Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The main idea of this study is to determine the impact of relative inflation on poverty incidents and to investigate whether inflation inequality has occurred in Indonesia. Interesting results were found at regional level. Firstly, Jakarta had different poverty response with respect to price increases. Processed food and transportation inflation were more imperative for the poor in Jakarta. Secondly, the poor in province with low poverty figures were more prone to inflation. In general, the results show that food inflation has the major adverse impact on the poor. Moreover, we found that inflation in Indonesia has not been pro-poor.

---

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari perubahan harga terhadap kemiskinan, serta juga untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan inflasi di Indonesia. Hasil yang menarik diperoleh dari analisa pada tingkat provinsi. Pertama, kemiskinan pada provinsi Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda. Inflasi pada makanan jadi dan transportasi justru memiliki dampak yang lebih merugikan masyarakat miskin. Kedua, masyarakat miskin yang berada di provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah justru lebih sensitif terhadap inflasi. Secara umum, inflasi bahan makanan merupakan faktor terbesar dalam peningkatan kemiskinan. Selain itu, masyarakat miskin telah mengalami total inflasi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat tidak miskin."

"AbstractIn the last two decades many countries have been starting to employ Inflation Targeting Framework (ITF) as their main monetary policy framework. This is done to achieve an objective of anchoring public expectation on inflation which in the end will steer the price level movement towards ITF?s ultimate target of relatively low and stable inflation rate. By conducting Difference-in-Difference method on panel data consisting of five countries implementing ITF since 2001 and twenty-one selected non-ITF countries for period 1990-2010, it is statistically proved that ITF adoption has a significant effect on inflation. In case of Indonesia, through Structural Break approach, the implementation of ITF since 2005 is also proved able to lower and stabilize inflation rate.Abstrak Dalam dua dekade terakhir ini banyak negara yang telah mulai menggunakan Inflation Targeting Framework (ITF) sebagai kerangka utama kebijakan moneter mereka. Hal ini dilakukan guna mencapai tujuan pengendalian ekspektasi publik yang pada akhirnya akan mengendalikan pergerakan tingkat harga relatif rendah and stabil. Dengan menggunakan metode Difference-in-Difference pada data panel, yang terdiri dari lima negara yang telah mengimplementasikan ITF sejak tahun 2001 dan dua puluh satu negara bukan pengguna ITF, untuk periode 1990-2010, disimpulkan bahwa ITF memiliki dampak signifikan pada tingkat inflasi. Untuk kasus Indonesia yang telah mengimplementasikan ITF sejak tahun 2005, melalui metode Structural Break disimpulkan hasil yang sama, yaitu tingkatan harga yang rendah dan stabil."

"AbstractThis study observes the speculative element in the price determination and its mean reverting pattern. The existence of speculative element in the Indonesian stock market price determination was proven. Exponential Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity (EGARCH) method indicates the non-stationary process of the residuals. There are systematic as well as unsystematic component embedded in the speculative behavior. Vector Error Correction Model (VECM) concludes that prices contain volatilities in the short run, but, it will revert to the mean in the long run. Investors? behavior are neutral toward expected gain vis a vis losses in a stock trading ."

"This paper examines industrialization policy in two oil giant economies, Indonesia and Nigeria. What are the key features of continued economic divergence in these two countries since the 1980s? It shows that Indonesia?s policy-makers adopted a series of liberalization measures and switched to an export-oriented strategy to develop manufacturing industries from the mid-1980s, while Nigeria?s policy-makers was reluctant to do so. This paper also seeks to understand the rationale behind the different policy choices. This paper argues that policy-makers? experience and educational background are possible explanation to the different industrialization policies in these two countries."

"This paper investigates the determinants of firm innovation in Indonesia. Using quality of local regulations index constructed by the Indonesia?s Regional Autonomy Watch (KPPOD) as measure of institutions, We found that better institutional quality at the local level was associated with more innovation and that firms experiencing major obstacle in access to finance were less likely to innovate. Access to finance is more critical for small and medium enterprises (SMEs) whereas institutional quality is more important for large firms. The positive impact of better institutions on innovation is asymmetrically distributed. Better local institutional quality disproportionately benefited non-constrained firms.AbstrakMakalah ini menyelidiki faktor-faktor penentu terjadinya inovasi pada perusahaan di Indonesia. Sebagai proksi kelembagaan digunakan variabel Peraturan Daerah yang dibuat oleh Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penelitian ini menemukan bahwa kualitas kelembagaan yang baik pada tingkat daerah erat kaitannya dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala akses keuangan cenderung tidak melakukan inovasi. Faktor akses keuangan lebih menentukan bagi perkembangan inovasi perusahaan perusahaan kecil dan menengah sedangkan kualitas kelembagaan lebih menentukan bagi perusahaan besar. Dampak positif dari kelembagaan yang baik terhadap tingkat inovasi terdistribusikan secara asimetris dan faktor kelembagaan yang baik lebih berdampak positif terhadap perusahaan yang tidak mengalami kendala keuangan."

"This paper considers the nature of assessing productivity and effectiveness in infrastructure investment in the context of governments? increasing investment in new infrastructure. Taking the case of energy infrastructure investment within Indonesia, this paper makes three contributions: (i) develops a model for assessing infrastructure productivity based on landscape, regime and niche-level changes, (ii) suggests the interconnection between these levels based on sequencing multi-level changes over time, and (iii) shows the role of supply and demand side initiatives in enabling new infrastructure investment is evaluated. AbstrakArtikel ini mempertimbangkan sifat dari penilaian produktivitas dan efektivitas pada investasi infrastruktur dalam rangka peningkatan investasi pemerintah pada infrastruktur baru. Dengan menggunakan kasus investasi infrastruktur energi di Indonesia, artikel ini menghasilkan tiga hal: (i) nembangun model untuk menilai produktivitas infrastruktur berdasarkan perubahan dari lanskap, rezim, dan perubahan di level yang tepat, (ii) menunjukkan interkoneksi antar level-level tersebut berdasarkan perubahan multi-level yang berurutan dari waktu ke waktu, dan (iii) menunjukkan peran dari inisiatif sisi penawaran dan permintaan yang memungkinkan investasi infrastruktur baru untuk dievaluasi."

"AbstractIn 2014, the Indonesian government has targets to obtain 80% of electrification ratio and 98.9% of rural electrification ratio. Extending the grid and off-grid connection has been done to obtain the targets. This paper aims to compare two main programs on rural electrification namely Super Extra Energy Saving (Super Ekstra Hemat Energi, SEHEN) that is belong to PLN (state owned company in electricity) and the Solar Home System (SHS) that is financed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Indonesia has started the rural electrification program in the late 1950s, but how to provide electricity in a sustainable ways both organizationally and institutionally still become a big challenge. The experiences from East Nusa Tenggara provinces showed that both SEHEN and SHS can instantly improve electrification ratio, but government needs to synchronize the technical, administrative, and financial aspect from the two programs. Without any improvements in designing the program, we argue that the existing program is not sustainable.Keywords: Electrification Ratio; Rural Electrification; SustainabilityAbstrakTahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80% dan rasio elektifikasi perdesaan sebesar 98.9%. Perpanjangan jaringan grid dan off-grid telah dilakukan sepagai upaya pencapaian target. Tulisan ini bertujuan membandingkan dua program elktifikasi perdesaan yang utama, yaitu Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimiliki PLN (Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan) dan Solar Home System (SHS) yang didanai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia telah memulai program elektrifikasi perdesaan sejak akhir 1950an,namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan cara elektrifikasi yang berkesinambungan secara organisasional maupun institusional. Pengalaman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa SEHEN maupun SHS dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan, namun pemerintah masih harus menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan keuangan dari kedua program. Tanpa pembenahan dari sisi rancangan, kami berpendapat bahwa program yang telah ada tidak ada bertahan."

"We analyze the role of both permanent and temporary factors in affecting the Indonesian current account and real exchange dynamics before and after 2000. Adopting Lee and Chinn (1998; 2006) approach as well as Chinn et al. (2007), two results stand out. First, we confirm that the behavior of the real exchange rate has altered since 2000. Identifications show that permanent shocks are the primary causes for the movement of the real exchange rate after 2000, while in the period before 2000, the Indonesian real exchange rate changes are characterized by greater dominance of temporary shocks. The apparent change in the real exchange rate behavior may be strongly justified by the implementation of free-floating exchange rate system since August 1997. Second, the shift of the real exchange rate behavior after 2000 does not necessarily affect the current account dynamics. Empirical evidence confirms that the variance of current account post 2000 remains largely due to temporary shocks. Albeit having increasing influence, permanent shocks have insignificant effect in explaining fluctuations of the current account. In this sense, the current account surplus after 2000 is attributed largely to nominal variables such as price increase, while the impact of productivity improvement is still limited.Keywords: Current Account; Real Exchange Rate; Asian Crises 1997/1998AbstrakKami menganalisa peranan faktor permanen dan temporer dalam memengaruhi neraca berjalan dan dinamika nilai tukar mata uang riil Indonesia sebelum dan setelah tahun 2000. Mengadopsi pendekatan Lee dan Chinn (1998; 2006) serta Chinn et al. (2007), telah diperoleh dua kesimpulan. Pertama, kami mengonfirmasi bahwa pola nilai tukar mata uang riil telah berubah sejak tahun 2000. Identifikasi menunjukkan bahwa shock permanen adalah penyebab utama pergerakan nilai tukar mata uang riil setelah tahun 2000, sedangkan di periode sebelum tahun 2000 perubahan nilai tukar mata uang riil dicirikan oleh dominansi shock temporer. Perubahan pola nilai tukar mata uang tersebut dapat berakar dari penerapan sistem nilai tukar mengambang bebas sejak Agustus 1997. Kedua, perubahan pola nilai tukar mata uang setelah tahun 2000 tidak serta merta memengaruhi dinamika neraca berjalan. Bukti empiris mengonfirmasi bahwa variansi neraca berjalan setelah tahun 2000 tetap disebabkan utamanya oleh shock temporer. Meskipun menunjukkan peningkatan pengaruh, shock permanen memiliki pengaruh yang tidak signifikan dalam menjelaskan fluktuasi neraca berjalan. Atau dalam kata lain, surplus neraca berjalan setelah tahun 2000 dapat diatribusikan kepada variabel nominal seperti kenaikan harga, sedangkan pengaruh peningkatan produktivitas masih cenderung terbatas."

"Despite Indonesia?s impressive economic growth, it still lags behind other countries with a similar income level in terms of the quality of its human capital. This paper argues that one key factor explaining this low quality of human capital relates to the lack of focus and clear strategies to develop its education system. This paper attempts to assess Indonesia?s current state of human capital development with particular focus on its education sector. In order to benefit from its demographic bonus, Indonesia needs to to improve its current education and skill training system. Better education and skill training system will support the country?s effort to reduce poverty and youth unemployment. The effectiveness of public spending in education should be improved to raise the quality of education. Indonesia needs to integrate its human capital development plan with its economic master plan.Keywords: Human Capital; Poverty; Unemployment; Education; DevelopmentAbstrakMeskipun mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, kualitas sumber daya manusia Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain dengan tingkat penghasilan setara. Tulisan ini berpendapat bahwa faktor kunci yang menjelaskan rendahnya kualitas sumber daya manusia berhubungan dengan ketiadaan strategi yang terfokus dan jelas untuk mengembangkan sistem pendidikan Indonesia. Tulisan ini menilai kondisi kekinian dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia dengan fokus khusus pada sektor pendidikan. Agar dapat mengoptimalkan manfaat dari bonus demografi, Indonesia perlu membenahi sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan. Sistem pendidikan dan pelatihan keterampilan yang lebih baik akan menunjang upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran muda. Efektivitas pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan perlu ditingkatkan guna meningkatkan kualitas pendidikan. Indonesia perlu mengintegrasikan rencana pembangunan sumber daya manusia dengan master plan perekonomian."