Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"AbstractIn 2014, the Indonesian government has targets to obtain 80% of electrification ratio and 98.9% of rural electrification ratio. Extending the grid and off-grid connection has been done to obtain the targets. This paper aims to compare two main programs on rural electrification namely Super Extra Energy Saving (Super Ekstra Hemat Energi, SEHEN) that is belong to PLN (state owned company in electricity) and the Solar Home System (SHS) that is financed by the Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR). Indonesia has started the rural electrification program in the late 1950s, but how to provide electricity in a sustainable ways both organizationally and institutionally still become a big challenge. The experiences from East Nusa Tenggara provinces showed that both SEHEN and SHS can instantly improve electrification ratio, but government needs to synchronize the technical, administrative, and financial aspect from the two programs. Without any improvements in designing the program, we argue that the existing program is not sustainable.Keywords: Electrification Ratio; Rural Electrification; SustainabilityAbstrakTahun 2014, Pemerintah Indonesia menetapkan target pencapaian rasio elektrifikasi sebesar 80% dan rasio elektifikasi perdesaan sebesar 98.9%. Perpanjangan jaringan grid dan off-grid telah dilakukan sepagai upaya pencapaian target. Tulisan ini bertujuan membandingkan dua program elktifikasi perdesaan yang utama, yaitu Super Ekstra Hemat Energi (SEHEN) yang dimiliki PLN (Badan Usaha Milik Negara di bidang kelistrikan) dan Solar Home System (SHS) yang didanai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Indonesia telah memulai program elektrifikasi perdesaan sejak akhir 1950an,namun masih menghadapi tantangan dalam menemukan cara elektrifikasi yang berkesinambungan secara organisasional maupun institusional. Pengalaman dari Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan bahwa SEHEN maupun SHS dapat meningkatkan rasio elektrifikasi secara signifikan, namun pemerintah masih harus menyelaraskan aspek teknis, administratif, dan keuangan dari kedua program. Tanpa pembenahan dari sisi rancangan, kami berpendapat bahwa program yang telah ada tidak ada bertahan."

"This paper aims to assess the role of middle class in Indonesia?s democracy, with the particular focus of the last Indonesian Presidential election. This study uses econometric analyses to assess preferences of middle class in presidential election by exploring data at district/city and provincial. The main finding in this study strongly suggests that religious and personality are still important elements under the race of Indonesia president. This study also found that different group of middle class has different attitudes in selecting the presidential candidate and the upper group of middle class is more likely to select Joko Widodo. Finally, a fragile middle class and a relatively high number of abstainers could be a barrier toward more substantive democracy.AbstrakMakalah ini bertujuan untuk menganalisis peran kelompok kelas menengah dalam proses demokrasi di Indonesia, secara khusus peran mereka difokuskan pada hasil pemilihan presiden yang terakhir. Studi ini menggunakan pendekatan ekonometrik untuk mengalisis preferensi kelompok kelas menengah dalam memilih calon presiden, dengan melakukan eksplorasi data pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Hasil studi menunjukkan, agama dan personalitas calon presiden menjadi faktor penting dalam pertarungan pemilihan presiden. Studi ini juga menunjukkan, berbagai kelompok dalam kelas menengah memiliki preferensi yang berbeda dalam memilih kandidat presiden dan kelompok kelas menengah atas cenderung memilih Joko Widodo. Akhirnya, kelas menengah yang rentan dan tingginya kelompok yang abstain, akan menjadi hambatan untuk menuju demokrasi yang lebih substantif."

"This paper analyzes the development and problems of electricity sector in Indonesia. After the economic crisis of 1997/98, investment in power sector has been decreasing. Minimizing transmission and distribution loss can increase reliability and quality of power supply, improve financial capacity, and reduce electricity subsidy. Electrification ratio and electric power consumption per capita need to be improved equally among provinces. Promoting public private partnership (PPP) can boost investment. Main policy challenges need to be addressed are that government needs to (1) provide information on the investment prospects; (2) solve social aspect of the project; and (3) provide practical guide in land acquisition."

"Terdapat bukti substantif pengalaman berbagai negara di dunia bahwa akses pada jasa finansial formal adalah faktor kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan. Pemerintah Republik Indonesia telah menempatkan upaya peningkatan mutu dan akses jasa finansial bagi masyarakat Indonesia, sebagai salah satu kebijakan utama dalam pengentasan kemiskinan. Tulisan ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa efektivitas badan-badan penyedia jasa finansial di Indonesia, sebagai starting-point dengan memulai analisa efektivitas jasa finansial yang diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian ini difokuskan kepada BPR di Jawa Barat. Penulis mengevaluasi performa BPR pada 25 kabupaten/kota di Jawa Barat, dengan mengukur tingkat efisiensi teknis melalui metode Stochastic Frontier Approach (SFA). Kota tempat BPR yang memiliki rata-rata in-efisiensi tertinggi adalah Kota Bandung dan Kabupaten dengan in-efisiensi rata-rata BPR-nya yang terendah adalah Kabupaten Ciamis. Peningkatan dalam konsentrasi perbankan di sebuah kabupaten/kota (terindikasi Hirschman-Herfindahl Index) dan peningkatan pendapatan per kapita pada kabupaten/kota tersebut terbukti menurunkan tingkat inefisiensi BPR. Sebagai kesimpulan utama, ditemukan bahwa BPR tidak dapat beroperasi secara efektif pada area yang sangat underdeveloped dan juga tidak dapat beroperasi efektif pada area yang sangat developed.

---

There is considerable evidence from around the world to support the idea that access to formal financial services is a key factor towards achieving poverty alleviation. The government of Indonesia has placed high importance on the issue of improved access to financial services and one feels that it would be appropriate to begin the process of analyzing effective financial inclusion initiatives with the existing Bank Perkreditan Rakyat (BPR) system. BPRs have long been an integral part of Indonesia?s financial, economic, and social development. This research is focused on BPRs in West Java. In this research, the writer evaluates BPR performance within twenty-five districts in West Java, by measuring the technical efficiency levels of the BPRs through employing the Stochastic Frontier Approach (SFA). The district that has the highest BPR average inefficiency score is Bandung city and the district with the lowest average BPR inefficiency score is the district of Ciamis. Increases in bank concentration (indicated by the Hirschman-Herfindahl Index) and income per capita are shown to decrease BPR inefficiency levels. Increases in the percentage of the population under the poverty line, the percentage of the labor force with a high school education, the percentage of road length per area, and the amount of bank offices per district, increase the inefficiency levels of BPRs. Overall, it is found that BPRs cannot operate efficiently in areas which are too underdeveloped; neither can they operate efficiently in areas which are too well developed."

"Penelitian ini menguji efektivitas program bantuan pendidikan pemerintah dalam meningkatkan Angka Partisipasi Kasar APK untuk Sekolah Menengah Atas di Indonesia. Program tersebut terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah BOS dan Kartu Indonesia Pintar KIP yang sebelumnya dikenal sebagai Bantuan Siswa Miskin BSM . Program-program ini dibagi menjadi supply side financing dan demand side financing. BOS mengintervensi supply sidesedangkan KIP mengintervensi demand side. Penelitian dilakukan menggunakan data panel dari 2012 hingga 2016 di semua 33 provinsi di Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa BOS sebagai program yang mengintervensi sisi supply lebih efektif daripada KIP dalam meningkatkan rasio partisipasi kasar siswa SMA di Indonesia. Selain itu, variabel lain seperti indeks demokrasi, keluhan kesehatan, jumlah sekolah menengah atas di Indonesia, dan rasio partisipasi kasar sekolah menengah pertama juga menunjukkan beberapa hal penting dalam meningkatkan rasio partisipasi kasar di Indonesia.

---

This research examines the effectiveness of government educational aid programs in improving the Gross Enrollment Ratio GER for high school in Indonesia. The programs are Bantuan Operasional Sekolah BOS and Kartu Indonesia Pintar KIP previously known as Bantuan Siswa Miskin BSM . These programs are divided into supply side and demand side financing. BOS intervenes in the supply side whereas KIP intervenes in the demand side. The study is conducted using panel data from 2012 to 2016 in all of the 33 provinces in Indonesia.

The result shows that BOS as a supply side intervention is more effective than KIP in increasing the gross enrollment ratio of high school student in Indonesia. Aside from that, other variables such as democracy index, health complaints, number of high school in Indonesia, and gross enrollment ratio of junior high school also show some significance in increasing the gross enrollment ratio in Indonesia."

"Pemerintah Indonesia menerapkan program voucher sekolah yang disebut Program Indonesia Pintar (PIP) untuk mencegah siswa putus sekolah. PIP merupakan pengembangan dari Program Bantuan Siswa Miskin (BSM). Studi ini secara empiris menganalisis dampak PIP dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah di setiap jenjang pendidikan. Metode estimasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Regresi Probit dan Marginal Effect. Studi ini juga membandingkan efektivitas kebijakan BSM dan PIP serta memasukkan Program PKH (Program Keluarga Harapan) sebagai salah satu variabel kontrol. Hasil estimasi menunjukkan bahwa kebijakan PIP lebih efektif dibandingkan BSM dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan, baik untuk keseluruhan sampel maupun subsample siswa dari keluarga dengan tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan. PIP memiliki pengaruh yang lebih signifikan pada subsampel siswa dari keluarga miskin daripada sampel keseluruhan. Siswa dari keluarga miskin yang menerima PIP lebih kecil kemungkinannya untuk putus sekolah sebesar 1,9 persen untuk jenjang pendidikan SD. Sementara pada jenjang pendidikan SMP sebesar 5,1 persen, dan pada jenjang pendidikan SMA sebesar 2,8 persen. Secara umum, tidak ada dampak PKH dalam mengurangi kemungkinan putus sekolah.

---

The Indonesian government implemented a school voucher program called Program Indonesia Pintar (PIP) to prevent students from dropping out. PIP is a development of Bantuan Siswa Miskin (BSM). This study empirically analyzes the impact of PIP in reducing the possibility of dropping out at every level of education. The estimation method used in this research is Probit Regression and Marginal Effect. This study compares BSM and PIP's effectiveness and includes PKH (Program Keluarga Harapan) as one of the control variables. The estimation results show that the PIP policy is more effective than BSM in reducing the possibility of dropping out of school at every level of education, both for the full sample and for the subsample of students from families with expenditure levels below the poverty line. PIP has a more significant effect on the subsample of students from poor families than the full sample. Students from poor families who received PIP were 1.9 percent less likely to drop out of school for elementary school. Meanwhile, at the junior high school level, it was 5.1 percent, and at the senior high school level, it was 2.8 percent. In general, PKH has no impact on reducing school dropouts."

"AbstrakA previous study demonstrated that low incomewomen tend to have lower financial literacy. This low level of financialliteracy affects the manner in which they manage their daily finances, as wellas their ability to save for long term needs. Currently, the statistics show that financialliteracy in Indonesia is relatively low. Tosupport Indonesian government in improving financial literacy, especially among the mostmarginalized group women of low income Universitas Indonesia launched acommunity engagement initiative conducted in the form of financial literacytraining targeted at low-income women working as streetsweepers around the university. This study investigates the motivation toward andperceived usefulness of the financial education program to improve the financial literacy of low-income women working as street sweepers aroundUniversitas Indonesia. A mixed research method is applied in the study. The data were collected from in depth interviews and a mini survey conducted to 23 low-income female street sweepers who joined the 10weeks financial education program. Both quantitative and qualitative data wereanalyzed to produce a comprehensive descriptionof the participants perceptions and attitudes toward the financial literacyprogram. The study demonstrates that the majority of low income women have lowmotivation toward financial literacy education, and they also have a negative perceptionof the usefulness of such program. Thus, it is very important that alleducators and trainers examine the characteristics of the trainees and assessthe relevancy of the education program before they design certain communityengagement program."

"This paper investigates the determinants of firm innovation in Indonesia. Using quality of local regulations index constructed by the Indonesia?s Regional Autonomy Watch (KPPOD) as measure of institutions, We found that better institutional quality at the local level was associated with more innovation and that firms experiencing major obstacle in access to finance were less likely to innovate. Access to finance is more critical for small and medium enterprises (SMEs) whereas institutional quality is more important for large firms. The positive impact of better institutions on innovation is asymmetrically distributed. Better local institutional quality disproportionately benefited non-constrained firms.AbstrakMakalah ini menyelidiki faktor-faktor penentu terjadinya inovasi pada perusahaan di Indonesia. Sebagai proksi kelembagaan digunakan variabel Peraturan Daerah yang dibuat oleh Komite Pemantuan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD). Penelitian ini menemukan bahwa kualitas kelembagaan yang baik pada tingkat daerah erat kaitannya dengan tingkat inovasi yang lebih tinggi dan perusahaan-perusahaan yang mengalami kendala akses keuangan cenderung tidak melakukan inovasi. Faktor akses keuangan lebih menentukan bagi perkembangan inovasi perusahaan perusahaan kecil dan menengah sedangkan kualitas kelembagaan lebih menentukan bagi perusahaan besar. Dampak positif dari kelembagaan yang baik terhadap tingkat inovasi terdistribusikan secara asimetris dan faktor kelembagaan yang baik lebih berdampak positif terhadap perusahaan yang tidak mengalami kendala keuangan."

"The main idea of this study is to determine the impact of relative inflation on poverty incidents and to investigate whether inflation inequality has occurred in Indonesia. Interesting results were found at regional level. Firstly, Jakarta had different poverty response with respect to price increases. Processed food and transportation inflation were more imperative for the poor in Jakarta. Secondly, the poor in province with low poverty figures were more prone to inflation. In general, the results show that food inflation has the major adverse impact on the poor. Moreover, we found that inflation in Indonesia has not been pro-poor.

---

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menentukan dampak dari perubahan harga terhadap kemiskinan, serta juga untuk mengetahui apakah terjadi ketimpangan inflasi di Indonesia. Hasil yang menarik diperoleh dari analisa pada tingkat provinsi. Pertama, kemiskinan pada provinsi Jakarta memiliki karakteristik yang berbeda. Inflasi pada makanan jadi dan transportasi justru memiliki dampak yang lebih merugikan masyarakat miskin. Kedua, masyarakat miskin yang berada di provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif rendah justru lebih sensitif terhadap inflasi. Secara umum, inflasi bahan makanan merupakan faktor terbesar dalam peningkatan kemiskinan. Selain itu, masyarakat miskin telah mengalami total inflasi yang lebih besar dibandingkan dengan masyarakat tidak miskin."