Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Studi ini mencoba memahami bagaimana logika dominan dinamis dirangsang dan mempengaruhi kinerja perusahaan dengan mengupayakan kesesuaian strategis dinamis. Beberapa ahli percaya bahwa internasionalisasi dapat meningkatkan daya saing dan prospek kelangsungan hidup Usaha Kecil Menengah (UKM) (Zhou dan Wu 2014; Lee et al. 2012) . Sarjana lain telah mengidentifikasi tiga (3) faktor kunci yang mempengaruhi internasionalisasi UKM, yaitu (a) konteks institusional (Li, 2013), (b) kapabilitas dinamis spesifik pemilik (Chittoor, et al., 2017), dan (3) kapabilitas dinamis organisasi (Mudalige et al, 2018). Namun, penelitian yang mengkaji interaksi dinamis antara ketiga faktor tersebut terhadap kinerja internasionalisasi UKM masih terbatas, terutama dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk mengisi gap penelitian tersebut dengan mengukur pengaruh konteks institusional, kapabilitas dinamis spesifik pemilik, dan kapabilitas dinamis organisasi terhadap kinerja ekspor UKM Indonesia. Hasil empiris dari 88 usaha kecil pengekspor di Indonesia menunjukkan bahwa kapabilitas dinamis organisasi sangat dipengaruhi oleh konteks kelembagaan, terutama regulasi pemerintah dan dukungan budaya. Sementara itu, kapabilitas dinamis spesifik pemilik secara empiris terbukti tidak dipengaruhi oleh konteks kelembagaan dan perlu dimediasi oleh kapabilitas dinamis organisasi untuk mempengaruhi kinerja. Terakhir, kinerja UKM pengekspor terbukti secara langsung dipengaruhi secara signifikan oleh konteks kelembagaan dan kapabilitas dinamis organisasi.

---

This study attempts to understand the impact of institutional context and dynamic capabilities to the performance of Indonesia SMES International Business. Some scholars believed that internationalization could enhance Small Medium Enterprises (SME) competitiveness and survival prospects (Zhou and Wu 2014; Lee et al. 2012). Other scholars have identified three (3) key factors affecting internationalization of SMEs, which are (a) institutional context (Li, 2013), (b) the owner specific dynamic capabilities (Chittoor, et al., 2017), and (3) the organization dynamic capabilities (Mudalige et al, 2018). However, there are limited research that study the dynamic interaction between these three factors to SME internationalization performance, especially with the context of emerging economies like Indonesia. This study intended to fill the research gap by measuring the interaction of institutional context, owner specific dynamic capabilities, and organization dynamic capabilities to the export performance of Indonesian SMEs. Empirical results from 88 exporting small business in Indonesia showed that organization dynamic capabilities are significantly influenced by institutional context, mainly government regulations and cultural support. Meanwhile, owner specific dynamic capabilities are empirically proven not influenced by institutional context and needs to be mediated by organization dynamic capabilities to influence performance. Finally, the performance of the exporting SMEs is proven to be significantly influenced directly by institutional context and organization dynamic capabilities."

"Tesis ini membahas mengenai strategi penataan kelembagaan di Kementerian ESDM. Dalam menghadapi perubahan lingkungan, suatu organisasi perlu dilakukan penataan. Penataan kelembagaan yang fundamental dan substantif sangat penting untuk dilakukan karena penataan kelembagaan pada hakikatnya merupakan suatu langkah strategis dan sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi agar organisasi lebih profesional dan proporsional. Kementerian ESDM merupakan instansi pemerintah yang telah melakukan penataan organisasi. Jumlah organisasi Kementerian ESDM mengalami penambahan secara signifikan. Belum disusunnya peta proses bisnis membuat kelembagaan Kementerian ESDM yang telah disusun menjadi kurang efektif dan efisien. Hal tersebut ditandai dengan adanya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit organisasi di lingkungan Kementerian ESDM. Berdasarkan permasalahan tersebut dalam penataan kelembagaan perlu strategi agar organisasi berjalan secara efektif dan efisien sehingga tercipta organisasi yang tepat ukuran (right sizing) sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan organisasi.

---

This thesis discusses the strategies of institutional restructuring in the Ministry of Energy. In the face of environmental change, an organization needs to do the arrangement. Fundamental institutional arrangements and substantive is very important because the institutional arrangement essentially a strategic step and systematically carried out by an organization so that the organization more professional and proportionate. The Ministry of Energy and Mineral Resources is the government agency that has conducted organizational management. MEMR number of organizations experienced significantly increase. Has not been drawn up maps business processes to make institutional MEMR has been prepared to be less effective and efficient. It is characterized by an overlap in the tasks and functions between organizational units within the Ministry of Energy. Based on these problems in the reform of institutions need a strategy for the organization works effectively and efficiently so as to create the right organizational size (right sizing) according to the workload and the organization's needs."

"Penelitian tentang Faktor-Faktor yang Berperan dalam Proses Institutional Arrangements: Studi Kasus di Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi, yang selanjutnya disingkat BAKORNAS PBP, dilakukan terdorong oleh kenyataan bahwa kelembagaan BAKORNAS PBP dalam arti organisasi tersebut, tidak sesuai seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan yang mengatur organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP. Mengikuti perkembangan kelembagaan penanggulangan bencana pada masa lalu, awalnya hanya berbentuk organisasi yang sederhana yaitu Panitia Ad Hoc dengan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sebagai Ketua dengan tugas mengurus bencana alam yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden kemudian mengalami perubahan kelembagaan seiring dengan perubahan situasi dan kondisi peristiwa bencana dan sosial politik yang saat ini menjadi organisasi non struktural dengan sebutan BAKORNAS PBP diketual oleh Wakil Presiden dan dibantu oleh suatu Sekretariat berbentuk organisasi struktural yang besar terdiri dari 5 jabatan eselon I, 16 jabatan eselon II dan 36 jabatan eselon III serta 8 jabatan eselon IV dibantu Kelompok Pakar dan Kelompok Kerja sebanyak 36 orang dengan sejumlah staf. Pengaturan organisasi dan tata kerja BAKORNAS PBP beserta Sekretariatnya dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001, Surat Keputusan Sekretaris BAKORNAS PBP Nomor 1 Tahun 2001 dan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.Pokok permasalahan penelitian ini berkisar pada tingkat organisasional, yaitu : Bagaimana proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut. Bertolak dari pokok permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses institutional arrangements atau penjabaran aspirasi pada tingkat kebijakan diimplementasikan melalui kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP dan peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu beroperasi, serta faktor-faktor yang berperan dalam proses institutional arrangements atau penjabaran tersebut.Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dimana peneliti terlibat langsung pada objek penelitian yaitu BAKORNAS PBP, dengan teknik studi dokumentasi, studi lapangan dan studi kepustakaan, serta wawancara tambahan dengan informan (Kepala Biro HukumlStaf Ahli Menko Kesra, Mantan Pejabat Direktorat Urusan Korban Bencana Departemen Sosial1Widya Iswara Luar Biasa pada Departemen Sosial, Mantan Tenaga Ahli Sekretariat BAKORNAS PB, Mantan Staf Direktorat Urusan Korban Bencana yang diperkerjakan pada Sekretariat BAKORNAS PB).Kerangka pemikiran dan teori dalam proses "institutional arrangements° atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP menerapkan pada pemahaman Bromley (1989: 18,33-34), pemahaman tentang koordinasi berkaitan dengan kebijakan kebencanaan menurut Carter (1991 : 25-29). Dari temuan penting di lapangan dalam proses ?institutional arrangements? atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP para perumus kurang dapat menterjemahkan keinginan dan aspirasi ditingkat kebijakan dan tidak mengikutsertakan para stakeholders yang tertibat langsung dalam penanganan kebencanaan dan kepengungsian. Hal ini berakibat antara lain timbulnya kritik dan komentar tentang kelembagaan BAKORNAS PBP.Hasil analisis penelitian ini menunjukkan kurangnya pemahaman tentang kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah dalam proses 'institutional arrangements' atau penjabaran kelembagaan BAKORNAS PBP terutama penjabaran aspirasi ditingkat kebijakan ke tingkat organisasional mengacu pada pemikiran Bromley (1989 : 18,33-34) tentang hirarki proses kebijakan. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses ?institutional arrangements? penjabaran kelembagaan organisasi maupun peraturan perundangan yang mengatur organisasi itu saling terkait satu dengan lainnya dan akan berdampak pada operasional atau kinerja organisasi. Pemahaman kelembagaan, koordinasi serta otonomi daerah harus disertai dengan pemahaman tentang kebencanaan itu sendiri. Kondisi sosial politik sangat mewarnai proses penjabaran kelembagaan organisasi BAKORNAS PBP. Lembaga BAKORNAS PBP dan Sekretariat BAKORNAS PBP merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang merupakan lembaga strategis yang sarat dengan masalah-masalah dan tugas-tugas kemanusiaan. Tesis ini diharapkan dapat memberi masukan untuk penyempumaan kelembagaan BAKORNAS PBP sehingga tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat kemampuan institusi independen dalam mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai pada perusahaan di Indonesia. Investor institusional, terutama investor institusional yang independen adalah pihak yang terdepan dalam usaha mereformasi corporate governance di dunia. Kemudian, dari perspektif masalah keagenan, pembayaran dividen tunai dapat digunakan sebagai alat untuk menurunkan arus kas bebas yang berada dalam control manajemen, agar dapat mengurangi masalah keagenan. Penelitian ini menemukan bahwa investor institusional yang independen dapat mempengaruhi manajemen untuk membayarkan dividen tunai yang lebih besar, sesuai dengan teori yang relevan. Lebih lanjut, investor institusional independen asing lebih dapat mempengaruhi kebijakan pembayaran dividen tunai dibandingkan dengan investor institusional independen lokal.

---

ABSTRACTThis research is conducted to examine the ability of independent institutional investor to influence cash dividend payment of companies in Indonesia. Institutional investor, especially independent institutional investors have become the leading players of corporate governance reform across the globe. From agency theory perspective, dividend payment can be used as a tool to reduce free cash flow at management rsquo s control, to reduce potential agency problem. This research figures out that independent institutional investors have the ability to influence higher cash dividend payment, which is consistent with relevant theories. Moreover, foreign independent institutional investor has greater ability to influence cash dividend policy compared to local independent institutional investor."