Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 58179 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hayon, Yohanes Pande
"Each political formula in the form of a statement (argument) always has a direct interconnected political purpose relative to an important group. This importance factor becomes basic consideration in the formulation of a political statement in such a manner that it can influence public emotion and feeling producing desired agreement and response from the public. Because a wide segment of society becomes special target, with their different levels of education and understanding, the logical aspects are considered unimportant and subject to elimination. The important thing is how to encourage public emotion and encourage the public to response according to what the politicians want. That is why many political statements are irrational (argumentum ad populum), having no consistency between the premise and the conclusion. Many political statements commit the fallacy of composition, shifting the distributive understanding to collective understanding. This article examines the types of fallacies in political staements by presenting actual cases as illustrations."
Depok: Faculty of Humanities University of Indonesia, 2005
pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
R. Soesilo
Bogor: Politeia, 1975
363.25 SOE b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
A. Rahman Zainuddin
"Terlebih dahulu saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rahmatNya, termasuk kurnia yang memungkinkan kita berkumpul dalam ruangan ini pada pagi ini.
Dalam kesempatan ini, saya ingin membicarakan masalah aspek-aspek moral dalam pemikiran polilik. Saya memperhatikan bahwa dalam waktu-waktu terakhir telah menjadi semacam pendapat yang diterima masyarakat bahwa kata-kata politik itu seringkali diasosiasikan dengan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Karena itu, politik merupakan sebuah dunia tempat orang memberikan janji-janji yang tidak akan dipenuhi, serta mengucapkan kata-kata yang memang dari semula telah direncanakan untuk memberikan kesan yang tidak benar bagi para pendengar. Dalam politik seperti itu, orang mengadakan perjanjian-perjanjian rahasia yang sama sekali tidak akan dapat diterima masyarakat, apabila mereka mengetahuinya. Dalam politik, orang melakukan segala macam tindakan yang tidak sesuai dengan budi pekerti, moral dan akhlak yang mulia. Kenyataan seperti ini telah menjadikan kata-kata politik memiliki konotasi yang tidak terhormat.
Karena itu, dalam kesempatan ini, saya mengajak agar kita menelusuri kembali perkembangan pemikiran politik itu semenjak dari semula, mulai dari pemikiran yang terdapat di dunia Yunani Kuno. Dengan demikian diharapkan agar kita dapat menempatkan kata-kata politik itu pada tempatnya yang tepat, terutama dalam pemikiran politik kontemporer, termasuk masalah-masalah politik di tanah air kita tercinta ini.
Apabila kita telusuri pemikiran politik semenjak dari asal usulnya di dunia Yunani Kuno itu, kita dapati bahwa apa yang dipikirkan para pemikir seperti Socrates dan Plato adalah upaya untuk mendirikan sebuah negara, atau persemakmuran, atau polis, yang akan dapat memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkembang sesuai dengan potensi yang terdapat di dalam dirinya. Mungkin karena di masa itu, dunia politik di bagian dunia itu telah ditandai oleh kekacauan dan peperangan yang berkepanjangan, maka tampak bahwa yang menjadi obsesi Plato dalam tulisan-tulisannya, yang dikemukakan dengan perantaraan mulut Socrates, adalah mendirikan sebuah negara yang stabil, aman dan makmur, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensinya demi untuk kebaikan bersama.
Namun karena demikian hanyutnya Plato dalam utopianya, maka apa yang terlampaui olehnya adalah memikirkan apakah masalah yang direnungkannya itu dapat ditegakkan di alam nyata atau tidak. Upaya pendidikan yang ingin ditegakkannya dalam persemakmuran atau negaranya itu adalah demikian sentralnya, sehingga tidak begitu jauh panggang dari api apabila kita katakan bahwa pendidikan dan ilmu pengetahuan itu pada pendapatnya menjadi syarat mutlak bagi kemajuan negara yang dicita-citakannya itu.
Pendapat para pakar tentang diri dan pemikiran Plato, serta motivasinya dalam menulis buku-bukunya, juga bermacam-macam. Bagi Popper (1980) jelas bahwa Plato merupakan musuh dari masyarakat yang terbuka. Baginya Plato adalah musuh demokrasi dan lambang dari kesewenang-wenangan penguasa. Ia mengatakan bahwa program politik Plato jangankan akan menjadi lebih unggul secara moral daripada totalitarianisme, ia malah pada dasarnya sama dengannya."
Jakarta: UI-Press, 1995
PGB 0479
UI - Pidato  Universitas Indonesia Library
cover
Peni Yonarida
"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis.
Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan.

Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis.
The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017
S67220
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Masad
"Konteks realitas di era reformasi, menghadapkan pemimpin daerah pada tantangan untuk melakukan komunikasi politik yang demokratis. Namun, mereka sering dihadapkan pada hambatan kompleks. Kompleksitas misalnya ini bisa ditemukan pada kasus gaya komunikasi politik Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, saat menghadapai penolakan penertiban PKL di Pasar Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan mendikripsikan gaya komunikasi politik Ahok, dan klaim keshahihan dalam pernyataan-pernyataannya. Landasan konseptual yang digunakan adalah teori tindakan komunikatif dari Jurgen Habermas, terutama teori speech act yang komunikatif. Penelitian dilakukan dengan analisa wacana kritis, dengan model analisa wacana dari Teun Van Dijk. Hasil penenelitian menunnjukkan, gaya komunikasi politik Ahok adalah komunikasi low context. Pernyataan-pernyataan Ahok, memiliki tingkat keshahihan tinggi. Namun, gaya komunikasi politik Ahok gagal menciptakan proses komunikasi yang komunikatif, karena adanya sejumlah distorsi komunikasi.

Context of political reality in reform era, exposes local leaders on the challenges to practice the democratic political communication. However, they are often faced with complex obstacles. This complexity can be found in the case of political communication style of the Vice Governor of Jakarta, Tjahaja Basuki Purnama, or Ahok, while facing rejection regulating street vendors in Tanah Abang Market. This study aims to describe Ahok political communication style, and validity claims in his statements. Conceptual basis used is the theory of communicative action of Jürgen Habermas, particularly communicative speech act theory. The study was conducted with a critical discourse analysis, with models of discourse analysis Teun Van Dijk. The results of this study demonstrate that Ahok's communication style is low context communication. Ahok's statements have a high level of validity. Ahok's political communication style not managed to create a process of communicative communication, because of the amount of distortion of communication."
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T41726
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jajang Gunawijaya
Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kepariwisataan , 2007
MK-Pdf
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Foni Agus Setiawan
"Sebuah sistem berbasis ontologi saat ini dapat melakukan penalaran logis melalui Web Ontology Language - Description Logic (OWL-DL). Namun untuk melakukan penalaran probabilistik, sistem tersebut harus menggunakan basis pengetahuan terpisah, pemrosesan terpisah, atau aplikasi pihak ketiga. Studi-studi terdahulu seperti BayesOWL, MEBN/PR-OWL, dan OntoBayes utamanya berfokus kepada bagaimana merepresentasikan informasi probabilistik dalam ontologi dan melakukan penalaran terhadapnya. Pendekatan-pendekatan tersebut tidak cocok bagi sistem-sistem yang telah memiliki basis pengetahuan ontologi dan Bayesian network (BN) yang telah berjalan/operasional karena pengguna harus menulis ulang informasi probabilistik yang terkandung dalam BN ke dalam ontologi.
Penelitian ini mengusulkan konsep pemaduan Bayesian network ke dalam ontologi dan sebaliknya yang menyediakan solusi penalaran logis dan probabilistik secara simultan tanpa harus menulis ulang informasi probabilistik yang terkandung dalam BN ke dalam ontologi. Metode yang digunakan adalah dengan cara menentukan aturan transformasi lalu mengembangkan morpher/transformer berdasarkan aturan dan algoritma dalam sebuah kerangka kerja untuk melakukan penalaran logis dan probabilistik secara simultan. Kerangka kerja tersebut kemudian diuji dengan validasi logis, validasi empiris, dan penilaian pakar (expert judgement) untuk membuktikan validitasnya.
Hasil validasi logis menunjukkan bahwa algoritma-algoritma transformasi yang diusulkan terbukti valid dan memenuhi kriteria time complexity dan decidability. Hasil validasi empiris menunjukkan bahwa kerangka kerja yang dibangun terbukti mampu mentransformasikan informasi yang terkandung dalam basis pengetahuan Bayesian network ke dalam ontologi dan demikian pula sebaliknya. Adapun hasil penilaian pakar memperkuat hasil validasi empiris yang dilakukan terhadap kasus-kasus uji yang diambil. Hasil berbagai pengujian tersebut menunjukkan bahwa kerangka kerja yang diusulkan terbukti mampu menyelesaikan permasalahan yang membutuhkan kesatuan penalaran logis dan probabilistik dalam sebuah sistem pengetahuan berbasis ontologi.

An ontology-based system can currently logically reason through the Web Ontology Language Description Logic (OWL-DL). To perform probabilistic reasoning, the system must use a separate knowledge base, separate processing, or third-party applications. Previous studies such as BayesOWL, MEBN/PR-OWL, and OntoBayes mainly focus on how to represent probabilistic information in ontologies and perform reasoning through them. These approaches are not suitable for systems that already have running ontologies and Bayesian network (BN) knowledge bases because users must rewrite the probabilistic information contained in a BN into an ontology.
This study proposes the concept of integrating BN into ontology and vice versa which provides simultaneous logical and probabilistic reasoning solution without having to rewrite probabilistic information contained in BN into ontology. The method used is by determining the rules of transformation and then develop a morpher/transformer based on the rules and the algorithms in the form of a framework for simultaneous logical and probabilistic reasoning. The framework is then tested by using logical validation, empirical validation, and expert judgement to prove its validity. The logical validation results show that the transformation algorithms are proven valid and meet the criteria of time complexity and decidability.
The results of empirical validation indicate that the built framework has been proven capable of transforming information contained in the Bayesian networks knowledge base into ontology and vice versa. The results of expert judgement strengthen the results of empirical validation conducted on the test cases taken. The results of these tests indicate that the proposed framework is proven to solve problems that require the unity of logical and probabilistic reasoning in an ontology-based knowledge system.
"
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"Dahulu, di Kerajaan Sunda berlaku sistem pemerintahan yang unik, yang disebut Tri Tangtu di Buana. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna Tri Tangtu di Buana yang mengandung aspek
komunikasi politik dalam Fragmen Carita Parahyangan
. Penelitian ini menggunakan metode analisis hermeneutik Paul Ricoeur. Data penelitian diperoleh dari
teks naskah Sunda kuno Fragmen Carita Parahyangan
. Berdasarkan hasil penelitian terhadap
teks naskah Sunda kuno Fragmen Carita Parahyangan
diketahui bahwa secara umum, Tri Tangtu di Buana
yang terdiri dari prebu, rama, dan resi
di dalam naskah Sunda kuno Fragmen Carita Parahyangan
ini merupakan tiga lembaga yang secara bersamaan memegang jabatan di pemerintahan Kerajaan Sunda; ketiganya memiliki hak dan kewajiban yang berbeda dalam memimpin Kerajaan Sunda, yang di dalamnya mengandung aktivitas komunikasi politik dalam dua peristiwa, yaitu peristiwa pembagian kekuasaan dan pembagian wilayah kekuasaan"
384 JKKOM 3:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>