Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis bagaimana penyedia jasa konstruksi dapat dikenakan dalil perbuatan melawan hukum dalam perkara Putusan Nomor 40/PDT.G/2023/PN Mtr mengenai sengketa konstruksi berdasarkan Pasal 1365 KUHperdata. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Penulis menguraikan dan menganalisis tiga permasalahan dalam penelitian ini, yaitu pengaturan jenis-jenis penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia, perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh penyedia jasa konstruksi dalam konsep hukum perdata, dan pertimbangan hakim dalam mengenakan dalil perbuatan melawan hukum kepada penyedia jasa konstruksi pada perkara putusan terkait. Terdapat tiga jenis usaha jasa konstruksi, yaitu jasa konsultansi konstruksi, pekerjaan konstruksi, dan pekerjaan konstruksi terintegrasi yang masing-masing memiliki kewajiban hukum berbeda-beda sesuai dengan layanan usaha yang diberikan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perbuatan penyedia jasa konstruksi dalam suatu sengketa konstruksi dapat digugat dan diputus atas dasar perbuatan melawan hukum. Penyedia jasa konstruksi dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan kelalaian dan ketidak hati-hatian melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana yang diatur dalam UU Jasa Konstruksi dan PP Pelaksana UUJK sehingga karenanya dapat dibebankan pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.

---

This research analyses how construction service providers can be charged with tort in Case No. 40/PDT.G/2023/PN MTR regarding construction disputes based on Article 1365 of the Indonesian Civil Code. This research is conducted using the doctrinal research method. The author describes and analyses three problems in this research, namely the regulation of the types of construction services in Indonesia, unlawful acts that can be committed by construction service providers in the concept of civil law, and the judge's consideration in imposing unlawful acts on construction service providers in related verdict cases. There are three types of construction services business, namely construction consultancy services, construction work, and integrated construction work, each of which has different legal obligations according to the business services provided. The results of this study show that the actions of construction service providers in a construction dispute can be sued and decided by tort.The construction service provider can be said to have committed a tort because it has committed negligence and imprudence in violating its legal obligations as stipulated in the Construction Services Law and the PP Implementing the UUJK so that it can be held liable to compensate for the losses caused."

"ABSTRACTPenggunaan ganja untuk pengobatan telah dikriminalisasi di Indonesia sejak tahun 1997. Dua puluh tahun kemudian, Fidelis Arie Sudewarto melanggar aturan tersebut dengan memberikan ganja sebagai alternatif pengobatan untuk istrinya, Yeni Riawati. Beragamnya reaksi publik atas kasus tersebut menunjukkan adanya perubahan paradigma masyarakat akan penggunaan ganja untuk pengobatan, dan hal ini berpengaruh pada pemenuhan ldquo;sifat melawan hukum rdquo; yang secara tegas dicantumkan sebagai salah satu unsur dalam rumusan delik sebagaimana diatur dalam Pasal 116 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, khususnya dalam menilai sifat melawan hukum materiil. Penelitian ini membahas kasus Fidelis dari perspektif hukum pidana, yakni bagaimana pemenuhan unsur sifat melawan hukum dan apakah ada dasar yang kemudian menghapuskan sifat melawan hukum dalam perbuatan yang dilakukan oleh Fidelis Arie Sudewarto.

---

ABSTRACTThe use of marijuana in medication has been criminalized in Indonesia since 1997. 20 years after, Fidelis Arie Sudewarto violated the rule by administering marijuana as an alternative means of medication for his spouse, Yeni Riawati. Various public opinions emerged, indicating a shift of paradigm on the use of marijuana for medication, and this affects the fulfillment of unlawful nature which is expressly stated as one of the elements in the formulation of offense as stipulated in Article 116 paragraph 2 Law Number 35 of 2009, especially in assessing the material unlawfulness nature materieele wederrechtelijkheid of the act. This study discusses the case of Fidelis from the perspective of criminal law, namely how the fulfillment of the element of unlawful nature wederrechtelijk and whether there is a basis which then abolish the unlawful nature in the acts committed by Fidelis Arie Sudewarto."

""International Law is the definitive and authoritative text on the subject, offering Shaw's unbeatable combination of clarity of expression and academic rigour and ensuring both understanding and critical analysis in an engaging and authoritative style. Encompassing the leading principles, practice and cases, and retaining and developing the detailed references which encourage and assist the reader in further study, this new edition motivates and challenges students and professionals while remaining accessible and engaging. Fully updated to reflect recent case law and treaty developments, this edition contains an expanded treatment of the relationship between international and domestic law, the principles of international humanitarian law, and international criminal law alongside additional material on international economic law""