Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study tries to measure the optimum size of regional government (municipality/city) which will support the accomplishment of decentralization policy ?s objectives. The result of this study will conclude how the reformation pattern toward regional government in Indonesia should be done. The result of regressing translog and quadratic functions using cost per capita minimalization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, ¡t is also shown that Municipality/city government expenditure ¡s not efficient yet and has not supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population.The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for municipality/city is not single (differ), between municipality and city, among each kind of per capita expenditure, and across tìme. Generally, the optimum and minimum size of population for municipality/city such that per capita expenditure can be minimized and such that Regional GDP per capita increases are approximately two million people. The reality of municipality/city?s size which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of municipality/city government expenditure, and its ineffectiveness to support the effort to enhance the welfare of society. Hence, territoty extension policy performed this far, is actually worsen the accomplishment of its main objective on conducting regional government and development."

"This study tries to measure the optimum size of local government (municipality and city) which will support the accomplishment of decentralization policy 's objectives. The result of this study will be beneficial to know how the reformation pattern toward local government in Indonesia should lie done. The regression result of translog and quadratic functions using cost per capita minimization approach shows the existence of economy of scale from the size of municipality/city?s population. Using maximization approach, it is also shown that local ,government expenditure is not efficient yet and has H01 supported the efforts to accomplish the desired development performance. With various regulations, the significant variable used in the measurement of optimum size is the number of population. The result of using minimization and maximization approaches show that the optimum size for local government is d@rent between municipality and city; among each kind of per capita expenditure, and across time. Generally the optimum size of population for local government such that per capita expenditure can be minimized and minimum size of population such that Regional GDP per capita can be increased are approximately two million people. The reality of local government's size, which in general is relatively small compared to the optimum and minimum measurement shows the inefficiency of local government expenditure, and its ineffectiveness to improve the welfare of society. Hence, local government fragmentation policy that has been done so far is actually worsening the accomplishment of decentralization policy's objectives."

"ABSTRAKKebijakan desentralisasi di Indonesia secara tegas mulai dilaksanakan pada tahun 2001, dan telah membawa perubahan yang besar terhadap kondisi perekonomian daerah. Saiah satu usaha dalam meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat pembangunan perekonomian daerah, pengelolaan potensi daerah, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana percepatan pertumbuhan kehidupan berdemokrasi dalam era desentralisasi adalah kebijakan pembentukan daerah. Pembentukan daerah yang secara massive terjadi adalah berupa pemekaran wilayah, khususnya wilayah Kabupaten/Kota. Terkait dengan kebijakan desentralisasi dan pembentukan daerah, ukuran yang optimal bagi pemerintahan daerah menemukan urgensinya karena memiliki keserasian dan kesinergian dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi daerah. Studi ini berusaha mengidentifikasi faktor-faktor yang signifikan dipertimbangkan dalam proses pemekaran daerah selama ini dan mengukur ukuran optimal bagi pemerintahan Kabupaten/Kota yang mendukung terwujud dan tercapainya tujuan dari kebijakan desentralisasi. Dari hasil studi ini, nantinya akan dapat disimpulkan bagaimana pola reformasi terhadap pemerintahan Kabupaten/Kota di Indonesia yang sehanisnya dilakukan. Hasil analisis dengan menggunakan model probit menunjukkan bahwa suatu wilayah Kabupaten/Kota akan memiliki peluang besar/kecenderungan untuk dimekarkan selama ini adalah apabila daerah tersebut (berdasarkan urutan bobot pertimbangan, dari yang terbesar sampai terkecil): a) terletak di luar Jawa dan Bali; b) daerah berstatus Kabupaten; c) memiliki rasio PDS terhadap pengeluaran total yang besar; d) bukan daerah Baru basil pemekaran; e) memiliki PDRB yang berkontribusi besar terhadap PDRB total (atas dasar harga berlaku) seluruh Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; f) mempunyai jumlah penduduk yang besar; g) mempunyai wilayah yang cukup luas; h) mendapatkan alokasi DAU yang besar; dan i) memiliki nilai PDRB yang relatif kecil. Dari faktor-faktor yang signifikan menjadi pertimbangan dilakukannya pemekaran wilayah selama ini tersebut, terlihat bahwa kinerja dari pembangunan daerah masih belum/tidak signifikan untuk dipertimbangkan. Hasil regresi fungsi translog dan fungsi kuadratik dengan menggunakan pendekatan minimisasi pengeluaran per kapita menunjukkan eksistensi economies of scale dari besarnya jumlah penduduk Kabupaten/Kota. Dengan menggunakan pendekatan maksimisasi, ditunjukkan pula bahwa pengeluaran Pemerintah KabupatenlKota selama ini belum efisien dan belum mendukung upaya pencapaian kinerja pembangunan seperti yang dicita-citakan.Dengan berbagai ketentuan, variabel yang signifikan digunakan dalam pengukuran ukuran optimal adalah jumlah penduduk. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan pendekatan minimisasi dan maksimisasi, ukuran optimal bagi KabupatenlKota yang diperoleh tidak tunggal (berbeda-beda), baik antara Kabupaten dan Kota, antar setiap jenis pengeluaran per kapita, maupun antar waktu. Hasil perhitungan dengan pendekatan maksimisasi dan minimisasi menunjukkan adanya sating kesinergian. Secara umum, ukuran jumlah penduduk yang optimal bagi daerah KabupatenlKota agar pengeluaran per kapita dapat minimum dan jumlah penduduk minimal agar PDRB per kapita dapat meningkat adalah sekitar 2 (dua) juta jiwa. Realitas ukuran Pemerintah Kabupaten/Kota yang secara umum relatif kecil dibandingkan dengan ukuran optimal dan ukuran minimal, menunjukkan masih belum efisiennya pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota, dan juga belum mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga, kebijakan pemekaran wilayah yang dilakukan selama ini justru membuat semakin tidak tercapainya tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah."

"AbstractIndonesia telah membangun ekonomi lebih dari empat dekade. Pada tahun 1968, Indonesia pertama kalinya mencatat pertumbuhan double-digit setelah mengalami pergolakan politik, ekon0nu' dan sosial di pertengahan tahun 1960-an (Hill 1996: 11). Indonesia memasuki dekade 1970-an dengan fokus pada pembangunan ekonomi. Selama tiga dekade pertama, pembangunan ekonomi disusun dalam rangkaian pembanglman lima tahunan yang dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Antara tahun 1969-1994, Indonesia menjalani lima periode Repelita yang juga merupakan periode Pembanglman Iangka Panjang Tahap I (PIPT I). Pembang1man Lima Tahun keenam, untuk periode 1994-1999 sesungguhnya adalah tahap pertama dari PIPT H. Pemerintahan Presiden Suharto berakhir pada tahun 1998, dan setelah itu pemerintahan Presiden Habibie menjadi transisi dari penemuan jati diri bangsa memasuki periode Reformasi. Ketlka Repelita tidak lagi dilanjutkan, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menetapkan Program Pembangunan Nasional (P1-openas) 2000-2004 (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000) sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara negara dalam melaksanakan pembangunan lima tahun, dan pelaksanaannya dilanjutkan oleh Presiden Megawati Sukamopuh.-i. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menelurkan perencanaan dalam dokumen yang disebut dengan Rencana Pembangunan Iangka Menengah (RPIM) dengan durasi lima tahunan. RPIM yang ada saat ini, yaitu untuk periode 2010-2014, merupakan kelanjutan dari RPIM 2004-2009. RPIM itu sendiri sesuai dengan amanat Undang?Undang Nomor 25 Tahun 2004 mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun berdasarkan Rencana Pembanglman Iangka Panjang 2005-2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007)."

"Fiscal decentralization can create eficiency and effectiveness to promote growth and change in economic structures as well as to reduce inequalities amongst regions. This study intends to find out whether the fiscal decentralization policies during 2001-2010 contribute to the shift of economic sectors and inequality rates amongst districts/municipalities in the Province of Central Sulawesi. By using econometrics of panel data, the study found that fiscal decentralization supports a shift in the economic sector where the role of primary sector gradually decreased and the secondary and tertiary sector tend to be increased since the implementation of regional autonomy. As a result, the fiscal decentralization creates an economic change in Central Sulawesi, while at the same time, can inevitably generates higher economic inequality amongst regencies/municipalities in the region.

---

Desentralisasi skal dapat menciptakan esiensi dan efektivitas untuk mendorong pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi, serta mengurangi ketimpangan antardaerah. Studi ini ingin mengetahui pengaruh kebijakan desentralisasi fiskal terhadap pergeseran sektor dan ketimpangan antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan menggunakan metode ekonometrika melalui persamaan data panel pada periode tahun 2001-2010, studi ini menemukan bahwa kebijakan desentralisasi fiskal dapat mendorong pergeseran sektor, di mana peranan sektor primer kecenderungannya makin menurun, sehingga berakibat pada peningkatan peranan sektor sekunder dan tersier selama pelaksanaan otonomi daerah, dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal dapat menciptakan perubahan struktur ekonomi di Sulawesi Tengah. Kebijakan desentralisasi fiskal mendorong terjadinya peningkatan ketimpangan antara kabupaten/kota di Sulawesi Tengah selama periode studi."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"AbstractIndonesia has implemented a new policy of regional autonomy and fiscal decentralization for almost ten years. One of the objectives of this fiscal decentralization is to give the full autonomy to local governments in spending and managing their revenues. The local governments have the authority to explore and collect their own-source revenue ('Pendapatan Asli Daerah', or PAD), i.e. through the improvement of their tax effort. The objectives of this study are: (i) to describe the fiscal performance of districts and municipalities in Indonesia, both in the revenue as well as the expenditure sides, (ii) to analyze the effects of intergovernmental transfers (?dana perimbangan', or balancing fund from the central to regional governments) on regional tax efforts, and (iii) to identify the regional economic growth elasticity of intergovernmental transfers and own-source revenue. This study employs a panel data set of 336 districts and municipalities covering the whole area of Indonesia over the time period of 2001-2008. The results show a relatively low contribution of PAD to regional revenues, indicating high fiscal dependency of regional governments on the central government. Intergovernmental transfers positively effect tax efforts. The result of the elasticity analysis also indicates a positive role of the transfers as stimuli to economic growth."

"AbstractTujuan utama studi ini adalah menganalisis dampak transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerahterhadap upaya pemungutan pajak kabupaten/kota selama periode 2005-2008. studi ini menggunakanpendekatan metode regresi untuk mendapatkan indeks upaya pemungutan pajak (local tax eort) sertametode regresi panel dalam menganalisis dampak dari transfer pemerintah pusat tersebut. Bukti empirismendukung bahwa secara umum transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan berelasipositif dengan indeks upaya pemungutan pajak lokal. Selanjutnya, analisis dengan menggunakan komponendana perimbangan menyatakan bahwa kenaikan transfer dalam bentuk block grants yaitu Dana AlokasiUmum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) secara signikan mendorong pertumbuhan dari indeks upayapemungutan pajak lokal."

"AbstractSalah satu aspek penting dari kebijakan desentralisasi skal adalah pelimpahan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan dana publik ke pemerintah daerah, khususnya kota/kabupaten. Sesudah lebih dari sepu-luh tahun diimplementasikan, ketersediaan informasi dan data memungkinkan untuk melakukan evaluasisejauh mana dampaknya pada pembangunan ekonomi regional. Studi ini ingin mengetahui apakah kinerjapengelolaan keuangan daerah cukup efektif dalam penyediaan infrastruktur dasar dan apakah penyediaaninfrastruktur dasar secara efektif mengurangi angka kemiskinan. Dengan menggunakan metode data panel,studi ini mengonrmasi hubungan positif antara kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan penyediaaninfrastruktur dasar (khususnya jalan dan listrik, namun tidak berlaku untuk air bersih). Adapun hubunganantara penyediaan infrastruktur dasar dengan angka kemiskinan, sesuai harapan, ternyata negatif. Temuanini memperkuat keyakinan perlunya mendorong lebih kuat lagi pembangunan infrastruktur dasar untukmengurangi angka kemiskinan."

"This research describe the factors that effect regional economic growth in decentralization fiscal with case at regencies/cities in Central Java Province. It used regression analysis which growth economic as a dependent variabel, and used PAD, DAU, quantity of labor and education level of population 10 age year as a independent variabel. This research also test differences level of regional economic growth between farm sector and non-farm sector. The result shows that PAD, DAU, quantity of labor and education level have positive effect to economic growth, and there are no difference level of growth between farm sector and non-farm sector.

---

Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah di era desentralisasi fiskal dengan studi kasus kab/kota di Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen dan sebagai variabel independen adalah PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan penduduk usia kerja. Selain itu juga ada uji perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi sektor pertanian dan sektor non-pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD, DAU, jumlah tenaga kerja dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu tidak ada perbedaan signifikan tentang pertumbuhan ekonomi antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian."