Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Artikel ini berupaya memperlihatkan bagaimana ideologi gender pemerintahan Orde Baru dan pemerintahan Reformasi yang berbeda saling berkelindan pada tingkat lokal danberinteraksi dengan identitas gender lokal. Tulisan ini juga menunjukkan bahwa adalahmungkin untuk melakukan penelitian tentang diskursus lokal dengan memfokuskan padakasus Bali jika sumber-sumber utama yang ada dapat diakses secara memadai."

"Subak di Bali merupakan suatu organisasi sosial masyarakat yang biasanya dikaitkan dengan norma-norma dan sistem pengetahuan orang Bali. Dalam melihat organisasi tersebut untuk dikaji dalam kajian Antropologi Hukum, hal yang harus dilakukan oleh peneliti adalah menentukan dalam konteks apa suatu institusi semacam itu dilihat. Pentingnya menentukan konteks permasalahan secara cepat bertujuan untuk menghindari penjelasan yang terlalu panjang lebar tentang keterkaitan antara sub-sub sistem dalam kebudayaan itu sendiri."

"Tulisan ini membahas implikasi dari ikatan-ikatan ritual sebagai suatu sarana kultural yang khusus untuk menjadi bagian dari masyarakat Bali. Dengan menggunakan contoh kasus suatu kelompok asal-mula (origin group) Bali Aga yang memiliki derajat tinggi, yakni Kabayan dari Wangaya Gede di Gunung Batukau, penulis berargumentasi bahwa sebagai suatu dimensi yang melengkapi atau yang menjadi alternatif dari keanggotaan dalam suatu kelompok asal-mula (origin group), subordinasi-ritual (ritual subordination) kepada para pemimpin kelompok itu menghasilkan suatu struktur hirarkhis yang bertentangan dengan ideologi egaliter yang selalu diasosiasikan dengan Bali Aga pada umumnya. Keunikan dari kelompok asal-mula Kabayan ini ialah terstrukturnya kelompok itu seputar suatu garis pusat (garis purusa). Dalam struktur itu, garis keturunan langsung dengan suatu kelompok kekerabatan berdasarkan satu garis keturunan (lineage) dari para pemimpin masa lalu yang memiliki prestige, merupakan hal yang amat penting. Keberadaan warga biasa (warga) yang melaksanakan subordinasi-ritual dalam bentuk masiwa ke garis purusa (memohon air suci yang diperlukan untuk ritualnya) merupakan kriteria yang relevan bagi keanggotaan dalam kelompok. Berdasarkan latar belakang etnografis tersebut, tulisan ini menunjukkan bahwa jauh dari kenyataan sebagai sub-kategori masyarakat Bali yang tidak memiliki penampilan hierarkhis kelompok asal-mula Bali Aga itu justru mewujudkan penampilan yang mirip dengan kelompok-kelompok bangsawan dalam masyarakat Bali umumnya. "

""Antropologi feminis dewasa ini merupakan perkembangan dari antropologi wanita di tahun 1970-an. Jika antropologi wanita subyeknya adalah perempuan, maka antropologi feminis subyeknya bukan saja perempuan, tapi juga laki-laki. Ini karena pokok pembicaraan dalam bidang ilmu ini tidak saja 'untuk perempuan' (for women), tetapi juga berbicara secara ekstensif 'tentang perempuan' (about women). Para antropolog feminis kontemporer menunjukkan, bahwa gender merupakan konsep analitik yang penting (McGee dan Warms 1996:392). Istilah ini popular digunakan pada tahun 1980an, dan banyak ditemukan dalam tulisan-tulisan antropolog sosial dan budaya, yang digunakan untuk merujuk pada hubungan perempuan dan laki-laki, serta bagaimana konstruksi dari kategori ini (Pine 1996:253).""

"Kajian alih kode dalam peristiwa tutur digunakan penulis untuk mengungkapkan hubungan yang kompleks antara penutur dengan pendengarnya. Alih kode memperlihatkan penggunaan footing, dan ia juga bersinggungan dengan aspek-aspek identitas, seperti sukubangsa, kelas sosial, jender, dll. Kajian dilakukan baik pada tataran mikro maupun makro. Pada tingkat mikro diperlihatkan bagaimana alih kode yang merupakan bagian dari penutur (merupakan strategi komunikasinya), yang diterima oleh pendengar. Pada kajian tingkat makro, penulis mengungkapkan perilaku linguistik dan paralinguistik penutur yang dalam interaksi dapat mengungkapkan identitas."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"Bertolak dari pengalaman penulis dalam mengamati pelaksanaan program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) di Jawa Tengah, penulis berargumentasi bahwa tingkah laku penduduk setempat dan pengetahuan yang melandasinya - yang dinilai relevan bagi suatu program pembangunan yang khusus atau suatu program aksi yang praktis - dapat merupakan hal yang bermanfaat untuk menjadi pokok kajian Antropologi. Dalam argumentasinya penulis menekankan bahwa tingkah laku dan pengetahuan itu dapat menjadi fokus kajian sekali pun tidak dikenali sebelumnya sebagai hal yang secara budaya dinilai tepat, secara sosial diterima atau, dalam cara-cara yang penting, dipengaruhi oleh model-model budaya yang spesifik tentang dunia yang melingkupinya. Dengan tetap menaruh perhatian pada pengaruh-pengaruh budaya, ahli-ahli antropologi dapat memberikan sumbangsihnya secara lebih baik pada program-program pembangunan seperti program Pengendalian Hama Terpadu, bila mereka tidak terperangkap pada pertimbangan-pertimbangan yang dibatasi hanya pada hal-hal yang terkait erat dengan budaya dalam menentukan pokok kajian. Sebaliknya, mereka dapat mencurahkan perhatiannya untuk secara seksama mengamati situasi-situasi khusus dalam upaya menelusuri faktor-faktor apa saja, baik faktor-faktor budaya atau lainnya, yang beroperasi sebagai faktor-faktor yang berpengaruh pada pengetahuan dan tingkah laku penduduk setempat yang relevan."

"Tulisan ini mengkaji mengenai seks, gender, dan siri' dalam budaya Bugis. Tulisan memerikan bagaimana gender dan seksualitas dipengaruhi oleh norma-norma adat yang berasal daritradisi tulisan, pepatah dan nasihat, serta menunjukkan beberapa studi kasus hasil penelitian etnografi di Sulawesi Selatan. Siri' (kehormatan/rasa malu) merupakan sebuah konsep mendasar dalam kehidupan masyarakat Bugis. Bagi orang Bugis, perempuan dipandang sebagai simbol dari siri' keluarga dan berkaitan dengan konsep laki-laki yaitu ' bi' (perilaku yang tepat). Akibatnya, perempuan harus dipantau secara ketat dan perilaku mereka tidak hanya diawasi oleh orangtua, tetapi juga oleh anggota keluarga dekat dan jauh atau bahkan oleh anggota-anggota masyarakat sekitar, yang lebih tepat disebut sebagai tomasiri' (orang yang bertanggung jawab menjaga siri' keluarga). Kenyataan ini didukung oleh adat Bugis yaitu seorang perempuan harus selalu di bawah perlindungan seseorang. Jika ia lajang,berapa pun usianya, ia berada dalam pengasuhan dan perlindungan orangtuanya, saudara laki-laki (bila ada), dan/atau kerabat laki-laki lainnya; ketika ia menikah, ia berada dibawah perlindungan suaminya. Kekuasaan parental ditransformasikan menjadi kekuasaan konjugal dan dialihkan kepada suaminya. Tulisan ini menggali bagaimana siri' berinteraksi dengan dan memperkuat identitas-identitas gender dan hubungan kekuasaan yang membentuk seksualitas perempuan dan laki-laki Bugis."

"Previous studies on Indonesian music focused on cultural heritage and traditional preservation or western-style modern music such as pop and rock music. Both were perceived as separate genre, even modern music often downplayed traditional one. The author argues analysis of hybrid genre like keroncong and dangdut would provide more complicated picture than such dichotomy. He explained long history of cultural exchanges in various parts of Indonesia which showed these two genres influenced each other. As a case study the author presents urban music as main character of urban social lives in Indonesia. This article depicts street music and campursari in Yogyakarta and linking it to popular cultures in some cities. Popular culture refers to informal recreation in different social settings. Eventually, this article reveals new ways to understand relation between music style and social identity in urban Indonesia."

"Komunikasi interpersonal, seperti percakapan, mempunyai banyak pengandaian. Misalnya, partisipan perlu mengatur proses pertukaran informasi sesuai kemampuan mereka dan memahami kemampuan pihak lain berkomunikasi. Proses semacam ini dapat dipengaruhi oleh teknologi komputer yang didesain untuk mendukung komunikasi interpersonal. Satu aspek yang dapat dipengaruhi misalnya identitas partisipan yang bisa dibuat anonim dengan membuang indikator sosialnya. Hasilnya, individu menjadi ter-deindividuasi selama proses komunikasi. Lebih lanjut, deindividuasi macam ini justru meningkatkan efektivitas komunikasi ketika melibatkan ketidaksepakatan antarorang atau kelompok. Tulisan ini membahas hasil penelitian eksperimental pengujian efek deindividuasi dari komunikasi anonim. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menciptakan dan menguji sebuah desain sistem komunikasi termediasi-komputer (CMC, computer-mediated communication).Eksperimen ini menggunakan dua konfigurasi GNU Mailman 2.0.6 sebagai milis manager untuk mengelola pertukaran pesan. Konteks eksperimen ini adalah komunikasi antaraktivis LSM di Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan email. Dua kelompok partisipan yang berbeda menggunakan dua konfigurasi CMC selama dua minggu untuk mendiskusikan beberapa isu. Konfigurasi eksperimental menyembunyikan identitas seluruh partisipan (versi anonim), sementara konfigurasi kontrol menampilkan alamat email secara normal (versi teridentifikasi). Perilaku politik dan kesadaran akan identitas diri dari kedua kelompok ini diamati sebelum dan sesudah periode diskusi. Seusai eksperimen didapati bahwa perubahan perilaku politik terjadi lebih besar pada kelompok anonim, sedangkan kesadaran akan identitas-diri, meski dalam konteks berbeda, tetap kuat pada kedua kelompok. Analisis pembicaraan (conversation analysis) digunakan untuk menguji formalitas dan struktur pesan, termasuk aturan dalam pembicaraan, koherensi,dan argumen. Teori-teori komunikasi dimanfaatkan untuk mengambil kesimpulan tentang desain CMC yang mendukung pencapaian konsensus."