar dapat mencakup keseluruhan tindakan, dampak yang diakibatkan, serta kepentingan yang dilindungi dari tindakan kejahatan yang dilakukan.

---

Forced marriage as a crime against humanity has not been regulated in the Rome Statute. In practice, the Court has prosecuted forced marriage as the crime against humanity of an other inhumane act and adopted the existing provisions to prosecute forced marriage as a crime against humanity. The jurisprudence from various international courts dealing with forced marriage has adopted different provisions regarding the crime against humanity to prosecute forced marriage. Some considers that forced marriage is more adequately prosecuted as sexual slavery, but recent developments regarding forced marriage in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen shows that the Court views forced marriage as a crime that needs to be charged separately under Article 7(1)(k) of the Rome Statute as an other inhumane act. Therefore, this study aims to determine the legal protections under the Rome Statute to protect victims from forced marriage and examine the judicial reasonings in determining the elements of crime of forced marriage as a crime against humanity, particularly in prosecuting forced marriage as a separate crime against humanity in the case of the Prosecutor v. Dominic Ongwen. The results of this study found that the act of forced marriage and sexual slavery often intersect and are not mutually exclusive. As stated by the Trial Chamber in the case of Prosecutor v. Dominic Ongwen, forced marriages generally occur in situations in which women are sexually enslaved. However, when the imposition of marital status results in suffering that goes beyond sexual slavery, forced marriage should be prosecuted separately to warrant full responsibility of the perpetrator and to adequately represent the conduct, ensuing harm, and protected interests from the crime committed."

"Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan kehadiran orang lain dalam kehidupannya Terjalinnya hubungan personal (interaksi antar individu) sangat penting, terutama untuk memenuhi kebutuhan intimacy seseorang (Strong & Devault, 1988). Tentu saja kriteria memilih pasangan hidup yang ideal berbeda pada tiap individu. Sejalan dengan berkembangnya waktu, banyak dijumpai perempuan yang dianggap berusia ‘cukup dewasa’ untuk menikah namun belum juga menikah, padahal sudah memiliki ‘segalanya’, seperti pendidikan tinggi, karir yang mantap, dan penghasilan yang memadai. Masyarakat kebanyakan berpandangan tradisional dan menganggap perempuan seperti tersebut di atas sebaiknya mengakhiri masa Lajangnya dan segera berkeluarga karena kodrat seorang perempuan adalah sebagai istri dan ibu bagi anak-anaknya.Namun banyak hal yang mernpengamhi seseorang memutuskan untuk menikah/ tidak atau menentukan pilihan untuk menikah namun belum menemukan pasangan yang tepat. Selain dikasihani, individu lajang dipandang Lingkungannya sebagai seseorang yang kurang bergaul, kurang menarik dan kurang dapat dipercaya dibandingkan dengan orang-orang lain (Anderson & Stewart dalam Matlin, 1999 dalam Gracesiana 2002). Bagi para lajang sendiri, pilihan yang mereka jalankan memiliki baik keuntungan maupun kerugian, sama halnya dengan menikah. Ada kesirnpulan yang menyatakah bahwa menjadi lajang lebih sulit bagi perempuan (Si menquer Carol, 1982), dan menurut Freedman (1978), orang yang tidak menikah cenderung merasa Lonely dibandingkan individu yang menikah.Ketika para dewasa muda tertarik untuk menjalin hubungan yang dekat dengan orang lain, ada juga suatu keinginan yang kuat untuk mandiri dan bebas. Perkembangan pada tahap ini melibatkan perjuangan antara keinginan untuk funtime dan komitmen pada satu sisi, dengan keinginan mandiri dan bebas di sisi yang lain (Hoyer, Ribash & Roodin, 1999; Hall & Lindzey, 1973 dalam Gracesiana, 2002). Adanya perbedaan keinginan yang dimiliki tiap individu ini dapat dijelaskan dengan teori Murray yang menyebutkan bahwa baik disadari atau tidak, setiap perilaku manusia didasari oleh motivasi tertentu. Ini merupakan asumsi dasar dari pandangan psikologi. Untuk berbicara tentang motivasi, tentu harus berbicara tentang kebutuhan-kebutuhan. Kebutuhan merupakan suatu pendorong bagi diri individu untuk melakukan sesuatu (Mummy, 1938 dalam Groth-Mamat, 1999). Untuk membantu mengenali kebutuhan-kebutuhan apa yang ada dalam diri dan menjadi pendorong munculnya perilaku, diperlukan sebuah alat tes. Salah satu alat tes yang bisa digunakan untuk meneliti fenomena di atas yaitu EPPS (Edward Personal Preference Schedule). Konstruk alat tes ini dikembangkan dari teorimengenai kepribadian yang dikembangkan oleh Murray (1938). Dengan menggunakan alat tes ini akan dilihat kebutuhan-kebutuhan apa yang dominan dan menjadi karakteristik kepribadian dari perempuan lajang di atas 30 tahun. Selain itudapat dilihat pula apakah ada suatu karakteristik kepribadian yang membedakannya dengan perempuan yang telah menikah. Penelitian dilakukan pada 70 orang subyek dengan karakteristik perempuan lajang dan perempuan yang menikah, berusia diatas 30 tahun, dengan menggunakan incidental sampling. Dalam penelitian ini, alat yang digunakan berbentuk tes EPPS (Edward Personal Preference Schedule) untuk melihat kebutuhan-kebutuhan seseorang yaitu kebutuhan khusus yang dimiliki seseorang.Dari hasil analisis dan interpretasi data yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Tidak ada perbedaan profil EPPS yang signifikan antara perempuan lajang dan perempuan menikah yang berusia di atas 30 tahun, kecuali pada need for change, dimana perempuan lajang cenderung memiliki need for change yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menikah. Dengan demikian, ada perbedaan need for change yang signifikan antara perempuan lajang dan perempuan yang menikah. Hal ini berarti bahwa perempuan lajang cenderung selalu menginginkan perubahan dan tidak menyukai memiliki kebiasaan hidup yang tetap. Mereka senang mencari dan menjumpai kawan baru, saling bertukar perhatian, dan berlibur ke tempat yang asing. Karena kondisi itu, mereka cenderung tampak kurang stabil, baik pendirian maupun keinginannya (Edward dalam EPPS, 1978). Ketidakstabilan ini sesuai dengan keinginan lajang untuk membentuk hubungan yang dekat dengan orang lain namun di satu sisi ada juga keinginan yang kuat untuk mandiri dan bebas (Hoyer, Rybash & Roodin, 1999; HalI & Lindzey, 1973 dalam Gracesiana., 2002).Saran untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan dapat mengambil lebih banyak sampel, sehingga didapat perbedaan yang lebih akurat serta hasilnya dapat digeneralisasikan kepada subjek Iain di Luar sampel penelitian. Selain itu ada baiknya untuk melakukan wawancara mendalam terhadap beberapa subyek dari tiap kelompok, untuk melihat kesesuaian dari hasil needs yang diperoleh dengan gambaran kepribadian subjek. Dapat pula dilakukan penelitian lanjutan pada perempuan lajang dan perempuan menikah yang tidak bekerja untuk melihat apakah tidak adanya perbedaan yang signifikan dari kedua kelompok tersebut disebabkan karena faktor pekerjaan."

"The effort made by group of women to increase the number of women in parliament by democratic electoral mechanism wil collide with obstacles derived from political parties,both at leadership and parliament members'level...."

"

VARIASI PERAN PEREMPUAN DALAM KELOMPOK TEROR

                                                                        Abstrak

Penelitian ini akan menganlisis mengenai keterlibatan perempuan yang ada di beberapa kelompok terorisme. Kelompok-kelompok ini akan dibagi menjadi dua jenis yaitu kelompok teror non-Indonesia seperti Kurdistan Workers’ Party/Partiye Karkaren Kurdistan (PKK), Black Widow, dan Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Serta kelompok teror Indonesia terdiri dari Jamaah Islamiyah (JI), kelompok Pepi Fernando, Mujahidin Indonesia Timur (MIT), dan simpatisan ISIS di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat dua faktor yang berbeda yang mendasari perempuan terlibat ke dalam kelompok terorisme yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Serta variasi peran perempuan yang sudah dijalankan oleh perempuan seperti peran pendukung yang meliputi simpatisan, mengumpulkan dana, dilatih menjadi kombatan hingga peran pelaku utama bom bunuh diri. Munculnya nama Dian Yulia Novi yang menjadi perempuan pertama yang ingin melakukan bom bunuh diri telah menunjukkan bahwa peran perempuan Indonesia dalam kelompok terorisme mengalami peningkatan karena perempuan berniat untuk melakukan bom bunuh diri hanya berdasarkan perintah dari suaminya

 

Kata kunci: perempuan di kelompok teror, kelompok teror non Indonesia, kelompok teror Indonesia, faktor internal dan eksternal, variasi peran perempuan

            

 

 

 

 

 

 

 

---

VARIATION OF WOMEN’S ROLE IN TERROR GROUPS OF NON-INDONESIA AND INDONESIA

 

                                                        Abstract

 

This research will analyse involvement of women in terror groups. These groups will be devided into two types such as terror groups outside Indonesia (terror groups non-Indonesia) such as Kurdistan Workers’ Party/Partiye Karkaren Kurdistan (PKK), Black Widow, danLiberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE). Then, terror groups Indonesia such as Jamaah Islamiyah (JI), Pepi Fernando’s group, Mujahidin Indonesia Timur (MIT) and ISIS Sympathizers in Indonesia (case of Dian Yulia Novi). The method of this research is using qualitative method. The result of this research is there are two different factors that effect to women for involving to terror groups such as internal and external factors. Moreover, there are variation of women’s role in terror groups such as sympathizers, collecting funding, training to be combatant even to be the actor of suicide bombing. The emergence of Dian Yulia Novi as the first woman who wanted to be suicide bomber, showing that the role of Indonesian women in terrorism groups has increased because women intend to carry out suicide bombings based on orders from their husbands.

 

Keywords: women in terror groups, terror groups non-Indonesia, terror groups Indonesia, internal and external factors, variation of women’s role in terror groups 

 

 

"