Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tinjauan Dari Aspek Teknologi.Kegiatan, industri yang merupakan pendukung utama pembangunan, serngkali mengeluarkan berbagai jenis limbah, baik limbah cair, padat maupun gas. Limbah industri umumnya mengandung berbagai jenis limbah, termasuk limbah bahan berbabaya, sehingga berpotensi besar dalam pencemaran lingkungan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi masalah pencemaran akibat limbah industri, namun seringkali upaya tersebut menimbulkan masalah baru yang berupa pemindahan pencemar antar media.Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia Fakultas Teknik Universitas Indonesia telah melakukan berbagai penelitian tentang penanganan limbah industri, antara lain yang berkaitan dengan limbah industri yang mengandung amonia dan fenol beserta turunannya. Beberapa penelitian yang dilakukan memanfaatkan zeolit alam yang terdapat melimpah di bumi Indonesia, antara lain yang merupakan Proyek Riset Unggulan Terpadu (RUT) IV, V, VI.Dengan tujuan mendapatkan hasil yang maksimal dan berdaya guna, Fakultas Tehnik Universitas Indonesia akan menyelenggarakan Seminar Ilmiah Sehari dengan topik "Masatah dan Penanganan Limbah Industri : Tinjauan dari Aspek Teknologi. Seminar tersebut merupakan hasil penelitian dari Kelompok Peneliti "Pengendalian Pencemaran dari Industri" dan Kelompok Peneliti "Perancangan Reaktor Kimia." yang ada di Jurusan Teknik Gas dan Petrokimia, FTUI. Seminar tersebut diharapkan merupakan forum pertukaran informasi antara dunia pendidikan, lembaga penelitian, dunia industri, serta Pengelola lingkungan."

"Masalah transplantasi organ tubuh manusia erat dengan dua hak dasar manusia yaitu hak dasar berkaitan individu dan hak dasar sosial. Hak individu untuk menentukan diri sendiri atau The Right of Self-determination yang bersumber dari hak dasar individu di bidang kesehatan yang terpenting salah satunya adalah hak atas badan sendiri seperti diantaranya menyetujui atau menolak tindakan medis dan menjadi donor organ. Sedang kan hak atas pemeliharaan kesehatan atau The Right to Health Care yang bersumber dari hak dasar sosial melahir kan hak atas pelayanan medis yang menimbulkan kontrak terapeutik, dalam hal ini yang di maksud adalah kontrak transplantasi berdasarkan pada pasal 1320 KUHPerdata. Pada dasarnya tindakan transplantasi tidak sesuai dengan tujuan ilmu kedokteran yang mementingkan penyembuhan namun selama etiknya dapat di pertanggungjawabkan yaitu demi life saving sipenderita maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Untuk tindakan transplantasi banyak permasalahan yang akan dihadapi oleh donor organ yang menyangkut kesehatan, resiko pembedahan dalam jangka pendek, resiko dalam jangka panjang akibat berpindahnya organ tubuh serta pengaruh bagi kejiwaannya, maka sebelum tindakan medis dilakukan pasien dan donor organ berhak atas informed consent yaitu hak persetujuan pasien setelah informasi mengenai untung dan rugi resiko tindakan medis diberikan oleh dokter terhadap pasien. Mengenai transplantasi organ menimbulkan pula persoalan dibidang etika kesehatan diantaranya mengenai diagnostik matinya seseorang dan boleh tidaknya jual beli organ tubuh dari manusia yang masih hidup dilakukan PP No. 18 tahun 1981 pada pasal 17 telah menetapkan dengan tegas larangan jual beli organ dan pada pasal 20 mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran tersebut, namun kenyataannya banyak masyarakat yang belum mengetahui larangan tersebut sebab masih banyak para pihak yang berusaha menawarkan organ tubuhnya untuk mendapatkan imbalan berupa uang karena latar belakang kesulitan ekonomi. Mengingat perkembangan ilmu dari teknologi kedokteran khususnya transplantasi organ yang semakin pesat sudah tentu menuntut pula adanya kesiapan dibidang hukum untuk mengatur hal-hal yang diperlukan. Oleh karena itu sudah saatnya Pemerintah membuat peraturan mengenai ketentuan trans plantasi organ dalam bentuk Undang-undang yang lebih tegas dan terperinci agar ada perlindungan dan kepastian hukum yang lebih terjamin bagi para dokter yang menangani permasalahan ini."

"Pertambangan Minyak dan Gas Bumi merupakan bidang yang penting sekali dan memegang peranan besar bagi roda ekonomi Bangsa dan Negara Indonesia. Juga mempunyai arti penting bagi ketahanan bangsa, dan arti strategis yang mempunyai dampak pengaruh kekuasaan dalam percaturan dunia. Perjuangan bangsa Indonesia untuk dapat menghapus Indische Mijn Wet (IMW) memakan waktu 10 (sepuluh) tahun setelah tahun 1950. Pada waktu itu masih banyak orang Indonesia yang masih belum percaya atas kemampuan anak bangsa untuk mengelola sumber daya alam. Setelah lahirnya Undang-Undang No. 44 tahun 1960, ternyata Perusahaan Minyak Tiga Besar (Shell, Caltex, dan Stanvac) tidak mau menerima konsep Kontrak Karya dan tarik ulur perundingan demi perundingan memakan waktu bertahun-tahun. Undang-Undang No.8 tahun 1971 mengukuhkan Pertamina .sebagai kuasa tunggal dari Pemerintah Republik Indonesia dan memberi landasan, hukum bagi dilaksanakannya Kontrak Production Sharing. Setelah reformasi, banyak tekanan dan ketidakpuasan, isu KKN, semua itu menjadi dasar lahirnya Undang-Undang No. 22 tahun 2001. Dengan Undang-Undang itulah peran Pertamina di bidang pertambangan minyak sebagai kuasa tunggal dicabut dijadikan Perusahaan Negara tanpa hak intimewa."