Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The intergovernmental transfer system currently applied in Indonesia is intended to prevent the intervention of political powers. However, there are indications of political determinants behind central government transfers to sub-national governments. In order to prove the existence of these political factors, this research utilizes empirical panel data models of Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Dekonsentrasi and Tugas Pembantuan using political variables. Results show that while there are no signicant political variables in the DAU and Dana Dekonsentrasi models, there is a political determinant behind the amount of Dana Tugas Pembantuan, where a higher seat share for the Golkar party representing a province in the national parliament will entitle the province to a relatively higher share of the Dana Tugas Pembantuan.

---

Sistem transfer antarpemerintah di Indonesia dibuat dengan tujuan mencegah campur tangan politik terhadap sistem transfer pemerintah. Namun begitu, terdapat indikasi keberadaan determinan politik dalam menentukan transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Untuk membuktikan keberadaan faktor-faktor politik tersebut, digunakan model data panel yang berusaha menunjukkan determinan politik pada Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Hasil studi menemukan bahwa tidak ada campur tangan politik dalam menentukan transfer DAU dan Dana Dekonsentrasi, namun ditemukan determinan politik pada Dana Tugas Pembantuan, di mana provinsi yang memiliki proporsi kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Partai Golkar yang lebih tinggi mendapatkan Dana Tugas Pembantuan yang lebih besar."

"There are two purposes that want to be assessed in this paper. The first purpose is to indicate whether the moral hazard problems are occurred in the Indonesian Sharia Bank (The moral hazard in this paper is the Indirect Moral Hazard which is the negligence of bank in the financing process influencing the moral hazard problems of the debtor in the other side. The second purpose is to assess whether the financing policies in the Sharia Banking are influenced by profit sharing system. The data for assessing this paper are acquired from the monthly financial reports published by Sharia Banks such as BSM and BM] from January 2001 to December 2004. The research based on the Error Correction Model in the long term shows that the increasing of allocation ratio of Murabahah to Musyarakah and Mudharabah results the increasing of non performing financing ratio. It indicates that the moral hazard problems are occurred in BM]. The moral hazard indication demonstrates that bank is both less careful in financing and less incentive in monitoring process. It also demonstrates the weakness of the Sharia bank ?s operational system in countering the debtor's moral hazard. The Granger Causality Test proves that profit sharing ratio (nisbah) between bank and debtor influences return ratio, however it does not ?influence financing allocation). On the other hand, financing allocation ratio influences nisbah ratio, furthermore in BSM case, return ratio influences nisbah ratio. This description shows that nisbah ratio is not only an instrument for calculating revenue/return distribution but also an instrument for Sharia bank in synchronizing profit sharing level with the interest rate in conventional bank."

"The main objective of the stuajl is to analyze the political economic and cultural factors aflecting corruption in regional economic development during decentralization era in Indonesia. The research uses both qualitative and quantitative methodology to elaborate the process of policy making in budgeting and in formulating regional regulation (Perda). Three districts were chosen as case studies i.e. Kabupaten Solok, Kabupaten Sukoharjo and Kabupaten Kutai Kartanegara. The results of the stuajl indicate that corruption has already emerged since the begining of decision making process in the executive as well as legislative agencies. The findings show that political economic and cultural factors are strongly aflecting the corruption in regional development in the autonomy era."

"Economic scholars in indonesia tends to focus more on market rather than household behavior. This could be caused by their assumption that household behavior often irrational from convensional economic perspective. This paper argue that irrationality behavior is not proven empirically. It is shown that the behavior is economic deterministic; like preference on their child?s gender, time allocation and bargaining process in household. The result shows that females are more preferred than males and this can be explained by economic logic. Nevertheless, position and bargaining power of fem&es still weak in hcusehold. It has proven empirically by some estimation methods with some restrictions. The final objective is the integration of economic science with other social sciences in household behavior analysis in Indonesia"

"ABSTRACTTujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh masing masing resiko terhadap return saham serta melihat model keseimbangan yang mempunyai standard error yang lebih kecil. Jenis penelitian ini adalah verifikatif yaitu dengan melakukan hipotesis melalui pengolahan data dan pengujian secara statistik. DAta peenelitian diperoleh dari data sekunder diambil dar Bursa Efek Indonesia. dari hasil penelitian, diperoleh hasil bahwa variabel risiko pasar dan premi kurs berpengaruh secara signifikan dan sesuai dengan hipotesis, sedangkan variabel SMB, HML dan premi inflasi bukan determinan return saham. Hasil pengujian lain dengan menggunakan Mean Average Deviation membuktikan bahwa model keseimbangan CAPM mempunyai tingkat standard error ynagng lebih kecil daripada aAPT, namun dengan uji beda rata-rata menunjukkan perbedaan yang tidak signifikan. penelitian ini memberikan masukan kepada investor bahwa faktor yang perlu diperhatikan sebelum melakukan investasi saham adalah memperhatiakn faktor resiko pasar dan premi kurs. sedangkan bagi perusahaan agar tetap nejaga stabilitas pendapatan untuk dapat menjaga kepercayaan investor, karena faktoe pSMB dan HML kurang diperhatikan dalam pengambilan investasi."

"AbstractImproving the quality of human resources through education is believed as one of the solutions to reduce poverty. World attention to education in global ?Education For All program? and the ?Millennium Development Goals?, suggests that basic education become central program in reducing poverty. If there was a linear relationship between education and income, improved education at basic level would not increase revenues substantially. This study aim is analyzing the role of labor education level toward poverty. Using panel data, this study found that basic education level of labor has a significant role to increase poverty, whereas higher education levels of labor significantly reduce poverty in Indonesia. AbstrakMeningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan diyakini sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan. Kepedulian dunia internasional terhadap pendidikan dalam gerakan global ?Pendidikan Untuk Semua? dan ?Tujuan Pembangunan Milenium?, menegaskan bahwa pendidikan dasar menjadi pusat untuk mengurangi kemiskinan. Ketika terdapat hubungan linier antara pendidikan dan pendapatan, maka meningkatkan pendidikan hanya pada tingkat pendidikan dasar tidak akan meningkatkan pendapatan secara substansial. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran jenjang pendidikan tenaga kerja terhadap kemiskinan. Menggunakan data panel, studi ini menunjukkan bahwa secara signifikan jenjang pendidikan dasar tenaga kerja berperan meningkatkan kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dengan jenjang pendidikan lebih tinggi signifikan mengurangi kemiskinan di Indonesia."

"Sejak tahun 1997 kurs Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh turunnya nilai Bath Thailand terhadap Dollar. Dan seperti efek domino, hal ini mempengaruhi kurs negara di kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, krisis ini meluas akibatnya ke segala bidang, seperti struktur investasi, perbankan dan keuangan, bahkan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari didirikannya BPPN untuk mengatasi krisis perbankan, menurunnya kinerja ekonomi sektor riil, khususnya sektor industri, dan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.Banyak ekonom yang telah mencoba menjelaskan fenomena krisis tersebut dengan berbagai teori, tetapi tampaknya sedikit yang mencoba menjelaskannya sebagai bagian dari siklus bisnis. Teori ekonomi mengenai siklus bisnis ini sebenarnya telah lama berkembang, dan telah diuraikan oleh beberapa ahli ekonomi terkenal, contohnya Schumpeter. Bila diklasifikasi, ada empat siklus bisnis dilihat dari jangka waktu terjadinya, yaitu Siklus Kitchen, Siklus Juglar, Siklus Kuznets, dan Gelombang Kondratieff. Siklus Kitchen adalah siklus yang mengalami satu gelombang kegiatan ekonomi, dari titik terendah yang satu ke titik terendah lainnya selama 3-4 tahun. Siklus Juglar meliputi masa waktu 9-11 tahun, dan Siklus Kuznets dalam masa waktu 15-22 tahun. Gelombang Kondratieff sendiri mengalami siklus selama 40-60 tahun. Untuk ketiga jenis siklus bisnis yang pertama, penyebab utama pergerakan gelombang kegiatan ekonomi adalah investasi. Bedanya, Siklus Kitchen menekankan peran investasi dalam stok barang-barang atau inventory investment, yang terdiri dari bahan baku atau penolong, suku cadang, barang setengah jadi maupun final goods. Siklus Juglar sendiri menekankan pada faktor investasi pada barang modal tetap, dan Siklus Kuznets-lah yang menekankan peranan penting dari sektor konstruksi. Gelombang Kondratieff sendiri menekankan peran empat faktor dinamika, yaitu inovasi dan teknologi, peperangan dan revolusi, produksi emas, dan sumber daya alam. "

"In the Indonesia democracy, the multiparty system is used as one of the canal to aggregate the public aspirations. This mechanism is supported by Law No. 25/1999 about fiscal decentralization and a series of related regulations. It is also supported by direct election for regional head (Pilkada). As such, the winning political parties may influence the local government budget allocation which finally transform into the economic growth.This study estimates the influence of party politic concentration on the local economic growth. The data used is the local government election of 2004 and 2009 from 55 regions (cities). The concentration of political power in regional legislatives is measured by using Herfindahl Hirschman Index (HHI). The results of analysis confirm that the more concentrated political power in the regional legislative results lower economic growth.

---

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, mekanisme multipartai merupakan salah satu cara untuk mengatur aspirasi. Mekanisme ini didukung Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai desentralisasi fiskal dan dinamika perubahannya. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung pun turut mendukung mekanisme demokrasi di daerah. Partai politik pemenang pilkada akan memengaruhi pola alokasi anggaran daerah yang akhirnya bisa berdampak pada efektivitas pengeluaran pemerintah.Studi ini mengestimasi seberapa besar pengaruh konsentrasi partai di daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Analisis menggunakan data 55 kabupaten/kota tahun 2004 dan 2009. Konsentrasi partai politik di dalam parlemen di daerah diukur dari proporsi anggota dewan dari masing-masing partai politik menggunakan Herfindahl Hirschman Index (HHI). Data tahun 2004 dan 2009 mengonfirmasi bahwa semakin terkonsentrasinya anggota dewan pada satu partai politik tertentu, maka semakin rendah pertumbuhan ekonomi daerah tersebut."