Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Abstract:Experts from a range of disciplines identify the key barriers to a definition of moral respect that includes nonhuman animals"

"Spesiesisme merupakan persoalan klasik mengenai timpangnya cara pandang dan pengakuan manusia terhadap kelompok hewan (non-manusia) yang menimbulkan relasi asimetris diantara keduanya. Akibat dari cara pandang yang timpang ini manusia kemudian mengelompokkan spesies tetentu yang kemudian mempengaruhi persepsi mereka mengenai kelompok hewan. Artikel ini membahas persoalan spesiesisme melalui fenomena kontemporer berupa sikap defensif manusia terhadap sebagian kelompok spesies hewan domestik terhadap kelompok hewan ternak. Berangkat dari kasus ini timbul pertanyaan berupa, apakah sikap defensif suatu spesies tertentu merupakan tindakan yang dapat dijustifikasi secara moral. Oleh karenanya, penulis menganalisis permasalahan ini menggunakan pendekatan studi etika lingkungan dengan tema moralitas dibantu dengan eksperimentasi pikiran yang menunjukkan bahwasanya tindakan tersebut merupakan tindakan spesiesis yang dasar justifikasinya bersifat inkonsisten. Penulis juga menemukan fakta bahwasanya sifat defensif manusia terhadap beberapa spesies tertentu merupakan hasil konstruksi dari pengaruh sosio-kultural yang bekerja dalam suatu skema ideologi dengan istilah karnisme. Berdasarkan hal ini penulis menemukan inti permasalahan yang berkaitan dengan moralitas dan konsekuensinya terhadap lingkungan justru terletak kepada keputusan manusia dalam pilihan makanannya (daging atau non-daging), bukan kepada daging jenis spesies apa yang dapat dikonsumsi.

---

Speciesism is a classic problem of unequal human views and recognition of animal groups (non-humans) that give rise to asymmetrical relations between the two. As a result of this unequal perspective, humans then group certain species which then affect their perception of animal groups. This article discusses the problem of speciesism through the contemporary phenomenon of human defensiveness towards some groups of domestic animal species towards groups of livestock animals. Departing from this case, the question arises in the form of whether the defensiveness of a particular species is an action that can be morally justified. Therefore, the author analyzes this problem using an environmental ethics study approach with the theme of morality combined with thought experiment which shows that the action is a speciesist action whose justification basis is inconsistent. The author also finds that the defensive nature of humans towards certain species is the result from the construction of socio-cultural influences that work in an ideological scheme (carnism). Based on this, the author finds that the core of the problem related to morality and its consequences for the environment lies precisely in human decisions in their food choices (meat or non-meat), not in what kind of meat species can be consumed."

"Global warming, new epidemics, and the destruction of natural resources have all made the future of the planet seem increasingly dire. But the real truth, according to respected scientist Dr. Seymour Garte, is that the environment is actually in better shape than we have been led to believe."

"Adanya dominasi ideologi patriarki telah melahirkan diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan terhadap perempuan. Salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang meluas dan tengah menjadi isu global adalah perdagangan perempuan. Perdagangan perempuan merupakan isu yang sangat kompleks, karena aspek di dalamnya mencakup ketenagakerjaan, migrasi, kemiskinan, serta kejahatan. Kawasan Asia Tenggara, yang mayoritas negaranya merupakan negara berkembang, merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia. PBB, melalui UNODC dan UNIAP, telah melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Namun, upaya pemberantasan perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara tidak cukup hanya diselesaikan oleh PBB, selaku organisasi internasional global, saja. ASEAN, selaku organisasi internasional regional di kawasan Asia Tenggara, juga melakukan upaya-upaya untuk memberantas perdagangan perempuan di kawasan Asia Tenggara. Dalam mengkaji peranan ASEAN tersebut, penting untuk mengetahui ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, bentuk-bentuk usaha ASEAN dalam memberantas perdagangan perempuan, serta penerapan ketentuan hukum internasional mengenai pelarangan perdagangan perempuan, yang mengacu pada Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, dalam peraturan perundang-undangan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Permasalahan-permasalahan tersebut akan dijawab melalui penelitian yuridisnormatif sehingga diperoleh kesimpulan bahwa ASEAN harus mendorong penerapan standar prinsip hak asasi manusia internasional di kawasan Asia Tenggara guna memberantas perdagangan perempuan.

---

The domination of patriarchy has resulted in discrimination, exploitation, and violence against women. One of the form of a wide-spread violence against women that has become a global issue is women trafficking. Women trafficking is a very complex issue, because its aspects involve labor, migration, poverty, and crime. Southeast Asia, which is populated by developing countries, is the region where women trafficking is most-spread. United Nations, with its UNODC and UNIAP projects, has been making efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. However, the effort to suppress the women trafficking in Southeast Asia are not relayed solely upon United Nations. ASEAN, as the regional international organization, also makes efforts to suppress the women trafficking in Southeast Asia. In studying the role of ASEAN in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, it is important to know the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, ASEANs efforts in suppressing the women trafficking in Southeast Asia, and the application of the rule of international law regarding the suppression of women trafficking, based on Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in each ASEAN member states legislation. These problems will be answered through a juridical-normative research, thus it can be concluded that ASEAN must support the implementation of international human rights principles in Southeast Asia that will suppress the women trafficking."