Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini akan memberikan kajian terkait dinamika politik internal pada saat Jusuf Kalla memimpin Partai Golkar. Pada periode ini, lahir dua partai politik baru yaitu Partai Hanura dan Partai Gerindra yang didirikan oleh Wiranto dan Prabowo yang mempunyai hubungan erat dengan Partai Golkar. Pada masa ini, menjadi awal dari penguasaan Partai Golkar oleh para saudagar. Di sisi lain, sebagai partai pendukung pemerintah, Partai Golkar juga mengalami penurunan perolehan suara di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004. Ketiadaan mekanisme manajemen konflik yang baik membuat partai ini akan selalu dibayangi perpecahan. Partai politik lain akan kembali lahir dari Partai Golkar. Setidaknya sudah ada tiga partai besar yang lahir dari Partai Golkar, yaitu Partai Demokrat, Partai Hanura dan Partai Gerindra.

---

This thesis will provide the internal political dinamic in the time of Jusuf Kalla lead Golkar Party. In this period, two political parties (Hanura and Gerindra) were born established by Wiranto and Prabowo that had close relation with Golkar Party. We can say that in this time Golkar Party by merchants. Golkar party had decreased for election in 2009 if compared with 2004. The bad management of risk makes this party always be shadowed by divisions. Al least, three new parties had born by Golkar, they are Democtrat Party, Hanura Party, and Gerindra Party."

"Penelitian ini secara khusus membahas tentang brand positioning dalam politik. Partai politik sebagai subjek dan unsur terpenting dalam demokrasi di Indonesia, Perbandingan brand positioning yang dimiliki masing-masing partai politik adalah inti dari penelitian ini. Dengan melihat berbagai atribut yang dimiliki, positioning partai dapat dideskripsikan secara jelas. Penelitian ini menggunakan variable yang terangkum dari berbagai jurnal penelitian. Terdapat Golkar, PDIP, Demokrat, PKS dan Gerindra atas pertimbangan pengalaman yang dimiliki dari Pemilu yang telah diikuti. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan software statistik IBM SPSS versi 21. Hasil menunjukkan bahwa perbedaan positioning partai politik dapat terkonfigurasi melalui perceptual map. Beberapa atribut yang tersaji dalam penelitian membantu pemilih dalam hal ini responden untuk dapat menilai image dari sebuah partai.

---

This research specifically discover brand positioning in politics. Political party as the most important element for democracy in Indonesia. Comparison of party's positioning is the essence of this recent research. By determining many attributes, party's positioning can be defined clearly. This research is adapted many variables that combining many scientific articles. There are Golkar, PDIP, Demokrat, PKS and Gerindra considering their experiences of its successive election. Data processing of its research is using statistical software IBM SPSS version 21. The outcome distinct the positioning of political parties configured by its perceptual map. Furthermore, few attributes on this research help respondents to discover party's images."

"Penelitian ini membahas upaya Presiden Joko Widodo memperkuat posisi eksekutif dengan menggalang dukungan partai di luar koalisi pemerintah pasca pemilihan umum untuk menghindari potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Fokus studi kasus yang diangkat adalah upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo menarik Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Asumsi penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; yaitu seperangkat kewenangan yang dimiliki eksekutif untuk menarik Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi pemerintah tahun 2016 untuk menjadikan koalisi pemerintah mayoritas di legislatif dan mencegah terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, penelitian ini membuktikan Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; dalam menarik partai Golkar begabung ke dalam koalisi pemerintah, alasannya karena dengan jumlah kursi Partai Golkar di legislatif yang berjumlah 91 kursi berhasil mengubah posisi koalisi pemerintah yang awalnya 37.1 menjadi mayoritas yakni 68.9 . Kotak alat eksekutif yang digunakan berupa coalition goods yakni pembagian kursi menteri, serta porks yakni kebijakan-kebijakan seperti dana talangan Lapindo, SK Menkumham terkait pengesahan kubu Agung Laksono, dukungan terhadap calon ketua partai di dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar, serta dukungaan pengembalian kursi Ketua DPR untuk Setya Novanto.

---

This study discusses the efforts of President Joko Widodo to strengthen the executive position by raising party support beyond the post election government coalition to avoid potential deadlock between the executive and legislative. The focus of the case study is the efforts by President Joko Widodo to draw the Golkar Party into the government coalition. The assumption of this research is that President Joko Widodo use the executive toolbox , a set of executive owned powers, to draw the Golkar Party into the 2016 government coalition to make the government 39 s coalition majority in the legislative and prevent deadlocks between the executive and the legislative. Using the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, this study proves that President Joko Widodo use an executive tool box to draw Golkar parties into the coalition of government, the reason is that the number of seats in Golkar Party in legislative is 91 seat managed to change the position of the government coalition which originally 37.1 to the majority of which is 68.9 . The executive tool box used in the form of coalition goods is the act of giving ministerial seats, as well as porks such policies such as Lapindo bailout, SK Menkumham related to endorse Agung Laksono administrator, support for candidate party chairman in Musyawarah Luar Biasa Golkar Party, as well as support for Setya Novanto as the chairman of Indonesian legislative body."

"ABSTRAKPartai politik menjadi organisasi yang turut mendongkrak serta mempertahankan legitimasi kekuasaan bagi Lee Kuan Yew dan Soeharto di Singapura dan Indonesia. Melalui People Action’s Party (PAP) dan Golongan Karya (Golkar) kedua tokoh tersebut mendominasi kekuasaan hingga lebih dari 30 Tahun. Dengan alasan politis, yakni terciptanya stabilitas politik dalam proses pembangunan negara, PAP dan Golkar menjadi salah satu organisasi politik yang mengakar dan mendarah daging di dalam tatanan masyarakat maupun sistem tata kelola pemerintahan. PAP di era Kepemimpin Lee Kuan Yew dan Golkar di era Orde Baru, kepemimpinan Soeharto mampu mendominasi pembentukan perilaku budaya politik masyarakat, sistem kepartaian dan sistem politik karena didesain sedemikian rupa sehingga kedua partai tersebut dapat mengungguli partai oposisi di tiap periodesasi pemilu. Oleh karena itu, kedua negara tersebut, dinilai sebagai negara otoriter atau psedeou-demokrasi bagi beberapa pengamat politik pada era 1960-an hingga 1990-an.Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah teori partai politik menurut Prof. Miriam Budiardjo dan Alan Ware, teori pembangunan negara menurut Lucian Pye, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, dan Samuel P. Huntington, teori hegemoni oleh John Agnew, Afan Gaffar dan Dany Rodan, dan Otoritarianisme oleh Lucan Levitsky. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan (literature review) yang digunakan sebagai sumber data primer maupun sekunder.Kesimpulan penelitian bahwa sebagai bentuk dominasi kekuasaan rezim otoriter di Singapura dan Indonesia di era Lee Kuan Yew dan Orde Baru Soeharto, maka dibutuhkan penguatan-penguatan kelembagaan politik, khususnya partai politik, yakni PAP dan Golkar. Sistem kepartaian, hegemonik sebagaimana disampaikan oleh Affan Gafar dilandasakan pada pemahaman dan landasan argumentasi bahwa sistem kepartaian yang tidka membuka ruang kompetisi formal dalam kekuasaan. Partai politik selain PAP di Singapura maupun Golkar di Indonesia diperbolehkan hidup akan tetapi peranya dimarginalkan. Selain dari pada itu, didalam proses pengukuhan dominasi kekuasaan, partai difungsikan untuk mendukung kebijakan di Parlemen yang berhubungan erat didalam konteks budaya politik, sistem politik dan sistem ekonomi sehingga menunjang otoritarianisme tersebut. Stabilitas politik menjadi propaganda untuk melanggengkan kekuasaan. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa pendekatan hegemoni partai berkuasa, dan teori pembangunan negara berimplikasi positif didalam strategi PAP dan Golkar untuk memperkokoh kekuasaan politik Singapura dan Indonesia.

---

ABSTRACTPolitical party as an organization was relied by Lee Kuan Yew and Soeharto to gain power legitimacy in Singapore and Indonesia. Through People's Action Party (PAP) and Golongan Karya (Golkar), both figures had dominated for over 30 years. For political reasons, political stability in the process of nation development, PAP and Golkar played an intensive role in the public society as part of the government. PAP during Lee Kuan Yew's leadership and Golkar in the New Order through Soeharto's leadership were able to shape up the political culture of the society, the party system and even the political system because of how they managed to adapt and designed their political and were able to hold on until several elections. This resulted to the forming of a authoritarian or some would say a psedeou-democracy in the year of 1960s to 1990s.Theories that were used, party politic by Prof. Miriam Budiardjo and Alan Ware, nation building by Lucian Pye, Seymour Martin Lipset, Daniel Bell, and Samuel P. Huntington, theory of hegemony by John Agnew, Afan Gaffar and Dany Rodan, and also theory of authoritarianism by Lucan Levitsky. This research were made through qualitative method and also consists of some literature review as a secondary data.Conclusion of the research showed that, PAP as a dominant force in Lee Kuan Yew era and Golkar on the other hand in Soeharto era needed strengthening through several political institutions. The hegemonic party system that was defined by Affan Gafar focused on the understanding and the argumentation that the parties were able to obstruct fair political competition in the country. Opposition parties in Singapore and Indonesia were allowed to operate but were marginally outcast in the political competition. Moreover, in the process of gaining political dominance, party was functioned to support public policies in the Parliament and that had a significant relation in the shaping of political culture, political and economic system in the country, so much so that they turned into authoritarian. Political stability is the key to retaining power in their (PAP and Golkar) propaganda.Theoritical implication showed that the hegemonic ruling party and the theory of national building had a positive impact in the strategical process of PAP and Golkar."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pendirian organisasi sayap perempuan oleh partai politik pada era reformasi di Indonesia. Organisasi sayap perempuan partai politik di Indonesia banyak berdiri seiring dengan peningkatan kesadaran akan keterwakilan perempuan dalam politik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mencari jawaban mengenai peran sayap perempuan partai politik dalam rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional. dengan mengambil studi kasus Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). Penelitian mengenai peran KPPG dibatasi pada dua era kepemimpinan Ketua Umum Partai Golkar yaitu Jusuf Kalla (2004-2009) dan Aburizal Bakrie (2009-2014).Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori partai politik dari Alan Ware, gender dan partai politik Joni Lovenduski, dan proses rekrutmen partai politik Pippa Norris. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan eksplanatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan dokumen yang terkait dengan penelitian serta wawancara mendalam dengan narasumber.Temuan di lapangan menunjukkan meskipun partai politik merespon isu perempuan dalam politik dengan mendirikan sayap perempuan partai politik, namun kesempatan yang diberikan oleh partai politik untuk rekrutmen kepengurusan dan pencalonan legislatif perempuan di tingkat nasional masih sangat kecil. Faktor-faktor yang mempengaruhi peran sayap perempuan partai politik dalam meningkatkan jumlah pengurus dan calon legislatif perempuan terbagi antara faktor eksternal dan internal. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal Partai Golkar dan faktor internal KPPG. Beberapa faktor tersebut antara lain perundang-undangan yang mendukung afirmasi, tipe organisasi partai politik, aturan partai, struktur rekrutmen, tipe kepemimpinan ketua umum, dan lain-lain. Implikasi teoritis menunjukkan bahwa proses rekrutmen partai politik sangat berpengaruh dalam penempatan posisi strategis di partai politik. Namun posisi strategis dalam partai politik maupun penentuan nomor urut caleg sulit diraih dan sangat sedikit bagi kader perempuan.

---

This research is motivated by the increasing number of women's wing in Indonesia political parties. Women's wing in Indonesia grown along with increased awareness of women's representation in politics. Therefore, this study conducted to seek answers about the role of women's wings of political parties in the recruitment of elite and legislative member candidate by taking a case study Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG). This research limited on the role of leadership in the two eras, Golkar chairman Jusuf Kalla (2004-2009) and Aburizal Bakrie (2009-2014).As a theoretical foundation, this study uses the theory of polititical party from Alan Ware, Gender and Political Party from Joni Lovenduski and the recruitment process in political parties from Pippa Norris. This study used qualitative methods, while data analysis techniques using explanatory methods. Technique data collecting collect the data and documents related to the research, also through in-depth interview with nine speakers which is seven women and two men from DPP Golkar elites in the two eras.Evidence shows though political parties respond to the issue of women in politics by establishing women's wing, but the opportunity presented by political parties for elites and legislative member candidate recruitment at the national level is still very rare. The factors that affect the role of the women candidates and officials divided into external and internal factors include affirmation policy, tipe of political organization, male dominated elites, and much more. Theoritical implication indicate that the recruitment process is highly influential in gaining a strategic position in a political parties. But a strategic position in a political party or sequence number in legislative election tend to be difficult to achieve for women cadres."

"ABSTRAKDisertasi ini meneliti keterwakilan politik Kristen dalam Pileg 2004 dan 2009 melalui studi PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Keterwakilan politik Kristen di DPR RI selama tiga kali Pemilu Era Reformasi (1999, 2004, dan 2009) ternyata justru bukan karena dukungan dari para pemilih Kristen. Para politisi Kristen terpilih menjadi anggota legislatif karena dukungan pemilih beragama Islam dan terutama justru dari basis Islam yang kuat. Maka pertanyaannya, bagaimana dan apa alasan PDI Perjuangan dan Partai Golkar menempatkan caleg Kristen di basis Islam, apa strategi caleg Kristen untuk keterpilihannya, dan bagaimana alasan pemilih beragama Islam sehingga menggalang dukungan untuk memenangkan caleg Kristen. Hasilnya, persentase keterpilihan orang-orang Kristen di DPR RI Pileg 1999 (16,48%), Pileg 2004 (14,90%), dan Pileg 2009 (12,86%) melampaui persentase penduduk Kristen di Indonesia (8,71%).Penelitian ini menggunakan dua teori utama, yakni teori Alan Ware tentang keterpilihan seorang caleg dimana sosok personal/figur kandidat menjadi yang terpenting, program partai di level kedua, dan ideologi partai di level terendah; dan teori primordialisme politik dari Clifford Geertz yang mendapatkan catatan kritis dari Maswadi Rauf bahwa dua ikatan primordialisme terpenting konteks Indonesia adalah suku dan agama. Empat teori lain mendukung dua teori utama ini, yakni: teori Anne Philips tentang politik kehadiran secara konkrit di lembaga Negara, pandangan Affan Gaffar tentang aspek aliran dalam agama dan ketaatan terhadap pemimpin di Pulau Jawa, pandangan George McTurner Kahin tentang nasionalisme sebagai perekat kesatuan yang kuat yang mendapat peneguhan dari Burhan Djabir Magenda tentang peranan partai dalam penguatan nasionalisme, dan teori patron klien dari James Scott. Metode penelitian menggunakan literatur langsung dari kedua partai dimaksud dan melakukan wawancara mendalam terhadap 5 (lima) orang caleg terpilih, 4 (empat) pengurus pusat partai, dan 3 (tiga) orang pemilih beragama Muslim.Penelitian ini secara khusus menyimpulkan bahwa ternyata aspek agama dan suku bukan variabel utama sebagai ukuran keterpilihan seorang caleg namun masih ada variabel lain yaitu tingkat penerimaan pemilih terhadap calon. Temuan penting penelitian ini bahwa figur atau sosok caleg sangat berpengaruh untuk keterpilihan seorang caleg Kristen, dan praktek tradisi agama dan budaya lokal tetap berpengaruh dalam pemilu. Implikasi teoritis penelitian ini memperlihatkan bahwa teori Alan Ware terkait peran ketokohan/figur caleg sangat menentukan untuk keterpilihan seorang caleg, dan teori primordialisme politik Clifford Geertz menunjukkan bahwa aspek tradisi agama dan budaya local yang dipraktekkan oleh caleg-caleg Kristen sangat berpengaruh untuk keterpilihan mereka di daerah berbasis Islam yang kuat.

---

ABSTRACT

This dissertation studies about political representation of Christian through the study of the PDI-P and Golkar Party. Political Representation of Christian for three times of General Election in Reformation Era (1999, 2004, and 2009) actually had been not from the Christian voters as supposed. The Christian representatives were elected because of Islamic voters support and uniquely the voters are from the strong Islamic based. Then, the question is how and what the reason of the PDI-P and Golkar Party placed the Christian representative as legislative candidates in Islamic based electoral district, and what is the reason of Islamic voters to support Christian legislative candidates. The result is the percentage of the Christian representative in DPR-RI in legislative election 1999 (16,48%), Legislative Election 2004 (14,90%) and Legislative Election 2009 (12,86%) beyond the percentage population of Christian citizen in Indonesia (8,71%).

This research applied two primary theories, they were Alan Ware theory on the role of the party in recruitment where personal feature is the most important, program party at the second level, ideology party at the lowest level; and politic primordial?s from Clifford Geertz which noticed by Maswadi Rauf that there are two important binds of primordialism of Indonesian context are tribe and religion. Four other theories are Anne Philips theory on presentation politic concretely in state institution, Affan Gaffar?s point of view on the flow aspect in religion and obedient to the leaders in Java Island, George McTurner Kahin on nationalism as a strong unity glue that gets confirmation from Burhan Djabir. Burhan Djabir Magenda on important role of political party in strengthening nationalism, and the theory of James Scott on patron client relation.

Research Method applied direct literature by the relevant political party and depth interview for five (5) representative, four (4) political party officer, three (3) Islamic voters. The research specified concluded that religion and tribes are not the dominant factor in determining the electability of candidates but the candidates? acceptability in the society. The finding of this research is that the figure representative candidates are strongly influenced in Christian representative electability and the practice of religion and local cultural still an influence in election. Theoretical implication shows that Alan Ware Theory on the role of figure representative is really strong in electability of candidate; and theory of political primodialism by Clifford Geertz that religion tradition aspect and local cultural that have been practiced by Christian representatives in the strong Islamic based electoral district."