Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractIndonesia telah membangun ekonomi lebih dari empat dekade. Pada tahun 1968, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double-digit setelah mengalami pergolakan politik, ekon0nu' dan sosial di pertengahan tahun 1960-an (Hill 1996: 11). Indonesia memasuki dekade 1970-an dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembanglman lima tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Antara tahun 1969-1994, Indonesia menjalani lima periode Repelita yang juga merupakan periode Pembanglman Iangka Panjang Tahap I (PIPT I). Pembang1man Lima Tahun keenam, untuk periode 1994-1999 sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT H. Pemerintahan Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998, dan setelah itu pemerintahan Presiden Habibie menjadi transisi dari penemuan jati diri bangsa memasuki periode Reformasi. Ketlka Repelita tidak lagi dilanjutkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Program Pembangunan Nasional (P1-openas) 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, dan pelaksanaannya dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukamopuh.-i. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menelurkan perencanaan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pembangunan Iangka Menengah (RPIM) dengan durasi lima tahunan. RPIM yang ada saat ini, yaitu untuk periode 2010-2014, merupakan kelanjutan dari RPIM 2004-2009. RPIM itu sendiri sesuai dengan amanat Undang?Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun berdasarkan Rencana Pembanglman Iangka Panjang 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)."

"This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ?s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city?s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development."

"This study analyzes the changes and characteristics of economic cooperation between Korea and Indonesia during the period from 1980 to 2002. Gross trade and direct investments are studies here, as well as ODA such as per categomes, field, in order to understand Korea- Indonesia?s economic cooperation.Crude oil, gas and other natural resources took up the greatest portion of Indonesia exports until the 2002, Since the mid-1980?s, exports have grown by a large margin owing to the nation?s export.oriented economic development strategy and stabilization of oil prices. Trade and direct investment showed a continuous increase throughout the period, with the exception of a temporary decrease in 1997 economic crisis. The result of trade, investment and ODA shows that Indonesia and Korea very important country for economic growth."

"The purpose of this study is to get value-BLI Better Life Index as a measure of success of development in Indonesia, and to analyze the relationship between BLI with the human development index HDI, index IPR regional development, and economic growth. BLI formation method through three stages: normalization, weighting, and aggregation. The results show that Indonesia?s BLI is in the lower-middle class. Province of Jakarta, East Kalimantan, North Sulawesi, Riau and South Sumatra with the highest value of BLI. BLI size has a positive and significant correlation with IPM and IPR compiled by the BPS-Statistics Indonesia. However, BLI was significantly negatively correlated with economic growth.

---

Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan nilai Better Life Index (BLI) sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di Indonesia, serta menganalisis hubungan antara BLI dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Regional (IPR), dan pertumbuhan ekonomi. Metode pembentukan BLI melalui tiga tahap: normalisasi, pembobotan, dan agregasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai BLI Indonesia termasuk kategori menengah bawah. Provinsi Jakarta, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Riau, dan Sumatera Selatan dengan nilai BLI tertinggi. Ukuran BLI ini mempunyai korelasi yang positif dan signifikan dengan IPM dan IPR yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Namun demikian, BLI berkorelasi negatif secara signifikan dengan pertumbuhan ekonomi."

"Economic growth give some hope on labor absorbtion in economic sectors. It can be seen from trends after crisis that unemployement is rising overtime. This study tends to look on structural impact of growth in industrial and trade sector to labor absorption in Indonesia. The result is labor absorption projection in economic sectors within 2003-2007"