Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas sejumlah aspek yang terkait dengan proses desentralisasi pengelolaan sumber daya alam. Fokusnya pada sejumlah tema dan isu yang menjadi karakteristik proses tersebut yang sering mengarah pada berbagai bentuk pengelolaan bersama (co-management). Tema-tema dan isu-isu tersebut ditarik dari pengalaman di sejumlah negara, khususnya dari Filipina di mana desentralisasi telah dimulai lebih dari 10 tahun sebelum diterapkan di Indonesia. Sejumlah tema dan isu yang menjadi fokus adalah perbedaan dalam perspektif waktu, hubungan antara sifat sumber daya ekologi dan batas-batas sosial, konsep komuniti dan pengelolaan, proses melemahnya tanggung jawab negara dalam kaitannya dengan kepentingan lokal, peran pihak ke tiga dalam pengelolaan bersama, sifat kontrak dalam pengelolaan sumber daya, sejumlah aspek yang terkait dengan penduduk lokal, dan gagasan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pengelolaan bersama. Dengan mengedepankan isu-isu ini kami berharap dapat memberikan suatu perspektif antropologis terhadap proses yang amat menarik dari desentralisasi pengelolaan sumber daya alam."

"Selama ratusan tahun sumberdaya hutan di Siberut telah menjadi obyek persaingan antara pihak pelestari alam dan perusahaan penebangan kayu. Pada periode-periode yang berbeda, salah satu di antara keduanya mendominasi persaingan itu. Setelah lebih dari 20 tahun penebangan hutan terjadi, proyek pembentukan suatu Taman Nasional seluas 192.000 ha yang didanai oleh Asian Development Bank dimulai pada tahun 1994. Proyek itu kini telah berakhir, tetapi masa depan pulau ini tetap tidak menentu. Akankah sebagian lahan hutan tetap terkonservasi, ataukah konversi akan terjadi ke dalam bentuk lahan-lahan pertanian dalam skala yang lebih luas? Apakah implikasinya pada penduduk lokal dan kondisi pulaunya? ...[...] Tulisan ini - yang didasarkan pada penelitian bertahun-tahun di Siberut - akan mendeskripsikan secara singkat sejarah dari perkembangan aspirasi atas sumber-sumberdaya hutan yang alamiah dan yang dibudidayakan, dengan menaruh perhatian pada penduduk lokal dan pengaruh-pengaruh eksternal. Kajian difokuskan pada tujuan-tujuan dan cara-cara pengelolaan yang dilakukan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi yang ada. Pengalaman ini diulas dalam perspektif komparatif, dengan memperhatikan keterlibatan masa kini dari penduduk asli dan lokal dalam pengaturan-pengaturan secara ko-manajemen."

"Dalam tulisan ini penulis mengulas interaksi di antara wacana-wacana dan tindakan-tindakan dalam pelaksanaan hukum lokal, nasional, dan internasional pada penduduk lokal dengan memfokus pada situasi di Pulau Siberut. Selama bertahun-tahun orang Mentawai telah menghadapi pengaruh-pengaruh hukum asal dari luar wilayahnya. Hal itu bermuladari administrasi kolonial Belanda, dan dilanjutkan oleh orang-orang Minangkabau yang - sebagai pegawai pemerintah dan administrasi di pulau itu - memiliki pengaruh yang besaratas sistem-sistem peradilan desa, dan hak-hak penduduk setempat versus pendatang. Birokrasi Indonesia melalui berbagai kementeriannya memiliki dampak yang besar atas pulau itu.Dalam kurun waktu terakhir, melalui campur tangan eksternal, kegiatan pariwisata dan pembuatan film oleh perusahaan asing, kesadaran etnis di antara orang-orang Mentawai sebagai penduduk lokal pun mulai tumbuh. Hal itu menuntun munculnya suatu bentuk 'representasi' baru di dunia luar, dan pandangan yang baru tentang tradisi-tradisi lokal. Tetapi, perolehan hak-hak kepemilikan atas sumber-sumberdaya alam dan kesempatan pemasaran yang baru telah memicu terjadinya konflik internal yang serius. Tampaknya,interaksi di antara hukum internasional, nasional, dan lokal tidak hanya menciptakan kesempatan-kesempatan baru, tetapi juga menciptakan kevakuman hukum, administrasi, dan kekuasaan yang baru."

"The intention of this article is to discuss the relationship between the processes of fiscal and political decentralization, the outbreak of communal violence, and what I call 'the new politics of tradition' in Indonesia. In 1999 under the President Jusuf Habibie, the Indonesian parliament (DPR) voted in favour of two laws, No. 22 and 25 of 1999, which promised to leave a significant share of state revenues in the hands of the regional governments. Strongly supported by the liberal ideologues of the IMF and the World Bank, the two laws were envisaged within Indonesia as a necessary step towards devolving the centralized power of New Order patrimonialism and as a way of curbing separatism and demands for autonomy by giving the regional governments the constitutional and financial wherewithal to maintain a considerable degree of self-determination. Decentralization was in other words touted as the anti-dote to communal violence and separatist tendencies-an anti-dote administered or at least prescribed by multi-national development agencies in most conflict-prone areas of the world. This paper wishes to probe this idea by looking at the conflict and post-conflict situation in North Maluku. The conflict illustrates how local elites began jockeying for political control in anticipation of decentralization. The process of decentralization is in other words not merely an anti-dote but in some cases an implicated part in the production of violence. One reason for this is simply that the decentralization of financial and political control after three decades of centralization entails a significant shift in the parameters of hegemony-a shift towards which local political entrepreneurs in the regions are bound to react. The new 'politics of tradition' currently emerging in Indonesia is the combined result of changes in global forms of governance, a strong political focus on ethnic and religious identity in the 'era reformasi' and a local willingness to employ these identities to garner support in the new political landscape of decentralization."

"Bidang pertambangan merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi Indonesia.Kondisi ekonomi pertambangan mampu berdampak positif atau negatif bagi stabilitas ekonomi Indonesia. Dengan adanya berbagai selisih paham antara beberapa undang-undang otonomi daerah dan pertambangan, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan izin pertambangan secara hukum tidaklah jelas. Dalam konteks ini, hubungan antara komunitas lokal, para pengusaha, dan pemerintah daerah semakin sulit. Menjelang pelaksanaan otonomi daerah, perusahaan pertambangan menghentikan kegiatan eksplorasi, karena mereka takut pada kerusuhan sosial dan ketidakjelasan di bidang pemberian izin. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hambatan yang dialami oleh daerah di bidang pertambangan pada masa otonomi daerah. Beberapa solusi diajukan bagi pembangunan ekonomi-sosial yang layak dan memenuhi kebutuhan masyarakat lokal."

"Tulisan ini mengkaji beragam aspek dari pemukiman Bugis, organisasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya yang dilaksanakan orang-orang Bugis. Kajian yang dilakukan tidaklah terpaku pada analisis struktural masyarakat Bugis, tetapi lebih pada strategi-strategi dalam memperoleh pencaharian, bertolak dari perspektif teori 'praktis'. Kelenturan dalam komposisi rumah tangga dan para pengikut melandasi kelabilan pengusaha-pengusaha Bugis dan kemampuan pemukim-pemukim Bugis untuk beradaptasi pada kesempatan-kesempatan pasar, dan kemungkinan perolehan sumber-sumber daya lokal. Proses mengadopsi pengikut-pengikut sebagai kerabat, serta orientasi pada tingkat-tingkat yang berbeda dari otonomi perrorangan dalam tahap-tahap kehidupan yang berbeda, juga menyumbang pada kelenturan kemampuan berwirausaha orang-orang Bugis. Kemampuan untuk merekonseptualisasi wilayah-wilayah yang baru dihuni sebagai tempat-tempat yang telah dikenali sebelumnya, juga menyumbang pada kesuksesan pengusaha-pengusaha Bugis di luar tanah kelahirannya. Tulisan ini diakhiri dengan mengkaji bagaimana semua faktor itu menyumbang tidak hanya pada keberhasilan berwirausaha pemukim-pemukim Bugis, tetapi juga pada keacuhan mereka terhadap upaya mengkonservasi sumber daya dalam wilayah-wilayah yang mereka kunjungi."

"Walau belum dilaksanakan, pengaruh dari perubahan administrasi pemerintahan di tahun 1999 telah mempengaruhi pemerintah daerah di Papua dalam pengelolaan sumberdaya alam, dan dampaknya pada perkembangan sosial-ekonomi di tingkat desa. Penelitian di Kabupaten Sorong menunjukkan bagaimana keputusan politik, seperti aturan-aturan pengelolaan hutan disertai dengan kebebasan politik yang lebih besar, menyajikan kesempatan-kesempatan baru bagi pemimpin-pemimpin lokal yang seringkali berasal dari keturunan raja atau bobot/nakohok untuk mengembangkan ketrampilan ekonomi dan kewirausahaannya. Tetapi, hal itu jelas bukan untuk kepentingan 'umum Papua'...[...] Kesenjangan terjadi di antara sesama elit,dan di antara elit dan penduduk. Sebagian besar penduduk pun semakin terpinggirkan. Kesenjangan ini dikategorikan mereka sebagai pelanggaran HAM yang ditujukan pada 'biropatologi' dari aparat pemerintahan propinsi. Bertolak dari hal ini, masa depan tanah Papua yang 'berkelanjutan' merupakan hal yang patut disimak secara seksama."

"Biasanya teknologi Internet dianggap sebagai alat teknologi informasi namun artikel ini mengemukakan isu-isu sosial dan budaya yang diadopsi oleh para akademisi di Indonesia. Selain isu-isu biaya, bandwidth, dan infrastruktur, perangkat Internet dibentuk, diperlambat, atau dipercepat oleh kebudayaan institusional serta persepsi teknologi itu. Institusi-institusi akademi di Indonesia, adopsi teknologi Internet bertahan dengan isu-isu pembangunan dan distribusi sosial sumber daya yang terbatas sebagai obyek-obyek status, serta hirarki dalam pengambilan keputusan. Lebih jauh, tulisan ini berpendapat bahwa perhatian terhadap isu-isu adopsi dan penggunaan teknologi internet dalam dunia akademik di Indonesia dapat menyadarkan kita akan isu-isu yang lebih luas tentang interaksi antara teknologi internet dan konteks sosial budayanya di masa depan, seperti halnya terjadi di Asia Tenggara dan wilayah lain."

"Tesis ini meneliti mengenai kebudayaan pesantren, manajemen dan perilaku santri yang berkenaan dengan kesehatan dalam konteks penciptaan dan pemeliharaan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat di pesantren. Status kesehatan seseorang dipengaruhi oleh faktor keturunan, kualitas dan kuantitas sarana pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat seseorang atau masyarakat dan keadaan lingkungan hidupnya. Hal ini sebagaimana dikatakan Foster (1986) bahwa di samping faktor biologis, faktor-faktor sosial-psikologi dan faktor budaya sering memainkan peran dalam.mencetuskan penyakit Namun begitu lingkungan bukan satu-satunya faktor yang mempengaruhi kesehatan, tetapi memiliki arti penting karena sampai batas tertentu dapat dikendalikan terutama yang diakibatkan perilaku atau perbuatan manusia. Adapun kebijakan sosial dan ekonomi untuk mendapatkan makanan yang cukup, air yang sehat, atau yang membuat orang lalai bahwa peralatan-peralatan sanitasi yang tak sempurna, tradisi kebudayaan, lembaga ekonomi, sanitasi dan kebijakan lain yang mempengaruhi munculnya penyakit semuanya turut mempengaruhi kesehatan.Pesantren sebagai salah satu elemen pendidikan juga menempatkan masalah tersebut dalam kurikulumnya, menyangkut di dalamnya kitab-kitab yang menjadi rujukan dan dipelajari serta dipergunakan di pesantren. Pesantren yang notabene merupakan lembaga pendidikan Islam tentu saja dalam praktek kesehariannya berdasarkan ajaran Islam pula. Secara universal Islampun juga mengangkat isu mengenai masalah kesehatan maupun kebersihan dan bahkan anjuran memakan makanan- minuman yang thoyyib yaitu makanan atau minuman yang bagus kualitas gizinya maupun halal cara memperolehnya. Dalam hal ini pula ada makanan yang secara tegas dilarang untuk dikonsumsi. Dalam Hadits (sumber hukum kedua setelah Alquran) dengan jelas juga dikatakan bahwa kebersihan merupakan sebagian dari iman, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah dan juga menganjurkan untuk menjaga kebersihan dengan segala usaha yang dapat dilakukan.Pesantren memang merupakan suatu komunitas tersendiri dimana semua rambu-rambu yang mengatur kegiatan dan batas-batas perbuatan, misalnya halal-haram, wajib-sunah, baik-buruk dan sebagainya dipulangkan kepada hukum agama, dan semua kegiatan dipandang dan dilaksanakan sebagai bagian dan ibadah keagamaan dengan kata lain semua kegiatan kehidupan selalu dipandang dalam struktur relevansinya dengan hukum agama. Salah satunya dalam hal kebersihan atau kesehatan. Banyak hal-hal yang dianggap bersih dan suci oleh pesantren, karena dibolehkan oleh hukum agama tetapi tidak bersih atau tidak sehat menurut konsepsi ilmu kesehatan. Sehingga cara pandang ini tentu sangat membedakan antara komunitas pesantren dengan masyarakat "diluar" pesantren.Masyarakat pada umumnya memberikan batasan tentang kesehatan adalah batasan yang diangkat dari batasan kesehatan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Kesehatan No.23 Tahun 1992, yaitu keadaan sejahtera badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sehingga secara normatif dan sistematik meskipun pesantren telah memiliki kurikulum dan pengajaran sebagaimana tersebut diatas, namun pada kenyataannya masalah-masalah kesehatan terutama hubungan mata rantai yang telah menyebabkan munculnya penyakit dapat terjadi. Hal ini disebabkan adanya pemahaman yang berbeda antara pesantren dengan masyarakat "diluar" pesantren terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Masyarakat pesantren selalu mengembalikan pemahaman mereka kepada kaidah hukum Fiqh, sehingga mereka memiliki persepsi sendiri mengenai kebersihan lingkungannya terutama untuk sebagai sarana ibadah semata-mata kepada Allah SWT sehingga yang terpenting menurut pesantren adalah kesucian sarana tersebut, yaitu terbebas dari najis sehingga tidak menghalangi sahnya suatu ibadah. Hukum fiqh begitu menempati kedudukan yang dominan pada tata nilai dalam kehidupan di lingkungan pesantren. Sedangkan pengajaran mengenai fiqh ini sebagaian besar diperoleh pada kitab-kitab kuning. Kitab kuning merupakan kitab-kitab pengajaran Islam klasik, yang berbahasa Arab dan ditulis oleh para ulama abad pertengahan (7-13 Hijriah).Hal ini tentu turut menjadi pemicu terjadinya perbedaan pemahaman tentang kondisi pemeliharaan kebersihan dan kesehatan di pesantren dengan pemahaman masyarakat "diluar" pesantren. Demikian pula dengan kebudayaan pesantren dalam konteks ini yang merupakan keseluruhan pengetahuan yang dimiliki oleh komunitas pesantren dimana di dalamnya berisi perangkat-perangkat, model-model pengetahuan yang terwujud dalam perilaku, tindakan, nilai-nilai yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan mengenai kesehatan lingkungan dan masalah-masalah kesehatan yang ditimbulkannya serta pengelolaan kebijakan-kebijakan pesantren yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan kondisi kebersihan dan kesehatan lingkungan.Disamping itu, terjadi kontradiksi (penafsiran/ pemahaman yang bertolak belakang) perilaku sehari-hari di pesantren dengan cara pandang masyarakat "diluar' pesantren mengenai kesehatan lingkungan hidup sehari-hari juga didukung oleh kurang memadainya fasilitas-fasilitas bangunan maupun tempat tinggal santri sehingga kurang mendukung terbentuknya kondisi lingkungan yang kondusif dan sehat serta nyaman untuk belajar. Kondisi ruangan, kamar mandi dan sarana sanitasi lainnya termasuk pengelolaan sampah dan sebagainya. Kondisi ini sangat mempengaruhi perilaku keseharian mereka terutama dalam upaya pemeliharaan sanitasi dan kesehatan lingkungan yang optimal."

"Despite the growing number of new cases of HIV and AIDS in Indonesia, the progress ofprevention programs has been slow. Low prevalence is always stated as a reason for delayingHIV prevention programs and to justify slow progress in implementation. Prevention programsare moreover based on a high-risk group paradigm. They focus on female sex workers asresponsible for the spread of HIV, leading to its stigmatization as a hooker?s disease. This articledescribes how seropositive mothers interpret and respond to HIV and AIDS as women, in lightof the fact that most of them have not experienced full-blown AIDS. Some women had alreadyexperienced severe illnesses caused by HIV but defined their ill health by the symptoms theyexperienced, revealing that they did not really feel as if they were living with HIV and AIDS.Despite the fact that some members had died due to AIDS, many still could not believe thatthey were suffering from HIV and AIDS or that their illnesses were caused by it; rather, theirsymptoms were of other diseases such as diarrhoea, tuberculosis, or hepatitis. And thoughthey realized that their past (or present) behaviours put them at risk, they maintained thatthey were victims who had contracted the disease from their promiscuous or drug-injectinghusbands. Even when they did admit that their own behaviour had something to do with it,they did not consider HIV and AIDS as a disease but a curse from God, a punishment fortheir immoral behaviour.Keywords: Women, Infectious Disease, Interpretation, HIV and AIDS, Support Group,Indonesia"