Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractA civil servant selection attributes transaction cost. Aim of this conceptual paper is to explain behavior of transaction cost payment from perspective theory of the rationale of economics. This study was conducted by understanding various theories regarding a phenomena of transaction cost payment. This study revealed transaction cost payment as typical self interest and utility maximization (neo-classic rationality), to behave as Al-Nafs Al-Ammarah (Islamic rationality). The transaction cost payment was encouraged by perception, understanding and prior experiences (Keynes rationality), environment (psychology rationality). However, there was a limited scope of information for transaction cost payment (bounded rationality). AbstrakSeleksi pegawai negeri sering kali memunculkan biaya transaksi. Tujuan dari artikel konseptual ini adalah menjelaskan perilaku membayar biaya transaksi tersebut dalam perspektif teori rasionalitas ilmu ekonomi. Studi dilakukan dengan memaknai berbagai perdebatan teori rasionalitas dan menghubungkannya dengan fenomena membayar biaya transaksi. Hasil studi menunjukkan membayar biaya transaksi sebagai bentuk self interest dan maksimalisasi utilitas (rasionalitas neo-klasik), sebagai perilaku Al-Nafs Al-Ammarah (rasionalitas Islam). Membayar biaya transaksi juga dibentuk oleh persepsi, pemahaman, dan pengalaman perilaku sebelumnya (rasionalitas Keynes), lingkungan (rasionalitas sosiologi), dan kepribadian (rasionalitas psikologis). Di samping itu, terdapat keterbatasan informasi dalam membayar biaya transaksi tersebut (bounded rationality)."

"The purpose of this study is to select the management zone to avoid the deterioration of environmental goods, by conducting comparative value of the economic benefits of conservation between management focused on the monument that pay attention only to the entire ecosystem of Borobudur Regions. Two hundred tourists who came to Borobudur or Iogjakarta were obtained as samples. Data were collected using interviews with structured questionnaire. Afterward, we used contingent valuafion method (CVM) to calculate the value of the economic benefits and we measured the total value of the individual consumer's willingness to conserve the heritage under several scenarios of hypothetical market. The results testify that the value of the economic benefits of Borobudur area conservation reached US$42 billion per annum or around IDR40.1 trillion. This value reflects that the area of Borobudur is important to be preserved. Such values can be operationally useful when planning and management have been conducted comprehensively. The implication of this is that government should form_a new governing body that is integrated in one management, holistic, involving multi-stakeholders both central and local governments and local communities. Organizations like these need to be run with the principle of shared responsibility and independence in financial. Therefore, as a World Heritage icon, the vision of the management of Borobudur area was needed to experience metamorphosis, from initially focus on short-term profits through increased tourism market, shifted to the achievement of long-term prosperity based conservation and education."

"Sejak tahun 1997 kurs Rupiah mengalami depresiasi terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) yang dipicu oleh turunnya nilai Bath Thailand terhadap Dollar. Dan seperti efek domino, hal ini mempengaruhi kurs negara di kawasan Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia dan Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, krisis ini meluas akibatnya ke segala bidang, seperti struktur investasi, perbankan dan keuangan, bahkan ketenagakerjaan. Hal ini terlihat dari didirikannya BPPN untuk mengatasi krisis perbankan, menurunnya kinerja ekonomi sektor riil, khususnya sektor industri, dan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka.Banyak ekonom yang telah mencoba menjelaskan fenomena krisis tersebut dengan berbagai teori, tetapi tampaknya sedikit yang mencoba menjelaskannya sebagai bagian dari siklus bisnis. Teori ekonomi mengenai siklus bisnis ini sebenarnya telah lama berkembang, dan telah diuraikan oleh beberapa ahli ekonomi terkenal, contohnya Schumpeter. Bila diklasifikasi, ada empat siklus bisnis dilihat dari jangka waktu terjadinya, yaitu Siklus Kitchen, Siklus Juglar, Siklus Kuznets, dan Gelombang Kondratieff. Siklus Kitchen adalah siklus yang mengalami satu gelombang kegiatan ekonomi, dari titik terendah yang satu ke titik terendah lainnya selama 3-4 tahun. Siklus Juglar meliputi masa waktu 9-11 tahun, dan Siklus Kuznets dalam masa waktu 15-22 tahun. Gelombang Kondratieff sendiri mengalami siklus selama 40-60 tahun. Untuk ketiga jenis siklus bisnis yang pertama, penyebab utama pergerakan gelombang kegiatan ekonomi adalah investasi. Bedanya, Siklus Kitchen menekankan peran investasi dalam stok barang-barang atau inventory investment, yang terdiri dari bahan baku atau penolong, suku cadang, barang setengah jadi maupun final goods. Siklus Juglar sendiri menekankan pada faktor investasi pada barang modal tetap, dan Siklus Kuznets-lah yang menekankan peranan penting dari sektor konstruksi. Gelombang Kondratieff sendiri menekankan peran empat faktor dinamika, yaitu inovasi dan teknologi, peperangan dan revolusi, produksi emas, dan sumber daya alam. "

"This research aims to explore quantified of monetary use value of food quality in the context of food security. Data were obtained from interviews towards 561 people of rural area in regency of Sleman, Bantul, Kulon Progo and Gunungkidul which are all in Yogyakarta Special Province or Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). This research uses close-ended contingent valuation method (CVM). The result points out that the public willingness to pay for better food quality is high. Thus, the public loss which is caused by poor management of food security policy will be very high in financial term."

"Pada skripsi ini terdapat pembahasan untuk mengetahui bagaimana penerapan kesesuaian syariah dalam produk iB Hasanah Card agar sesuai dengan aturan dawabith wa hudud serta bagaimana konsekuensi yang diberikan apabila terjadi penggunaan iB Hasanah Card yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan metode yuridis normatif skripsi ini menjelaskan hubungan antara aturan dawabith wa hudud yang terdapat pada Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006 dengan kesesuaian produk iB Hasanah Card yang menjadikan iB Hasanah Card memilik sistem reject otomatis untuk menjaga kesesuaian syariah guna mematuhi aturan dawabith wa hudud. Pembahasan ini berkesimpulan bahwa iB Hasanah Card BNI Syariah yang merupakan produk yang berasaskan syariah telah berusaha menyesuaikan produknya dengan aturan syariah melalui jenis akad, mekanisme produk, pagu yang dimiliki hingga fitur yang ditawarkannya.

---

There are discussion in this thesis to see how the application of sharia compliance in the product iB Hasanah Card according to rule dawabith wa hudud and how given the use of consequences if there is any iB Hasanah Card is not in accordance with the prevailing regulations .With the methods of juridical normative this thesis define the connection between dawabith wa hudud rules which is found in National Sharia Board Rules No.54 DSN / DSN-MUI /X / 2006 with the compliance of iB Hasanah Card who made this card has a system to keep reject automatic due to the compliance towards dawabith wa hudud rules. This discussion concludes that iB Hasanah Card BNI Syariah which is a product that is based on sharia has tried to adapt its products to the rule of sharia by type of contract , the mechanism of the product , the ceiling of which is owned by the features it offers."

"ABSTRACTTuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan good governance pada sektor publik beberapa tahun ini semakin meningkat, karena kinerja pelayanan publik dirasakan belum memenuhi harapan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sikap mental enterpreneurialterhadap Kinerja aparatur pemerintah di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Metode analisis yang digunakan yaitu asosiatif. Teknik analisis menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan maupun parsial sikap mental enterpreneurial yaitu: Inovator; Sikap pemberani dan kreatif; Menciptakan nilai dan mengenali peluang, Kemampuan komunikasi; Mobilitas manusia dan sumber daya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja aparatur pemerintah. Hasil penelitian juga menunjukkan sikap Inovator merupakan variabel yang terendah nilainya, untuk itu pimpinan daerah sebaiknya meningkatkan sikap Inovator para pegawai, baik melalui pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, atau meningkatkan kualitas pendidikan, sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur pemerintah."

"Konsolidasi perbankan yang dilakukan untuk memperkuat industri perbankan di Indonesia, membuat merger dan akuisisi menjadi pilihan utama dalam pelaksanaan konsolidasi tersebut. Adanya resiko yang harus ditanggung oleh bank hasil merger dan proses konsolidasi yang membutuhkan biaya tinggi, antara lain merupakan penyebab dan menurunnya tingkat efisiensi bank hasil merger. Dalam paper ini ditunjukkan bahwa proses merger menurunkan efisiensi tetapi meningkatkan stabililas dan keefisienan bank merger. Kestabitan ini menunjukkan terbentuknya manajemen yang lebih baik dari bank hasil merger. Skala ekonomi bank setelah merger mengalami peningkatan.Sebelum melakukan merger, bank secara internal harus terlebih dahulu meningkatkan efisiensinya, yang dapat dilakukan misalnya dengan meningkatkan produktivitas dari karyawan dan peningkatan penggunaan teknologi. Dalam paper ini ditunjukkan bahwa apabila skor efisiensi DFA-nya sudah mencapai 0,7, maka bank baru merasakan manfaat dan economies of scale, economies of scope dan kemajuan teknis unuk meningkatkan efisiensinya.Tulisan ini memberikan beberapa rekomendasi: pertama, Bank Indonesia harus mengupayakan agar manajemen dari bank tetap baik, sehingga bank dapat menggunakan dan mengalokasikan biaya-biaya operasionalnya secara optimal. Kedua, harus adanya upaya untuk mempercepat pulihnya efisiensi bank setelah merger, sehingga tingkat efisiensinya kembali ke level semula. Ketiga, Bank Indonesia harus mendorong perbankan untuk dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Keempat, efisiensi internal dari sebuah bank penting dilakukan sebelum bank melakukan merger."

"Otonomi sudah berlangsung tiga tahun tetapi dampaknya belum terasa. Tulisan ini menganalisa sektor industri mana yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing daerah, guna mengetahul apa yang harus dilakukan pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai tujuan otonomi daerah. Analisa ini menggunakan output dan income multiplier yang didapat dan data IRIO 1995. Nilai multiplier yang didapat menggambarkan keunggulan sektor-sektor di setiap daerah. Dari hasil terlihat, masih banyak daerah yang belum berkembang ternyata memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Pengembangan industri di daerah-daerah penting sekali untuk meningkatkan kesejahteraan daerah yang pada akhirnya juga akan meningkatkan pendapatan nasional. Pengembangan industri tersebut sebaiknya diarahkan ke sektor unggulan. Pengembangan industri daerah merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi di awal pelaksanaan otonomi daerah peran pemerintah pusat sangat diperlukan,"

"This study examines the impacts of fiscal capacity on the acceleration of poverty alleviation through a dynamic simultaneous equations model using empirical data of 23 provinces and conducting historical simulation. The increasing of fiscal capacity from local taxes and tax-revenue sharing have signicant impact on poverty reduction, particularly in agricultural household, which has the largest share in number of poor in Indonesia indicated by larger decline of agricultural headcount index than industrial and trade headcount index. However, the increasing of General Allocator Fund/Dana Alokasi Umum (DAU) has negative impact on agricultural headcount index. The policy implication is to increase revenue from taxation by local governments as the impact is more effective in accelerating poverty reduction.AbstrakStudi ini menganalisis dampak kapasitas fiskal dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui jalur pertumbuhan pro-poor melalui model persamaan simultan dinamis atas data empiris 23 provinsi dan simulasi historis. Peningkatan kapasitas fiskal dari pajak daerah dan bagi hasil pajak berdampak paling besar dalam menurunkan kemiskinan terutama di rumah tangga pertanian yang mendominasi jumlah penduduk miskin di Indonesia di mana headcount index pertanian turun lebih besar dibandingkan headcount index industri dan perdagangan. Sebaliknya, peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) berdampak negatif pada kemiskinan pertanian. Implikasinya adalah pemerintah daerah perlu meningkatkan penerimaan dari perpajakan karena dampaknya lebih efektif mempercepat pengentasan kemiskinan."