Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Important aspects toward restoring trust in government among others is the role of leadership in building the credibility of reform implemented after 1988 in Indonesia. Since the reformation era which the objectives are improving democratic and local governance..."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketergantungan kabupaten/kota atas sumber daya alam terhadap output dari sector kesehatan dan pendidikan, dengan memanfaatkan data tingkat kabupaten/kota di Indonesia tahun 2007-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis data panel. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara tingkat ketergantungan kabupaten/kota atas sektor pertambangan dan penggalian dengan angka partisipasi murni sekolah menengah atas, pengeluaran kesehatan dan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Meskipun hasilnya kurang signifikan, tingkat ketergantungan kabupaten/kota atas sektor pertambangan dan penggalian juga berkorelasi positif dengan angka melek huruf, tingkat imunisasi dan harapan hidup (metode lama). Korelasi antara proporsi penduduk kabupaten/kota yang bekerja di sektor pertambangan dan penggalian dengan tingkat melek huruf adalah positif dan signifikan. Ketergantungan pendapatan pemerintah kabupaten/kota dari sektor pertambangan hampir tidak memiliki korelasi yang kuat dengan output sektor pendidikan dan kesehatan, kecuali korelasi negatif antara pendapatan dari minyak dan harapan hidup (metode baru). Secara keseluruhan, penulis dapat menyimpulkan bahwa ketergantungan pemerintah kabupaten/kota terhadap sector pertambangan dan penggalian memiliki korelasi positif dengan output sektor pendidikan dan kesehatan. Kemungkinan saluran transmisi bagaimana ketergantungan terhadap sector pertambanggan dan penggalian dapat mempengaruhi output sektor pendidikan dan kesehatan berasal dari proksi pendapatan, ketimpangan, dan kualitas kelembagaan pemerintah. Namun, ada kemungkinan saluran transmisi lain yang sulit diukur di tingkat kabupaten karena tidak tersedianya data, seperti polusi dan pekerja anak.

---

This study is intended to analyze the effect of district’s natural resource dependence on health and education outcomes, utilizing a large Indonesian district's data from 2007-2017and employing quantitative methods with panel data analysis. The empirical result indicates a positive and significant correlation between the mining rent per capita and the net enrolment ratio of senior secondary school, health expenditure and the percentage of birth attended by skilled health labor. Even though the result is less robust, the mining rent per capita also positively correlates with literacy rate, immunization rate and life expectancy (old method). The correlation between the share of people employed in the mining and quarrying sector and the literacy rate is positive and significant. However, the government revenue dependences also almost do not have a robust correlation with education and health outcomes, except for the negative correlation between oil revenue and life expectancy (new method). Overall, I can conclude that resource dependence in Indonesia mostly has positive impacts on education and health outcomes. The possible transmission channels on how natural resource dependence may affect education and health outcomes are through income, inequality and government institutional quality proxy. However, there are possibilities of other transmission channels that are difficult to measure at the district level due to the unavailability of data, such as pollution and child labor. "

"ABSTRACTOne of the important management functions in government is supervision. However, supervisory issues are complex and complicated, not as easy as what is being theorized when applied, including its application to government agencies. Related to this, this study aims to find out the implementation of supervisory policy implementation of employee duties as well as to identify the supporting factors and obstacles at the District Office in Cipocok Jaya, Serang City. The method used in this research is a qualitative descriptive method, with the employees in the district office environment as the informants. The data collection technique used is the interview technique, and the instrument is in the form of interview guidelines. The data analysis technique is an inductive data analysis. The results of the field findings indicate that at the early stages of the preparation,the progress report is lacking with the search for new data, most of the contents of the progress report have not really met the criteria or have the proper value, the supervision of the work phenomenon is not reallyfollowed by the leadership, the daily, weekly, and the quarterly reports of the execution of employees duty are rarely implemented, evaluations conducted by the leadership so far prioritize the achievement of thenumber or target set (quantity standards), and the measurement of the quality of employment results is only based on estimation only. Thus, the implementation of supervisory policy on the implementation ofemployees duty at the Cipocok Jaya District Office is still not satisfactory"

"Analysis of Civil Servant compensation system attracts attention of many parties. There opinion going that low salary has contributed to bad performance and productivity. Moreover Civil Servant management causing social cost and high cost economy. It becomes an excuse for undisciplined behavior and triggers such ?deviation? deed resulted inefficiency and ineffectiveness of bureaucracy and ?threatens? to break down actualization of bureaucracy reform as a whole. Many attempts have been tried by Government such as ?remuneration? policy in Central Government Agencies and performance ?subsidy? in Local Government Agencies. However, instead of being solution, this acts cause another problems. The objectives of analysis in this paper are: giving description and remapping various problems connected to Compensation System and offering alternative design of it Compensation System in frame of civil service management. The results of the analysis end up in design scenario of Compensation System integrating the whole system inside. Solution to Performance Assistance in Bureaucracy Reform ?package? will also formulated through asserting that it will given based on performance. Besides, legal aspects will straightened up to provide powerful legitimacy and simplification of various regulations, clarify and affirm components of compensation, including Pension and Retirement Subsidy System.

---

Abstrak. Analisis penggajian PNS menarik perhatian berbagai pihak. Pendapat PNS bergaji rendah berkontribusi pada kinerja dan produktivitas yang buruk. Di samping dalam manajemen PNS yang telah menimbulkan social cost dan high cost economy. Bahkan, menjadi excuse bagi PNS untuk melakukan tindakan indisipliner dan men-trigger untuk melakukan ?penyimpangan? yang berdampak pada inefisiensi dan inefektivitas birokrasi serta ?mengancam? gagalnya perwujudan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dengan menerapkan kebijakan ?remunerasi? pada Instansi Pemerintah Pusat dan pemberian tunjangan ?kinerja?pada Instansi Pemerintah Daerah. Namun tidak merupakan solusi malah menimbulkan persoalan baru. Analisis dalam makalah ini bertujuan: mendeskripsikan dan memetakan ulang berbagai permasalahan terkait Sistem Penggajian, menawarkan desain alternatif Sistem Penggajian PNS dalam kerangka manajemen kepegawaian. Hasil analisis bermuara pada skenario design Sistem Penggajian, yang mengintegrasikan seluruh sistem di dalamnya. Solusi persoalan Tunjangan Kinerja dengan ?kemasan? Reformasi Birokrasi juga diformulasikan, melalui penegasan agar pemberiannya berbasis pada kinerja. Selain itu, pembenahan dari aspek legal untuk memberikan legitimasi yang kuat dan penyederhanaan dari berbagai peraturan, memperjelas dan menegaskan komponen kompensasi PNS, termasuk Sistem Pensiun dan Tunjangan Hari Tua."