Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Terdapat bukti substantif pengalaman berbagai negara di dunia bahwa akses pada jasa finansial formal adalah faktor kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah Republik Indonesia telah menempatkan upaya peningkatan mutu dan akses jasa finansial bagi masyarakat Indonesia, sebagai salah satu kebijakan utama dalam pengentasan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa efektivitas badan-badan penyedia jasa finansial di Indonesia, sebagai starting-point dengan memulai analisa efektivitas jasa finansial yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian ini difokuskan kepada BPR di Jawa Barat. Penulis mengevaluasi performa BPR pada 25 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan mengukur tingkat efisiensi teknis melalui metode Stochastic Frontier Approach (SFA). Kota tempat BPR yang memiliki rata-rata in-efisiensi tertinggi adalah Kota Bandung dan Kabupaten dengan in-efisiensi rata-rata BPR-nya yang terendah adalah Kabupaten Ciamis. Peningkatan dalam konsentrasi perbankan di sebuah kabupaten/kota (terindikasi Hirschman-Herfindahl Index) dan peningkatan pendapatan per kapita pada kabupaten/kota tersebut terbukti menurunkan tingkat inefisiensi BPR. Sebagai kesimpulan utama, ditemukan bahwa BPR tidak dapat beroperasi secara efektif pada area yang sangat underdeveloped dan juga tidak dapat beroperasi efektif pada area yang sangat developed.

---

There is considerable evidence from around the world to support the idea that access to formal financial services is a key factor towards achieving poverty alleviation. The government of Indonesia has placed high importance on the issue of improved access to financial services and one feels that it would be appropriate to begin the process of analyzing effective financial inclusion initiatives with the existing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) system. BPRs have long been an integral part of Indonesia?s financial, economic, and social development. This research is focused on BPRs in West Java. In this research, the writer evaluates BPR performance within twenty-five districts in West Java, by measuring the technical efficiency levels of the BPRs through employing the Stochastic Frontier Approach (SFA). The district that has the highest BPR average inefficiency score is Bandung city and the district with the lowest average BPR inefficiency score is the district of Ciamis. Increases in bank concentration (indicated by the Hirschman-Herfindahl Index) and income per capita are shown to decrease BPR inefficiency levels. Increases in the percentage of the population under the poverty line, the percentage of the labor force with a high school education, the percentage of road length per area, and the amount of bank offices per district, increase the inefficiency levels of BPRs. Overall, it is found that BPRs cannot operate efficiently in areas which are too underdeveloped; neither can they operate efficiently in areas which are too well developed."

"AbstractIn 2014, the Indonesian government has targets to obtain 80% of electrification ratio and 98.9% of rural electrification ratio. Extending the grid and off-grid connection has been done to obtain the targets. This paper aims to compare two main programs on rural electrification namely Super Extra Energy Saving (Super Ekstra Hemat Energi, SEHEN) that is belong to PLN (state owned company in electricity) and the Solar Home System (SHS) that is financed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Indonesia has started the rural electrification program in the late 1950s, but how to provide electricity in a sustainable ways both organizationally and institutionally still become a big challenge. The experiences from East Nusa Tenggara provinces showed that both SEHEN and SHS can instantly improve electrification ratio, but government needs to synchronize the technical, administrative, and financial aspect from the two programs. Without any improvements in designing the program, we argue that the existing program is not sustainable.Keywords: Electrification Ratio; Rural Electrification; SustainabilityAbstrakTahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80% dan rasio elektifikasi perdesaan sebesar 98.9%. Perpanjangan jaringan grid dan off-grid telah dilakukan sepagai upaya pencapaian target. Tulisan ini bertujuan membandingkan dua program elktifikasi perdesaan yang utama, yaitu Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimiliki PLN (Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan) dan Solar Home System (SHS) yang didanai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia telah memulai program elektrifikasi perdesaan sejak akhir 1950an,namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan cara elektrifikasi yang berkesinambungan secara organisasional maupun institusional. Pengalaman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa SEHEN maupun SHS dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan, namun pemerintah masih harus menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan keuangan dari kedua program. Tanpa pembenahan dari sisi rancangan, kami berpendapat bahwa program yang telah ada tidak ada bertahan."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk Menganalisis dan mengetahui tingkat risiko sistemik sektor perbankan di Indonesia serta Mengetahui keterkaitan antar bank di Indonesia yang berpengaruh terhadap risiko sistemik. Penelitian dilakukan terhadap 16 bank yang sahamnya aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Metodologi penelitian menggunakan pengujian regresi kuantil (quantile regression) dengan model penelitian CoVaR. Hasil pengukuran dan analisis risiko sistemik menunjukkan bahwa mayoritas bank individu memberikan kontribusi tambahan pada risiko sistemik secara keseluruhan. Kontribusi risiko tertinggi bank individu terhadap sistem ada pada Bank ICB Bumiputera dan yang terendah ada pada Bank OCBC NISP. Selain itu, berdasarkan analisis keterkaitan finansial, antar bank, dapat ditarik kesimpulan bahwa risiko individu sebuah bank yang dikondisikan kepada risiko bank lain menghasilkan tambahan risiko yang beragam. Hal ini mengkonfirmasi bahwa ketika sebuah bank mengalami distress, keadaan tersebut tidak serta merta memberikan tambahan risiko individu kepada bank lain. Bank dengan keterkaitan finansial paling tinggi adalah Bank ICB Bumiputera sementara yang paling rendah ada pada Bank Victoria International. Melalui hasil yang diperoleh, disarankan kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan khusus melalui OJK terhadap bank dengan kontribusi risiko sistemik yang tinggi dan keterkaitan finansial yang kuat dengan bank lain melalui pengawasan pergerakan sahamnya.

---

ABSTRACTThis thesis aims to analyse systemic risk and financial linkage in Indonesian banks. The study was conducted on 16 banks that are traded actively in Indonesia Stock Exchange. Research methodology is quantile regression with CoVaR as the research model. The results shows that the majority of bank contribute to the systemic risk. The highest contributor is Bank ICB Bumiputera and the lowest is Bank OCB NISP. On the other hand, the result of financial linkage of banks shows various impact from one to another. This also confirm when a bank has distress, it doesnt mean the other bank will get additional risk. The highest financial linkage is Bank ICB Bumiputera and the lowest is Bank Victoria International. Through this result, we suggest that government should do special observation to the bank with high contribution to systemic risk and high financial linkage."

"Penelitian ini untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan distribusi PT. Tigaraksa Satria, Tbk (TGKA) dan PT. Enseval Putra Megatrading, Tbk (EPMT) dengan menggunakan pendekatan Economic Value Added (EVA) selama tahun 2014 hingga tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan  dari website IDX, website perusahaan dan hasil wawancara. Hasil penelitian membuktikan bahwa kinerja kedua perusahaan distribusi selama periode 2014-2017 menunjukkan nilai positif (EVA>0). Pada tahun 2014 nilai EVA TGKA sebesar Rp162.674.706.763 kemudian tahun 2015 naik menjadi Rp191.395.182.514. Pada tahun 2016, TGKA menghasilkan EVA Rp175.608.568.953 dan pada 2017 naik menjadi Rp180.518.201.890. Untuk EPMT pada tahun 2014 menghasilkan EVA sebesar Rp266.090.979.215, EVA di tahun 2015 sebesar Rp287.795.995.923 dan tahun 2016 naik  menjadi Rp310.978.500.588. Sedangkan tahun 2017 nilai EVA EPMT turun menjadi Rp227.805.590.090. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa perusahaan distribusi TGKA dan EPMT dapat menciptakan value bagi investor.

---

This research aims to evaluate financial performances of PT. Tigaraksa Satria, Tbk (TGKA) and PT. Enseval Putra Megatrading (EPMT) as a distribution company using Economic Value Added (EVA) approach during period of 2014 to 2017. This research uses financial report that were obtained obtained from IDX website, company website and interview. The research proves that the financial performance of the two distribution companies for period 2014-2017 show a positive results (EVA>0). In 2014 EVA of TGKA was Rp162.674.706.763 and EVA in 2015 increased to Rp191.395.182.514. In 2016 TGKA created EVA Rp175.608.568.953 and increased to Rp180.518.201.890 in 2017. For EPMT in 2014 created EVA Rp266.090.979.215, EVA in 2015 Rp287.795.995.923 and for 2016 EVA of EMPT increased to Rp310.978.500.588. As for 2017, EVA of EPMT reduced to Rp227.805.590.090. The result of the research shows that TGKA and EPMT as Distribution companies create value for investors."

"This study estimates the banking efficiency in the Province of West Sumatera for the years of 2007-2008. Using 19 samples of commercial banks, the estimation applies the Stochastic Frontier Approach (SFA) model in order to analyze the cost efficiency of commercial banks. This study finds that the bank's cost function is significantly affected by price of labors, price of funds, and loans. The results of the banking efficiency estimation show that in annually almost banks have more than 80 percent of the efficiency level. In the average estimation, it also shows the same result. By dividing banks into groups, the estimation shows that the government bank is more efficient than the national private bank."

"ABSTRAKThe number of social finances and social enterprises are steadily in indonesia. however, there is yet to be a comprehensive research in this context. the objective of this study is to explore and identify the unique challenges of social investment in indonesia. there are three key players in social investment ecosystem in indonesia. social enterprises, which aim to solve social or ecosystem environmental problems, are mostly at their early stage and not investment ready. Meanwhile, many investors, with or without intention to invest for social mission, are not willing to fund early-stage enterprises."

"This paper aims to assess the role of middle class in Indonesia?s democracy, with the particular focus of the last Indonesian Presidential election. This study uses econometric analyses to assess preferences of middle class in presidential election by exploring data at district/city and provincial. The main finding in this study strongly suggests that religious and personality are still important elements under the race of Indonesia president. This study also found that different group of middle class has different attitudes in selecting the presidential candidate and the upper group of middle class is more likely to select Joko Widodo. Finally, a fragile middle class and a relatively high number of abstainers could be a barrier toward more substantive democracy.AbstrakMakalah ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok kelas menengah dalam proses demokrasi di Indonesia, secara khusus peran mereka difokuskan pada hasil pemilihan presiden yang terakhir. Studi ini menggunakan pendekatan ekonometrik untuk mengalisis preferensi kelompok kelas menengah dalam memilih calon presiden, dengan melakukan eksplorasi data pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hasil studi menunjukkan, agama dan personalitas calon presiden menjadi faktor penting dalam pertarungan pemilihan presiden. Studi ini juga menunjukkan, berbagai kelompok dalam kelas menengah memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih kandidat presiden dan kelompok kelas menengah atas cenderung memilih Joko Widodo. Akhirnya, kelas menengah yang rentan dan tingginya kelompok yang abstain, akan menjadi hambatan untuk menuju demokrasi yang lebih substantif."

"This paper investigates the determinants of firm innovation in Indonesia. Using quality of local regulations index constructed by the Indonesia?s Regional Autonomy Watch (KPPOD) as measure of institutions, We found that better institutional quality at the local level was associated with more innovation and that firms experiencing major obstacle in access to finance were less likely to innovate. Access to finance is more critical for small and medium enterprises (SMEs) whereas institutional quality is more important for large firms. The positive impact of better institutions on innovation is asymmetrically distributed. Better local institutional quality disproportionately benefited non-constrained firms.AbstrakMakalah ini menyelidiki faktor-faktor penentu terjadinya inovasi pada perusahaan di Indonesia. Sebagai proksi kelembagaan digunakan variabel Peraturan Daerah yang dibuat oleh Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penelitian ini menemukan bahwa kualitas kelembagaan yang baik pada tingkat daerah erat kaitannya dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala akses keuangan cenderung tidak melakukan inovasi. Faktor akses keuangan lebih menentukan bagi perkembangan inovasi perusahaan perusahaan kecil dan menengah sedangkan kualitas kelembagaan lebih menentukan bagi perusahaan besar. Dampak positif dari kelembagaan yang baik terhadap tingkat inovasi terdistribusikan secara asimetris dan faktor kelembagaan yang baik lebih berdampak positif terhadap perusahaan yang tidak mengalami kendala keuangan."